Calo Bergentayangan, Pemprov Akan Tindak Tegas

Keberadaan calo CPNS yang mulai gentayangan di sejumlah kabupaten/kota, mengundang keprihatinan Pemprop Sulut. Situasi ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan dampak buruk di tengah masyarakat dewasa ini. Terkait masalah ini, Asisten Bidang Kepegawaian dan Administrasi Umum Setdaprop Sulut Drs Ferdinand Mewengkang, mengingatkan agar pemerintah yang ada di kabupaten/kota dapat bertindak tegas.

Dimintakan kepada seluruh staf agar diberi peringatan, bahwa penerimaan CPNS tidak ada kaitannya dengan jabatan seseorang. Sebab hasil dari CPNS adalah murni tanpa ada unsur KKN. “Saya juga merinding ketika mendengar bahwa banyak masyarakat yang ada di kabupaten/kota mengeluhkan tentang adanya calo-calo yang mencari mangsa. Apalagi dengan modus mencatut nama pejabat. Ini harus ditindaklanjuti. Karena jika dibiarkan, efeknya tidak baik bagi pemerintah yang sejak semula menjunjung tinggi profesionalitas dan kejujuran,” tegasnya menjawab wartawan, Senin (16/11).

Kewenangan penyelesaian masalah ini, lanjut Mewengkang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari kabupaten/kota. Namun karena Sulut juga memiliki koordinasi, dimintakan agar pegawai yang sengaja ‘menjual nama pejabat’ dapat ditelusuri. “Jangankan pegawai, seorang gubernur pun tidak dapat memberikan jaminan,” tandasnya.

Kepada masyarakat, ketika berhadapan dengan oknum-oknum yang mengobral janji ini, agar tidak segan-segan melaporkannya. “Catat identitasnya. Dan secepatnya melapor. Ini adalah penipuan. Karena itu jangan percaya siapa pun. Sebab kelulusan seseorang ditentukan oleh kemampuan dan kepintaran para CPNS itu sendiri,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Plh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Flora Krisen SH MH mengatakan agar para Kepala BKD, dapat merespons hal ini. “Jika kedapatan, maka pejabat yang bersangkutan dapat dipecat. Karena terkait hal ini, gubernur sudah berulang kali mewarningnya,” katanya.

Sementara itu, untuk pemeriksaan seleksi CPNS nanti, selain pemprop ada sejumlah daerah yang akan melakukannya sendiri. Hal itu didukung dengan ketersediaan alat scanner berikut tenaga pemeriksa dan operator, masing-masing Minahasa, Minsel, Sangihe, Talaud, Sitaro dan Bolsel. Sedangkan yang lainnya akan diperiksa pemprop.

“Meski telah melakukan pemeriksaan sendiri, tetapi ada koordinasi dengan pemprop. Malahan, untuk proses ini, selain propinsi sejumlah pihak yang berwenang seperti PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) bahkan Kantor Regional XI Manado akan turun langsung melakukan pemantauan,” jelasnya.

Menariknya, untuk pengambilan kartu peserta CPNS, Krisen mengatakan, pemprop memberikan waktu hingga tanggal 19 November mendatang. Mengingat yang belum mengambil kartu masih se-kitar 765 orang, dari yang dinyatakan lulus sebanyak 4,684 orang.

sumber: http://hariankomentar.com/hl004.html