Anggota DPRD Sulut, Benny Rhamdani (Brani) mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), EE Mangindaan harus bertanggung jawab karena punya andil serta dosa besar terkait kekisruhan CPNS Boltim tahun 2010. Hal ini diungkapkan Brani saat mendampingi puluhan pendemo yang merasa dirugikan saat penerimaan CPNS Boltim, di Kantor Gubernur, Kamis (30/06) kemarin.
“Menpan Mangindaan punya andil dan dosa besar terkait surat yang dikeluarkan. Tidak ambil pusing Lape tersinggung. Silakan saja, saya tantang debat di depan rakyat. Mangindaan harus bertanggung jawab, karena kalimat dalam surat terkait CPNS Boltim itu memberi peluang. Surat Menpan Banci. Mangindaan memberi andil bikin kekisruhan, untung saja belum kerusuhan,” teriak Brani dengan alat pengeras suara di kantor gubernur kemarin.
Selain itu, Brani juga berjanji akan menggiring masalah ini hingga proses hukum. “Jika ada pemerintah daerah melaksanakan aturan daerah melaksanakan kegiatan di luar aturan negara, maka saya curiga yang mereka lakukan ingin menciptakan negara di dalam negara. Ini bahaya. Tentu semua aparat harus mengambil tindakan tegas. DPRD akan menggiring masalah ini ke proses hukum. Kepolisian daerah dan kejaksaan cepat mengambil alih. Diperiksa siapa pun yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Seperti diketahui, Kemenpan mengeluarkan surat dengan nomor B/803/M.PAN-RB/3/2011 tertanggal 16 Maret 2011 yang isinya menegaskan berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi tim gabungan yang terdiri pejabat Kementerian PAN-RB, BKN, BKD dan inspektorat, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan untuk membatalkan atau mengulang kembali tes tertulis CPNS Boltim. Namun dalam alinea terakhir isi surat tersebut, dijelaskan jika akan dilakukan tes ulang dengan alasan stabilitas keamanan dan memenuhi harapan masyarakat, hal tersebut bisa dipahami dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Boltim. Surat ini ditandatangani oleh Ramli Naibaho selaku deputi bidang SDM aparatur mewakili Menpan EE Mangindaan.
Sebelumnya, Kepala BKD Sulut Drs Roy Tumiwa MPd saat menerima aksi demo kemarin, mengatakan Pemprop Sulut akan melaporkan masalah CPNS Boltim. “Kami akan melaporkan masalah ini dan memang kewenangan ada di Menpan dan BKN,” ujar Tumiwa.
Dirinya juga menjelaskan bahwa ujian ulang CPNS Boltim tidak ada koordinasi sama sekali dengan gubernur selaku wakil pemerintah pusat. “Ada kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah pusat tidak dipedulikan Pemkab Boltim untuk melaksanakan ujian ulang CPNS. Kami saja hanya diundang sebagai penonton saat ujian ulang CPNS,” tambah Tumiwa.
sumber: www.hariankomentar.co.id
Thursday, June 30, 2011
Friday, June 24, 2011
46 Kursi CPNS 2010 Boltim Berpeluang Terisi
Asa baru diberikan panitia CPNS Boltim 2010. Ada 46 formasi CPNS Boltim 2010 yang kosong dan berpeluang untuk terisi. Namun kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Boltim MR Alung SE kepada Manado Post, di Auditorium Tutuyan, Kamis (23/6) kemarin, semuanya tergantung kebijakan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). "Soalnya hanya Menpan yang punya wewenang untuk itu," katanya.
Menurut Alung kalau dari Pemkab Boltim memang sangat berharap 46 formasi itu terisi supaya genap menjadi 370 sesuai dengan formasi sebenarnya. "Soalnya Boltim masih sangat membutuhkan pegawai," ungkapnya.
Lajut Alung, kekosongan 46 formasi itu sendiri bukan kesalahan dari panitia tetapi karena kesalahan peserta sendiri yang lalai mengisi Lembar Jawaban Komputer (LJK) dengan benar. "Makanya ini tinggal menunggu kebijakan Menpan," katanya.
Perlu diketahui kekosongan ini terjadi karena dari 370 formasi CPNSD Boltim 2010, hanya 324 yang lulus dan diumumkan. Sedangkan 46 formasi lain kosong, karena berdasarkan hasil scanner dari Unima LJK-nya error. (www.manadopost.co.id)
Menurut Alung kalau dari Pemkab Boltim memang sangat berharap 46 formasi itu terisi supaya genap menjadi 370 sesuai dengan formasi sebenarnya. "Soalnya Boltim masih sangat membutuhkan pegawai," ungkapnya.
Lajut Alung, kekosongan 46 formasi itu sendiri bukan kesalahan dari panitia tetapi karena kesalahan peserta sendiri yang lalai mengisi Lembar Jawaban Komputer (LJK) dengan benar. "Makanya ini tinggal menunggu kebijakan Menpan," katanya.
Perlu diketahui kekosongan ini terjadi karena dari 370 formasi CPNSD Boltim 2010, hanya 324 yang lulus dan diumumkan. Sedangkan 46 formasi lain kosong, karena berdasarkan hasil scanner dari Unima LJK-nya error. (www.manadopost.co.id)
Thursday, June 23, 2011
PNS Mitra Tahun 2009 Tagih Selisih Gaji
Sejumlah PNS di Kabupaten Mitra yang direkrut dalam seleksi penerimaan CPNS Tahun 2009 dan menerima Surat Pengangkatan (SK) 100 persen pada Mei lalu, mempertanyakan selisih gaji sebagai PNS 100 persen yang belum mereka terima selama dua bulan. Pasalnya, masa pengangkatan mereka terhitung sejak April 2011 namun mereka baru menerima gaji full sebagai PNS 100 persen mulai Juni ini.
Menjawab harian ini, Rabu (22/06) kemarin, beberapa PNS 2009 mengungkapkan, dalam SK yang mereka terima Mei lalu disebut bahwa pengangkatan mereka sebagai PNS 100 persen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 April 2011. Hanya saja, gaji 100 persen sebagai PNS baru mereka terima mulai Juni ini.
“Pada April dan Mei, kami menerima gaji tetap 80 persen. Yang kami pertanyakan adalah soal selisih gaji 20 persen itu karena kami diangkat TMT 1 April. Apakah memang belum ditata untuk April dan Mei itu? Atau kalau sudah ditata, di-kemanakan anggarannya?” ujar beberapa PNS 2009 yang meminta namanya tidak usah dikorankan.
Para PNS ini menjelaskan, untuk satu bulan, 20 persen gaji untuk golongan II adalah sekitar Rp 321 ribu atau Rp 642 ribu untuk dua bulan. Semen-tara PNS 2009 yang bergologan II ada 150 PNS atau totalnya adalah Rp 96 juta lebih. Se-dangkan untuk golongan III, gaji 20 persen adalah sekitar Rp 388 ribu lebih atau Rp 778 ribu lebih untuk dua bulan. Jika PNS 2009 yang bergolongan III ada 337 PNS, maka jumlah keseluruhan adalah Rp 261 juta lebih. “Total selisih gaji yang tidak kami terima untuk golongan II dan III mencapai sekitar Rp 357 juta lebih,” terang mereka.
Kadis Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Mitra, Drs Arie J Wua MSi ME yang dikon-firmasi melalui Kepala Bidang Anggaran, Drs Nolvy Lenway menjelaskan, sebenarnya ang-garan gaji 100 persen PNS 2009 sudah tertata di APBD 2011. Hanya saja, kata dia, pihaknya sementara memperhitung-kan soal pembayaran kenaikan tunjangan beras bagi PNS yang harus dibayar selisihnya sejak januari 2010.
“Itu yang menyebabkan se-hingga gaji 100 persen untuk PNS 2009 baru mulai dibayar sejak Juni 2011 ini meski masa pengangkatan mereka TMT 1 April 2011,” terangnya.
Ditanya apakah karena sudah tertata dalam APBD 2011 kemudian selisih gaji 20 persen selama dua bulan tersebut akan tetap dibayarkan kepada PNS 2009, Lenway belum bisa memastikannya.
sumber: www.hariankomentar.co.id
Menjawab harian ini, Rabu (22/06) kemarin, beberapa PNS 2009 mengungkapkan, dalam SK yang mereka terima Mei lalu disebut bahwa pengangkatan mereka sebagai PNS 100 persen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 April 2011. Hanya saja, gaji 100 persen sebagai PNS baru mereka terima mulai Juni ini.
“Pada April dan Mei, kami menerima gaji tetap 80 persen. Yang kami pertanyakan adalah soal selisih gaji 20 persen itu karena kami diangkat TMT 1 April. Apakah memang belum ditata untuk April dan Mei itu? Atau kalau sudah ditata, di-kemanakan anggarannya?” ujar beberapa PNS 2009 yang meminta namanya tidak usah dikorankan.
Para PNS ini menjelaskan, untuk satu bulan, 20 persen gaji untuk golongan II adalah sekitar Rp 321 ribu atau Rp 642 ribu untuk dua bulan. Semen-tara PNS 2009 yang bergologan II ada 150 PNS atau totalnya adalah Rp 96 juta lebih. Se-dangkan untuk golongan III, gaji 20 persen adalah sekitar Rp 388 ribu lebih atau Rp 778 ribu lebih untuk dua bulan. Jika PNS 2009 yang bergolongan III ada 337 PNS, maka jumlah keseluruhan adalah Rp 261 juta lebih. “Total selisih gaji yang tidak kami terima untuk golongan II dan III mencapai sekitar Rp 357 juta lebih,” terang mereka.
Kadis Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Mitra, Drs Arie J Wua MSi ME yang dikon-firmasi melalui Kepala Bidang Anggaran, Drs Nolvy Lenway menjelaskan, sebenarnya ang-garan gaji 100 persen PNS 2009 sudah tertata di APBD 2011. Hanya saja, kata dia, pihaknya sementara memperhitung-kan soal pembayaran kenaikan tunjangan beras bagi PNS yang harus dibayar selisihnya sejak januari 2010.
“Itu yang menyebabkan se-hingga gaji 100 persen untuk PNS 2009 baru mulai dibayar sejak Juni 2011 ini meski masa pengangkatan mereka TMT 1 April 2011,” terangnya.
Ditanya apakah karena sudah tertata dalam APBD 2011 kemudian selisih gaji 20 persen selama dua bulan tersebut akan tetap dibayarkan kepada PNS 2009, Lenway belum bisa memastikannya.
sumber: www.hariankomentar.co.id
Tuesday, June 21, 2011
Kasus CPNS 2009 Kotamobagu Berlanjut
Kasus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 di Kotamobagu, terus berlanjut. Sebagaimana informasi Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, kasus tersebut sedang penyelesaian pemberkasan dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati).
