Mei, PNS (mungkin) Terima Gaji Baru

Sejumlah daerah yakin gaji baru PNS akan dinikmati mulai Mei nanti. Pengelola keuangan mengaku telah mendapatkan informasi Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis (Juknis) kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri itu sementara menunggu diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kemungkinan besar Juknis turun pada bulan ini. Bulan Mei kenaikan gaji sekira tujuh persen mulai dibayar,” ujar Farid Asimin, Sekretaris Kabupaten Bolaang Mongondow, kemarin. 

Beberapa pengelola keuangan juga mengaku hal yang sama, bahwa Juknis akan turun April ini. “Ini juga terkait dengan pembukaan blokir beberapa dana yang masih ‘di-bintang’ oleh Kementerian Keuangan,” ungkap seorang bendaharawan salah satu Pemkab. Malah, bendahara di salah satu fakultas di Unsrat mengungkapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan PO (pay out) untuk gaji yang telah disesuaikan tersebut. “Blokir anggaran, termasuk untuk beasiswa, sudah dibuka. Bisa saja Mei ini sudah gaji baru,” kata sumber.

Sebelumnya di Desember 2012 sempat terjadi polemik tentang batalnya kenaikan gaji tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menyatakan Kemenkeu belum menyetujui kenaikan gaji tersebut. “Kami telah mengajukan kenaikan gaji PNS sebesar 7-8 persen pada tahun 2013 namun permintaan tersebut belum dikabulkan oleh Kemenkeu,” kata Abubakar, waktu itu Tapi Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kini Gubernur Bank Indonesia) membantah pernyataan MenPAN-RB tersebut. Agus mengatakan, kenaikan gaji PNS sudah memiliki anggaran tersendiri. “Kan ada anggarannya. Nanti akan kita bicarakan dengan pak Azwar sebagai penanggungjawab,” kata Agus di Kantor Kemenkeu Jakarta, medio Desember lalu. Hal tersebut diperkuat Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo. Dia menegaskan, gaji PNS tetap akan naik pada tahun 2013 ini. Pasalnya, anggaran yang disediakan oleh Kemenkeu sudah ada dan sudah aman. “Untuk anggaran naiknya gaji PNS tahun 2013 sudah aman,” katanya di kesempatan berbeda.Kata Herry, belum ada rencana pembatalan kenaikan gaji PNS, karena hal tersebut dilakukan juga untuk menjaga UU APBN 2013 yang telah disahkan DPR pada Oktober 2012. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz juga menilai kenaikan gaji PNS tetap harus dilakukan. Harry menilai, kenaikan tersebut penting dilakukan untuk menjaga kestabilan daya beli PNS dengan menyesuaikan dengan inflasi sehingga tidak perlu diperdebatkan setiap tahun. Pernyataan Herry Purnomo soal dananya aman dengan pos tersendiri, didukung kabupaten/kota. Menurut Farid Asimin, untuk gaji 5.400-an PNS di Bolmong, telah tertata Rp232 miliar di dalam APBD 2013. “Ini sudah termasuk pertambahan kenaikan gaji 13 miliar,” kata Asimin dibenarkan Kabid Anggaran Dinas PPKAD Bolmong Apri Watung. Kabid Perbendaharaan Dinas PPKAD Minahasa Audy Rumbayan SE mengaku beberapa waktu lalu dia ke Kemenkeu, belum ada PP soal realisasi gaji. “Bila PP-nya keluar bulan April maka bulan Mei gaji baru sudah bisa direalisasi, sedangkan selisih dari Januari sampai April akan dibayar bulan berikutnya,” tegas Rumbayan. Dia menyebut, Pemkab Minahasa mengalokasikan Rp35 miliar untuk membayar gaji 7.150 PNS, dan untuk kenaikan tujuh persen itu ada tambahan Rp3 miliar tiap bulan. Kadis PPKAD Kotamobagu Abdullah Mokoginta mengaku, sama dengan daerah lain, Pemkot Kotamobagu juga sudah mengalokasikan Rp13 miliar untuk kenaikan gaji 2013 itu dalam APBD. Menurut mantan Sekretaris KPU Kotamobagu itu, sejak pembahasan APBD 2013, akhir Desember lalu, penambahan gaji baru sudah dilakukan. “Namun, dalam realisasinya tetap harus menunggu PP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai Juknis,” katanya.(***) 

