Diklat Prajabatan CPNS Mitra Ditutup

Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan (Prajab) untuk 220 CPNS Kabupaten Minahasa Tenggara plus, yang digelar sejak 27 November silam resmi ditutup, Senin (19/12).

Penutupan Diklat Prajab ini digelar di atrium Kantor Bupati Kabupaten Mitra, ditandai dengan pencopotan tanda peserta oleh Asisten I Sekdakab Mitra, Drs Frans Rolos mewakili Bupati, didampingi Kepala Badan Diklat Sulut, Dra Rosye Kalangi.

Menurut keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH, diklat prajab ini diikuti oleh 219 CPNS Kabupaten Mitra yang terdiri atas 54 CPNS Golongan II dan 165 CPNS golongan IV.

Selain itu, ada juga peserta lainnya masing-masing 2 dari Kabupaten Gorontalo Utara dan 1 dari Kabupaten Bolmut.

sumber: HarianKomentar

109 Tenaga Honorer Daerah Minsel Lulus Verifikasi

Sebanyak 109 tenaga Honorer Daerah (Honda) yang mengais rejeki di Kabupaten Minahasa Selatan boleh bernapas lega. Pasalnya, dari 239 nama yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara, mereka itulah yang disetujui karena memenuhi kriteria. “Sesuai verifikasi dan validasi data sebanyak 109 orang telah memenuhi kriteria,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs Joutje Dehoop MSi seperti dilansir ManadoPost (18/12/2011).

Lebih jauh Dehoop menjelaskan, meskipun sudah dinyatakan lulus, ke 109 tenaga Honda ini masih akan menunggu petunjuk teknis berhubungan dengan penyelesaian status mereka. Apakah ditingkatkan menjadi PNS atau tidak. “Kami masih melakukan koordinasi dengan BKN terkait kelulusan mereka,” pungkas mantan Kepala Biro Kehumasan Unsrat ini.

Sementara itu pemerhati pembangunan Minsel Charmen Kasenda memberikan apresiasi yang besar kepada pemerintah daerah karena telah berupaya meloloskan ke 109 tenaga Honda tersebut. “Biar Minsel so gemuk dengan pegawai. Tapi Pemkab masih peduli dengan tenaga honorer daerah,” jelasnya.

Tenaga Honorer Daerah Minsel Menjerit Belum Menerima Haknya

Sungguh memprihatinkan, hari ini genap setahun kepemimpinan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu dan Wakil Drs Sonny Tandayu, setelah dilantik 14 Desember 2010 lalu. Minsel berdikari cepat yang menjadi visi pasangan Pantas, ternyata tak dirasakan oleh tenaga honor daerah di sekretariat daerah Pemkab Minsel.

Anehnya, manakala para honorer daerah menjerit karena sejak Agustus lalu belum terima haknya, tapi pihak yang berkompeten di Pemkab Minsel hanya adem ayem.

“Kita mengharapkan kebijakan Bupati agar bisa memberikan kepastian kepada kami sebagai tenaga honda di Minsel, khususnya di sekretariat daerah yang hingga kini belum menerima gaji sejak agustus lalu. Kami yakin Bunda Tetty punya hati keibuan yang ingin membangun Minsel termasuk memperhatikan kami tenaga honda,”ujar sejumlah tenaga honda di sekretariat daerah yang enggan menyebutkan namanya.

Lanjut dikatakan mereka selain berharap gaji dapat diralisasikan secepatnya karena akan menghadapi hari raya Natal, para honda itu juga mengaharapkan langkah Bupati Mitra untuk memperjuangkan tenaga honda di KemenPAN-RB dapat diikuti dan ditindaklanjuti Bunda Tetty.

“Akses lobi bunda Tetty di Pusat tidak bisa diragukan lagi. Jadi berharap kami yang sudah masuk data bese sejak tahun 2005 lalu dapat diperjuangkan menjadi PNS,”pinta mereka.

sumber: ManadoToday.Com

CPNS Boltim 2010, Siap Dijadikan Tenaga Honorer

Berita gembira bagi 324 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010. Pasalnya, tuntutan mereka untuk diakomodir sebagai tenaga honorer daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim, sambil menunggu penerbitan NIP, akan terwujud.

"Per 1 Januari mereka itu siap untuk ditempatkan sebagai tenaga tidak tetap di semua instansi di Boltim, dan hal itu sudah dibicarakan dengan bupati beberapa waktu lalu," ujar Sekretaris Daerah, Ir. Hi. Muhammad Assagaf seperti dilansir Manado Post (14/12/2011).

Terkait penerbitan NIP sendiri, Assegaf mengaku, Pemkab Boltim masih menunggu banding dari pihak tergugat.
"Dan pemkab siap bertarung sampai di mana proses hukum itu berlangsung," tegasnya.

Menurut Assagaf, penerbitan NIP itu sudah berkaitan dengan nama baik Pemkab Boltim dan hak 324 CPNS Boltim 2010.

"Maka Pemkab akan berjuang terus. Yang kami mintakan dari para CPNS dan masyarakat hanya dukungan moril lewat doa," katanya.

sumber: ManadoPost

BKN Akan Umumkan di Website, Honorer yang Lulus

Sebanyak 324 tenaga honor daerah Pemkot Tomohon harap-harap cemas. Betapa tidak, pemerintah pusat hanya mengakomodir tiga nama yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Nantinya, ketiga nama tersebut akan diumumkan di website Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Honda yang lolos verifikasi, nama-namanya akan diumumkan di website sekaligus untuk uji publik." ungkap Kepala BKD Tomohon, Masnah Pioh, SSos.

Dijelaskannya, banyaknya Honda yang gugur dikarenakan saat verifikasi BKN tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran gaji yang menggunakan dana APBD.

sumber: Manado Post

Honorer Daerah Talaud Kategori I Dinyatakan Lulus

Sebanyak 117 tenaga Honorer Daerah (Honda) Talaud untuk kategori I saat ini telah terakomodir dan telah dinyatakan lulus. Bahkan saat ini tinggal menunggu verifikasi serta validasi dari Badan Kepegawaian Nasional.

“Selanjutnya kami akan menerbitkan NIP yang akan diusakahan awal tahun 2012 mendatang,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Talaud, Siloam Ang-kuma SmHk MSi.

Ia pun menjelaskan, sedangkan untuk Honda Kategori II akan diproses pada tahun 2012 mendatang. Itupun, kata dia, sebagian perektrutan Honda kategori II nanti sudah termasuk bagi mereka yang telah mengikuti seleksi Honda kategori I yang tidak lolos dalam seleksi berkas administrasinya.

“Yang jelas untuk Honda kategori II akan diproses pada tahun 2012 mendatang. Hal ini sudah termasuk bagi Honda Kategori I yang tidak lulus seleksi berkas administrasi,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah kalangan Honda sangat menyaluti upaya Pemkab Talaud dalam memperjuangkan nasib Honda. “Kami serahkan sepenuhnya kepada Pemkab Talaud untuk memperjuangkan nasib kami.

Kami berharap bisa lulus pada perekrutan Honda kategori II pada tahun 2012 mendatang,” ujar salah satu honda yang tidak lulus perekrutan kategori I tanpa mau memberitahukan identitasnya.

sumber: HarianKomentar

BKDD Siapkan Penerimaan CPNS 2012

Kabupaten Minahasa Tenggara yang memiliki jumlah anggaran belanja pegawai mencapai 30 persen dan belum melebihi 50 persen sesuai petunjuk teknis pusat masih boleh melakukan penerimaan pegawai di tahun mendatang 2012.

Penerimaan CPNS yang baru ini sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat agar sesuai dengan kebutuhan di daerah.

"Kami tengah melakukan pendataan formasi CPNS tahun depan sesuai juknis pusat agar penerimaan CPNS 2012 benar-benar sesuai kebutuhan daerah," ujar Kepala BKDD Mitra Phebe Punuindoong kepada wartawan akhir pekan lalu.

Pendatataan formasi tersebut akan dirampungkan sebelum menginjak tahun baru.

"Desember ini kami perkiraan pendataan CPNS 2012 sudah rampung," tambah Phebe.

Sementara itu, nasib para honorer daerah (honda) juga menjadi perhatian bagi BKDD Mitra yang baru-baru ini melakukan konsultasi di Bali.

"Kami tetap memperjuangkan keberadaan honda, semoga saja usulan kami bisa disetujui oleh pusat mengingat keberadaan Mitra sebagai kabupaten baru," tukasnya.

Sementara itu, seorang honda sebut saja Angel yang sudah mengikuti tes CPNS namun belum lulus mengaku masih mengikuti semua ketentuan yang ada dari BKDD Mitra.

"Kami masih mengikuti petunjuk dari BKDD Mitra untuk semua kelengkapan dari tahun ke tahun, siapa tahu bisa jadi PNS, tapi kalau tak jadi PNS ya tak masalah, buka usaha saja," ujar Angel tersenyum.

Impian Tenaga Honorer Tomohon Jadi PNS, Buyar

Sebanyak 321 tenaga honor daerah (Honda) Tomohon gigit jari. Pasalnya, harapan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon kandas karena belum terakomodir dari hasil verifikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, akhir 2010 lalu. Praktis, hanya tiga Honda yang lolos untuk diangkat jadi PNS dari 324 yang diusulkan Pemkot Tomohon. “Hasil verifikasi sudah keluar dan Tomohon hanya mendapatkan jatah tiga orang,” terang Kepala BKD Tomohon Masna Pioh SSos, kemarin.

sumber: ManadoPost

Diungkapkannya, untuk tiga nama yang keluar sudah ada di pemerintah pusat dan tinggal menunggu pengumuman selanjutnya. “Sudah disampaikan dalam Rakor yang dilaksanakan BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), 5 Desember di Bali, baru pengumuman jumlah kuota,” sambungnya.

Ketua Komisi A DPRD Tomohon Drs Paulus Sembel meminta Pemkot untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait kurangnya kuota Honda. “Harus ada penjelasan dari Pemkot terkait pemerintah pusat hanya menyetujui tiga Honda,” harapnya.

Ratusan Honorer Pemprov Bakal Diangkat Jadi PNS

Pemerintah telah membahas alokasi penerimaan honorer daerah, di Bali. Jumlah honorer daerah Sulut yang disetujui pemerintah pusat jeblok. Seperti daerah pemekaran baru rata-rata hanya 1 orang yang diterima.

Data diperoleh, yang terbanyak disetujui adalah honorer di Pemprov Sulut, yakni dari 839 orang, 339 lolos verifikasi dan akan diangkat tahun depan. "Karena semuanya mengabdi di Pemprov termasuk SKPD sebelum 2005. Bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun," ungkap Kepala  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy Tumiwa MPd.

Hasil ini, kata Tumiwa, diumumkan dalam Rakor yang dilaksanakan BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Senin (5/12) di Bali. "339 itu bukan hasil final. Karena teknisnya, kita masih menunggu perubahan PP 43 tentang Kepegawaian," ungkap Tumiwa.

Siapa saja yang lulus verifikasi ini? Menurut Tumiwa, data yang diumumkan baru jumlah yang lulus. "Kalau  nama-namanya akan dikirim melalui website pada 16 Desember mendatang," imbuh Tumiwa.

Kepala BKD Boltim MR Alung menyebutkan, dari 13 yang diusulkan sebagai honorer kategori 1, yang lolos berkas hanya 1 orang. Senasib dengan Boltim adalah Bolsel dan Bolmut, yang usulannya hanya disetujui 1 orang. Menurut Kepala BKDD Bolmut Yusuf Lakoro, 45 honorer yang tidak disetujui dialihkan ke kategori 2.

Minut masih cukup beruntung. Sebab, dari 17 orang diusulkan ada 9 honorer lolos dalam verifikasi tim pusat. "Verifikasi itu berdasarkan lamanya bekerja dan dilihat dari SK yang ada," ujar Kepala BKDD Minut Frits Sigar.

"Jumlah ini sudah tidak akan berubah karena berdasarkan verifikasi pusat," ujar Sigar. Sedangkan Bitung dan Sitaro, sudah tak ada lagi honorer kategori 1 karena sudah diangkat tahun lalu. Bitung sebanyak 14 orang berstatus CPNS saat ini. 

Sementara itu, seluruh Kepala BKD senada bahwa data-data ini belum final, dari sisi waktu pengangkatan, tapi jumlah tidak berubah. "Kepastiannya menunggu Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS yang masih sedang digodok," ujar Kepala BKDD Kotamobagu Nasrun Gilalom dan Kepala BKDD Sangihe Sukardi Adilang.

Sumber: ManadoPost
Powered by Telkomsel BlackBerry®

CPNS Yang Ikuti Diklat Prajabatan, Belum Otomatis Lulus

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Minahasa Tenggara (Mitra) yang mengikuti Diklat Prajabatan di Balai Pelatihan SMK Kalasey, belum sepenuhnya lulus. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Badan Diklat Provinsi Odie Mewengkang.