Diketahui pula, penyidik Polda Sulut sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang sempat menggegerkan Kotamobagu. Ketiga tersangka, yakni Sekretaris Kota (Sekkot) Drs Muhammad Mokoginta, Asisten II Ir Hardi Mokodompit dan mantan Asisten III Ir Enna Mokoginta. Sekkot Drs Muhammad Mokoginta saat dimintai tanggapan menduga, ada sejumlah oknum yang sengaja mengangkat kembali persoalan ini. Alasannya, proses hukum sementara berjalan dan dirinya sudah menjalani proses hukum tersebut. “Kalau memang mau dipenjara, ya silahkan saja. Tetapi, yang memutuskan adalah penegak hukum, yakni pengadilan, yang akan membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar,” tegas Mokoginta.
Ia pun menyebutkan, dirinya selalu siap untuk diproses secara hukum. “Sebagai warga negara yang baik tentunya apapun proses hukum itu tetap akan saya jalani,” tandas Mokoginta.
sumber: www.manadopost.co.id
Diketahui pula, penyidik Polda Sulut sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang sempat menggegerkan Kotamobagu. Ketiga tersangka, yakni Sekretaris Kota (Sekkot) Drs Muhammad Mokoginta, Asisten II Ir Hardi Mokodompit dan mantan Asisten III Ir Enna Mokoginta. Sekkot Drs Muhammad Mokoginta saat dimintai tanggapan menduga, ada sejumlah oknum yang sengaja mengangkat kembali persoalan ini. Alasannya, proses hukum sementara berjalan dan dirinya sudah menjalani proses hukum tersebut. “Kalau memang mau dipenjara, ya silahkan saja. Tetapi, yang memutuskan adalah penegak hukum, yakni pengadilan, yang akan membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar,” tegas Mokoginta.
Ia pun menyebutkan, dirinya selalu siap untuk diproses secara hukum. “Sebagai warga negara yang baik tentunya apapun proses hukum itu tetap akan saya jalani,” tandas Mokoginta.
sumber: www.manadopost.co.id
Sunday, June 19, 2011
Dewan BolTim Hearing Panitia CPNS
Polemik panas kinerja panitia tes ulang CPNS 2010 akan disudahi melalui hearing dengan DPRD Boltim. Keputusan hearing berdasarkan rapat Banmus, Jumat (17/06) pekan lalu. Mereka sepakati solusi tepat melalui dengar pendapat dengan panitia tes ulang. Menurut Ketua DPRD Boltim Sumardia Modeong SE, langkah tersebut diambil karena diputuskan oleh mayoritas anggota dewan.
Dan DPR akan mengundang pihak eksekutif terkait untuk dengar pendapat dalam waktu dekat ini,” katanya kepada wartawan, ketika menuju mobilnya di kantor DPRD Boltim, Jumat sore, pekan lalu.
Reevy R Lengkong, anggota dewan dari Partai Damai Sejahtera (PDS), membenarkan pernyataan dari Modeong.. “Nanti setelah dengar pendapat itu dilaksanakan, baru langkah selanjutnya ditentukan, apakah perlu dibuat pansus atau hak angket,” jelasnya diaminkan Sofyan Alhabsy dan Luther Rambing, rekan sesama anggota dewan.
Argo Sumaiku, Ketua Fraksi Demokrat yang ngotot mengusulkan hak angket terdengar kecewa dengan hasil dari Banmus. Terutama kepada rekan-rekanya yang sudah sepakat untuk menyelesaikan kisruh CPNSD dengan terang-benderang. “Walaupun hanya saya sendiri, saya menolak dengar pendapat, karena bukti-buktinya sudah jelas,’’paparnya dengan raut wajah kecewa.
Sementara itu Yance Momongan, warga Modayag, menilai DPRD Boltim tidak pro rakyat. “Dengan tidak diputuskannya hak angket ataupun pansus, membenarkan penilaian banyak masyarakat kalau DPRD Boltim memang macan ompong,” katanya diaminkan Nelson Ochotan, warga yang lain.
sumber: www.manadopost.co.id
Dan DPR akan mengundang pihak eksekutif terkait untuk dengar pendapat dalam waktu dekat ini,” katanya kepada wartawan, ketika menuju mobilnya di kantor DPRD Boltim, Jumat sore, pekan lalu.
Reevy R Lengkong, anggota dewan dari Partai Damai Sejahtera (PDS), membenarkan pernyataan dari Modeong.. “Nanti setelah dengar pendapat itu dilaksanakan, baru langkah selanjutnya ditentukan, apakah perlu dibuat pansus atau hak angket,” jelasnya diaminkan Sofyan Alhabsy dan Luther Rambing, rekan sesama anggota dewan.
Argo Sumaiku, Ketua Fraksi Demokrat yang ngotot mengusulkan hak angket terdengar kecewa dengan hasil dari Banmus. Terutama kepada rekan-rekanya yang sudah sepakat untuk menyelesaikan kisruh CPNSD dengan terang-benderang. “Walaupun hanya saya sendiri, saya menolak dengar pendapat, karena bukti-buktinya sudah jelas,’’paparnya dengan raut wajah kecewa.
Sementara itu Yance Momongan, warga Modayag, menilai DPRD Boltim tidak pro rakyat. “Dengan tidak diputuskannya hak angket ataupun pansus, membenarkan penilaian banyak masyarakat kalau DPRD Boltim memang macan ompong,” katanya diaminkan Nelson Ochotan, warga yang lain.
sumber: www.manadopost.co.id
Gilalom: Waspadai Formasi CPNS Palsu
Modus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) muncul lagi. Kali ini, dari pusat hingga daerah telah beredar SK palsu terkait formasi CPNS 2011. Untuk wilayah Kotamobagu modus seperti ini bukan pertama kali terjadi.
Telah banyak keluhan dari masyarakat, bahkan ada calon pelamar yang tertipu. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu Drs Nasrun Gilalom saat dihubungi mengatakan, secara pribadi maupun institusi kepegawaian daerah, belum menerima informasi soal itu. Namun hal itu perlu diantisipasi sejak dini. “Benar atau tidak harus diwaspadai. Biasanya informasi seperti ini ada edaran dari pusat ke daerah,” kata Nasrun.
Ia menyadari, untuk Kotamobagu dan umumnya daerah di Sulut CPNS masih menjadi pekerjaan yang paling diburu para pencari kerja. Bukan tidak mungkin, modus penipuan yang terjadi di wilayah pusat (Jawa, red) akan dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab di daerah. “Saya hanya bisa mengimbau kepada masyarakat, khususnya pencari kerja, untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah. Jangan percaya informasi sepihak dari perseorangan. Apalagi, tawaran membantu dengan iming-iming uang,” terang Nasrun.
Menurutnya, informasi terakhir yang diterima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), belum ada penetapan formasi CPNS. Penetapan baru akan dilakukan Agustus mendatang. “Itu kalau tidak ada perubahan. Jadi, harus sabar dan tunggu informasi resmi dari pemerintah. Ini termasuk pula, penetapan tenaga honor daerah ,” tandasnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Telah banyak keluhan dari masyarakat, bahkan ada calon pelamar yang tertipu. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu Drs Nasrun Gilalom saat dihubungi mengatakan, secara pribadi maupun institusi kepegawaian daerah, belum menerima informasi soal itu. Namun hal itu perlu diantisipasi sejak dini. “Benar atau tidak harus diwaspadai. Biasanya informasi seperti ini ada edaran dari pusat ke daerah,” kata Nasrun.
Ia menyadari, untuk Kotamobagu dan umumnya daerah di Sulut CPNS masih menjadi pekerjaan yang paling diburu para pencari kerja. Bukan tidak mungkin, modus penipuan yang terjadi di wilayah pusat (Jawa, red) akan dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab di daerah. “Saya hanya bisa mengimbau kepada masyarakat, khususnya pencari kerja, untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah. Jangan percaya informasi sepihak dari perseorangan. Apalagi, tawaran membantu dengan iming-iming uang,” terang Nasrun.
Menurutnya, informasi terakhir yang diterima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), belum ada penetapan formasi CPNS. Penetapan baru akan dilakukan Agustus mendatang. “Itu kalau tidak ada perubahan. Jadi, harus sabar dan tunggu informasi resmi dari pemerintah. Ini termasuk pula, penetapan tenaga honor daerah ,” tandasnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Pemkab Minsel Pangkas Kursi CPNS 2011 Jadi (Hanya) 100 Kursi
Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Minsel 2011 ini memilih irit dalam menerima CPNS. Usulan awal 300 kursi dianulir oleh Pemkab sendiri dan dirubah menjadi 100 kursi saja.
Menurut Kepala BKDD Minsel Drs Joutje Rehoop, pembatasan penerimaan CPNS adalah instruksi langsung bupati. “Yang ada hanya untuk pengisian kursi kosong dari PNS yang pensiun, meninggal dunia dan pindah ke daerah lain,” ujarnya akhir pekan lalu.
Dalam pengusulan ulang ke pusat, Minsel akhirnya hanya mengusulkan 100 kursi saja. Menurut Sekretaris BKDD Drs Wemmy Lengkong, usulan itu sudah cukup karena PNS di Minsel dipandang telah memadai.
Sementara saat disinggung soal jabatan-jabatan yang masih lowong di kecamatan dan kelurahan, Rehoop optimis hal tersebut bisa diatasi. Pengisian jabatan tersebut menurutnya harus melewati kajian yang komprehensif. “Kita akan kaji semua secara mendalam,” tuturnya.
Soal pembatasan penerimaan CPNS, sejumlah anggota DPRD Minsel berbeda pendapat dengan Pemkab. Menurut Jefferson Runtuwene SH, anggota komisi I DPR Minsel, seharusnya Pemkab tidak mematok kuota seperti sekarang. “Harusnya penambahan penerimaan CPNS tetap dilakukan, karena ini adalah salah satu langkah untuk menanggulangi pengangguran,” katanya.
sumber: www.manadopost.co.id
Menurut Kepala BKDD Minsel Drs Joutje Rehoop, pembatasan penerimaan CPNS adalah instruksi langsung bupati. “Yang ada hanya untuk pengisian kursi kosong dari PNS yang pensiun, meninggal dunia dan pindah ke daerah lain,” ujarnya akhir pekan lalu.
Dalam pengusulan ulang ke pusat, Minsel akhirnya hanya mengusulkan 100 kursi saja. Menurut Sekretaris BKDD Drs Wemmy Lengkong, usulan itu sudah cukup karena PNS di Minsel dipandang telah memadai.
Sementara saat disinggung soal jabatan-jabatan yang masih lowong di kecamatan dan kelurahan, Rehoop optimis hal tersebut bisa diatasi. Pengisian jabatan tersebut menurutnya harus melewati kajian yang komprehensif. “Kita akan kaji semua secara mendalam,” tuturnya.