sumber: ManadoPost

Calo CPNS Bergentayangan

Angin segar dari pemerintah pusat, akan segera membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta akan diangkatnya Honorer Daerah (honda) Kategori 2 (K2) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), bukan hanya ditunggu-tunggu para pencari kerja maupun para Honda.

Hal ini juga turut dinanti-nantikan para calo spesialis CPNS. Berdasarkan informasi yang diperoleh para calo musiman ini, mulai mendekati para calon korban yang kebanyakan masyarakat, dan Honda.

Tak tanggung-tanggung para calo ini mematok harga dari kisaran Rp50 Juta sampai Rp 75 Juta, per formasi untuk CPNS, dan Honda dipatok Rp35 Juta sampai Rp45 Juta. Selain itu calo-calo ini dengan terang-terangan mempergunakan nama BKDD Mitra,  sebagai perwakilan dari tersebut.

Ketika dikonfirmasi ke Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mitra Phebe Punuindoong, dirinya tak mengelak terkait adanya informasi tersebut. "Ia, sudah beberapa masyarakat dan Honda yang menanyakan soal adanya informasi tersebut," katanya. 

Selain itu kata Punuindoong, dirinya ataupun para staf di BKDD tak pernah menghubungi masyarakat maupun Honda untuk mengiming-imingi akan diangkat menjadi PNS di Mitra. "Saya maupun bawahan di BKD tidak pernah menghubungi atau menjanjikan adanya pengangkatan pegawai apalagi dengan embel-embel uang," jelasnya.

Punuindoong mengharapkan masyarakat maupun honda, jangan terjebak dengan informasi tersebut. "Kalau ada pengangkatan pasti akan diberitahukan. Prosesnya dilakukan berdasarkan mekanisme resmi," katanya.

Sementara itu salah satu Honda yang enggan namanya dikorankan, menuturkan dirinya pernah mendapatkan informasi tersebut, dan langsung mengecek ke BKDD. "Saya sempat dapat infonya, karena penasaran langsung cari informasi ke BKD, ternyata tidak ada.

Saya waktu itu ditawari 40 juta langsung diangkat," katanya. Khusus di Mitra sendiri saat ini jumlah Honda mencapai 791, dan formasi yang akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS secara reguler berjumlah 250 formasi.

 

Sumber: ManadoPost

Minahasa Berpeluang Membuka Penerimaan CPNS

Tahun ini Pemkab kemungkinan besar akan menerima CPNS. Data yang diperoleh koran ini di Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD),   analisis jabatan (Anjab) dan kebutuhan pegawai daerah telah dimasukkan BKDD akhir tahun lalu.

Menurut Kepala BKDD Drs Jorry Gumasning, Anjab yang dimasukkan tidak bermasalah. “Memang selain memasukkan Anjab, Pemkab juga memasukkan kebutuhan pegawai untuk tahun ini. Bila direstui, kemungkinan Pemkab berpeluang menerima CPNS,” ujar Gumansing.

Ditambahkannya,  kebutuhan pegawai yang dimasukkan mencapai 50 orang, dan hanya diperuntukkan untuk tenaga fungsional seperti guru, kesehatan dan penyuluh. “Kalaupun direstui ini masih akan dibahas di tingkat Pemkab,  berapa kebutuhan yang akan diterima. Mengingat jumlah PNS saat ini  sudah sangat banyak, mencapai 7 ribuan PNS,” tegas Gumansing.