Menurutnya, kelulusan para CPNS ini harus dicari sendiri. Dengan kata lain, mereka harus mengikuti semua petunjuk teknis yang ada.

“Jangan mengira karena sudah mengikuti diklat prajabatan ini dan serta-merta bisa langsung lulus. Untuk mendapatkan sertifikat diklat prajabatan sebagai salah satu syarat untuk menjadi PNS yang 100 persen harus mengikuti segala ketentuan, ” ujar Mewengkang.

Status mereka saat ini sudah 80 persen. Namun menurutnya, untuk memperoleh 20 persen sehingga genap 100 persen tidak gampang. ‘’Diklat Prajab inilah yang menentukan. Saya harapkan semua peserta untuk dapat mengikut semua materi dalam Diklat,” terangnya.

Sekretaris BKDD Mitra Clara Gosal mengatakan, bisa saja dalam Diklat Prajabatan tidak ada yang lulus. Untuk itu, semua peserta supaya mengikuti aturan dan semua materi yang diberikan. ‘’Kalau belum lulus, nanti ikut lagi tahun berikutnya,’’ tukasnya.

sumber: www.manadotoday.com

Moratorium CPNS, Wisudawan Unsrat Pilih Studi Lanjut

Kebijakan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tak membuat sejumlah lulusan SMA sederajat maupun perguruan tinggi meninggalkan orientasi menjadi PNS. Mereka tetap ingin menjadi PNS bahkan siap menunggu hingga perekrutan CPNS dibuka, Senin (28/11/2011).

Berdasar pengakuan sejumlah wisudawan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, seperti dilansir Tribun Manado. Sejumlah wisudawan mengaku terpaksa akan melanjutkan studi ke jenjang strata dua karena menunggu seleksi CPNS.

"Yah, terpaksa kita musti lanjut dulu S2 karena suka ikut tes CPNS belum ada lantaran moratorium," kata Ongen, wisudawan dari FISIP.

Hal yang sama disampaikan beberapa orangtua wisudawan. Mereka menyarankan anaknya untuk lanjut studi ke jenjang S2, karena ada kebijakan moratorium, "Saya sarankan anak saya supaya lanjut S2, karena tes CPNS saat ini kan baru moratorium," ujar Abram, ayah seorang wisudawan Fakultas Hukum.

Berbeda dengan Iwan, orangtua wisudawan asal Fakultas Ekonomi Unsrat ini menyampaikan anaknya untuk berbisnis sambil menunggu moratorium CPNS.

Sumber: TribunManado
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kementerian Agama Tetap Terapkan Moratorium Penerimaan CPNS Hingga 2012

Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI menggelar Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementrian Agama tahun 2011 di Hotel Sintesa Peninsula, Kamis-Sabtu (24-26/11/2011).

Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI, Dr H Masusi MM membuka kegiatan tersebut, Kamis malam. Ia menjelaskan, PBM (Peraturan Bersama Menteri) tersebut intinya ialah penundaan sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemenag RI tahun 2011-2012.

"Sosialisasi ini menjawab pertanyaan berbagai kalangan soal penerimaan CPNS. Penerimaan CPNS ditunda sampai ada pengumuman selanjutnya. Menunggu keputusan pemerintah," kata Masushi. Ia menjelaskan, dalam rentang waktu penundaan, peluang penerimaan tetap terbuka. Namun khusus fungsional guru, penyuluh agama dan penghulu.

Kakanwil Kemenag Sulut, Drs H Sya'ban Mauluddin kepada peserta menjelaskan panjang lebar profil Kanwil Kemenag Sulut dan kerukunan antarumat beragama Sulut yang menjadi patron kerukunan nasional.. Dikatakan, Kanwil Kemenag Sulut masih membutuhkan pegawai 712 orang. "Kondisi yang ada saat ini, jumlah pegawai 1.803 orang," katanya.

Peserta kegiatan ini ialah para kepala kanwil, kabag TU, kepala kantor kabupaten kota, pejabat pengelola kepegawaian, dan kepala IAIN, STAIN, dan STAKN dari lima provinsi, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Papua, dan Papua Barat.

Tujuan utama Peraturan Bersama Menpan Mendagri dan Menkeu Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011ialah menerapkan reformasi birokrasi dan optimaliasi kinerja PNS. Semua kementrian dan lembaga diminta menata kepegawaian dan personel demi good and clean governance.

Sumber: manado.tribunnews.com
------------------------
Sent by BlackBerry®

Diklat Prajabatan CPNS 2010 Mitra Dilaksanakan Senin Depan

Kepala BKDD Mitra Phebe Punuindoong SH mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan untuk CPNS rekruitmen tahun 2010 di Kabupaten Mitra.

Dana Diklat Prajabatan tersebut katanya, telah dianggarkan dalam APBD-P tahun 2011 sebesar Rp 2,6 juta untuk disubsidi per satu orang CPNS. “Kami telah mengumpul semua CPNS, dan telah memberikan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan. Dan rencananya, Senin (28/11) pekan akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Kalasey,” ujar Punuindoong.

Selain itu, Punuindoong menjelaskan bahwa sesuai LAN, peserta harus membayar Rp 5,5 juta untuk golongan III dan Rp 4,5 juta untuk golongan II. ‘’Namun untuk Mitra, kami melakukan penekanan biaya, sehingga tak mengikuti standart LAN. “

Aturan yang ada, CPNS sebelum dua tahun bekerja sudah harus 100 persen, dalam arti sudah mesti mengikuti prajab,” jelasnya.

Ditambahkannya, untuk Golongan III akan berlangsung selama 24 hari dan golongan II 19 hari. “Dari semua CPNS yang akan mengikuti Diklat Prajabatan telah menyetujui hal tersebut, dan semua dari mereka tak lagi ada komplain. Bahkan mereka menuturkan biaya ini sangat minim. Namun tujuan Pemkab, bagaimana memberikan kemudahan untuk para CPNS tersebut,” terangnya.

sumber: manadotoday.com

CPNS Mitra Harus Mengeluarkan Uang "Partisipasi" Jutaan Rupiah untuk Ikut Prajab

Mulai Senin pekan depan, 219 CPNS yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), direncanakan akan mengikuti pendidikan dan latihan prajabatan (Diklat Prajab). Karena sudah disubsidi signifikan dalam APBD- Perubahan, maka CPNS tak akan lagi menanggung keseluruhan biaya keikutsertaan dalam Prajab, meski mereka tetap harus merogoh kocek sendiri.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH menjelaskan, sebenarnya sesuai standar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), biaya keikutsertaan setiap CPNS dalam Prajab masing-masing adalah Rp 5.550.000 untuk golongan III, dan Rp 4.570.000 untuk golongan II.

“Tetapi kita berusaha menekan angka itu supaya biaya yang harus dikeluarkan CPNS tak harus seperti standar LAN,” katanya kepada harian ini via ponsel, Rabu (23/11) kemarin seperti dilansir hariankomentar.

Apalagi, kata Punuindoong, telah ada subsidi keikutsertaan CPNS dalam prajab di APBD Perubahan 2011 yang mengalami kenaikan signifikan dibanding yang tertata di APBD in-duk 2011. “Ini artinya setiap CPNS hanya akan membayar partisipasi dalam keikutsertaan mereka di Prajab yang direncanakan digelar mulai Senin pekan depan,” terangnya.

Ditanya tentang besaran partisipasi yang masih harus dibayarkan CPNS, menurut Punuindoong masing-masing Rp 2 juta lebih untuk golongan III dan Rp 1 juta lebih untuk golongan II. “Tetapi ini tentu jauh meringankan dibanding kalau tak ada subsidi dari APBD atau kalau jumlahnya tak sebesar yang tertata di APBD-Perubahan. Karena itu, atas nama CPNS kami berterima kasih kepada Bupati dan DPRD yang te-lah memperjuangkan kenaikan subsidi ini,” tukasnya.

Ketua DPRD Mitra, Tonny Hendrik Lasut AmTm ketika ditanyakan soal masih adanya biaya yang harus dikeluarkan CPNS untuk mengikuti prajab menjelaskan, pihaknya akan mengecek lagi ke instansi terkait. “Memang waktu anggaran ditata, tak ada informasi jumlah persis biaya CPNS mengikuti prajab. Sekarang juga saya belum mendapat laporan, jadi nanti kita cek lagi,” tukasnya.

Hanya saja menurut personel Badan Anggaran DPRD, Kisman Hala, anggaran dalam APBD untuk prajab memang sifatnya subsidi, artinya tetap ada biaya yang harus dikeluarkan oleh CPNS peserta prajab. “Tetapi subsidi yang dianggarkan cukup signifikan dan meringankan CPNS,” tukasnya.

sumber: www.hariankomentar.com

Pemkab Bolsel Miliki Kriteria Bebas Dari Moratorium

Masalah minimnya tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) setidaknya dapat sedikit teratasi. Ini karena pemerintahan yang dipimpin Hi Herson Mayulu SIP itu punya kans besar melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2012 nanti.

Pasalnya Bolsel memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat untuk tidak melakukan moratorium PNS. “Saat ini belanja pegawai PNS Bolsel di bawah 50 persen, jadi kami berpeluang besar diizinkan melakukan perekrutan CPNS,” terang  Kaban Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Bolsel Selviah Van Gobel. “Kalau tidak salah baru sekira 38 persen,” sambung Selviah, kemarin.

Di tempat terpisah, Kadis PPKAD Berlian Potabuga menyatakan hal yang sama. Bahkan menurut Berlian, pihaknya sudah mengusulkan kuota dan formasi CPNS yang akan diterima nanti. “Sebanyak 639 formasi,” kata Berlian. “Itu termasuk formasi untuk lulusan SMA dan SMK,” lanjutnya wanita yang akrab disapa Mama Ratih itu, yang mengaku tak ingat lagi jumlah formasi SMA/SMK yang diusulkan.

Lanjut Berlian, usulan tersebut sudah dilakukan sejak enam bulan lalu, mengingat Bolsel sangat kekurangan tenaga pegawai. “Pemerintah pusat harus bijak melihat kondisi di daerah kami,” pungkas Berlian.

sumber: www.manadopost.co.id

Diklat Prajabatan Mitra Menunggu Penetapan APBD 2011

Sebanyak 219 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mitra yang direkrut tahun 2010 boleh bernafas lega. Pasalnya, untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan segera dilaksanakan, tinggal menunggu penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2011.

Hal ini di ungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD-D) Mitra Phebe Punuindoong SH seperti dilansir manadotoday.

Punuindoong mengatakan, pihak BKDD tinggal menunggu penetapan APBDP tahun 2011 ini, karena untuk prajabatan 2010 anggarannya sudah diusulkan di APBDP. “Saat APBDP ditetapkan, kita tinggal menentukan akan jadwal untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan tersebut,”tukasnya seraya meminta pada CPNS yang direkrut tahun 2010 untuk bersabar.

sumber: www.manadotoday.com

Kansil Buka Diklat Prajabatan CPNS Pemprov

(manadotoday.com)

Dalam rangka menuju pada administrasi pemerintahan yang lebih maju, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk menguasai seluruh Undang-Undang (UU) serta peraturan-peraturan yang berlaku.

“Sebagai seorang abdi Negara dan abdi masyarakat, PNS itu wajib menguasai undang-undang,” tukas Wakil Gubernur Sulut, DR. Djouhari Kansil MPd, dihadapan peserta pendidikan dan latihan (diklat) pra-jabatan golongan II dan III, serta diklat administrasi kearsipan Pemprov Sulut, tahun 2011, Selasa (15/11/2011).

Menurutnya, selain menguasai undang-undang, PNS juga diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan serta kemampuan, dengan mengasah spirit dan idealisme dimanapun PNS itu ditempatkan.

“PNS juga harus menjadi teladan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, serta menjadi pelayan masyarakat yang memiliki profesionalitas dan berdedikasi, juga memiliki integritas tinggi,” ujar Kansil.

Ia menambahkan, pelaksanaan diklat jabatan, adalah langkah awal dan persyaratan bagi CPNS untuk menjadi PNS, dimana akan dinilai dan dievaluasi apakan CPNS bisa layak menjadi seorang abdi Negara dan abdi masyarakat.

“Diklat adalah media pertama dan utama, guna melihat pola sikap dan tindak dalam mengemban tugas kedepan,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan diklat Sulut, Dra Rosye Kalangi Msi, mengatakan, peserta diklat prajabatan kali ini, berasal dari beberapa instasi se Provinsi Sulut dengan jumlah 97 orang. “Pelaksanaannya selama 19 hari untuk golongan II, dan 24 hari untuk golongan III,” terang Kalangi.

www.manadotoday.com

Nasib Ratusan Honda di Bolmong, Terancam Dicoret

Ratusan pegawai Honorer daerah (Honda) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, terancam dicoret oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bolmong yang menangani kasus Honda tersebut.