Soal pembatasan penerimaan CPNS, sejumlah anggota DPRD Minsel berbeda pendapat dengan Pemkab. Menurut Jefferson Runtuwene SH, anggota komisi I DPR Minsel, seharusnya Pemkab tidak mematok kuota seperti sekarang. “Harusnya penambahan penerimaan CPNS tetap dilakukan, karena ini adalah salah satu langkah untuk menanggulangi pengangguran,” katanya.
sumber: www.manadopost.co.id
Friday, June 17, 2011
Beasiswa Universitas Soedirman Tahun 2011/2012
Pendaftaran dibuka mulai 9 Juni hingga 31 Juli 2011. Persyaratan akademis yang harus dipenuhi diantaranya lulusan S1 Ekonomi / S1 bidang ilmu lain dengan pertimbangan tertentu, Indeks Prestasi (IP) kumulatif minimum 3,25, usia maksimal 35 tahun, TOEFL 500, bukan dosen, CPNS/PNS pemerintah daerah, lulus ujian masuk, dan bersedia menyiapkan draft proposal tesis yang berkaitan dengan kekhususan pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan pedesaan.
Informasi selengkapnya, bisa mengakses di website http://unsoed.ac.id/pengumuman/pendaftaran-program-studi-magister-ilmu-ekonomi-mie-unsoed-bea-siswa-kemdiknas
Pemkab Minahasa Puasa Terima PNS
Para pencari kerja di Minahasa yang ingin menjadi abdi negara sebagai pegawai negeri sipil (PNS), harus kembali gigit jari. Pasalnya, tahun 2011 ini Pemkab akan puasa menerima PNS. Hal ini diungkapkan Bupati Stefanus Vreeke Runtu, kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu di Gedung Manguni (DPRD, red).
Beban gaji PNS yang dibayarkan saat ini begitu besar dan nyaris menguras semua Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat,” tegas Vreeke.
Ditambahkannya, buntut banyaknya PNS yang mencapai 8 ribuan, mengakibatkan sebagian dari mereka tidak tahu akan mengerjakan apa ketika sampai di kantor. Ditanya berapa ideal PNS di Pemkab? Menurut Vreeke, idealnya hanya empat ribuan.
Bila jumlah PNS hanya empat ribuan, Minahasa bisa membangun dari sisa DAU yang ada,” tegasnya. Senada diungkapkan Sekda Drs Warouw Karouwan MM. Menurutnya, PNS yang ada di Minahasa sudah begitu banyak, jadi tidak perlu lagi ada penerimaan PNS.
sumber: www.manadopost.co.id
Beban gaji PNS yang dibayarkan saat ini begitu besar dan nyaris menguras semua Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat,” tegas Vreeke.
Ditambahkannya, buntut banyaknya PNS yang mencapai 8 ribuan, mengakibatkan sebagian dari mereka tidak tahu akan mengerjakan apa ketika sampai di kantor. Ditanya berapa ideal PNS di Pemkab? Menurut Vreeke, idealnya hanya empat ribuan.
Bila jumlah PNS hanya empat ribuan, Minahasa bisa membangun dari sisa DAU yang ada,” tegasnya. Senada diungkapkan Sekda Drs Warouw Karouwan MM. Menurutnya, PNS yang ada di Minahasa sudah begitu banyak, jadi tidak perlu lagi ada penerimaan PNS.
sumber: www.manadopost.co.id
Wednesday, June 15, 2011
Herson: CPNS Jangan Ekslusif
Bupati Bolmong Selatan Hi Herson Mayulu SIP kemarin membuka prajabatan CPNS Angkatan 2010, kemarin. Bupati didampingi Kepala Badan Diklat Sulut Dra Rosye Kalangi dan Sekretaris Kabupaten Drs Gunawan M Lombu memasang tanda peserta. ”CPNS baru sangat diharapkan untuk tidak membentuk kelompok eksklusif, dan bersikap feodalisme,” ucap Bupati, di hadapan ratusan peserta Diklat CPNS.
Melalui Diklat ini diharapkan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik, karena kita adalah pelayan masyarakat. ”Tidak perlu loyal ataupun takut kepada Bupati, tapi loyal lah kepada tugas dan aturan,” ujar Mayulu.
Sementara itu, Kalangi lebih menekankan pada pentingnya kedisiplinan seorang CPNS. ”Prajabatan ini bertujuan untuk merobah sikap dan perilaku agar mampu melakukan sesuatu yang berorientasi pada kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Melalui Diklat ini diharapkan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik, karena kita adalah pelayan masyarakat. ”Tidak perlu loyal ataupun takut kepada Bupati, tapi loyal lah kepada tugas dan aturan,” ujar Mayulu.
Sementara itu, Kalangi lebih menekankan pada pentingnya kedisiplinan seorang CPNS. ”Prajabatan ini bertujuan untuk merobah sikap dan perilaku agar mampu melakukan sesuatu yang berorientasi pada kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Sejumlah CPNS Minut Siap Maju ke PTUN
Dibatalkannya 21 nama CPNS Minut, setelah dilakukan pemeriksaan ulang hasil ujian, terus dipermasalahkan. 19 orang mewakili 21 nama CPNS itu meminta keadilan mengenai nasib mereka kepada beberapa anggota dewan Minut. “Kami melakukan ini minta pertanggungjawaban Pemkab Minut, karena dalam rekrutmen CPNS itu mereka telah melakukan kesalahan, tapi kami yang dikorbankan. Sesuai rencana kami akan membawa masalah ini ke PTUN,” ujar sejumlah CPNS Minut itu.
Sementara itu, Anggota DPRD Minut Piet Luntungan yang didatangi 19 CPNS Minut itu, memberikan wejangan bagi mereka. Menurutnya, sebaiknya 19 CPNS Minut yang ingin mendapatkan keadilan, secepatnya melaporkan ke PTUN karena ini berhubungan nasib mereka. Mengenai anggaran ke PTUN, diimbau agar ditanggung bersama, sehingga tidak memberatkan. “Masalah penerimaan CPNS Minut memang menurur keputusan Pansus sudah cacat hukum, untuk itu hasilnya perlu dikaji jangan sampai merugikan CPNS yang sudah lulus,” kata Luntungan.
Tambahnya, masalah CPNS Minut 2010 ini belum selesai karena masih ada yang keberatan. “Lebih parah lagi kalau sampai CPNS Minut itu melakukan demo. Imbasnya bisa kena Pemkab Minut dan pemerintah pusat,” tegas Luntungan. Sejumlah kalangan juga menilai masalah ini memang secepatnya harus diselesaikan. “Masalah penerimaan CPNS Minut 2010 itu, harus diselesaikan sampai tuntas, dan jangan ada CPNS yang dirugikan seperti sudah lulus sebelumnya tapi pengumuman baru dibatalkan,” pungkas Dotulong, warga Minut.
sumber: www.manadopost.co.id
Sementara itu, Anggota DPRD Minut Piet Luntungan yang didatangi 19 CPNS Minut itu, memberikan wejangan bagi mereka. Menurutnya, sebaiknya 19 CPNS Minut yang ingin mendapatkan keadilan, secepatnya melaporkan ke PTUN karena ini berhubungan nasib mereka. Mengenai anggaran ke PTUN, diimbau agar ditanggung bersama, sehingga tidak memberatkan. “Masalah penerimaan CPNS Minut memang menurur keputusan Pansus sudah cacat hukum, untuk itu hasilnya perlu dikaji jangan sampai merugikan CPNS yang sudah lulus,” kata Luntungan.
Tambahnya, masalah CPNS Minut 2010 ini belum selesai karena masih ada yang keberatan. “Lebih parah lagi kalau sampai CPNS Minut itu melakukan demo. Imbasnya bisa kena Pemkab Minut dan pemerintah pusat,” tegas Luntungan. Sejumlah kalangan juga menilai masalah ini memang secepatnya harus diselesaikan. “Masalah penerimaan CPNS Minut 2010 itu, harus diselesaikan sampai tuntas, dan jangan ada CPNS yang dirugikan seperti sudah lulus sebelumnya tapi pengumuman baru dibatalkan,” pungkas Dotulong, warga Minut.
sumber: www.manadopost.co.id
Sunday, June 12, 2011
Surat Penambahan Kuota CPNS 2011, Palsu
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Everest Ernest (E.E.) Mangindaan dikabarkan menambah kuota CPNS 2011. Malah, Lape sapaan akrab Mangindaan, telah mengirim surat permintaan penambahan usulan alokasi CPNS 2011. Surat menggunakan kop surat Kemen PAN dan RB. Surat bernomor B/2313/M.PAN-RB/10/2011 itu, dilansir tanggal 23 Mei 2010.
Namun, surat ini langsung ditepis Kemen PAN dan RB. Isi surat tersebut mencantumkan tanda tangan Men-PAN dan RB EE Mangindaan diklaim palsu. Surat tersebut juga mencantumkan nama Sukardiana dengan nomor HP 085218666225 dan 02171109599 sebagai contact person. Saat dihubungi, kedua nomor tadi sudah tidak aktif. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, pihaknya sudah menetapkan surat tersebut palsu dan tidak benar.
"Surat edaran kementerian untuk mengklarifikasi surat bohong itu sudah disebar ke seluruh daerah," tandasnya.
Butir utama dalam surat yang dinyatakan palsu tersebut adalah, menteri menyetujui adanya penambahan alokasi CPNS daerah 2011. Ketentuan selanjutnya, kepala daerah yang juga bertindak sebagai pejabat pembina kepegawaian diharapkan menetapkan rincian tambahan alokasi itu menjadi keputusan kepala daerah. Dalam surat tersebut, seluruh tambahan alokasi CPNS daerah yang disebut sudah disetujui menteri, khusus untuk formasi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Kepala daerah, tidak diperkenankan merubah rincian alokasi, kualifikasi pendidikan, serta penempatan formasi tersebut. Si penipu juga menjelaskan, dampak keuangan dari keputusan ini dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten.
Dalam surat edaran yang ia tandatangani itu, Ramli menegaskan jika surat persetujuan rincian tambahan alokasi CPNS daerah 2011 itu ilegal. Surat ilegal itu, disebar ke instansi pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten dengan menggunakan media elektronik. Yaitu faksimil dan email.
"Himbauan kami, surat tersebut tidak perlu ditanggapi," tutur pejabat yang sementara ini merangkap menjadi Plh Sesmen PAN dan RB itu.
Pihak Kemen PAN dan RB menjelaskan banyak pemerintah daerah yang resah dengan munculnya surat tersebut. Surat itu mulai disebar akhir Mei hingga awal Juni. Diduga, surat itu digunakan untuk mengelabui pemerintah daerah. Penipu berharap, pemerintah daerah yang mendapatkan surat tersebut akan menghubungi nomor yang sudah dicantumkan. Menurut Ramli, motivasi dibalik penipuan semacam ini rata-rata untuk mengeruk keuangan.