 

Sumber: ManadoPost

Penerimaan CPNS Kembali Dibuka

Kabar gembira bagi peminat kerja pegawai negeri sipil (PNS). Mulai tahun ini pemerintah mencabut program penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS baru. Alasan pemerintah, moratorium yang berjalan pada 2011 dan 2012 telah efektif mengerem laju pertumbuhan abdi negara baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan Wakil Presiden Boediono untuk kepentingan pelaksanaan tes CPNS baru 2013. "Termasuk konsultasi berapa kebutuhan CPNS baru yang akan direkrut tahun ini. Analisa kita sudah hampir matang," katanya, di kantor BKN, Cawang, Jakarta.

Diperkirakan urusan teknis rekrutmen CPNS baru 2013 akan ditetapkan pemerintah pekan depan. Menteri yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, secara prinsip program moratorium yang berjalan pada 2011 dan 2012 telah menghasilkan dampak yang positif.

Selain berhasil menekan laju pertumbuhan CPNS, Azwar mengatakan moratorium CPNS baru telah melahirkan sistem rekrutmen CPNS jempolan. Yakni berlakukan ketentuan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Dengan dua persayaratan itu, instansi pusat atau daerah tidak lagi bisa asal mengusulkan formasi CPNS kepada KemenPAN-RB.

 Azwar mengatakan melalui dua persyaratan ini bisa diketahui apakah instansi yang bersangkutan benar-benar membutuhkan CPNS baru. "Sebelumnya mereka asal mengajukan usulan saja. Kami tidak tahu kondisi riilnya," ujarnya. Dia memastikan meskipun program moratorium dihentikan, persyaratan Anjab dan ABK tetap wajib diserahkan setiap instansi yang ingin meminta kursi CPNS baru.

"Intinya kebijakan yang baik-baik (dalam moratorium, red) kita pertahankan," kata dia. Termasuk mempertahankan konsorsium sepuluh PTN sebagai pelaksana tes CPNS sekaligus penyiapan naskah soal ujiannya.

Azwar juga memparkan hasil evaluasi penerimaan CPNS baru 2012 lalu. Dia mengatakan secara umum pelaksanaan CPNS 2013 berjalan baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Siswa SMA atau S1 sekarang benar-benar serius belajar, karena saringan CPNS tidak pakai sogok atau calo," ucapnya.

Tetapi dia mengatakan ada pelanggaran serius penerimaan CPNS 2012 yakni di Kabupaten Badung, Bali. Azwar menuturkan Pemkab Badung telah mengotak-atik data peserta yang lolos CPNS. "Ada sekitar 90 nama yang mereka otak-atik. Sekarang sudah diproses hukum," ujarnya.

 Azwar mengatakan instansi pusat atau daerah tidak bisa bermain dengan mengotak-atik data peserta yang lulus CPNS. Sebab  Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki salinan rekapitulasi peserta yang dinyatakan lulus. Sistem seperti ini berjalan karena secara teknis pelaksanaan tes CPNS baru diambil alih pemerintah pusat.

 Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, rekrutmen CPNS baru 2013 sudah hampir bisa dipastikan dijalankan. "Sebab dalam postur APBN 2013 ada postur anggaran untuk gaji CPNS baru," katanya. Tetapi Tumpak tidak hafal secara rinci besaran anggaran tersebut. sumber: ManadoPost

Bitung Belum Terima CPNS

Harapan warga Bitung untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2012 ini, nampaknya belum bisa terwujud. Pasalnya, tahun ini belum mendapat restu Kemenpan olehnya Pemkot belum bisa membuka penerimaan CPNS. Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD PP) Kota Bitung Ferdinand Tangkudung SIP MSi.

”Untuk tahun ini belum ada penerimaan CPNS karena masih terganjal moratorium PNS,” terang Tangkudung.Lanjut dia, untuk penerimaan CPNS di Pemkot Bitung, kemungkinan besar akan dibuka pada tahun 2013 mendatang setelah pemerintah pusat mencabut Moratorium PNS karena APBD masih banyak terserap pada belanja pegawai.