"Satu hal yang pasti Pansus akan mencoret nama-nama yang bukan honorer yang kemudian telah dinyatakan lulus dalam "data base", kata Ketua Pansus, Herman Kembuan, di Bolmong, Senin,  sambil menambahkan, Paling kurang ada seratus lebih nama yang akan dicoret.

Pansus akan membahas tentang rekomendasi akhir menyangkut permasalahan "data base" Honda tahun 2010, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, yang diduga sarat dengan penyimpangan, Senin ini.

"Senin hari ini Pansus akan menyimpulkan masalah Honda, dan langsung akan mengeluarkan rekomendasi, kami akan merundingkan dahulu sesama Pansus sebelum langkah tersebut diambil," ujarnya.

Apalagi Pansus  baru menerima dan  mengantongi data dari kecamatan untuk dilakukan  pengujian, karena siapa tau masih  ada honorer yang belum sempat dicatat.

Herman mengatakan,  Pansus selanjutnya  akan mengkomunikasikan dengan sesama anggota legislatif dan eksekutif agar segala keputusan yang akan diambil oleh pansus bisa melibatkan semua pihak.

Dia berharap persoalan Honda di Pemerintahan Kabupaten Bolmong ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman berharga  sehingga kedepan tidak akan terulang lagi, karena ini menyangkut nasib orang banyak.

sumber: www.manado.antaranews.com

Penerimaan PNS di Tomohon Masih Berpeluang

Harapan warga Tomohon untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih terbuka di tengah-tengah terbitnya moratorium (penghentian sementara, red) penerimaan PNS hingga 2012 mendatang. Pasalnya, belanja pegawai untuk Tomohon hanya sekira 40 persen dari APBD 2011, yakni Rp356M. Tak hanya itu, Tomohon yang memiliki PNS sebanyak 3.318, terbagi atas tenaga teknis 1.413, tenaga fungsional guru 1.452 serta tenaga penyuluh sebanyak 64 orang, masih terasa kurang untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Untuk sekarang ini, Pemkot masih membutuhkan PNS untuk tenaga penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan, tenaga kesehatan serta tenaga teknis yang akan ditempatkan di 44 kelurahan,” ujar Plt Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SEAk, di Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, Angka Kredit dan Peraturan Kepala BKN 37/ 2011 tentang Pedoman Penataan PNS, kemarin.

Ditegaskannya pula, Pemkot Tomohon sangat mendukung ditetapkannya pejabat fungsional auditor kepegawaian yang sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Kepala Kantor Regional (Kanreg) XI BKN Manado Yulianus Tandi SH MSi mengatakan, sosialisasi diadakan berkaitan dengan penataan PNS di Kabupaten/Kota, termasuk di wilayah regional XI. “Kegiatan ini juga menganalisis kepegawaian yang bertujuan untuk melihat penyebaran PNS dan berapa banyak pegawai yang dibutuhkan dalam setiap kabupaten kota,” tambahnya.

Kepala BKD Tomohon Masna Pioh SSos, memaparkan sosialisasi ini diikuti sekira 70 peserta yang terdiri dari BKD Kabupaten/Kota, Inspektorat Sulut , Gorontalo dan Maluku Utara yang merupakan wilayah kerja Kanreg XI BKN. Tampak hadir, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKN Jakarta Drs Made Arditha MSi, Sekkot Drs Arnold Poli SH MAP dan jajaran pejabat Pemkot Tomohon.


sumber: www.manadopost.co.id

Honorer Daerah Kota Tomohon Tunggu Penetapan Pusat

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tomohon Masna Pioh SSos mengungkapkan, pengangkatan Tenaga Honorer Daerah (Honda) menjadi PNS masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Hal ini dikatakan Pioh menyusul terus dipertanyakannya pengangkatan para tenaga Honda tersebut.

‘’Kami sudah mengusulkan 324 tenaga Honda untuk diangkat menjadi PNS dan tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Yang pasti, tenaga Honda yang telah masuk data base di Kota Tomohon telah kami usulkan,’’ ungkap Pioh seperti dilansir manadotoday.

Di sisi lain, mantan Kabag Umum Setdakot Tomohon ini mengatakan, saat ini Tomohon masih kekurangan pegawai, terutama untuk ditemaparkan di kelurahan, serta tenaga teknis seperti tenaga kesehatan, bahkan guru dan tenaga teknis lainnya.

Hanya saja, dengan moratorium PNS yang diberlakukan, berarti tinggal berharap dari tenaga Honda yang diusulkan tersebut meskipun tidak semua kebutuhan akan terpenuhi.

sumber: www.manadotoday.com

Database Honda Bolmong Berindikasi Tidak Beres

Ketua Pansus Data Base Honorer Daerah (DBHD) DPRD Bolmong Herman Kembuan mengatakan, banyak temuan-temuan pansus yang mengindikasikan ketidakberesan dalam pembuatan data base honorer daerah tersebut.

Paling nyata adalah banyak tenaga honorer daerah yang bertahun-tahun mengabdi tak masuk dalam data base tersebut. Pansus justru menemukan lebih dari 100 orang yang masuk data base yang tidak pernah bekerja sebagai honorer daerah di lingkup SKPD mana pun.

Alhasil, Pansus DBHD akan mencoret nama-nama tersebut dari data base yang telah dikirim ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Herman mengatakan, para tenaga honorer daerah yang mengabdi lima tahun lebih harus mendapat prioritas dan masuk DBHD.

"Lebih dari 100 nama yang kami coret. Dan bagi honorer yang telah mengabdi selama lima lebih harus dimasukan kembali," tandas dia.

sumber: manado.tribunnews.com

Tomohon Masih Kekurangan Pegawai

Moratorium PNS rupanya merugikan Pemkot Tomohon.Pasalnya, hingga saat ini kota yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa tahun 2003 lalu ternyata masih kekurangan pegawai.

Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak pada Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, Angka Kredit dan Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Lokon Boutique Resort dihadiri peserta utusan dari BKN Wilayah Regional XI yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Menurut Eman, saat ini Tomohon memiliki PNS sebanyak 3.318, terbagi atas tenaga teknis berjumlah 1.413, tenaga fungsional guru sebanyak 1.452 serta tenaga penyuluh sebanyak 64 orang.

‘’Jumlah ini masih kurang jika disesuaikan dengan kebutuhan,’’ ujar Eman. Menanggapi masalah ini, sejumlah elemen masyarakat Kota Bunga Tomohon meminta berharap kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali moratorium PNS.

’Kalau boleh hanya berlaku bagi daerah yag sudah lama. Sementara daerah baru seperti Kota Tomohon belum diberlakukan. Apalagi, sesuai data pembiayaan APBD untuk belanja pegawai hanya berada di kisaran 30 hingga 40 persen,’’tandas Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tomohon Tonnie Pandeirot.

sumber: www.manadotoday.com

BKD Sulut Bantah Terima Suap Terkait Kasus CPNS Boltim

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Roy Tumiwa membantah adanya isu suap dari Pemkab Boltim terkait kasus CPNS tahun 2009.

"Kami sudah lakukan sesuai dengan norma serta standar prosedur yang berlaku terkair rekrutmen CPNS," kata Tumiwa.

Ia mengatakan, BKD Sulut tidak pernah melakukan komunikasi tersendiri dengan Pemkab Boltim terkait kasus ini. Bahkan Tumiwa mengatakan, belum mendengar adanya isu suap ini.
"Terus terang saya belum dengar isu ini," ujar Tumiwa.

Tumiwa menambahkan, BKD sudah memberikan keterangan di PTUN beberapa waktu lalu. Kata dia, selama dirinya menjadi kepala BKD, semua proses rekrutmen sudah sesuai dengan aturan.
"Sekali lagi, tidak benar adanya suap itu," tandas Tumiwa.

Ada isu yang berkembang di kalangan CPNS Boltim yang menggugat di PTUN, bahwa ada dugaan Pemkab Boltim mengalokasikan dana sebesar Rp 700 juta. Dana ini katanya akan digunakan untuk melobi BKD Sulut.

sumber: http://manado.tribunnews.com/

Satpol PP Pemprov Tidak Akan Menambah Honorer

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemprov Sulut, Edwing Roring, menyatakan, pihaknya tak akan melakukan penambahan tenaga honor, melihat jumlah yang ada saat ini mencapai 90 orang.

“Kami tak akan lagi lakukan penambahan tenaga Sat Pol PP, karena jumlah saat ini dinilai sudah cukup,” kata Roring, menjawab pertanyaan wartawan, dimana beredar kabar pihak Pol PP Sulut akan melakukan penambahan tenaga honor.
Menurutnya, selain 90 tenaga honor yang ada, jumlah pegawai Sat Pol PP Sulut juga, sudah sebanyak 89 orang. Artinya, jumlah 179 ini, sudah dapat mengisi seluruh pos jaga yang berada di Setdaprov Sulut, dan di rumah dinas Gubernuran Bumi Beringin Manado. “Memang kalau dilihat dari jumlah yang efektif, sekitar 300-an. Namun, kami sudah membagi tugas anggota Pol PP Sulut ini, dimana minim personil namun kaya fungsi,” ungkap Roring.
Ia menambahkan, jadwal tugas juga dari anggota POL PP di pos masing-masing dibagi dalam dua sif jaga. Dimana, semua pos jaga itu, tetap ada personil selama 1×24 jam. “Mereka bertugas selama 1×24 jam, guna menjaga keamanan di masing-masing pos jaga,” imbuhnya.

sumber: www.manadotoday.com

Tenaga Honorer di Sulut Tetap Diangkat sebagai CPNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memastikan tenaga honorer kategori satu tetap akan diangkat sebagai CPNS. Hanya saja kapan waktunya, tinggal menunggu penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Honorer Tertinggal menjadi Peraturan Pemerintah. Ini menjadi kabar baik bagi 2.988 honorer daerah (Honda) di Sulut.

"Prinsipnya, pemerintah tetap mengangkat honorer kategori satu yang sudah lolos verifikasi dan validasi. Tapi sebelum diangkat, karena dasar hukumnya harus ada dulu. Nah, RPP yang jadi dasar hukumnya tinggal ditunggu diteken saja," kata Sekretaris MenPAN-RB Tasdik Kinanto dalam konferensi pers, Jumat (29/10) kemarin.

Hal ini dipertegas Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN-RB, Ramli Naibaho. “Kami optimis tidak akan lari dari tahun ini. Hanya belum tahu kapan waktu tepatnya,” kata pejabat yang telah lama berkarir di KemenPAN-RB itu.

"Kami optimis, RPP-nya satu dua bulan ini disahkan presiden. Kalau sudah ada itu pengangkatan honorernya sudah bisa dilakukan. Tentunya disesuaikan dengan analisis jabatan dan beban kerja serta formasi yang ada," tambahnya.

Pernyataan dua pejabat senior di KemenPAN-RB itu mematahkan pendapat Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo bahwa penerbitan RPP itu takkan terwujud. Eko mengatakan,  kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer.

Kita kan masih moratorium, termasuk tenaga honorer yang rencananya diangkat. Masih harus menunggu penataan pegawai dan berapa kebutuhan yang sebenarnya. Kemungkinan ada penundaan (pengangkatan honorer jadi CPNS, red)," kata mantan Ketua Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia kepada JPNN di Jakarta, Rabu (26/10) lalu.

Sementara Asisten Deputi Perencanaan Aparatur Nurhayati menambahkan setelah RPP diteken, pemberkasan 67.385 honorer segera dilakukan. Pasalnya, honorer kategori satu itu tidak termasuk dalam moratorium.

"Jadi meski daerah belum melakukan penataan organisasi termasuk memasukkan analisis jabatan dan beban kerjanya, pemberkasan honorer tetap berjalan," ujarnya.
Ramli menegaskan, penataan organisasi akan dijadikan sebagai acuan dalam pengadaan CPNS ke depan.

Dengan demikian instansi pusat maupun daerah akan mengusulkan pengadaan pegawai sesuai kebutuhan riilnya. "Honorer tidak perlu risau kalau daerah tempat dia bekerja belum menyelesaikan analisa jabatan dan beban kerjanya. Pemberkasan tetap jalan, kok.

Dari pemberkasan ini pula akan diketahui jumlah honorer yang layak dapat NIP dan mana yang dianulir. Sebab, bisa saja dalam pemberkasan itu, ada honorer yang berkasnya tidak lengkap, dimanipulasi, meninggal, dan lain-lain," tuturnya.

Sementara itu Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Gafar Patappe menyebutkan, data tenaga honorer dari daerah yang diusulkan ke pusat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagian besar dimanipulasi. Mayoritas honorer yang diusulkan justru merupakan honorer baru, yang angka tahun pengangkatannya diundurkan di bawah 2005.

Sementara, katanya, honorer yang benar-benar bersih, kerja sudah lama jauh sebelum 2005, oleh daerah malah tidak diusulkan. Gafar memperkirakan, hanya sekitar 20 persen tenaga honorer yang murni memenuhi persyaratan, yang diajukan daerah ke pusat.