Para penipu bisa jadi akan melakukan deal tentang tambahan alokasi setelah pemerintah daerah mengirim sejumlah uang. Surat tadi, juga tidak menutup kemungkinan digunakan untuk menyasar langsung calon pelamar seleksi CPNS 2011. Dengan surat tersebut, penipu berusaha meyakinkan calon pelamar jika ada penambahan formasi Satpol PP. Penipu juga bisa meminta imbalan uang dengan iming-iming bisa diloloskan sebagai CPNS Satpol PP. Ramli menegaskan, pihaknya hingga saat ini belum memutuskan ada penambahan alokasi CPNS daerah 2011. "Usulan formasi yang sudah masuk, masih dibahas di Kementerian Keuangan," ucapnya. Selanjutnya, usulan tersebut masih harus dibahas lagi di DPR RI. Bisa saja bakal ada penambahan alokasi, tapi juga bisa tidak. Jika tidak molor, diperkirakan seleksi CPNS 2011 digelar September-Oktober.
sumber: www.manadopost.co.id
Namun, surat ini langsung ditepis Kemen PAN dan RB. Isi surat tersebut mencantumkan tanda tangan Men-PAN dan RB EE Mangindaan diklaim palsu. Surat tersebut juga mencantumkan nama Sukardiana dengan nomor HP 085218666225 dan 02171109599 sebagai contact person. Saat dihubungi, kedua nomor tadi sudah tidak aktif. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, pihaknya sudah menetapkan surat tersebut palsu dan tidak benar.
"Surat edaran kementerian untuk mengklarifikasi surat bohong itu sudah disebar ke seluruh daerah," tandasnya.
Butir utama dalam surat yang dinyatakan palsu tersebut adalah, menteri menyetujui adanya penambahan alokasi CPNS daerah 2011. Ketentuan selanjutnya, kepala daerah yang juga bertindak sebagai pejabat pembina kepegawaian diharapkan menetapkan rincian tambahan alokasi itu menjadi keputusan kepala daerah. Dalam surat tersebut, seluruh tambahan alokasi CPNS daerah yang disebut sudah disetujui menteri, khusus untuk formasi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Kepala daerah, tidak diperkenankan merubah rincian alokasi, kualifikasi pendidikan, serta penempatan formasi tersebut. Si penipu juga menjelaskan, dampak keuangan dari keputusan ini dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten.
Dalam surat edaran yang ia tandatangani itu, Ramli menegaskan jika surat persetujuan rincian tambahan alokasi CPNS daerah 2011 itu ilegal. Surat ilegal itu, disebar ke instansi pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten dengan menggunakan media elektronik. Yaitu faksimil dan email.
"Himbauan kami, surat tersebut tidak perlu ditanggapi," tutur pejabat yang sementara ini merangkap menjadi Plh Sesmen PAN dan RB itu.
Pihak Kemen PAN dan RB menjelaskan banyak pemerintah daerah yang resah dengan munculnya surat tersebut. Surat itu mulai disebar akhir Mei hingga awal Juni. Diduga, surat itu digunakan untuk mengelabui pemerintah daerah. Penipu berharap, pemerintah daerah yang mendapatkan surat tersebut akan menghubungi nomor yang sudah dicantumkan. Menurut Ramli, motivasi dibalik penipuan semacam ini rata-rata untuk mengeruk keuangan.
Para penipu bisa jadi akan melakukan deal tentang tambahan alokasi setelah pemerintah daerah mengirim sejumlah uang. Surat tadi, juga tidak menutup kemungkinan digunakan untuk menyasar langsung calon pelamar seleksi CPNS 2011. Dengan surat tersebut, penipu berusaha meyakinkan calon pelamar jika ada penambahan formasi Satpol PP. Penipu juga bisa meminta imbalan uang dengan iming-iming bisa diloloskan sebagai CPNS Satpol PP. Ramli menegaskan, pihaknya hingga saat ini belum memutuskan ada penambahan alokasi CPNS daerah 2011. "Usulan formasi yang sudah masuk, masih dibahas di Kementerian Keuangan," ucapnya. Selanjutnya, usulan tersebut masih harus dibahas lagi di DPR RI. Bisa saja bakal ada penambahan alokasi, tapi juga bisa tidak. Jika tidak molor, diperkirakan seleksi CPNS 2011 digelar September-Oktober.
sumber: www.manadopost.co.id
Thursday, June 9, 2011
Anggota Dewan: Ujian Ulang CPNS 2010 Boltim, Gagal
Kejanggalan tes ulang CPNSD Boltim yang disuarakan warga dan peserta tes ulang sendiri, mendapat tanggapan Reevy R Lengkong anggota DPRD Boltim dari Partai Damai Sejahtera (PDS). Menurut Lengkong, aneka kejanggalan menunjukkan panitia tes ulang ini gagal. “Dan indikasi penyimpangan sudah jelas, malahan sudah ada peserta yang berani bersaksi,” katanya di kantor DPRD Boltim, Kamis (9/6) kemarin.
Lajut Lengkong, semua oknum-oknum yang terlibat harus diseret ke meja hukum. “Karena ini jelas-jelas sudah mencederai hati banyak masyarakat,” tegasnya. Tambah Lengkong, kalau para oknum tidak ditindak tegas, maka nasib Boltim akan suram karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan pudar.
sumber: www.manadopost.co.id
Lajut Lengkong, semua oknum-oknum yang terlibat harus diseret ke meja hukum. “Karena ini jelas-jelas sudah mencederai hati banyak masyarakat,” tegasnya. Tambah Lengkong, kalau para oknum tidak ditindak tegas, maka nasib Boltim akan suram karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan pudar.
sumber: www.manadopost.co.id
Hasil Ujian Ulang CPNS 2010 Boltim Dikirim ke BKN
Hujan protes dari berbagai lapisan masyarakat kepada pantia tes ulang CPNSD Bolaang Mongondow Timur (Boltim) 2010, tak membuat Sekretaris Panitia tes ulang gamang.
Terbukti 332 nama CPNSD yang diumkan Senin (30/5) baru-baru ini diboyong Sekretaris Panitai MR Alung SE ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Ia, mau ke Jakarta untuk melaporkan hasil tes ulang CPNSD Boltim ke BKN,” terangnya sperti dilansir Manado Post, Selasa (7/6) kemarin.
Ketika ditanya optimisme NIP akan diterbitkan BKN, Alung mengaku optimis. “Saya optimis, walapun banyak tantangan harus tetap optimis,” katanya.
Terkait pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, yang tidak ikut bertanggung jawab, Alung diplomatis menjawab tunggu saja.
Sampai saat ini belum ada tanggapan negatif dari BKN dan MenPAN-RB. Jadi kami panitia mau melaporkan dulu. Kau sudah ada tanggapan baru dipikirkan selanjutnya untuk seperti apa, terangnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Terbukti 332 nama CPNSD yang diumkan Senin (30/5) baru-baru ini diboyong Sekretaris Panitai MR Alung SE ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Ia, mau ke Jakarta untuk melaporkan hasil tes ulang CPNSD Boltim ke BKN,” terangnya sperti dilansir Manado Post, Selasa (7/6) kemarin.
Ketika ditanya optimisme NIP akan diterbitkan BKN, Alung mengaku optimis. “Saya optimis, walapun banyak tantangan harus tetap optimis,” katanya.
Terkait pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, yang tidak ikut bertanggung jawab, Alung diplomatis menjawab tunggu saja.
Sampai saat ini belum ada tanggapan negatif dari BKN dan MenPAN-RB. Jadi kami panitia mau melaporkan dulu. Kau sudah ada tanggapan baru dipikirkan selanjutnya untuk seperti apa, terangnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Demonstran Beber Kecurangan Tes Ulang CPNS 2010 Boltim
Kecurigaan hasil tes ulang calon pegawai negeri sipil (CPNS) Boltim 2010, diwarnai permainan terus terkuak. Kali ini, terkait dengan pengisian Lembar Jawaban Komputer (LJK) saat tes ulang Kamis (26/5) lalu. Seorang saksi mata, Frangky alias FB yang ikut tes ulang di formasi pertanian, saat menggelar demo warga Modayag Bersatu membongkar adanya keterlibatan pejabat teras Pemkab Boltim.
Dia mengaku saat para peserta serius mengisi LJK, tiba-tiba datang oknum mengaku suruhan elit panitia tes ulang meminta sejumlah LJK ke panitia. “Pengawas sempat tidak mengizinkan, tapi karena mengaku suruhan petinggi, oknum tersebut berhasil keluar membawa sekitar 6 atau 7 LJK,” jelasnya. Anehnya, kata Franky, pihak aparat keamanan tidak bereaksi, dan membiarkan onkum tersebut mengambil LJK dan pergi begitu saja.
Sayangnya, saat diminta tanggapan di saat demo, tidak dijawab Assegaf. Malahan dirinya cenderung mengalihkan topik pembicaraan ke hal lain.
Kapolsek Kotabunan Kompol Pawama, ketika dimintai tanggapan mengelak tuduhan pihak keamanan tidak sigap dan menyangkal kejadiannya seperti itu. “Tidak terjadi seperti itu, yang masuk itu Camat Tutuyan.
Menurut laporan anggota saya, dia tidak sempat membawa LJK karena langsung diamankan,” katanya Rabu (8/6) kemarin. Namun, kemarin, ketika wartawan meminta konfirmasi lagi ke Franky, dirinya berani bersaksi kejadiannya seperti itu. “Saya adalah saksinya, dan bisa panggil peserta lain dan pengawas di bilik 168 untuk bersaksi,” tegasnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Dia mengaku saat para peserta serius mengisi LJK, tiba-tiba datang oknum mengaku suruhan elit panitia tes ulang meminta sejumlah LJK ke panitia. “Pengawas sempat tidak mengizinkan, tapi karena mengaku suruhan petinggi, oknum tersebut berhasil keluar membawa sekitar 6 atau 7 LJK,” jelasnya. Anehnya, kata Franky, pihak aparat keamanan tidak bereaksi, dan membiarkan onkum tersebut mengambil LJK dan pergi begitu saja.
Sayangnya, saat diminta tanggapan di saat demo, tidak dijawab Assegaf. Malahan dirinya cenderung mengalihkan topik pembicaraan ke hal lain.
Kapolsek Kotabunan Kompol Pawama, ketika dimintai tanggapan mengelak tuduhan pihak keamanan tidak sigap dan menyangkal kejadiannya seperti itu. “Tidak terjadi seperti itu, yang masuk itu Camat Tutuyan.
Menurut laporan anggota saya, dia tidak sempat membawa LJK karena langsung diamankan,” katanya Rabu (8/6) kemarin. Namun, kemarin, ketika wartawan meminta konfirmasi lagi ke Franky, dirinya berani bersaksi kejadiannya seperti itu. “Saya adalah saksinya, dan bisa panggil peserta lain dan pengawas di bilik 168 untuk bersaksi,” tegasnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Tuesday, June 7, 2011
Status CPNS 2010 Boltim Belum Final
Hasil tes ulang calon pegawai negeri sipil (CPNS) Bolmong Timur (Boltim) 26 Mei silam belum final. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) EE Mangindaan memberikan isarat kurang bagus. Lape sapaan akrab mantan gubernur Sulut ini menegaskan, tes ulang bukan tanggungjawab pusat. Semua konsekuensi menjadi tanggungjawab Pemkab Boltim. ‘
Kami jauh sebelumnya sudah mengirimkan surat mengenai resiko yang akan diterima bila bupati secara sepihak melakukan ujian ulang CPNS,’’tandas Mangindaan di Istana Negara Selasa (7/6) siang.