2012, Tomohon Tidak Rekrut CPNS Lewat Jalur Umum

Masna Pioh, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Tomohon menegaskan pemerintah tak akan melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Tahun 2012 ini. Sebab, belum ada petunjuk teknis yang dikeluarkan pemerintah pusat, terkait rekrutmen baru calon PNS.

"Jangankan di Tomohon, berkeliling di daerah lain di Sulut pun, tak ada rekrutmen CPNS dari jalur umum pada tahun 2012. Sebab, belum ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, itu yang masih kami tunggu," jelas Masna, Selasa (24/7).

Ia mengungkapkan Pemerintah Kota Tomohon baru sekadar mengirimkan analisis jabatan terkait kebutuhan PNS di daerah ini, sebagai salah satu persyaratan untuk menunjang jalannya pemerintahan menjadi lebih baik ke depan. "Persyaratan untuk persiapan rekrutmen CPNS jika direstui pemerintah pusat sudah dimasukkan. Yang ada rekrutmen tahun ini, mungkin hanya lembaga vertikal saja, seperti dari Kementrian," katanya.

Josis Ngantung, Ketua LSM Forum Masyarakat Kota Tomohon (Format) menegaskan Tomohon sendiri untuk saat ini, memang tak memerlukan rekrutmen CPNS baru, sebab pegawai yang ada saat ini, sudah mencukupi kebutuhan daerah. "Lebih baik pemerintah memperjuangkan tenaga honorer daerah (Honda) saja untuk diangkat menjadi PNS, agar tak perlu membuang biaya lagi dalam rangka rekrutmen," tegasnya.

Menurutnya, banyak keuntungan yang didapat jika tenaga Honda diangkat menjadi PNS, yakni selain lebih menghemat anggaran, juga tak memerlukan waktu banyak untuk adaptasi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. "Tenaga Honda umumnya sudah memahami tugas yang harus mereka lakukan, sebab setiap hari sudah diajar, bahkan rutin melaksanakannya," tukasnya.

Honda jalur lain
Masna Pioh, Kepala BKDD Kota Tomohon menjelaskan khusus tenaga Honda ada jalur penerimaan khusus, tak menghalangi jalur reguler (umum) yang biasanya dilakukan pemerintah. "Pengangkatan Honda menjadi PNS ada jalur sendiri, khusus regular memang harus dilaksanakan, sebab pegawai yang direkrut sesuai kebutuhan daerah," tuturnya.

Sumber: Tribun Manado

Powered by Telkomsel BlackBerry®

2012 Moratorium Berakhir, Tahun Depan Perekrutan Jalur Umum Terbuka

Kesempatan daerah untuk merekrut CPNS jalur umum 2013 terbuka lebar karena moratorium akan dicabut akhir 2012 nanti. Namun, persyaratan ketat diterapkan untuk meminimalisir kecurangan dan formasi yang mubazir. “Analisis jabatan (Anjab) dan lainnya merupakan persyaratan utama agar usulan formasi disetujui,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Roy Tumiwa. Selain Anjab, ada beberapa syarat lain yang ditunggu hingga 30 Juni 2012 ini “Kalau tidak dimasukkan hingga batas waktu yang ditentukan, berarti kesempatan menerima CPNS nanti tahun berikut lagi (2014, red),” tambah Tumiwa.

Sementara itu, 2012 ini pemerintah membuka penerimaan CPNS tapi hanya untuk merekrut honorer daerah kategori 1 (K1) yang telah lolos verifikasi berkas. Selain honorer itu, ada beberapa formasi yang dibuka, yakni formasi yang dikecualikan seperti penyuluh pertanian, penyuluh KB, tenaga kesehatan, dan guru. “Tapi pengajuan usulan sejak April lalu,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Ramli Naibaho, beberapa waktu lalu.