Yang 80 persen honorer baru yang datanya dimanipulasi. Mereka itu diangkat jadi honorer oleh kepala daerah karena dulunya menjadi tim suksesnya saat pilkada. Balas jasa. Juga dari keluarganya," ujar  Abdul Gafar Patappe kepada JPNN di Jakarta, kemarin (27/10).

Dengan alasan itu, Gafar menyatakan setuju dengan pernyataan WamenPAN-RB Eko Prasojo untuk menunda pengangkatan 67 ribu tenaga honorer kategori I. Gafar mengatakan, penundaan ini untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk memberikan waktu dilakukannya verifikasi mendalam terhadap data honorer yang disodorkan daerah. "Karena kalau tidak diverfikasi ulang, kasihan tenaga honorer yang lama, yang sudah lama mengabdi, yang benar-benar memenuhi persyaratan. Saya menerima banyak keluhan, honorer lama malah tidak diusulkan," ujar Gafar.

Pemerintah daerah di Sulut terkesan pasrah dengan pernyataan Wamen soal pembatalan pengangkatan honorer itu. “Kami berharap pemerintah membuat kebijakan khusus untuk pengangkatan Honda, khususnya kategori satu,” kata Kepala BKDD Minut FF Sigar.

Kepala BKDD Bolsel Selviah Van Gobel malah kecewa dengan pernyataan itu. Katanya, sebelumnya telah terbit PP Nomor 5 tentang Pendataan Pegawai Honorer dan Permen-PAN. “Bagaimana dengan aturan-aturan tersebut?” ujar Selviah.

Sedangkan Pemda yang lain mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi dari pusat. “Sejauh ini kita belum ada pemberitahuan,” kata Kepala BKDD Bolmong Mitran Tuna. “Kita akan konfirmasi lagi ke MenPAN dan BKN,” tambah Kabid Perencanaan BKDD Bolmut Fadly Binalombangan.


sumber: www.manadopost.co,id

Ribuan Honda SULUT Siap Diangkat

Meski belum dapat dipastikan pengangkatan tenaga honorer daerah (Honda), tapi kemungkinan besar dimulai tahun ini. Pasalnya, pengangkatan tinggal menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga Honda yang kini sementara dibahas antar instansi. Di Sulut, sebanyak 2.988 orang yang siap diangkat. “Honda yang sudah melalui proses verifikasi siap untuk diangkat. Tinggal menunggu RPP-nya,” kata Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokoler Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto. Katanya, saat ini tindak lanjut pengangkatan tenaga honorer masih dalam pembahasan antarinstansi. “Kalau (RPP) itu sudah selesai pasti akan langsung dipublikasikan," ujarnya. Ia menyebutkan, pengangkatan tenaga honorer ini sifatnya yang tercecer saja.Sebagaimana pendataan yang telah dilakukan sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 05/2010, yakni tenaga honorer yang memenuhi kriteria PP 48/2005 dan PP 43/2007. "Tenaga honorer yang didata baik kategori satu maupun dua adalah yang memenuhi kriteria kedua PP tersebut. Yaitu, 2005 ke bawah. Sedangkan yang mulai bekerja pada 2006 ke atas, bukan merupakan tenaga honorer," jelasnya. Menurutnya lagi, pemerintah berupaya agar sisa honorer untuk diangkat menjadi CPNS ditargetkan tuntas 2013 mendatang. Itupun, lanjutnya, yang diangkat hanya sampai kategori dua. "Honorer tertinggal yang akan diangkat CPNS hanya kategori satu dan dua," ujarnya. Dijelaskannya, yang membedakan kategori satu dengan dua hanya pada sumber pembiayaannya. Kategori satu dibiayai dari APBN/APBD. Sedangkan kategori dua, gaji honorernya dibiayai dari non APBN/APBD. "Mereka dapat diangkat menjadi CPNS harus memenuhi beberapa kriteria sesuai PP," bebernya. Semua kriteria tersebut, lanjutnya, merupakan persyaratan kumulatif. Artinya bila tidak terpenuhi salah satu persyaratan yang dimaksud, maka tenaga honorer tidak bisa diangkat menjadi CPNS. "Yang jelas kita selesaikan kategori I dulu kemudian dilanjutkan dengan kategori II," kata Aris. Sebelumnya, sambung Aris, MenPAN-RB EE Mangindaan memperkirakan, paling lambat Oktober ini PP tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS, sudah diterbitkan. Dia pun meminta bantuan pemda, DPRD, maupun media untuk menyosialisasikan kalau pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS kali ini merupakan pengangkatan terakhir. sumber: www.manadopost.co.id

BKD Tomohon Perjuangkan Honda

Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memperjuangkan 324 tenaga honor daerah (Honda) agar bisa diakomodir untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota bunga. Sebab itu, pihak BKD pun menunggu hasil verifikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang telah melakukan proses verifikasi beberapa waktu lalu. “BKD masih menunggu hasil verifikasi dari BKN dan kami telah mengirimkan semua data tenaga Honda di Tomohon,” terang Kepala BKD Tomohon Masna Pioh SSos. Ditegaskannya, begitu turun hasil verifikasi akan dilangsung diberitahukan kepada tenaga Honda. Karenanya, harap Pioh, tenaga Honda tetap bersabar dan bekerja sesuai tugas yang diberikan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sambil menunggu hasil verifikasi yang ada. “Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap tenaga honor yang bekerja di Pemkot,” kuncinya. sumber: www.manadopost.co.id

Peserta Prajab CPNS Sitaro Mendapat Ceramah dari Para Pimda

Mendekati hari-hari terakhir pelaksanaan peserta diklat pra-jabatan angkatan ke-4 CPNS Sitaro diberi kesempatan bertatap muka secara langsung dengan para pimpinan daerah (Pimda) di daerah 47 pulau ini sekaligus menerima ceramah. Bupati Sitaro Toni Supit SE MM dari ceramah umum menyampaikan berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Perhatian terhadap pegawai dengan TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan), meski Sitaro daerah baru tapi untuk kesejahteraan pegawai sangat diperhatikan. “Karena itu dengan perhatian terhadap pegawai seperti ini, diharapkan pada kinerja nantinya akan lebih baik,” tandas orang nomor satu di Sitaro ini. Sebelumnya Ketua DPRD Sitaro Djibton ‘Bogar’ Tamudia BAc hadir sebagai penceramah sekitar pukul 14.00 WITA. Lelaki jebolan Lemhanas mengedepankan soal wasantara (wawasan nusantara). Di mana menurutnya, pemahaman hal ini harus diperdalam sebagai calon-calon aparatur pemerintah daerah. “Wawasan nusantara itu penting sebagai landasan pemersatu dari berbagai keanekaragaman budaya yang ada di negara ini,” urai Tamudia. Selain dua pimpinan daerah ini, Sekda Sitaro Heddy Wem Janis SH MM diberi kesempatan perdana saat pembukaan kegiatan. Janis cenderung dengan ceramah pengenalan tugas pokok dan fungsi OPD yang disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Secara terpisah Plt Kaban BKDD Sitaro Marry Kalangit SSos diwawancarai mengata-kan, dari semua materi yang di dapat peserta itu menjadi bekal saat mereka akan kembali bertugas seperti semula. “Mendekati hari terakhir pelaksanaan ada ujian terkait materi-materi yang diterima peserta,” jelas wanita murah senyum ini. sumber: www.hariankomentar.com

Pemkot Kotamobagu Laksanakan Moratorium Tahun Ini

Para pencari kerja di Kota Kotamobagu yang berkeinginan menjadi Pegawai Negeri Sipil 2011 ini bakal gigit jari. Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) mengaku belum menerima surat pemberitahuan atau edaran tentang penerimaan CPNS tahun ini. Hingga kini kami belum menerima petunjuk surat edaran maupun pemberitahuan dari pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS tahun ini,” kata Kepala BKDD Drs H Nasrun Gilalom melalui Sekretaris Drs Atim Paputungan ditemui kemarin (Selasa,4/10). Dia mengatakan kebutuhan PNS di Kotamobagu memang masih stabil karena sudah tersebar di 21 SKPD yang ada. “Pasti kalau sudah ada pemberitahuannya akan kami beritahukan,” kata Paputungan. Legislator DPRD Kotamobagu Jusran Mokolanut mengatakan moratorium yang digaungkan khusus wilayah Bolmong Raya sebaiknya dikaji lagi. Karena Kotamobagu masih termasuk daerah pemekaran yang masih membutuhkan tambahan pegawai. “Saya berharap BKDD bisa berupaya melobi pemerintah pusat agar penerimaan tahun ini bisa terealisasi,” kata Ketua Komisi I itu. Sementara, di beberapa kesempatan Wali Kota Djelantik Mokodompit selalu menegaskan dukungannya atas kebijakan moratorium maupun mutasi PNS. Pun, Wali Kota Djelantik ingin mentransfer pegawai Kotamobagu ke daerah yang kekurangan PNS. “Kami hanya membutuhkan tenaga kesehatan dan guru. Itu pengecualiannya,” tukas Djelantik. Sekadar diketahui Kota Kotamobagu saat ini memiliki 2986 pegawai dan tenaga honorer sebanyak 1105 pegawai. Sekedar diketahui, meski moratorium sudah diberlakukan, namun pemerintah daerah bisa dibolehkan melaksanakan penerimaan CPNS dengan ketentuan APBD dibawah 50 persen. Pun, formasi yang dibolehkan yakni tenaga pendidikan (guru), dokter, bidan dan perawat.

Tahun Ini Pemkot Manado Terapkan Moratorium

Harapan masyarakat Kota Manado, khususnya yang tengah berancang-ancang untuk melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, pupus sudah. Sesuai informasi yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Manado, Drs Musa Hans Tinangon MSc, untuk tahun 2011 ini, pemkot tidak akan membuka penerimaan CPNS. Dan ini menurutnya sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat. “Jadi keputusan tidak menerima CPNS, merupakan keputusan pemerintah pusat yang memberlakukan moratorium sejak tahun 2011 hingga desember 2012,” ucap Tinangon kepada wartawan, kemarin. Meski demikian, lanjut Tinangon, pemkot sudah terlebih dahulu mengusulkan tambahan formasi berjumlah 486 kursi, yang terdiri dari formasi kesehatan, guru dan tenaga teknis. Namun usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat tersebut, dilakukan sebelum adanya moratorium. “Sampai sekarang, masih ba-nyak SKPD yang mengeluh ka-rena kekurangan tenaga komputer dan akuntansi, apalagi untuk tahun 2011 dan 2012 ba-nyak pegawai yang pensiun. Walaupun kita butuh tenaga PNS namun kita harus taat kepada pemerintah pusat,” terangnya. Menpan dan Reformasi Biro-krasi, EE Mangindaan sebe-lumnya kepada Komentar di Jakarta mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menggodok konsep tentang moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS. Namun tahapan rekrutmen CPNS 2011 yang formasinya telah diajukan daerah, akan tetap jalan. Kemungkinan besar, rekrutmen dilakukan pada Januari 2012. “Sampai Bulan Desember (2011) masuk tahap penyiapan, Januari (2012) jalan,’’ ungkap Lape sa-paan akrab Mangindaan. Terkait moratorium, Mantan Gubernur Sulut ini menjelaskan nantinya dilakukan secara selektif atau masih ada pengecualian. Terutama untuk tenaga dosen, guru kelas, guru komputer, guru produksi, dokter, bidan dan perawat serta tenaga yang bersifat khusus dan mendesak. Moratorium juga dikecualikan bagi daerah-daerah yang memiliki besaran anggaran untuk belanja pegawai di bawah 50 persen dari total APBD 2011. Untuk saat ini, dikatakannya, ada 297 peme-rintah daerah se-Indonesia yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen dari APBD. “Dan mereka ini yang harus melaksanakan moratorium,” tandasnya. sumber: www.hariankomentar.com

Pemkab Mitra Tetap Upayakan Prajab CPNS 2011 Selesai Tahun ini

Berbeda dengan daerah lain yang belum akan menggelar pendidikan dan latihan pra jabatan (diklat prajab) di 2011 ini, khusus Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Pemkab tetap mengupayakan CPNS yang belum mengikuti prajab dapat mengikutinya di 2011 ini, supaya 219 CPNS di Mitra yang belum mengikuti prajab, tak akan menunggu terlalu lama. “Kita tetap mengupayakan supaya 219 CPNS Kabupaten Mitra yang belum mengikuti prajab, supaya dapat mengikutinya pada 2011 ini tanpa menunggu tahun depan lagi. Akan ada jadwal prajab di 2011 ini, di mana hal tersebut terus dan sementara kita per-juangkan” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH, Kamis (29/09) kemarin. Menurut Punuindoong, prajab merupakan salah satu tahapan yang harus diikuti setiap PNS untuk mendapatkan status sebagai PNS penuh. “Dan Pemkab juga tentu tidak ingin menahan-nahan setiap CPNS untuk mengikuti tahapan mendapatkan status PNS penuh. Ini menyangkut nasib mereka juga,” kata mantan Kepala Dinas Sosial Mitra ini. Saat ini, ungkap Punuin-doong, pihaknya sementara menunggu kepastian pembia-yaan dari kas daerah, khususnya yang dianggarkan lewat APBD-Perubahan Kabupaten Mitra Tahun Anggaran 2011. “Jadi soal pelaksanaannya akan digelar 2011 ini, namun soal pembiayaannya sementara menunggu kepas-tian dari APBD-Perubahan yang tahapannya sementara berjalan,” urainya. Punuindoong berharap ada tambahan anggaran signifi-kan dalam pembiayaan melalui APBD Perubahan Kabu-paten Mitra Tahun Anggaran 2011 ini. “Harapannya memang seperti itu, yakni ada subsidi signifikan dari anggaran daerah untuk 219 CPNS di Mitra dalam keikutsertaan mereka nantinya dalam diklat prajab. Kita sementara menunggu kepastian itu,” pungkasnya. sumber: www.hariankomentar.com