Sesepuh Partai Demokrat ini menyatakan, jika ada reaksi maka Pemkab Boltim harus bertanggung jawab mengenai kebijakan yang ditempuh. Dirinya akan memerintahkan untuk mengkaji lagi hasil tes ulang. “Hasil ujian ulang CPNS Boltim itu, akan dikaji lagi dan belum sepenuhnya akan diterima pemerintah pusat,’’tegas Mangindaan, di sela-sela acara menghadiri penerimaan Adipura Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado dan Kota Bitung.
Apa kata Lape benar adanya. Banyak peserta yang namanya lolos dites pertama, gugur dites ulang. Salah satunya Melda Onsu warga Modayag. Dia terlihat sangat terpukul. Saat menuturkan isi hatinya, suara Melda terdengar pelan dan terbata-bata. Gadis manis ini mengikuti formasi SMA di tes CPNS Boltim.Saat tes pertama Desember 2010 silam, Melda yakin lulus karena masuk rangking 28, dari 50 kuota diformasi yang sama, saat tes ulang bergeser 180 derajat.
Ketika panita tes ulang menempel hasil perengkingan LJK Senin 30 Mei pekan lalu, ternyata nama warga Dusun II, Modayag tidak tercantum dalam 332 orang yang beruntung itu. Sontak saja, gadis 21 tahun ini terpukul. “Saya kecewa pada waktu itu,” ucap mahasiswi semester IV STIE Widyadharma Kotamobagu.
Panitia tes ulang CPNS Boltim 2010 makin terpojok. Selain kritik peserta dan aksi demo, para senator Boltim (sebutan anggota DPRD) mulai menyangsikan hasil pengumuman CPNS Boltim 2010 yang dipampang Senin (30/5) akhir bulan lalu. Anggota DPRD Boltim Reevy R Lengkong dari PDS mendesak tim Unima dan panitia CPNS menjawab kecurigaan dengan membeberkan hasil rangking Lembar Jawaban Komputer (LJK) dari Universitas Negeri Manado (Unima). Itu harus! Karena sekarang yang terjadi, masyarakat sangsi dengan hasil pengumuman panitia, tegasnya kepada Manado Post, di Kantor DPRD Boltim, Selasa (7/6) kemarin.
Pasalnya, menurut Lengkong, hasil pengumuman tidak lazim dilakukan. Sejak Sabtu (28/5) Unima sudah menyerahkan hasilnya. “Kalau alasannya karena mau mengubah ke format pengumuman resmi, terbukti format pengumuman yang ditempelkan malahan tidak sesuai,” jelasnya.
Tambah Lengkong, jika Unima enggan membeber datanya dan panitia menghalang-halangi patut diberi tanda tanya besar. “Padahal ini demi kepentingan umum, keterbukan publik, dan berbicara nasib banyak orang,” ungkapnya.
Humas Unima Allan Parinusa S.Sos, mengaku bisa membeberkan data dari Unima asalkan seizin Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Boltim. Namun, menurut Parinusa, masyarakat perlu paham bahwa Unima tidak bisa membeberkan sepihak, karena ada Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati bersama PPK bahwa tugas Unima hanya sampai pada perengkingan. “Untuk pengumuman adalah kewenangan PPK dan panitia,” katanya.
Sekretaris Panitia MR Alung menanggapi pernyataan Mangindaan, yang menyerahkan tanggungjawab kepada panitia. Dengan diplomatis Alung menjawab tunggu saja. “Sampai saat ini belum ada tanggapan negatif dari BKN dan MenPAN-RB. Jadi kami panitia mau melaporkan dulu. Kau sudah ada tanggapan baru dipikirkan selanjutnya untuk seperti apa,” terangnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Kami jauh sebelumnya sudah mengirimkan surat mengenai resiko yang akan diterima bila bupati secara sepihak melakukan ujian ulang CPNS,’’tandas Mangindaan di Istana Negara Selasa (7/6) siang.
Sesepuh Partai Demokrat ini menyatakan, jika ada reaksi maka Pemkab Boltim harus bertanggung jawab mengenai kebijakan yang ditempuh. Dirinya akan memerintahkan untuk mengkaji lagi hasil tes ulang. “Hasil ujian ulang CPNS Boltim itu, akan dikaji lagi dan belum sepenuhnya akan diterima pemerintah pusat,’’tegas Mangindaan, di sela-sela acara menghadiri penerimaan Adipura Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado dan Kota Bitung.
Apa kata Lape benar adanya. Banyak peserta yang namanya lolos dites pertama, gugur dites ulang. Salah satunya Melda Onsu warga Modayag. Dia terlihat sangat terpukul. Saat menuturkan isi hatinya, suara Melda terdengar pelan dan terbata-bata. Gadis manis ini mengikuti formasi SMA di tes CPNS Boltim.Saat tes pertama Desember 2010 silam, Melda yakin lulus karena masuk rangking 28, dari 50 kuota diformasi yang sama, saat tes ulang bergeser 180 derajat.
Ketika panita tes ulang menempel hasil perengkingan LJK Senin 30 Mei pekan lalu, ternyata nama warga Dusun II, Modayag tidak tercantum dalam 332 orang yang beruntung itu. Sontak saja, gadis 21 tahun ini terpukul. “Saya kecewa pada waktu itu,” ucap mahasiswi semester IV STIE Widyadharma Kotamobagu.
Panitia tes ulang CPNS Boltim 2010 makin terpojok. Selain kritik peserta dan aksi demo, para senator Boltim (sebutan anggota DPRD) mulai menyangsikan hasil pengumuman CPNS Boltim 2010 yang dipampang Senin (30/5) akhir bulan lalu. Anggota DPRD Boltim Reevy R Lengkong dari PDS mendesak tim Unima dan panitia CPNS menjawab kecurigaan dengan membeberkan hasil rangking Lembar Jawaban Komputer (LJK) dari Universitas Negeri Manado (Unima). Itu harus! Karena sekarang yang terjadi, masyarakat sangsi dengan hasil pengumuman panitia, tegasnya kepada Manado Post, di Kantor DPRD Boltim, Selasa (7/6) kemarin.
Pasalnya, menurut Lengkong, hasil pengumuman tidak lazim dilakukan. Sejak Sabtu (28/5) Unima sudah menyerahkan hasilnya. “Kalau alasannya karena mau mengubah ke format pengumuman resmi, terbukti format pengumuman yang ditempelkan malahan tidak sesuai,” jelasnya.
Tambah Lengkong, jika Unima enggan membeber datanya dan panitia menghalang-halangi patut diberi tanda tanya besar. “Padahal ini demi kepentingan umum, keterbukan publik, dan berbicara nasib banyak orang,” ungkapnya.
Humas Unima Allan Parinusa S.Sos, mengaku bisa membeberkan data dari Unima asalkan seizin Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Boltim. Namun, menurut Parinusa, masyarakat perlu paham bahwa Unima tidak bisa membeberkan sepihak, karena ada Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati bersama PPK bahwa tugas Unima hanya sampai pada perengkingan. “Untuk pengumuman adalah kewenangan PPK dan panitia,” katanya.
Sekretaris Panitia MR Alung menanggapi pernyataan Mangindaan, yang menyerahkan tanggungjawab kepada panitia. Dengan diplomatis Alung menjawab tunggu saja. “Sampai saat ini belum ada tanggapan negatif dari BKN dan MenPAN-RB. Jadi kami panitia mau melaporkan dulu. Kau sudah ada tanggapan baru dipikirkan selanjutnya untuk seperti apa,” terangnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Monday, June 6, 2011
Pemkot Bitung Tetap Perjuangkan Formasi SMK
Pemerintah Kota Bitung tetap mengupayakan ada CPNS SMK yang bisa diakomodir pemerintah pusat. Ini terlihat dari tetap diajukannya 35 posisi CPNS lulusan SMK dalam usulan yang dimasukkan ke ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bitung, Ferdinand Tangkudung mengatakan, pengusulan 35 kursi dari 279 formasil yang diajukan itu semata-mata berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Mereka akan ditempatkan di bagian tata usaha sekolah-sekolah.
Menurutnya, hampir di semua sekolah ditempatkan para guru untuk menjadi pegawai tata usaha. Ini tak sesuai aturan karena pekerjaan para guru adalah mengajar. "Kebutuhan tenaga tata usaha ini sangat mendesak dan saya yakin akan diakomodir oleh pusat," tegasnya, kemarin.
"Kalau alasan karena kita daerah kepulauan seperti untuk penempatan di Lembeh, itu sudah diakomodir tahun lalu," tuturnya.
Menurutnya, tahun lalu telah diakomodir 45 CPNS SMA/SMK dari 60 yang diusulkan. Dan saat itu alasan Pemkot Bitung karena membutuhkan tenaga untuk penempatan di Lembeh sebagai daerah kepulauan.
Sementara itu, Kemenpan dan RB yang sebelumnya menyatakan tak akan mengakomodir usulan CPNS SMA dan SMK mulai melunak. Penerimaan bagi mereka yang tak berijazah sarjana ini akan dibuka tapi hanya untuk daerah-daerah dengan kriteria tertentu. Misalkan untuk daerah terpencil atau kepulauan.
sumber: www.manadopost.co.id
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bitung, Ferdinand Tangkudung mengatakan, pengusulan 35 kursi dari 279 formasil yang diajukan itu semata-mata berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Mereka akan ditempatkan di bagian tata usaha sekolah-sekolah.
Menurutnya, hampir di semua sekolah ditempatkan para guru untuk menjadi pegawai tata usaha. Ini tak sesuai aturan karena pekerjaan para guru adalah mengajar. "Kebutuhan tenaga tata usaha ini sangat mendesak dan saya yakin akan diakomodir oleh pusat," tegasnya, kemarin.
"Kalau alasan karena kita daerah kepulauan seperti untuk penempatan di Lembeh, itu sudah diakomodir tahun lalu," tuturnya.
Menurutnya, tahun lalu telah diakomodir 45 CPNS SMA/SMK dari 60 yang diusulkan. Dan saat itu alasan Pemkot Bitung karena membutuhkan tenaga untuk penempatan di Lembeh sebagai daerah kepulauan.
Sementara itu, Kemenpan dan RB yang sebelumnya menyatakan tak akan mengakomodir usulan CPNS SMA dan SMK mulai melunak. Penerimaan bagi mereka yang tak berijazah sarjana ini akan dibuka tapi hanya untuk daerah-daerah dengan kriteria tertentu. Misalkan untuk daerah terpencil atau kepulauan.
sumber: www.manadopost.co.id
CPNS Minsel Akan Merasakan Gaji 13
Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Minsel. Dalam waktu dekat ini penyaluran gaji 13 akan disalurkan. 'Penyaluran gaji 13 sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan pemerintah pusat' ujar Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (PKPAD), Drs Denny Kaawoan, kemarin.
