Harapan warga Bitung untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2012 ini, nampaknya belum bisa terwujud. Pasalnya, tahun ini belum mendapat restu Kemenpan olehnya Pemkot belum bisa membuka penerimaan CPNS.
Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD PP) Kota Bitung Ferdinand Tangkudung SIP MSi.
”Untuk tahun ini belum ada penerimaan CPNS karena masih terganjal moratorium PNS,” terang Tangkudung.Lanjut dia, untuk penerimaan CPNS di Pemkot Bitung, kemungkinan besar akan dibuka pada tahun 2013 mendatang setelah pemerintah pusat mencabut Moratorium PNS karena APBD masih banyak terserap pada belanja pegawai.
Monday, September 10, 2012
Tuesday, July 24, 2012
2012, Tomohon Tidak Rekrut CPNS Lewat Jalur Umum
Masna Pioh, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Tomohon menegaskan pemerintah tak akan melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Tahun 2012 ini. Sebab, belum ada petunjuk teknis yang dikeluarkan pemerintah pusat, terkait rekrutmen baru calon PNS.
"Jangankan di Tomohon, berkeliling di daerah lain di Sulut pun, tak ada rekrutmen CPNS dari jalur umum pada tahun 2012. Sebab, belum ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, itu yang masih kami tunggu," jelas Masna, Selasa (24/7).
Ia mengungkapkan Pemerintah Kota Tomohon baru sekadar mengirimkan analisis jabatan terkait kebutuhan PNS di daerah ini, sebagai salah satu persyaratan untuk menunjang jalannya pemerintahan menjadi lebih baik ke depan. "Persyaratan untuk persiapan rekrutmen CPNS jika direstui pemerintah pusat sudah dimasukkan. Yang ada rekrutmen tahun ini, mungkin hanya lembaga vertikal saja, seperti dari Kementrian," katanya.
Josis Ngantung, Ketua LSM Forum Masyarakat Kota Tomohon (Format) menegaskan Tomohon sendiri untuk saat ini, memang tak memerlukan rekrutmen CPNS baru, sebab pegawai yang ada saat ini, sudah mencukupi kebutuhan daerah. "Lebih baik pemerintah memperjuangkan tenaga honorer daerah (Honda) saja untuk diangkat menjadi PNS, agar tak perlu membuang biaya lagi dalam rangka rekrutmen," tegasnya.
Menurutnya, banyak keuntungan yang didapat jika tenaga Honda diangkat menjadi PNS, yakni selain lebih menghemat anggaran, juga tak memerlukan waktu banyak untuk adaptasi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. "Tenaga Honda umumnya sudah memahami tugas yang harus mereka lakukan, sebab setiap hari sudah diajar, bahkan rutin melaksanakannya," tukasnya.
Honda jalur lain
Masna Pioh, Kepala BKDD Kota Tomohon menjelaskan khusus tenaga Honda ada jalur penerimaan khusus, tak menghalangi jalur reguler (umum) yang biasanya dilakukan pemerintah. "Pengangkatan Honda menjadi PNS ada jalur sendiri, khusus regular memang harus dilaksanakan, sebab pegawai yang direkrut sesuai kebutuhan daerah," tuturnya.
Sumber: Tribun Manado
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Monday, June 25, 2012
2012 Moratorium Berakhir, Tahun Depan Perekrutan Jalur Umum Terbuka
Kesempatan daerah untuk merekrut CPNS jalur umum 2013 terbuka lebar karena moratorium akan dicabut akhir 2012 nanti. Namun, persyaratan ketat diterapkan untuk meminimalisir kecurangan dan formasi yang mubazir. “Analisis jabatan (Anjab) dan lainnya merupakan persyaratan utama agar usulan formasi disetujui,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Roy Tumiwa.
Selain Anjab, ada beberapa syarat lain yang ditunggu hingga 30 Juni 2012 ini “Kalau tidak dimasukkan hingga batas waktu yang ditentukan, berarti kesempatan menerima CPNS nanti tahun berikut lagi (2014, red),” tambah Tumiwa.
Sementara itu, 2012 ini pemerintah membuka penerimaan CPNS tapi hanya untuk merekrut honorer daerah kategori 1 (K1) yang telah lolos verifikasi berkas. Selain honorer itu, ada beberapa formasi yang dibuka, yakni formasi yang dikecualikan seperti penyuluh pertanian, penyuluh KB, tenaga kesehatan, dan guru.