Mokoginta dan Ramdhani Tegaskan Tes Ulang CPNSD Boltim TIdak Sah

Sidang gugatan yang dilayangkan oleh CPNSD (Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah) Kabupaten Bolmong Timur melalui kuasa hukum Novie Kolinug, Sigar Ticoalu SH dan Yantje Rumimpunu SH terhadap Bupati Boltim Sehan Landjar selaku Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, kembali digelar, Selasa (27/09) kemarin. Kali ini menghadirkan dua saksi masing-masing Muhammad R Mokoginta, mantan Sekkab Boltim yang juga Ketua Panitia tes CPNSD Boltim pertama tahun 2010 dan anggota DPR Benny Ramdhani. Keduanya dengan tegas menyatakan bahwa tes ulang CPNSD Boltim tidak sah. Dalam kesaksiannya, Moko-ginta mengatakan bahwa tes pertama CPNSD sudah melalui mekanisme yang berlaku yakni berdasarkan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara (juknis) no 30 tahun 2007 tertanggal 27 Agustus 2007. Ia mengaku menerima instruksi dari Tergugat selaku atasannya yang menghendaki agar formasi SMA diprioritaskan untuk putra dan putri Boltim, sehingga kemudian Tergugat mengharuskan digelarnya tes CPNSD ulang yang digelar tanggal 26 Mei 2011 lalu. Dikatakan Mokoginta, karena din-lai melanggar aturan sehingga dia tidak melaksanakan instruksi atasannya itu dan sebagai konsekuensinya dinonjobkan dari jabatannya. Karena baginya pelaksanaan tes ulang CPNSD Boltim tidak sah. Senada dikemukakan saksi Ramdhani. Menurutnya, sebagai wakil rakyat ia mendapatkan aspirasi masyarakat terkait dilakukannya tes ulang CPNSD oleh Tergugat. Karena dianggapnya melanggar aturan dan juknis, maka ia pun mempertanyakan hal itu ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Gubernur Sulut dan BKN (Badan Kepegawaian Negara). Dan berdasarkan surat BKN dan Menpan disebutkan bahwa tidak ada alasan untuk dilakukan tes ulang CPNSD Boltim. Karena itu secara tegas ia mengatakan bahwa tes ulang CPNSD yang digelar oleh Tergugat adalah tidak sah. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (05/10) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Di mana saksi yang akan dihadirkan adalah dari BKDD Boltim dan BKDD Propinsi Sulut. sumber: www.hariankomentar.com

Pemkab Boltim Optimis Menangkan Kasus Gugatan CPNS 2010

Sidang sengketa perdata kasus calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) terus bergulir. Setelah menerima gugatan para CPNS yang gagal tahap dua, giliran Pemkab Boltim memberi tanggapan. Kuasa hukum Pemkab Boltim dalam kesempatan pembacaan jawaban gugatan di sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, Kamis (8/9) mengaku semua dalil penggugat lemah. Menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Boltim Priyamos SH MM, yang sekaligus bertindak sebagai kuasa hukum Pemkab Boltim. “Dua hal pokok yang kami tekankan yaitu bahwa para penggugat sudah mengakui tes ulang kedua dengan turut hadir berpartisipasi dalam tes ulang tersebut. Kedua, Pemkab Boltim tidak pernah mengeluarkan pengumuman hasil kelulusan tes ulang pertama. Jadi tidak benar kalau tes ulang pertama ada hasil resmi yang diumumkan,” jelasnya. Lanjut Priyamos, dalam sidang tadi turut dihadiri lima peserta CPNSD Boltim 2010 yang lulus, mewakili yang lain. “Mereka ini hadiri dalam kapasitas sebagai penggugat intervensi. Mereka inilah yang memberikan penguatan terhadap jawaban dari Pemkab Boltim,” katanya. Tambah Priyamos, masih ada sidang lanjutan lagi yang akan digelar khusus untuk mendengarkan tanggapan dari penggugat, dalam bentuk replik. Menurut Priyamos, sampai proses sidang kemarin, dirinya masih merasa yakin dan optimis Pemkab Boltim akan memenangkan kasus ini. “Karena tes ulang yang telah dibuat itu sesuai dengan petunjuk teknis (juknis),” ujarnya. sumber: www.manadopost.co.id

SK Honor Dihargai 5 Juta di Minut

Status tenaga honorer daerah (Honda) Pemkab Minut yang hingga kini belum juga ada kejelasan, mulai terkuak. Sejumlah Honda yang bertugas di Minut, mengatakan mereka ditawari oknum PNS dan meminta uang agar bisa bida diangkat jadi PNS dan segera memperoleh SK. Tak tanggung-tanggung dana yang diminta sebesar Rp5 juta setiap orang. Hal ini langsung mendapat peringatan keras BKD Minut, dan akan segera memproses sesuai hukum yang berlaku. "Ini merupakan kasus penipuan, karena tidak ada alasan untuk meminta uang kepada Honda agar segera mendapat SK. Kasus ini segera ditindaklanjuti untuk dilaporkan ke pihak berwajib," urai Kepala BKDD Minut Frets Sigar SH, kemarin. Lanjut Sigar, oknum PNS yang meminta uang namanya sudah dikantongi. Dugaan sementara oknum PNS tersebut, merupakan mantan pegawai di BKDD sehingga mengetahui jumlah Honda yang ada untuk dimintai dana. Sigar berharp agar Honda jangan tertipu dengan cara-cara seperti itu. "Saat ini belum ada pemberitahuan dari tim verifikasi MenPAN-RB yang punya kewenangan dalam hal ini. Honda kategori I dan II belum ada pemberitahuan kapan SK pengangkatan kepada mereka akan turun," jelas Sigar. sumber; www.manadopost.co.id

Kamis, CPNS Minut Terima SK

Penantian panjang Calon Pegawai Nageri Sipil (CPNS) 2010, terhadap SK nomor induk pegawai (NIP) akan segera berakhir. Badan Kepegawaian dan diklat daerah (BKDD) Minut sudah mengantongi SK NIP dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Sulut. Hal tersebut disampaikan Kepala BKDD Minut Frets Sigar, Jumat (9/9/2011), usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Minut. " Hari kamis, sudah kami terima dari BKN Sulut," kata dia. Setelah itu, BKDD masih mempunyai pekerjaan rumah sampai CPNS benar-benar bekerja. " Kami akan ajukan ke bupati untuk dikeluarkan SK, setelah itu kami akan membuat petikan atau SK per orang, yang kemudian akan dibagikan kepada mereka," katanya. Proses tersebut masih membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. "Paling lambat itu tanggal 19 September, yang penting kan sesuai janji sebelum tanggal 10, SK dari BKN sudah keluar," ujarnya. SK tersebut sangat dinantikan oleh 244 CPNS yang sudah menanti sejak sembilan bulan lalu. " Kami sangat membutuhkan itu, selama sembilan bulan kami tunggu, kalau sudah akan keluar ini kami sangat bersyukur, karena jujur, kami sudah habis-habisan," ujar sorang CPNS. sumber: http://manado.tribunnews.com/2011/09/09/bkdd-segera-terbitkan-sk-cpns-minut

Moratorium Tidak Berlaku untuk 3 Kabupaten

Kebijakan Moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS tahun ini secara nasional, belum menjadi harga mati. Pasalnya, ada tiga daerah di Sulut memungkinkan untuk bisa membuka penerimaan CPNS 2011. Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, John Lontaan mengakui hal tersebut. “Bolmut dan Bolsel dan salah satu kabupaten di Minahasa berpeluang melakukan rekrutmen CPNS 2011. Di Minahasa, saya lupa nama kabupatennya,” ungkapnya. Alasannya, karena ketiga daerah ini selain daerah otonomi baru, juga belanja pegawainya masih di bawah 50 persen, Disinggung waktu pembukaan rekrutmen CPNS 2011, Lontaan mengaku belum bisa memastikan. “Belum tahu bulan apa pembukaan CPNS 2011 ini. Karena belum diputuskan,” kilahnya. Hanya saja penerimaan CPNS 2011 ada pengecualian. Yakni diperuntukkan buat tenaga pendidik, medis, sipir penjara dan lainya. “Rekrutmen CPNS 2011 ini ada pengecualian yakni untuk tenaga pendidik, medis, sipir dan lainnya saja,” tukasnya sambil mengungkapkan tidak seperti tahun sebelumnya. Sedangkan bagi daerah yang tidak bisa melakukan rekrutmen CPNS 2011, tapi membutuhkan PNS, maka PNS yang ada Pemprop Sulut dan Kabupaten Minahasa bisa memindahkan pegawainya un-tuk ditempatkan pada daerah yang kekurangan PNS. “Pemprop Sulut dan Kabupatan Minahasa kelebihan PNS maka PNS-nya bisa dipindahkan kepada daerah yang membutuhkan PNS,” ulasnya seraya menambahkan, PNS harus siap ditempatkan di mana saja. Jika PNS tersebut membangkang untuk dipindahkan, maka bakal pensiun dini. Sementara untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, Lontaan memastikan menunggu peraturan pemerintah diterbitkan. “Tenaga honorer yang sudah verifikasi, pengangkatannya tunggu PP diterbitkan,” imbuhnya. sumber: www.hariankomentar.com

Rekrutmen CPNS DIbuka 2012

Kebijakan moratorium penerimaan CPNS akan dikecualikan bagi daerah yang belanja pegawai atau belanja aparaturnya masih di bawah 50 persen dari total APBD masing-masing. Hanya saja, kesempatan rekruitmen CPNS di daerah ini baru akan dibuka 2012 mendatang. Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN/RB), Letjen TNI (Purn) EE Mangindaan SIP, menjawab pertanyaan harian ini dalam kunjungannya di Ratahan Ka-bupaten Mitra, Jumat (02/09) kemarin. Menurut Lape, sapaan akrab mantan Ketua Komisi II DPR RI ini, waktu empat bulan terakhir di 2011 ini yakni dari September hingga Desember, diberikan kesempatan bagi pemerintah-pemerintah daerah menyusun data formasi PNS yang menjadi kebutuhan masing-masing. “Setelah disusun, data itu dimasukkan ke kita (Kementerian PAN/RB, red),” terangnya. Lanjut Mangindaan mengungkapkan, data formasi PNS yang dibutuhkan tiap daerah tidak boleh hanya secara umum, melainkan harus ter-perinci. “Misalnya berapa jumlah tenaga guru yang diperlukan, guru bidang studi apa saja, kemudian mau ditempatkan di mana guru itu. Demikian dengan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Jadi tidak boleh hanya secara umum. Kita sangat selektif untuk ini. Karena itu waktu penyusunan dan pengusulan data formasi CPNS diberikan cukup panjang, seki-tar empat bulan. Nanti mulai 2012 dibuka tahapan peneri-maan CPNS,” terangnya. Mangindaan menegaskan, pihaknya tidak mau main-main dengan perekrutan CPNS ini karena memang sudah tidak semua daerah bisa membukanya. “Jangan sampai ada masalah lagi seperti yang terjadi di beberapa kabupaten di Sulut ini. Karena itu, daerah yang masih dibolehkan merekrut CPNS antara lain karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen supaya dapat mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Selengga-rakan berbagai tahapan de-ngan baik,” tandasnya. Mangindaan kembali menjelaskan kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang diambil pemerintah. Katanya, hal ini semata-mata disebabkan atas pertimbangan bahwa keuangan di daerah lebih ban-yak terkuras untuk membayar gaji PNS dan aparat pemerintah, sementara anggaran pem-bangunan menjadi sangat ku-rang. “Ini yang harus dipahami oleh masyarakat, karena ada daerah yang jumlah PNS sudah overloaded dan banyak anggaran habis untuk membayar gaji mereka. Ini mem-buat anggaran pembangunan untuk masyarakat jadi sedikit. Karena torang berinisiatif untuk brenti dulu trima-trima pegawai khusus bagi daerah yang so talalu besar ato so 50 persen ke atas belanja pegawainya,” pungkasnya. sumber; www.hariankomentar.com