Menurutnya, dana yang akan dikucurkan khusus membayar gaji 13 sekira Rp15 miliar. Pembayaran itu langsung diterima para PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Bahkan untuk CPNS yang baru diangkat sekalipun akan terima gaji 13,” jelas Kaawoan.
Yang pasti, penyaluran gaji 13 kepada sekitar 6 ribuan PNS tidak ada potongan sama sekali. “Bupati bahkan pak Sekda sudah warning sejak awal pembayaran gaji 13 tidak ada potongan apapun,” tandasnya.
Sejumlah PNS yang mendengar kabar gembira itu senang bukan main. “Bulan seperti ini pengeluaran besar. Kebutuhan anak-anak untuk masuk sekolah butuh dana besar,” tutur Nia Ruru dan Diane Turangan, PNS di salah satu instansi. (vif/lee)
sumber: www.manadopost.co.id
Menurutnya, dana yang akan dikucurkan khusus membayar gaji 13 sekira Rp15 miliar. Pembayaran itu langsung diterima para PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Bahkan untuk CPNS yang baru diangkat sekalipun akan terima gaji 13,” jelas Kaawoan.
Yang pasti, penyaluran gaji 13 kepada sekitar 6 ribuan PNS tidak ada potongan sama sekali. “Bupati bahkan pak Sekda sudah warning sejak awal pembayaran gaji 13 tidak ada potongan apapun,” tandasnya.
Sejumlah PNS yang mendengar kabar gembira itu senang bukan main. “Bulan seperti ini pengeluaran besar. Kebutuhan anak-anak untuk masuk sekolah butuh dana besar,” tutur Nia Ruru dan Diane Turangan, PNS di salah satu instansi. (vif/lee)
sumber: www.manadopost.co.id
CPNS Kotamobagu Akan Terima Gaji 13
Tak hanya PNS yang menerima gaji 13. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dipastikan turut menikmati bonus tahunan bagi aparatur negara itu. Anggaran yang disiapkan pun bertambah, dari sekira Rp7 miliar naik menjadi Rp8,2 miliar.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kotamobagu Drs Darusdin Mokoagow mengatakan, hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait pembayaran gaji 13.Tapi persiapan pembayaran dana sudah siap. DPKAD tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji tersebut. “Kami sudah siap untuk membayar gaji 13 dengan mempersiapkan dana sekira 8,2 miliar dari APBD Kotamobagu. Saat ini kami sedang dalam proses pembayaran gaji untuk Juni,” tutur Darusdin kemarin.
Lebih lanjut ditambahkan Sekretaris DPKAD Abdulah Mokoginta SH SE, gaji 13 hak semua abdi negara termasuk CPNS 2010. “Mereka juga menerima hak yang sama dengan PNS yang senior,’’ tegas Mokoginta.
Ditambahkannya, pembayaran gaji 13 sudah termasuk dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayar terlebih dahulu. “Kalau Peraturan Menteri (Permen) tidak ada pembayaran THR, yang ada hanya gaji 13. Sehingga pembayaran gaji 13 ini sudah termasuk THR, meski lebaran atau natal masih jauh,” terang Mokoginta.
Mokoginta menambahkan, pembayaran gaji 13 akan dibayarkan secara penuh. Namun, tetap harus dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Selain pajak tidak ada pemotongan,” kata Mokoginta, sembari menginformasikan Juknis diperkirakan pertengahan atau akhir Juni ini.
sumber: www.manadopost.co.id
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kotamobagu Drs Darusdin Mokoagow mengatakan, hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait pembayaran gaji 13.Tapi persiapan pembayaran dana sudah siap. DPKAD tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji tersebut. “Kami sudah siap untuk membayar gaji 13 dengan mempersiapkan dana sekira 8,2 miliar dari APBD Kotamobagu. Saat ini kami sedang dalam proses pembayaran gaji untuk Juni,” tutur Darusdin kemarin.
Lebih lanjut ditambahkan Sekretaris DPKAD Abdulah Mokoginta SH SE, gaji 13 hak semua abdi negara termasuk CPNS 2010. “Mereka juga menerima hak yang sama dengan PNS yang senior,’’ tegas Mokoginta.
Ditambahkannya, pembayaran gaji 13 sudah termasuk dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayar terlebih dahulu. “Kalau Peraturan Menteri (Permen) tidak ada pembayaran THR, yang ada hanya gaji 13. Sehingga pembayaran gaji 13 ini sudah termasuk THR, meski lebaran atau natal masih jauh,” terang Mokoginta.
Mokoginta menambahkan, pembayaran gaji 13 akan dibayarkan secara penuh. Namun, tetap harus dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Selain pajak tidak ada pemotongan,” kata Mokoginta, sembari menginformasikan Juknis diperkirakan pertengahan atau akhir Juni ini.
sumber: www.manadopost.co.id
CPNS Kotamobagu Akan Terima Gaji 13
Tak hanya PNS yang menerima gaji 13. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dipastikan turut menikmati bonus tahunan bagi aparatur negara itu. Anggaran yang disiapkan pun bertambah, dari sekira Rp7 miliar naik menjadi Rp8,2 miliar.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kotamobagu Drs Darusdin Mokoagow mengatakan, hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait pembayaran gaji 13.Tapi persiapan pembayaran dana sudah siap. DPKAD tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji tersebut. “Kami sudah siap untuk membayar gaji 13 dengan mempersiapkan dana sekira 8,2 miliar dari APBD Kotamobagu. Saat ini kami sedang dalam proses pembayaran gaji untuk Juni,” tutur Darusdin kemarin.
Lebih lanjut ditambahkan Sekretaris DPKAD Abdulah Mokoginta SH SE, gaji 13 hak semua abdi negara termasuk CPNS 2010. “Mereka juga menerima hak yang sama dengan PNS yang senior,’’ tegas Mokoginta.
Ditambahkannya, pembayaran gaji 13 sudah termasuk dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayar terlebih dahulu. “Kalau Peraturan Menteri (Permen) tidak ada pembayaran THR, yang ada hanya gaji 13. Sehingga pembayaran gaji 13 ini sudah termasuk THR, meski lebaran atau natal masih jauh,” terang Mokoginta.
Mokoginta menambahkan, pembayaran gaji 13 akan dibayarkan secara penuh. Namun, tetap harus dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Selain pajak tidak ada pemotongan,” kata Mokoginta, sembari menginformasikan Juknis diperkirakan pertengahan atau akhir Juni ini.
sumber: www.manadopost.co.id
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kotamobagu Drs Darusdin Mokoagow mengatakan, hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait pembayaran gaji 13.Tapi persiapan pembayaran dana sudah siap. DPKAD tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji tersebut. “Kami sudah siap untuk membayar gaji 13 dengan mempersiapkan dana sekira 8,2 miliar dari APBD Kotamobagu. Saat ini kami sedang dalam proses pembayaran gaji untuk Juni,” tutur Darusdin kemarin.
Lebih lanjut ditambahkan Sekretaris DPKAD Abdulah Mokoginta SH SE, gaji 13 hak semua abdi negara termasuk CPNS 2010. “Mereka juga menerima hak yang sama dengan PNS yang senior,’’ tegas Mokoginta.
Ditambahkannya, pembayaran gaji 13 sudah termasuk dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayar terlebih dahulu. “Kalau Peraturan Menteri (Permen) tidak ada pembayaran THR, yang ada hanya gaji 13. Sehingga pembayaran gaji 13 ini sudah termasuk THR, meski lebaran atau natal masih jauh,” terang Mokoginta.
Mokoginta menambahkan, pembayaran gaji 13 akan dibayarkan secara penuh. Namun, tetap harus dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Selain pajak tidak ada pemotongan,” kata Mokoginta, sembari menginformasikan Juknis diperkirakan pertengahan atau akhir Juni ini.
sumber: www.manadopost.co.id
Saturday, June 4, 2011
CPNS Minut Nganggur
Sejak Januari 2011, CPNS Minut belum juga menerima SK Pengangkatan dan Nomor Induk Pegawai (NIP). Terhitung sudah memasuki bulan keenam sejak pengumuman kelulusan Desember 2010, mereka nganggur. Hal ini tentu saja merugikan daerah. Sebab harusnya mereka bisa dipekerjakan.
"Sebagai CPNS kami minta pemerintah memperhatikan penempatan kerja kami, dengan secepatnya memberikan SK Pengangkatan dan NIP agar bisa bekerja," kesal sejumlah CPNS Minut.
Kepala BKDD Minut Frets Sigar SH membenarkan sudah sekitar 6 bulan CPNS Minut belum bekerja, itu disebabkan karena penerimaan CPNS 2010 memang bermasalah sehingga pemerintah harus melakukan pemeriksaan kembali hasil ujian. Keterlambatan turunnya SK pengangkatan dan NIP CPNS Minut ini, juga berkaitan dengan masalah itu. Namun saat ini BKD berusaha agar CPNS segera menerima SK dan NIP.
"Dalam waktu dekat SK Pengangkatan dan NIP sudah akan turun dari BKN, sehingga mereka bisa dipekerjakan sesuai jurusan yang ditentukan," ujar Sigar.
sumber: www.manadopost.co.id
"Sebagai CPNS kami minta pemerintah memperhatikan penempatan kerja kami, dengan secepatnya memberikan SK Pengangkatan dan NIP agar bisa bekerja," kesal sejumlah CPNS Minut.
Kepala BKDD Minut Frets Sigar SH membenarkan sudah sekitar 6 bulan CPNS Minut belum bekerja, itu disebabkan karena penerimaan CPNS 2010 memang bermasalah sehingga pemerintah harus melakukan pemeriksaan kembali hasil ujian. Keterlambatan turunnya SK pengangkatan dan NIP CPNS Minut ini, juga berkaitan dengan masalah itu. Namun saat ini BKD berusaha agar CPNS segera menerima SK dan NIP.
"Dalam waktu dekat SK Pengangkatan dan NIP sudah akan turun dari BKN, sehingga mereka bisa dipekerjakan sesuai jurusan yang ditentukan," ujar Sigar.
sumber: www.manadopost.co.id
Thursday, June 2, 2011
Menpan: Prajabatan Tidak Dikenakan Biaya
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Reformasi Birokrasi, Letjen (Purn) EE Mangindaan menegaskan, CPNS yang ikut pendidikan dan latihan prajabatan, tidak dikenakan biaya apa pun. “CPNS yang ikut prajab tidak dikenakan biaya sedikit pun. Itu harus disiapkan oleh APBD setempat. Tidak ada pungutan. Tidak ada,” tegas Mangindaan dengan nada tinggi mendengar adanya pungutan bagi CPNS yang ikut praja di Sulut.