Sedangkan soal Anjab itu, Badan Kepegawaian memang harus kerja keras mengejar Anjab yang dilakukan masing-masing SKPD. Sebab, 30 Juni tinggal beberapa hari lagi. “Kami kira semua daerah Anjab-nya belum siap, karena menyusunnya gampang-gampang susah,” kata salah satu anggota Tim Anjab Pemkot Kotamobagu. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu Drs Nasrun Gilalom mengatakan, hasil pertemuan terakhir di BKD Sulut telah ditegaskan Anjab dan analisa beban kerja harus dimasukkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat akhir Juni. “Mudah-mudahan diperpanjang. Kesiapan itu semua tergantung SKPD. Kalau SKPD cepat menyelesaikan Anjab dan beban kerja, maka peluang Kotamobagu melakukan rekrutmen CPNS di 2013 sangat terbuka,” kata Nasrun.

Tak beda jauh dengan Kotamobagu, Pemkot Manado juga khawatir dengan pembahasan Anjab oleh masing-masing SKPD. “Kami masih berkoordinasi dengan SKPD tentang formasi yang masih dibutuhkan. Artinya, kami menuntun mereka dalam penghitungan itu,” kata Kepala BKDD Manado Hans Tinangon. “Kami berusaha sebelum 30 Juni sudah ada formasi yang akan diusulkan,” sambungnya. Sementara itu, Sekkot Manado Haerfey Sendoh menilai banyak hambatan yang dialami Pemkot dalam analisa jabatan (Anjab) kali ini. Dicontohkannya, kesiapan BKN untuk membantu Pemkot Manado. “Sebenarnya pekan ini direncanakan, BKN akan memberikan semacam pembinaan kepada Pemkot tentang Anjab. Hanya, Sabtu kemarin informasinya mereka ada dinas luar,” ujar Sendoh. 

Wali Kota Bitung Hanny Sondakh bahkan harus ‘turun tangan’ untuk mendesak SKPD secepatnya menyelesaikan dokumen Anjab itu. “Batas waktunya minggu ini. Setiap SKPD harus sudah menyelesaikan Anjabnya, dan yang terlambat memasukan akan dievaluasi,” tukas Sondakh. Kepala BKDD Bitung Ferdinand Tangkudung mengatakan perlu keseriusan SKPD untuk pembahasan Anjab ini. “Silahkan konsultasi ke BKD jika belum paham betul,” ujar Tangkudung. Katanya, Anjab ini harus dievaluasi baik-baik karena harus komperhensif untuk dibawa ke BKN. 

Sementara daerah lain, meski masih sedang merampungkan Anjab dan syarat-syarat lain itu, tapi yakin dokumennya akan selesai tepat waktu. “Berkasnya sementara dirampungkan. Awal pekan ini akan diajukan ke pemerintah pusat,” kata Kepala BKDD Sitaro Drs Alvianus Marthin, memberi jaminan. Bahkan tim Pemkab Talaud yang dipimpin Sekertaris BKDD Drs Andris Londoran, kata Kepala BKDD Drs Siloam Angkuma, sudah berangkat dari Talaud membawa berkas Anjab. “Selasa (besok, red) berkas Anjab sudah diserahkan ke BKN dan MenPAN-RB,” jamin Angkuma. Demikian juga di Bolmong. Menurut Plt Sekda Drs Farid Asimin, Anjab Bolmong sudah masuk tahap penyelesaian. “Walau informasinya BKN memberikan waktu hingga Juli mendatang, tapi kami mengejar batas waktu akhir Juni,” tukasnya. Kabid Perencanaan dan Disiplin BKDD Bolmut Abdul Daeng Mulisa mengungkapkan syarat yang diminta KemenPAN-RB dan BKN itu sementara diproses. “Tim 7 (Tim pengkaji) kerja keras mengkaji beberapa poin persyaratan KemenPAN-RB. Dipastikan pekan ini, kami akan memasukkan analisis tersebut,” terangnya.

sumber: www.manadopost.co.id