CPNS Minut: BKDD Jangan Mengumbar Janji

Jangan hanya mengumbar janji, setidaknya itulah kata-kata yang dilontarkan sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 Minut untuk Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Minut. Bagaimana tidak, sampai saat ini Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) tidak jelas kapan turunnya padahal janji akan segera diberikan sudah beberapa kali diungkapkan. Soal itu, BKD melalui Kepala BKD Frets Sigar SH MM akhir bulan lalu kembali memberikan janji, kalau SK dan NIP akan segera turun dan ini dilakukan setelah berbagai pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “SK dan NIP turun paling lambat 10 September 2011. Dan perlu diketahui, keputusan tersebut dari BKN bukan dari BKD Minut,” ungkap Sigar. Disinggung soal 5 CPNS yang melewati batas usia yang ditemukan BKN, Sigar mengungkapkan kalau hal tersebut, sudah diserahkan sepenuhnya ke BKD Minut. “Untuk masalah tersebut, BKN telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pemkab Minut, nanti tindaklanjutnya akan kita lakukan, sesuai aturan yang ada,” tegas Sigar sembari menyinggung untuk Pra jabatan harus ada SK dan NIP baru bisa dilaksanakan. sumber: www.manadopost.co.id

BKKD Minut Kembali Berjanji, NIP dan SK Turun 10 September

Berkali-kali Badan Kepegawaian dan Diklat mengumbar janji mengenai turunnya Nomor Induk Pegawai (NIP) dan SK CPNS 2010. Namun herannya meski sudah berkali-kali meleset, Kepala BKDD Minut, Frits Sigar SH MM tak kapok juga. Buktinya, dia kembali me-ngeluarkan statemen bahwa paling lambat pada 10 September ini NIP dan SK akan turun. Hal tersebut dikatakan Sigar ketika dikon-firmasi wartawan, Kamis (01/09) kemarin.”SK dan NIP akan segera turun setelah dilaku-kan berbagai pertimbangan dari BKN. Untuk kali ini, SK dan NIP dipastikan sudah turun paling lambat 10 Sep-tember 2011. Dan perlu diketahui, keputusan tersebut dari BKN bukan dari BKD,” jelasnya. Disinggung mengenai adanya tiga CPNS yang melewati batas usia yang ditemukan BKN, Sigar mengungkapkan kalau hal tersebut, sudah diserahkan sepenuhnya ke BKD. “Untuk masalah tersebut, BKN telah menyerahkan sepenuhnya kepada kita. Nanti tindaklanjutnya akan kita lakukan, sesuai aturan yang ada,” tegasnya sembari mengatakan, untuk prajab harus ada SK dan NIP baru bisa diikutsertakan.

Pengumuman Hasil Seleksi Akademis IPDN Tahun 2011

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengumumkan Hasil Seleksi Akademis pada seleksi Penerimaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) TA. 2011/2012. Pengumuman yang dikeluarkan melalui surat keputusan bernomor 800/2127/Sekr-BKD bertanggal 24 Agustus 2011, menyampaikan bahwa yang dinyatakan lulus berjumlah 80 orang sedangkan yang tidak lulus berjumlah 95 orang.

Disampaikan pula, penentuan akhir (pantukhir) akan dilaksanakan di kampus IPDN Jatinangor Jawa Barat.

Untuk mendownload pengumuman lengkapnya silakan klik DISINI >> PENGUMUMAN HASIL SELEKSI IPDN 2011

Pemkab Mitra Masih Terima CPNS

Pemkab Mitra dipastikan diserbu ribuan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab, Mitra merupakan salah satu daerah yang mendapat pengecualian moratorium dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB).

Harus diakui, kebijakan moratorium bisa menimbulkan ribuan pencari kerja. Apalagi, lulusan perguruan tinggi dan swasta senantiasa meningkat setiap tahun. Konsekuensinya, mereka tentu akan menyerbu daerah yang masih melakukan perekrutan CPNS, termasuk Mitra," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra Phebe Punuindong SH, kemarin (Selasa, 23/8).

Lanjutnya, Pemkab Mitra akan berkonsultasi dengan KemenPan-RB dan BKD Sulut untuk mengantisipasi hal tersebut. Sebab, jika penerimaan CPNS dibanjiri pelamar, otomatis juga akan menelan anggaran yang lebih besar.

Pada tahun lalu, penerimaan CPNS diikuti sekira tiga ribuan pelamar. Kalau tahun ini membludak, maka diperlukan biaya yang lebih besar dalam proses seleksi dan penerimaan nantinya. Hal ini tentunya patut diperhatikan karena anggaran yang tersedia di BKDD Mitra sangat terbatas," tukas Punuindong.

Punuindong mengungkapkan, ada beberapa solusi yang kemungkinan akan diambil Pemkab Mitra sebagai konsekuensi membludaknya pelamar. Misalnya, pembatasan pelamar sesuai nomor urut, atau kemungkinan merekrut CPNS yang merupakan putra daerah.

Semuanya akan dibahas lebih lanjut. Pastinya, kami tetap berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang diberikan KemenPan-RB. Solusi lain yang akan ditempuh yaitu transfer PNS dari daerah lain," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Mitra memastikan tetap merekrut CPNS pada tahun ini. Moratorium tidak berlaku karena belanja pegawai Pemkab Mitra hanya sekira 37 persen dari APBD. Selain itu, Pemkab Mitra masih kekurangan PNS terutama Guru dan tenaga kesehatan.

sumber: www.manadopost.co.id

Tahun 2012 Gaji PNS Naik, Penerimaan CPNS Diperketat

Perekonomian negeri ini makin hebat. Ini bisa dilihat dari performance RAPBN 2012 yang mendekati angka Rp1400 Triliun dan akan dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato kenegaraan penyampaian nota keuangan, hari ini (16/8) atau sehari jelang HUT ke-66 RI.Dipastikan gaji PNS, TNI-Polri, dan pensiunan bakal melambung. Tak hanya itu, kesejahteraan karyawan swasta dan rakyat Indonesia secara keseluruhan makin baik.

Kenaikan gaji tahun 2012 nanti sebesar 10 persen. Dengan demikian penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) dengan pangkat terendah, akan meningkat dari Rp2 juta pada 2011 menjadi sekitar Rp2,2 juta.

Adapun guru dengan pangkat terendah, pendapatannya akan naik dari Rp2.654.000 pada 2011 menjadi Rp2.887.600 di 2012 nanti. Begitu juga dengan anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah, penghasilannya akan naik dari Rp2.625.000 di 2011 menjadi Rp2.819.400 di 2012.

Presiden akan mengumumkan kenaikan gaji pokok tahun 2012 bagi PNS, anggota TNI/Polri, serta pensiunan, sebesar 10 persen. Sama dengan kenaikan tahun 2011. Atau lebih besar dari kenaikan 2010 yang hanya 5 persen.

Dalam tahun 2012, kebijakan belanja pegawai antara lain kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata sepuluh persen," ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI, Melchias Mekeng.

Menurut Melchias, kebijakan kenaikan gaji tersebut diharapkan dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara serta dapat mendorong pelaksanaan proses pemerintahan berjalan lebih baik.

Tak hanya kenaikan gaji, tahun depan, pemerintah juga berencana untuk meneruskan kebijakan pemberian gaji ke-13, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. "Selain itu, pemerintah juga akan tetap memberikan remunerasi bagi kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi," katanya.

Sementara itu, terkait kebijakan belanja pegawai yang berpotensi membebani pemerintah daerah, termasuk pemberian gaji ke-13, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, hal tersebut merupakan konsekuensi pemerintah daerah. "Pemerintah harus anggarkan itu karena demi undang-undang, kita harus persiapkan gaji ke-13. Kalau ada daerah yang terbebani, itu konsekuensi daerah," ujarnya.

Menurut Agus, pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Sehingga, pemerintah daerahlah yang harus mengatur anggarannya agar tetap sehat. "Tentu, kita (pemerintah pusat) akan terus mendorong peningkatan kualitas keuangan daerah," katanya.

Di sisi lain, pengamat ekonomi, Dradjat Wibowo menilai, kenaikan belanja pegawai ini akan sangat membebani APBN. “Selama ini pun APBN sudah banyak terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu,” katanya.

Selain komponen biaya pegawai, terdapat pula pemborosan dari bunga hutang dan belanja barang dan modal yang tidak tepat guna. Sementara penerimaan pajak belum maksimal.

Tak hanya itu, pengalaman tiap tahun setiap gaji PNS dinaikkan, selalu tidak diimbangi dengan meningkatnya produktivitas PNS. “Kualitas kinerja mereka masih tetap saja rendah. Kendati tiap tahun pemerintah menaikkan gaji dengan tujuan, bisa meningkatkan produktivitas PNS,” katanya. (jpnn)

JATAH CPNS KETAT
Sementara itu, pemerintah daerah tidak boleh berharap banyak terhadap usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Jangan berharap usulan jumlah yang diajukan pasti disetujui pusat. Pasalnya, banyak indikator yang dijadikan pertimbangan untuk menetapkan berapa jumlah formasi CPNS yang layak bagi daerah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto menjelaskan, BKN yang akan memberikan pertimbangan kepada Kemenpan-RB terkait formasi CPNS masing-masing daerah. “BKN memberikan pertimbangan, Kemenpan-RB yang menentukan,” terang Aris kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin.
Aris, yang belum lama duduk sebagai Kabiro Humas dan Protokol BKN itu, menyebutkan, setidaknya ada empat indikator yang dijadikan pertimbangan penetapan formasi CPNS.

Pertama, kebijakan negara terkait anggaran yang sudah dialokasikan, dalam hal ini oleh kemenkeu. “Kemenkeu sudah menetapkan alokasi anggaran, misalnya untuk gaji. Formasi akan disesuaikan dengan alokasi itu,” terangnya.

Dia mengakui, banyak daerah yang mengajukan usulan formasi CPNS dalam jumlah sangat banyak. “Kalau misal rekrut banyak, ya nanti mau dibayar pakai apa? Jadi tak mungkin semua usulan dipenuhi,” cetusnya.

Kedua, kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat juga menjadi pertimbangan. Untuk saat ini, yang dianggap masih sangat dibutuhkan adalah CPNS tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.

Ketiga, akan dilihat rasio jumlah PNS dengan jumlah masyarakat yang dilayani di masing-masing daerah. Memang belum ada rasio ideal yang ditetapkan, tapi bisa membandingkan rasio PNS dengan masyarakat di sejumlah negara.

Keempat, alokasi APBD daerah tersebut yang dipergunakan untuk belanja pegawai. Jika APBD-nya sudah di atas 40 persen untuk belanja pegawai, maka usulan formasi CPNS dalam jumlah besar akan sulit disetujui.

Karena hanya akan menambah alokasi belanja pegawai. Terus, berapa yang akan digunakan untuk membangun?” ujarnya. Keempat indikator itu nanti akan diramu untuk menetapkan berapa idealnya formasi CPNS untuk masing-masing daerah. “Bisa saja dari rasio jumlah PNS dengan masyarakatnya masih mungkin untuk ditambah lagi jumlah CPNS-nya, tapi dilihat alokasi APBD untuk belanja pegawai sudah cukup besar, maka tetap sulit,” terangnya.

sumber: www.manadopost.co.id

Bitung Moratorium Penerimaan CPNS

Harapan warga Kota Bitung untuk melamar menjadi CPNS 2011 ini, tampaknya harus dikubur dalam-dalam. Pasalnya, pihak pemkot telah menyatakan tidak lagi membuka
lamaran CPNS 2011. Pernyataan itu disampaikan langsung Walikota Bitung Hanny Sondakh kepada Komentar, Minggu (14/08).

Alasan pemkot tidak lagi menerima pegawai di tahun 2011 ini, disebabkan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini, sudah mencapai 60 persen, “Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam anggaran pembangunan di Bitung ini, sebab belanja publik hanya berkisar 40 persen saja, sementara belanja gaji pegawai sudah mencapai 60 persen. Ini kan sudah sangat tidak berimbang lagi,” ujar Sondakh sembari mengatakan, mudah-mudahan tahun 2012 mendatang pihaknya akan membuka lamaran CPNS lagi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemkot Drs Ferdinand Tangkudung SIP MSi ketika dimintai tangggapannya terkait pernyataan dari walikota itu mengatakan, saat ini walikota sudah mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi, terkait surat moratorium (pemberhentian sementara pengangkatan CPNS, red). “Dengan adanya hal ini, jumlah pegawai saat ini yang berjumlah 4.445 pegawai, saya kira sudah sangat cukup untuk Pemkot Bitung,” tuturnya.