Mangindaan yang diwawancarai Komentar di Gedung MPR RI seusai menghadiri peringatan Hari Pancasila, Rabu (01/06), menekankan bahwa prajab merupakan tanggung jawab kabupaten dan kota setempat dan tidak dibebankan ke peserta. Pastinya, setelah CPNS tersebut diangkat maka harus mengikuti prajab. “Yang jelas setelah diangkat harus prajab. Itu sudah ketentuan. Karna ada batas waktu dua tahun paling lama harus prajab,” tandasnya.
Sedangkan Anggota DPD RI asal Sulut, Mayjen (Purn) Ferry Tinggogoy memastikan pungutan teradap CPNS ikut prajabatan adalah bentuk pelanggaran terhadap UU. “Itu tindakan korupsi. Harus diusut,” tukasnya. Dikatakannya, prajab tersebut satu paket dengan rekutmen CPNS. “Katanya membangun tanpa korupsi. Kok kejadian ini didiamkan,” sitirnya soal dugaan adanya daerah di Sulut yang melakukan pungutan terhadap peserta prajab CPNS.
Tinggogoy juga meminta para CPNS agar menyampaikan persoalan tersebut ke DPD RI untuk ditindaklanjutinya. “Laporkan ke DPD RI untuk kami tindaklanjuti. Bila perlu minta kwitansi pembayaran. Jika tidak ada kuitansi, itu perampokan,” kuncinya.
Seperti diketahui, sejumlah CPNS di Mitra mengatakan untuk mengikuti prajab mereka harus menyediakan biaya yang mencakup jutaan rupiah karena subsidi APBD hanya Rp 1 juta.
Sumber KOMENTAR menyebut, untuk CPNS golongan III diharuskan membayar sekitar Rp 8,5 juta bila ingin ikut serta dalam diklat prajab, sedangkan CPNS golongan II Rp 7,5 juta. “Torang mo ambe di mana kasiang doi 7 sampe 8 juta ini. Gaji saja belum diterima penuh, sementara harus menyediakan dana be-sar untuk mengikuti prajab. Kami berharap kebijakan pemkab dalam hal ini,” ujar sejumlah CPNS 2010 yang meminta namanya tidak dikorankan, Senin (30/05) lalu.
Tingginya biaya keikutsertaan dalam diklat prajab ini disinyalir menjadi salah satu penyebab minimnya CPNS yang mendaftar sebagai (calon) peserta. Informasi diterima, CPNS yang mendaftar mengikuti prajab masih sangat minim.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH menjelaskan, membengkaknya biaya pendidikan dan latihan (diklat) prajabatan (prajab) untuk CPNS di 2011 ini, antara lain disebabkan karena faktor pembiayaan seperti akomodasi dan konsumsi.
Pasalnya, standar anggaran yang dari lembaga Administrasi Negara (LAN) belum ter-masuk hal itu. Lagi pula, diperoleh informasi diklat prajab 2011 ini akan berlangsung selama 25 hari dari biasanya 14 hari.
Pada prinsipnya, pihaknya tetap berpegang pada standar biaya yang ditetapkan LAN dalam edarannya bernomor 2055/X/4/1/2010 tanggal 14 Desember 2010 yakni Rp 4,5 juta untuk golongan II dan Rp 5,5 juta untuk golongan III.
Meski standar itu hanya urusan administrasi dan belum akomodasi dan lain-lain, namun Punuindoong menepis bila nanti anggaran diklat prajab akan mencapai Rp 8,5 juta.
Sementara itu, Wakil Bupati Mitra Drs Jeremia Damongilala MSi mengatakan, setiap CPNS mutlak mengikuti diklat prajab ini, namun yang jadi persoalan adalah biaya yang dirasa terlalu tinggi. Yang menarik, menurut wabup, harusnya hal ini tidak perlu terjadi, karena sebenarnya biaya yang diajukan pemkab untuk biaya prajab cukup memadai.
“Saat pembahasan anggaran di dewan saya mendapat laporan bahwa ada pimpinan dewan yang mencoret item anggaran tanpa dibicarakan bersama dalam komisi terkait dan panitia anggaran. Ini sudah menjadi rahasia umum tetapi kepala-kepala SKPD tak berdaya. Saya hanya berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di waktu-waktu yang akan datang,” kata-nya.
sumber: www.hariankomentar.com
Mangindaan yang diwawancarai Komentar di Gedung MPR RI seusai menghadiri peringatan Hari Pancasila, Rabu (01/06), menekankan bahwa prajab merupakan tanggung jawab kabupaten dan kota setempat dan tidak dibebankan ke peserta. Pastinya, setelah CPNS tersebut diangkat maka harus mengikuti prajab. “Yang jelas setelah diangkat harus prajab. Itu sudah ketentuan. Karna ada batas waktu dua tahun paling lama harus prajab,” tandasnya.
Sedangkan Anggota DPD RI asal Sulut, Mayjen (Purn) Ferry Tinggogoy memastikan pungutan teradap CPNS ikut prajabatan adalah bentuk pelanggaran terhadap UU. “Itu tindakan korupsi. Harus diusut,” tukasnya. Dikatakannya, prajab tersebut satu paket dengan rekutmen CPNS. “Katanya membangun tanpa korupsi. Kok kejadian ini didiamkan,” sitirnya soal dugaan adanya daerah di Sulut yang melakukan pungutan terhadap peserta prajab CPNS.
Tinggogoy juga meminta para CPNS agar menyampaikan persoalan tersebut ke DPD RI untuk ditindaklanjutinya. “Laporkan ke DPD RI untuk kami tindaklanjuti. Bila perlu minta kwitansi pembayaran. Jika tidak ada kuitansi, itu perampokan,” kuncinya.
Seperti diketahui, sejumlah CPNS di Mitra mengatakan untuk mengikuti prajab mereka harus menyediakan biaya yang mencakup jutaan rupiah karena subsidi APBD hanya Rp 1 juta.
Sumber KOMENTAR menyebut, untuk CPNS golongan III diharuskan membayar sekitar Rp 8,5 juta bila ingin ikut serta dalam diklat prajab, sedangkan CPNS golongan II Rp 7,5 juta. “Torang mo ambe di mana kasiang doi 7 sampe 8 juta ini. Gaji saja belum diterima penuh, sementara harus menyediakan dana be-sar untuk mengikuti prajab. Kami berharap kebijakan pemkab dalam hal ini,” ujar sejumlah CPNS 2010 yang meminta namanya tidak dikorankan, Senin (30/05) lalu.
Tingginya biaya keikutsertaan dalam diklat prajab ini disinyalir menjadi salah satu penyebab minimnya CPNS yang mendaftar sebagai (calon) peserta. Informasi diterima, CPNS yang mendaftar mengikuti prajab masih sangat minim.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH menjelaskan, membengkaknya biaya pendidikan dan latihan (diklat) prajabatan (prajab) untuk CPNS di 2011 ini, antara lain disebabkan karena faktor pembiayaan seperti akomodasi dan konsumsi.
Pasalnya, standar anggaran yang dari lembaga Administrasi Negara (LAN) belum ter-masuk hal itu. Lagi pula, diperoleh informasi diklat prajab 2011 ini akan berlangsung selama 25 hari dari biasanya 14 hari.
Pada prinsipnya, pihaknya tetap berpegang pada standar biaya yang ditetapkan LAN dalam edarannya bernomor 2055/X/4/1/2010 tanggal 14 Desember 2010 yakni Rp 4,5 juta untuk golongan II dan Rp 5,5 juta untuk golongan III.
Meski standar itu hanya urusan administrasi dan belum akomodasi dan lain-lain, namun Punuindoong menepis bila nanti anggaran diklat prajab akan mencapai Rp 8,5 juta.
Sementara itu, Wakil Bupati Mitra Drs Jeremia Damongilala MSi mengatakan, setiap CPNS mutlak mengikuti diklat prajab ini, namun yang jadi persoalan adalah biaya yang dirasa terlalu tinggi. Yang menarik, menurut wabup, harusnya hal ini tidak perlu terjadi, karena sebenarnya biaya yang diajukan pemkab untuk biaya prajab cukup memadai.
“Saat pembahasan anggaran di dewan saya mendapat laporan bahwa ada pimpinan dewan yang mencoret item anggaran tanpa dibicarakan bersama dalam komisi terkait dan panitia anggaran. Ini sudah menjadi rahasia umum tetapi kepala-kepala SKPD tak berdaya. Saya hanya berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di waktu-waktu yang akan datang,” kata-nya.
sumber: www.hariankomentar.com
Pengumuman Hasil Tes Ulang CPNS Boltim Diragukan Peserta
Panitia tes ulang calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010 Bolmong Timur (Boltim) belum bisa tidur nyenyak. Mereka curiga, ada sebagian dari 332 nama yang diumumkan panitia, Senin (30/5) lalu, hasil rekayasa. Bentuk kecurigaan terlihat dari jeda waktu antara pemeriksaan LJK dan pengumuman.
"Kami lagi menunggu waktu yang pas untuk menyurat ke BKN dan MenPAN," kata Erny Sumangkut yang merasa namanya keluar di tes pertama. Keanehan lain yang disinyalir peserta CPNS yang enggan namanya jangan dikorankan, adalah banyak kerabat pejabat tembus.
"Ada lima orang kerabat dekat salah satu panitia inti tes ulang lolos," tandasnya.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara(BKN)Pusat menetapkan hasil ujian ulang CPNS 2010 di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sah. Menurut Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat Selasa (31/5) hasil tes ulang sah. Dengan kata lain, hasil ujian sebelumnya dianulir. "Ini yang sah," kata Tumpak.
Dengan demikian, peserta yang dinyatakan lulus berhak menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN. "Pastinya nama-nama yang lolos ujian ulang yang akan kami keluarkan NIPnya," katanya. Dia melanjutkan, sekarang ini BKN sementara menunggu pengajuan NIP dari BKDD melalui BKN Regional. "NIP diajukan oleh BKDD pada BKN di daerah. Nah, nanti BKN regional yang meneruskan pada kami," katanya sembari menambahkan, waktu NIP keluar belum bisa dipastikan sesuai dengan seberapa cepat BKDD melakukan pengajuan. Saat disinggung akan ada peserta yang menggugat BKN maupun MenPAN RB, Tumpak mengatakan siap menerima. "Ya silakan saja digugat," ujarnya singkat.
sumber: www.manadopost.co.id
"Kami lagi menunggu waktu yang pas untuk menyurat ke BKN dan MenPAN," kata Erny Sumangkut yang merasa namanya keluar di tes pertama. Keanehan lain yang disinyalir peserta CPNS yang enggan namanya jangan dikorankan, adalah banyak kerabat pejabat tembus.
"Ada lima orang kerabat dekat salah satu panitia inti tes ulang lolos," tandasnya.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara(BKN)Pusat menetapkan hasil ujian ulang CPNS 2010 di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sah. Menurut Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat Selasa (31/5) hasil tes ulang sah. Dengan kata lain, hasil ujian sebelumnya dianulir. "Ini yang sah," kata Tumpak.