Ditanya soal pengangkatan guru dan kalangan tenaga medis yang masih kurang dan sangat dibutuhkan, menurut Tangkudung hal tersebut bisa dipahami. “Yang pasti saat ini, kami akan melakukan fungsi dari pemanfaatan dalam memaksimalkan kinerja setiap PNS yang ada, baik itu tenaga guru dan tenaga kesehatan dalam hal ini perawat dan juga dokter,” tukasnya.

sumber: www.hariankomentar.co.id

CPNS 2011 Boltim Segera Terima NIP

324 CPNS 2010 kabupaten Bolaang Mongondow Timur segera mendapatkan Nomor Induk Pegawai menyusul surat edaran dari Menpan RI.

"Besok, saya akan konsultasikan dengan BKN Regional terkait surat edaran dari Menpan," jelas Alung selaku Kaban BKDD Boltim kepada wartawan, kamis siang (11/8) di kantor Bupati Boltim.

Adapun hasil yang didapatkan adalah tidak adanya fakta yang bisa dijadikan alasan untuk mengulang pelaksanaan tes penerimaan CPNS 2010 lalu.

Adapun pengertian pelaksanaan tes ulang adalah sesuai dengan ketentuan berlaku yang tak akan merugikan CPNS yang sudah mengikuti tes sebelumnya.

"Jika tak ada aral melintang maka dalam waktu dekat NIP akan segera diterbitkan bagi CPNS 2010," tandasnya.

sumber: www.tribunmanado.co.id

CPNS Bikin Pendekatan dengan Petinggi Minut

Sejumlah CPNS Minut diduga mulai mendekati beberapa petinggi Minut agar ditempatkan di wilayah kerja yang tak jauh dari kantor Pemkab. Bocoran yang diperoleh, banyak CPNS yang tak mau ditempatkan di pulau bahkan mereka siap memberikan pelicin agar mendapat posisi dalam SKPD tertentu.

Diduga juga ada penawaran yang dibuka instansi terkait untuk meloloskan penempatan CPNS itu. “Seperti CPNS sekarang sudah mulai manja karena tidak mau bekerja di wilayah yang jauh apalagi di kepulauan sehingga mereka mencoba untuk melobi penempatan di dekat-dekat kantor Pemkab.

Hal ini seharusnya dibalik, kalau ada CPNS seperti itu langsung ditempatkan di pulau. Mereka kan ketika menjadi CPNS siap ditempatkan dimana saja di wilayah negara Indonesia,” ungkap sumber kepada koran ini sambil menambahkan, keinginan CPNS ini membuka peluang SKPD menawarkan jasa.

Sementara itu, terkait informasi ini, kepala BKD Minut Frets Sigar SH menyatakan, kalau ada CPNS yang ketahuan melakukan cara seperti itu harus siap menerima konsekuensi yang akan diberikan.

BKD dalam melakukan penempatan itu diatur sesuai dengan posisi jabatan yang dilamar dan akan dilihat kebutuhan tenaga di setiap SKPD. “Pastinya setiap CPNS harus siap menerima penempatan kerja yang akan diberikan,” tegas Sigar sambil menolak ada instansi yang siap menerima CPNS dengan tawaran tertentu.

sumber: www.manadopost.co.id

Honorer Diusulkan Masuk Jatah Formasi CPNS Kotamobagu

Jika tak ada perubahan jatah penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah Kotamobagu tahun ini berjumlah 200 formasi. Ini sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Pemkot Kotamobagu ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sebagian dari jumlah tersebut akan diberikan kepada para pegawai daerah non PNS atau biasa disebut tenaga honorer. Namun, para tenaga honorer tersebut harus lulus seleksi dan verifikasi yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Nasrun Gilalom, Kamis (11/8/2011). "Nantu akan diatur, berapa persen untuk pelamar umum dan berapa persen untuk tenaga honorer,” kata Nasrun.

Pembagian persentasenya, Nasrun mengatakan masih dibahas. Namun, informasi yang diperolehnya dari Kemen PAN-RB penerimaan CPNS tahun 2011 ini dilakukan sekaligus dengan seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.

Adapun jumlah tenaga honorer di lingkup Pemkot Kotamobagu berjumlah sekitar 200 pegawai. Jumlah tersebut terdiri dari dua kategori yakni tenaga honorer yang dibiayai APBD atau APBN dan ada pula sumber honornya bukan dari APBD.

Jumlah tersebut, kata dia, tentu saja tidak bisa diakomodir sekaligus menjadi PNS. Apalagi ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa diakomodir jadi PNS.

Adapun untuk kepastian jumlah formasi, Nasrun mengatakan kemungkinan besar baru diketahui akhie Agustus ini. Setelah itu, seluruh BKDD di Indonesia akan mengadakan rapat koordinasi.

“Kemungkinan akhir Agustus ini sudah selesai dibahas seluruh kuota yang akan diterima di seluruh daerah di Indoensia," tandas dia.

sumber: www.tribunmanado.co.id

Usulan Formasi CPNS Tmohon Masih

Usulan 580 formasi yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN) di Jakarta, belum ada satupun yang disetujui. Usut punya usut, formasi tersebut masih akan dikaji KemenPAN RI menyesuaikan dengan PermenPAN 26/2011. “Memang untuk usulan tersebut masih akan menyesuaikan dengan PermenPAN dan ini juga sesuai dengan hasil rakor BKN di Ternate,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tomohon Masna Pioh SSos, Selasa (9/8), kemarin.

Pioh memaparkan pihaknya telah menerima fax untuk mengikutsertakan pihak terkait seperti bidang pengembangan, bagian organisasi dan tata laksana hingga operator komputer dalam bimbingan teknik (Bimtek). Nantinya, ungkap mantan Camat Tomohon Selatan ini, lewat Bimtek akan diinventarisir kebutuhan CPNS di Tomohon. “Mudah-mudahan apa yang diusulkan bisa terakomodir,” tambahnya.

Lanjutnya, terkait dengan wacana moratorium, ada kemungkinan bisa terjadi pembatasan jumlah PNS saat penerimaaan CPNS 2011. “Kalau soal pensiun dini mungkin masih akan dikaji lebih dalam karena saat ini yang dipakai masih PP 32/79 dimana batas usia pensiun 56 tahun,” sambungnya. “Pemkot kiranya dapat memperjuangkan 103 CPNS diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK,“ harap sejumlah lulusan SMA/SMK kota bunga.

sumber: www.manadopost.co.id

Biaya Diklat Prajabatan CPNS Minut Masuk APBD

Ini kabar gembira bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Minut Tahun 2010. Di mana Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Minut, Frits Sigar SH MM menyatakan biaya diklat prajabatan untuk 244 CPNS 2010 sepenuhnya akan ditanggung Pemkab Minut dan akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2011 ini. Hal tersebut disampaikan Sigar ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (03/08) kemarin.

Dikatakannya lagi, biaya untuk diklat ini masing-masing Rp 7,5 juta bagi golongan III sementara untuk CPNS golongan II Rp 5,5 juta. “Kita belum tahu berapa biaya seluruhnya tapi untuk perorangan seperti itu nilainya,” terang Sigar lagi. Lanjut menurutnya, pelaksanaan diklat prajabatan tersebut akan dilakukan dalam Bulan Agustus ini.

Namun demikian menurut informasi yang diperoleh wartawan, setiap CPNS tersebut sudah dimintakan terlebih dahulu biaya diklat prajabatan mengingat P-APBD belum sama sekali masuk dalam pembahasan. “Karena biasanya P-APBD itu nanti selesai Bulan November maka dipastikan biaya itu ditanggung terlebih dahulu oleh para CPNS baru kemudian akan diganti setelah selesai APBD-P dan proses administrasi pencairannya,” tambah sumber.

Seperti diberitakan sebelumnya, 244 CPNS di lingkup Pemkab Minut sudah masuk bertugas Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Agustus 2011 ini namun mereka belum mengantongi Surat Keputusan (SK) mau-pun Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut informasi juga, pelaksanaan diklat yang dipercepat ini untuk menyesuaikan dengan jadwal penerimaan CPNS di Tahun 2011 yang diperkirakan akan dilaksanakan Bulan September-Oktober mendatang.

sumber: www.hariankomentar.com

Honorer di Atas Tahun 2005 Tidak Akan Diangkat Jadi PNS

Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Salah satu syaratnya, pemerintah hanya memprioritaskan honorer yang tercatat sebelum 2005 untuk diangkat.

‘’Pokoknya honorer yang paling lama 2005. Jadi sebelum 2005 itu yang kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi,’’ ungkap Menpan dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan kepada wartawan, seusai mengikuti rapat terbatas di kantor presiden, Selasa (02/08) kemarin.

Sedangkan syarat-syarat pegawai honorer yang diangkat, diungkapkan Mangindaan, menyangkut ijazah dan lainnya. “Syarat ijazahnya apa betul. Kemudian dia punya SK, kemudian benar dia sebelum 2005 dan sebagainya, kadang-kadang maaf saja, yang masuk mendaftar 2008 dimasukkan juga. Tapi kita punya BPKP, BPKP pergi cek apa angka-angka itu sebelum 2005. Kalau tidak ada, tidak jadi,’’ ungkap Mangindaan.

Jadi verifikasi pegawai honorer diperketat? ‘’Ketat sekali. Karena yang lalu banyak yang tidak pakai verifikasi,’’ kata Menpan. Sedangkan soal jumlah honorer yang akan diangkat, Mangindaan mengatakan belum diputuskan. Hal tersebut masih perlu dibicarakan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Jumlah belum berani kami putuskan karena masih diverifikasi, menyangkut formasi. Kuotanya ini perlu dibicarakan juga dengan DPR,” kata dia.

Verifikasi ini, kata Mangindaan, dilakukan di pusat dan juga disesuaikan dengan kesiapan daerah. Apalagi saat ini cukup banyak tenaga honorer yang terdaftar yang menurutnya mencapai ratusan ribu orang. Yang paling banyak ada di bagian administrasi. Namun ia menjanjikan verifikasi akan selesai dalam satu bulan ini. “Kalau ada tes kami betul-betul lihat kualifikasi masing-masing,” kata dia lagi.

Lantas, berapa jumlah tenaga honorer yang akan diangkat tahun 2011 ini? “Sangat tergantung pada hasil verifikasi. Kalau verifikasi cuma 50 ribu, 50 ribu,” kata politikus Partai Demokrat itu. Mantan Gubernur Sulut ini menguraikan, dalam pemaparannya kepada Presiden SBY, terkait masalah tenaga honorer yang harus diselesaikan.

Pertama, adalah kaitan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain. Antara lain Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian di mana di situ ada dicantumkan ada pegawai tidak tetap selain pegawai negeri. Itu perlu kita cocokkan lagi. Kedua, kalau kita putuskan berapa ribu orang yang akan diangkat maka akan ada kaitannya dengan anggaran. Presiden mengatakan perhitungkan dulu detail, baru putuskan.

‘’Jadi prinsipnya para honorer itu akan diangkat yang memenuhi syarat semua karena masih diverifikasi sesuai PP yang lalu. Kemudian yang kedua anggaran kita perhitungkan. Ketiga peraturan-peraturan terkait dengan itu harus sejalan sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera selesaikan.’’

Ada lagi Presiden minta, kata dia, hal ini harus paparkan di hadapan gubernur. ‘’Sosialisasikan apa yang telah kita siapkan ini,’’ katanya.

Lalu proses verifikasi berapa lama? ‘’Sudah, verifikasi sudah. Tapi laporannya pada kami sedang, sehingga kami akan tentukan kapan. Dalam waktu dekat tidak akan lama. Kategori satu tidak lagi, yang sudah diangkat seperti dulu masih tersisa tidak usah. Yang kedua dites di antara mereka saja,’’ katanya.

Kategori dua itu yang bagaimana? ‘’Kategori dua yang non-APBN dan non-APBD. Kasihan juga mereka, mereka sudah lama kerja, mau angkat susah, tidak ada APBD, tidak ada APBN. Tapi kita manusiawi juga, kita terima, tapi harus dites antara mereka. Kalau kategori satu, kalau mereka lulus tes yang lalu, angkat,’’ ujar Mangindaan. Termasuk perangkat desa? ‘’Tidak, perangkat desa perundang-undangan sendiri,’’ katanya.

Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memimpin rapat terbatas membahas rancangan peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS mengatakan, pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS, harus dengan persyaratan-persyaratan tertentu agar sistem kepegawaian di Indonesia benar-benar tepat dan baik.

“Dalam perkembangannya kemudian banyak sekali diangkat tenaga-tenaga honorer baru di berbagai daerah. Tentu saja ini kita harus carikan solusinya. Solusi yang mesti kita ambil pertama-tama harus dihitung cermat berapa kebutuhan pegawai negeri ini dalam kegiatan penyelenggara negara tidak hanya di pemerintahan, tapi lembaga-lembaga negara yang lain,” papar SBY.

SBY memaparkan, tidak tepat jika Indonesia memiliki kelebihan PNS. Namun tidak baik juga jika mengalami kekurangan PNS sehingga diharapkan jumlah PNS yang nantinya akan direkrut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. “Tentu tidak tepat kalau kita memiliki kekurangan pegawai tapi sangat tidak tepatnya kalau kelebihan pegawai. Kalau berlebihan tidak sesuai apa yang akan dilakukan negara dan pemerintah ini,” ujar SBY.

sumber: www.hariankomentar.com

Penerimaan CPNS 2010 Masih Terbuka

Pemerintah belum akan menutup penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Hasil pertemuan para Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan KemenPAN-RB di Ternate pekan lalu, tidak kepastian soal moratorioum (penghentian sementara) penerimaan CPNS tahun ini akan diberlakukan. “Mungkin tahun ini moratorium belum berlaku,” ungkap Kepala BKD Manado Hans Tinangon, Senin (25/7).

Hans menambahkan, pada pertemuan itu justru KemenPAN meminta seluruh daerah memasukan analisa kebutuhan PNS. Nanti dari data tersebut akan dilihat apakah komposisi PNS sudah berlebihan atau belum. “Kalau di Manado masih butuh guru dan staf yang akan ditempatkan di kelurahan yang idealnya 10 staf tiap kelurahan,” katanya.

Sebelumnya Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN-RB Ramli Naiboho mengatakan, tahun ini masih akan ada penerimaan CPNS, meski porsinya turun dibanding tahun lalu yang mencapi 300 ribu orang. Tapi juga, rekrutmen tahun ini separuh jatah yang ditetapkan sebanyak 250 ribu orang, 150 ribu untuk honorer.

Ramli menambahkan, penerimaan CPNS terutama untuk mengisi daerah-daerah pemekaran baru, perbatasan, dan di daerah tertinggal. Dan juga, meski belum memutuskan formasi prioritas, namun sudah ada ancang-ancang yang didahulukan tenaga kesehatan yaitu dokter ahli, perawat, dan bidan. Selanjutnya guru, tenaga penyuluh, keuangan, dan tenaga teknis lainnya.

Peluang lulusan SMK untuk mendaftar CPNS di daerah-daerah tertentu juga bakal dipertahankan. Seperti seperti perbatasan, pemekaran, tertinggal. Sedangkan untuk dearah perkotaan, minimal pendaftar lulusan DII.

Sementara itu, yang sudah merespon rencana moratorium CPNS adalah Pemkot Bitung. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD-PP) Bitung Ferdinand Tangkudung menyatakan, Bitung sudah pasti belum akan menerima CPNS tahun ini. “APBD kita terlalu berat untuk belanja pegawai,” katanya.

Ia menjelaskan, menurut kajian MenPAN, daerah yang belanja pegawainya mencapai 50 persen atau setengah dari total APBD, harus melakukan moratorium CPNS. Dan, dari total Rp415,82 miliar APBD Bitung 2011, Rp277,5 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. "Sudah lebih dari 61 persen," tuturnya.

Namun, Tangkudung meminta pemerintah pusat mengkaji lagi rencana kebijakan itu. Terutama dengan mempertimbangkan beberapa formasi yang sangat dibutuhkan di daerah. “Kita sangat membutuhkan tambahan tenaga guru TK dan SD, dokter dan formasi kesehatan untuk rumah sakit,” paparnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan FISIP Unsrat Herman Najoan berpendapat, penerimaan CPNS masih perlu terutama mengisi kebutuhan di daerah-daerah pemekaran baru. “Kalau di daerah-daerah induk tak perlu lagi. Malah, kalau boleh ada distribusi PNS ke pemekaran,” katanya.

Wilayah pemekaran, katanya, seperti di Sulut, rata-rata lokasinya terpencil. Menurutnya, kondisi daerah tersebut memberi indikasi bahwa sangat dibutuhkan tenaga medis dan pendidik. “Kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan sangat penting rakyat kita untuk peningkatan kesejahteraaan,” katanya.

Kata Herman, yang dibutuhkan saat ini adalah analisa komprehensif soal kebutuhan dan ketersediaan PNS di tiap daerah. Soalnya, ujarnya, ada instansi yang pekerjaannya bejibun, sedangkan di instansi lain justru seharian hanya main game atau tidur-tiduran. “Ini tidak adil, karena mereka menikmati gaji yang sama,” tukas Herman.

Mendagri Gamawan Fauzi menilai belum perlu adanya moratorium CPNS. Ia menilai jumlah PNS di Indonesia baru mencakup 2,4% penduduk. “Di negara ASEAN jumlah PNS rata-rata 3% jumlah penduduk. Karena itu, rekrutmen PNS tetap akan dijalankan,” ujarnya.

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas juga beberapa waktu lalu mengusulkan agar rekrutmen CPNS dihentikan sementara.

Dikatakan, dari kajian timnya keberadaan PNS saat ini sudah tidak terkendali mengingat banyak pegawai yang tidak memiliki kemampuan tapi dipekerjakan. “Setidaknya jangan ada rekrutmen CPNS enam bulan ke depan sambil dilakukan pengkajian yang mendalam serta melakukan pencermatan sungguh-sungguh posisi yang diperlukan,” kata mantan Wakil Ketua KPK itu. Ery justru mendukung agar PNS mendekati pensiun dan tak produktif lagi untuk dipensiundinikan dan diberi pesangon.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Poernomo membenarkan anggaran untuk PNS setiap tahun meningkat. Pada 2005, anggaran PNS Rp54,3 triliun, kemudian membengkak menjadi Rpl62,7 triliun (APBNP) atau 147,9 triliun (realisasi) pada 2010. Kenaikan signifikan terjadi pada 2011, yakni Rp180,6 triliun (RAPBN). “APBN 2011 disebut sebesar Rpl.200 triliun, belanja pegawai porsinya 10 persen,” ujar Herry.

Polres Perdalam Kasus CPNS Minut

Munculnya tabir baru mengenai kasus CPNS Minut yang menyebutkan adanya suap atau permintaan uang Rp20-60 juta, terus didalami Polres Minut. Tersangka SM alias Sonny, sudah melaporkan masalah ini ke Polres Minut dan Polda Sulut sekira pukul 10.30 Wita untuk menelusuri jelas siapa yang mengirimkan pesan di Facebook itu, yang menuliskan Asisten 1 Marthino Dengah SH, menerima uang. Kasus ini sendiri cukup menghebohkan dan menjadi buah bibir sejumlah kalangan PNS Minut. Dalam laporan, Sonny mengungkapkan, jika dirinya sudah tidak pernah membuka facebook sejak Desember 2010.

Apalagi mengirimkan pesan di akun jejaring sosial tersebut. “Ini merupakan ulah hacker, saya tidak pernah memposting pesan seperti itu dan mengirimnya ke facebook, bisa saja ini merupakan cyber crime,” jelas Sonny. Terkait, temuan baru dalam kasus CPNS Minut 2010, ketika dikonfirmasi Kapolres Minut AKBP Anis Viktor Brugman Sik melalui Kasat Reskrim AKP Herry Kandati mengatakan, soal benar tidaknya pengiriman pesan melalui facebook itu, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih dalam. “Ini merupakan fakta baru, dan pihak kepolisian serius mengungkap masalah ini,” jelas Kandati, kemarin.

sumber: www.manadopost.co.id

Bupati Bekali CPNS di Prajab

PNS harus mampu mengedepankan etika moral sebagai seorang abdi negara. PNS juga harus mampu memahami dan mempelajari aturan tentang kepegawaian. Penegasan itu disampaikan Bupati Bolsel Hi Herson Mayulu, kemarin, saat pembukaan Prajab golongan II yang dipusatkan di SMU Negeri Pinolosian.

Menurut Oku, sapaannya, PNS sebagai pelayan haruslah mengedepankan profesionalisme kerja dan loyal. “Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan loyal lah pada sistem,” katanya seraya meminta PNS menhindari penyimpangan dan perbuatan amoral.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Selviah AW Van Gobel menambahkan, prajab ini ada beberapa penilaian yang diutamakan yakni, tingkat kedisiplinan, kemampuan berpikir, serta loyalitas.

sumber: www.manadopost.co.id

Lulusan SMS Berpeluang Direkrut di Bolmut

Pemkab Bolmut memberikan prioritas terhadap tenaga honorer saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 2011 nanti. “Tenaga-tenaga honorer akan diprioritaskan saat penerimaan rekruitmen CPNS tahun ini. Terutama honorer yang sekarang bekerja dil ingkup Pemerintahan Kabupaten,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Yusuf Lakoro.

Alasnnya, sejumlah tenaga honorer di Pemkab Bolmut sudah lama mengabdi. Apalagi, diperkuat dengan petunjuk dari Kementrian Pemberdayaan Apraratur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). “Jadi sekitar 46 orang tenaga honorer yang nantinya akan diprioritaskan,” ujarnya.

Sementara itu, ketika disinggung untuk CPNS ijasah SMA sederajat, Lakoro mengaku, Pemkab telah mengusulkan sebanyak 30 formasi. Namun, usulan ini tidak mendapat respon positif dari MenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Nampaknya tenaga SMA tidak akan loloskan karena yang nantinya diproritaskan adalah sarjana dan diploma. Namun keputusanya ada di pemerintah pusat kita sebatas mengusulkan,” tutupnya.

sumber: www.manadopost.co.id

NIP CPNS Minut 2010 Tunggu BKN

Bagaimana nasib CPNS Minahasa Utara (Minut) 2010 sampai saat ini belum jelas. Pasalnya sampai sekarang SK dan NIP mereka masih belum ada. Kepala BKD Minut Frets Sigar SH mengatakan, tertundanya NIP bagi CPNS Minut bukanlah kesalahan dari BKD Minut, sebab mereka tinggal menunggu dari MenPAN dan BKN. “BKD selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kepastian NIP bagi CPNS Minut 2010 itu,” ujar Sigar.

Ditambahkanya, saat ini begitu banyak CPNS yang datang ke BKD setiap hari untuk menanyakan langsung kejelasan NIP resminya namun BKD belum dapat memastikan. “Keputusan akhirnya ada di MenPAN dan BKN, kalau itu sudah masuk kami akan langsung menyampaikannya lewat pengumuman resmi,” kata Sigar.

Plh Sekda Minut Drs Johannes Rumambi juga menyatakan, saat ini keputusan akhir CPNS Minut tinggal menunggu keputusan pusat. “Mudah-mudahan akan disampaikan dalam waktu dekat mengenai NIP itu,” katanya singkat.

sumber: www.manadopost.co.id

Peserta Prajab CPNS Bolmut, Sumbang Genset

Setelah berlangsung sekira 24 hari, pelaksanaan Pendidikan Pelatihan (Diklat) Golongan III Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan tahun 2010 berakhir.

Menariknya, sebagai bentuk keprihatinan, para 146 peserta yang mengikuti kegiatan ini menyumbangkan sebuah generator dengan daya 800 watt untuk Masjid Al’ihwan Desa Bigo.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Samidin Korompot STTP MSi, sumbangan ini kepedulian terhadap aktifitas masjid karena seringkali terjadi pemadaman aliran listrik di daerah tersebut. “Bukan hanya peserta umat muslim yang menyumbangkan generator tersebut melainkan ada peserta umat nasrani juga,” ujarnya.

Sementara itu, setelah pelaksanaan diklat golongan III akan dilanjutkan dengan golongan II yang dimulai pada (3/7) kemarin. “Diklat golongan dua ini diikuti sebanyak 120 peserta yang nantinya dilaksanakan sebanyak 19 hari,” jelas Korompot yang juga kepala sub bagian Diklat di kantor badan kepegawaian dan diklat daerah.

sumber: www.manadopost.co.id

Pemkot Tomohon Cetak Calon Abdi Negara Handal

Kota bunga melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berhasil mencetak 258 Calon Pegawai Sipil Negeri Sipil (CPNS) andal dan profesional yang akan menjadi PNS. Peserta Diklat Prajabatan Angkatan X berjumlah 258 CPNS terdiri dari golongan III 142 orang dan golongan II 116 orang siap diterjunkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik badan, kantor, kecamatan hingga kelurahan.

Praktis, Diklat golongan III yang berlangsung selama 24 hari dan golongan II hanya 19 hari berhasil membina fisik dan mental dengan presentase 60 persen dan pembinaan akademik atau pengetahuan 40 persen yang melibatkan unsur Badan Diklat propinsi, Polisi dan TNI sebagai instruktur. “Seluruh CPNS agar benar-benar memiliki jiwa dan karakter sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” tegas Plt Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak.

Kepala BKD Tomohon Masna Pioh S.Sos yang juga Ketua Panitia Diklat Prajabatan menjelaskan ada dua orang CPNS dengan terpaksa dinyatakan tidak lulus oleh panitia karena tidak mengikuti full masa diklat. Yang satu alasan sakit dan satunya lagi absen karena melahirkan. “Disiplin, moral, mental etika dan pengetahuan yang telah didapat dalam Diklat akan mewujudkan good governance yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat,” pungkas mantan Camat Tomohon Selatan ini.

sumber: www.manadopost.co.id