Dengan demikian, peserta yang dinyatakan lulus berhak menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN. "Pastinya nama-nama yang lolos ujian ulang yang akan kami keluarkan NIPnya," katanya. Dia melanjutkan, sekarang ini BKN sementara menunggu pengajuan NIP dari BKDD melalui BKN Regional. "NIP diajukan oleh BKDD pada BKN di daerah. Nah, nanti BKN regional yang meneruskan pada kami," katanya sembari menambahkan, waktu NIP keluar belum bisa dipastikan sesuai dengan seberapa cepat BKDD melakukan pengajuan. Saat disinggung akan ada peserta yang menggugat BKN maupun MenPAN RB, Tumpak mengatakan siap menerima. "Ya silakan saja digugat," ujarnya singkat.
sumber: www.manadopost.co.id
Biaya Prajab CPNS Mitra Melonjak, Peserta Enggan Mendaftar
Biaya keikutsertaan CPNS dalam Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan (Diklat Prajab), lumayan besar. Informasi yang berhasil dirangkum KOMENTAR menyebut, biaya untuk mengikuti salah satu tahapan wajib yang harus diikuti demi mendapatkan status sebagai PNS 100 persen ini mencapai Rp 8 juta per peserta.
Sumber KOMENTAR menyebut, untuk CPNS golongan III diharuskan membayar sekitar 8,5 juta bila ingin ikut serta dalam Diklat Prajab, sedangkan CPNS golongan II Rp7,5 juta. Bila dikurani dengan subsidi dari APBD, biaya kekutsertaan dalam diklat prajab inipun masih terhitung besar, karena subsidi APBD ‘hanya’ Rp 1 juta per peserta.
“Torang mo ambe di mana kasiang doi 7 sampe 8 juta ini. Gaji saja belum diterima penuh, sementara harus menyediakan dana besar untuk mengikuti prajab. Kami berharap kebijakan Pemkab dalam hal ini,” ujar beberapa CPNS 2010 yang meminta namanya jangan dikorankan, Senin (30/05)
Tingginya biaya keikutsertaan dalam diklat prajab ini disinyalir telah menjadi salah satu penyebab minimnya CPNS yang mendaftar sebagai (calon) peserta. Informasi diterima, CPNS yang mendaftar mengikuti prajab masih sangat minim.
Sayang, tak berhasil diperoleh konfirmasi akan tingginya biaya pendaftaran keikutsertaan dalam diklat prajab ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Mitra, Phebe Punuindoong SH tak bisa dihubungi. Ponselnya bernomor 08124 496xxx miliknya tak dalam keadaan aktif ketika berulang kali dihubungi.
Waktu lalu, biaya keikutsertaan dalam diklat prajab ini juga sempat dipersoalkan, meski (masih) dipatok pada angka Rp 4,5 juta untuk golongan II dan Rp 5,5 juta untuk golongan III. Ketika itu, Punuindoong kepada sejumlah wartawan menjelaskan, biaya prajabatan ini telah sesuai apa yang ditentukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam suratnya bernomor 2055/X/4/1/2010 tanggal 14 Desember 2010. “Biaya prajab antara lain digunakan untuk pembelian diktat serta penginapan plus pembayaran untuk tim pengajar dari propinsi,” ujar dia waktu itu.
Belakangan, biaya diklat prajab telah ‘membengkak’ hingga mencapai Rp 8,5 juta atau Rp 7,5 juta bila dipotong Rp 1 juta subsidi APBD. Ada informasi menyebut, perubahan biaya ini terjadi karena bertambahnya masa diklat itu sendiri, dari biasanya 14 hari menjadi 25 hari.
sumber: www.hariankomentar.co.id
Sumber KOMENTAR menyebut, untuk CPNS golongan III diharuskan membayar sekitar 8,5 juta bila ingin ikut serta dalam Diklat Prajab, sedangkan CPNS golongan II Rp7,5 juta. Bila dikurani dengan subsidi dari APBD, biaya kekutsertaan dalam diklat prajab inipun masih terhitung besar, karena subsidi APBD ‘hanya’ Rp 1 juta per peserta.
“Torang mo ambe di mana kasiang doi 7 sampe 8 juta ini. Gaji saja belum diterima penuh, sementara harus menyediakan dana besar untuk mengikuti prajab. Kami berharap kebijakan Pemkab dalam hal ini,” ujar beberapa CPNS 2010 yang meminta namanya jangan dikorankan, Senin (30/05)
Tingginya biaya keikutsertaan dalam diklat prajab ini disinyalir telah menjadi salah satu penyebab minimnya CPNS yang mendaftar sebagai (calon) peserta. Informasi diterima, CPNS yang mendaftar mengikuti prajab masih sangat minim.
Sayang, tak berhasil diperoleh konfirmasi akan tingginya biaya pendaftaran keikutsertaan dalam diklat prajab ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Mitra, Phebe Punuindoong SH tak bisa dihubungi. Ponselnya bernomor 08124 496xxx miliknya tak dalam keadaan aktif ketika berulang kali dihubungi.
Waktu lalu, biaya keikutsertaan dalam diklat prajab ini juga sempat dipersoalkan, meski (masih) dipatok pada angka Rp 4,5 juta untuk golongan II dan Rp 5,5 juta untuk golongan III. Ketika itu, Punuindoong kepada sejumlah wartawan menjelaskan, biaya prajabatan ini telah sesuai apa yang ditentukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam suratnya bernomor 2055/X/4/1/2010 tanggal 14 Desember 2010. “Biaya prajab antara lain digunakan untuk pembelian diktat serta penginapan plus pembayaran untuk tim pengajar dari propinsi,” ujar dia waktu itu.
Belakangan, biaya diklat prajab telah ‘membengkak’ hingga mencapai Rp 8,5 juta atau Rp 7,5 juta bila dipotong Rp 1 juta subsidi APBD. Ada informasi menyebut, perubahan biaya ini terjadi karena bertambahnya masa diklat itu sendiri, dari biasanya 14 hari menjadi 25 hari.
sumber: www.hariankomentar.co.id
Hasil Ujian Ulang CPNS 2010 Boltim Diumumkan
Hasil ujian CPNS 2010 Pemkab Bolmong Timur akhirnya diumumkan oleh BKDD Pemkab Bolmong Timur, Senin (30/05) siang. Ratusan warga dan peserta tes ujian CPNS saling berhimpitan melihat hasil ujian ulang yang ditempel di papan pengumuman kantor BKDD.
Rasa penasaran yang lama tersimpan dibenak peserta ujian CPNS akhirnya terjawab sudah. Setelah beberapa bulan ini, menyisihkan waktu, menguras tenaga dan biaya dengan senantiasa mengikuti tahapan penjaringan pelaksanaan perekrutan CPNS yang berlangsung dua kali ini. Ditambah dengan situasi ketidakmenentuan pemerintah daerah dan pusat untuk mengambil keputusan. Mengenai pertentangan dan sikap ambivalensi antara pemerintah propinsi dan pusat, atas permohonan Pemkab Bolmong Timur untuk melaksanakan ujian ulang CPNSD berlangsung berbulan-bulan lamanya.
Kepala BKDD Bolmong Timur MR Alung SE mengatakan, seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan CPNSD 2010 yang diumumkan hari ini (kemarin, red), telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah telah bekerjasama dengan Unima, yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk mengadakan soal ujian sesuai klasifikasi pendidikan pelamar hingga pemeriksaan lembar jawaban komputer.
“Tahapan pemeriksaan dila-kukan di kantor rektorat Uni-ma berlangsung secara terbu-ka. Perwakilan dari berbagai unsur turut dilibatkan pada proses validasi hingga perangkingan lembar jawaban komputer. Dan hasil perangki-ngannya dibuat dua rangkap, untuk Unima dan BKDD Pem-kab Bolmong Timur,” kata Alung, saat ditemuai wartawan usai pengumuman hasil CPNS.
Namun, menurut sejumlah peserta ujian menyatakan penyesalan atas hasil pengumuman CPNS Pemkab Bolmong Timur angkatan kedua itu. Terdapat beberapa lembar jawaban komputer yang diperiksa melalui komputerisasi itu dinyatakan gugur karena tidak dapat terbaca melalui mesin scan. Mestinya, kata mereka, bila lembar jawaban komputer tersebut tidak dapat menilai hasil lembar jawaban komputer, panitia membijaksanai pemeriksaan dilakukan secara manual. “Kasiang torang yang berharap jadi PNS, tapi hanya kesalahan kecil yang bisa dibijaksanai oleh BKD, malah menjadi sia-sia,” tutur salah seorang peserta CPNS usai melihat hasil pengumuman di kantor BKDD, siang kemarin.
sumber: www.hariankomentar.co.id
Rasa penasaran yang lama tersimpan dibenak peserta ujian CPNS akhirnya terjawab sudah. Setelah beberapa bulan ini, menyisihkan waktu, menguras tenaga dan biaya dengan senantiasa mengikuti tahapan penjaringan pelaksanaan perekrutan CPNS yang berlangsung dua kali ini. Ditambah dengan situasi ketidakmenentuan pemerintah daerah dan pusat untuk mengambil keputusan. Mengenai pertentangan dan sikap ambivalensi antara pemerintah propinsi dan pusat, atas permohonan Pemkab Bolmong Timur untuk melaksanakan ujian ulang CPNSD berlangsung berbulan-bulan lamanya.
Kepala BKDD Bolmong Timur MR Alung SE mengatakan, seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan CPNSD 2010 yang diumumkan hari ini (kemarin, red), telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah telah bekerjasama dengan Unima, yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk mengadakan soal ujian sesuai klasifikasi pendidikan pelamar hingga pemeriksaan lembar jawaban komputer.
“Tahapan pemeriksaan dila-kukan di kantor rektorat Uni-ma berlangsung secara terbu-ka. Perwakilan dari berbagai unsur turut dilibatkan pada proses validasi hingga perangkingan lembar jawaban komputer. Dan hasil perangki-ngannya dibuat dua rangkap, untuk Unima dan BKDD Pem-kab Bolmong Timur,” kata Alung, saat ditemuai wartawan usai pengumuman hasil CPNS.
Namun, menurut sejumlah peserta ujian menyatakan penyesalan atas hasil pengumuman CPNS Pemkab Bolmong Timur angkatan kedua itu. Terdapat beberapa lembar jawaban komputer yang diperiksa melalui komputerisasi itu dinyatakan gugur karena tidak dapat terbaca melalui mesin scan. Mestinya, kata mereka, bila lembar jawaban komputer tersebut tidak dapat menilai hasil lembar jawaban komputer, panitia membijaksanai pemeriksaan dilakukan secara manual. “Kasiang torang yang berharap jadi PNS, tapi hanya kesalahan kecil yang bisa dibijaksanai oleh BKD, malah menjadi sia-sia,” tutur salah seorang peserta CPNS usai melihat hasil pengumuman di kantor BKDD, siang kemarin.
sumber: www.hariankomentar.co.id
Subscribe to:
Posts (Atom)