“Tapi pengajuan usulan sejak April lalu,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Ramli Naibaho, beberapa waktu lalu.
Sedangkan soal Anjab itu, Badan Kepegawaian memang harus kerja keras mengejar Anjab yang dilakukan masing-masing SKPD. Sebab, 30 Juni tinggal beberapa hari lagi. “Kami kira semua daerah Anjab-nya belum siap, karena menyusunnya gampang-gampang susah,” kata salah satu anggota Tim Anjab Pemkot Kotamobagu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu Drs Nasrun Gilalom mengatakan, hasil pertemuan terakhir di BKD Sulut telah ditegaskan Anjab dan analisa beban kerja harus dimasukkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat akhir Juni. “Mudah-mudahan diperpanjang.
Kesiapan itu semua tergantung SKPD. Kalau SKPD cepat menyelesaikan Anjab dan beban kerja, maka peluang Kotamobagu melakukan rekrutmen CPNS di 2013 sangat terbuka,” kata Nasrun.
Tak beda jauh dengan Kotamobagu, Pemkot Manado juga khawatir dengan pembahasan Anjab oleh masing-masing SKPD. “Kami masih berkoordinasi dengan SKPD tentang formasi yang masih dibutuhkan. Artinya, kami menuntun mereka dalam penghitungan itu,” kata Kepala BKDD Manado Hans Tinangon. “Kami berusaha sebelum 30 Juni sudah ada formasi yang akan diusulkan,” sambungnya.
Sementara itu, Sekkot Manado Haerfey Sendoh menilai banyak hambatan yang dialami Pemkot dalam analisa jabatan (Anjab) kali ini. Dicontohkannya, kesiapan BKN untuk membantu Pemkot Manado. “Sebenarnya pekan ini direncanakan, BKN akan memberikan semacam pembinaan kepada Pemkot tentang Anjab. Hanya, Sabtu kemarin informasinya mereka ada dinas luar,” ujar Sendoh.
Wali Kota Bitung Hanny Sondakh bahkan harus ‘turun tangan’ untuk mendesak SKPD secepatnya menyelesaikan dokumen Anjab itu. “Batas waktunya minggu ini. Setiap SKPD harus sudah menyelesaikan Anjabnya, dan yang terlambat memasukan akan dievaluasi,” tukas Sondakh.
Kepala BKDD Bitung Ferdinand Tangkudung mengatakan perlu keseriusan SKPD untuk pembahasan Anjab ini. “Silahkan konsultasi ke BKD jika belum paham betul,” ujar Tangkudung. Katanya, Anjab ini harus dievaluasi baik-baik karena harus komperhensif untuk dibawa ke BKN.
Sementara daerah lain, meski masih sedang merampungkan Anjab dan syarat-syarat lain itu, tapi yakin dokumennya akan selesai tepat waktu. “Berkasnya sementara dirampungkan. Awal pekan ini akan diajukan ke pemerintah pusat,” kata Kepala BKDD Sitaro Drs Alvianus Marthin, memberi jaminan.
Bahkan tim Pemkab Talaud yang dipimpin Sekertaris BKDD Drs Andris Londoran, kata Kepala BKDD Drs Siloam Angkuma, sudah berangkat dari Talaud membawa berkas Anjab. “Selasa (besok, red) berkas Anjab sudah diserahkan ke BKN dan MenPAN-RB,” jamin Angkuma.
Demikian juga di Bolmong. Menurut Plt Sekda Drs Farid Asimin, Anjab Bolmong sudah masuk tahap penyelesaian. “Walau informasinya BKN memberikan waktu hingga Juli mendatang, tapi kami mengejar batas waktu akhir Juni,” tukasnya.
Kabid Perencanaan dan Disiplin BKDD Bolmut Abdul Daeng Mulisa mengungkapkan syarat yang diminta KemenPAN-RB dan BKN itu sementara diproses. “Tim 7 (Tim pengkaji) kerja keras mengkaji beberapa poin persyaratan KemenPAN-RB. Dipastikan pekan ini, kami akan memasukkan analisis tersebut,” terangnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Wednesday, May 2, 2012
Menpan: Dibutuhkan 13000 CPNS
Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali disiapkan pemerintah. Mulai 2012 ini, sedikitnya 130.000 CPNS dibutuhkan, terdiri dari honorer katagori 1 dan jalur reguler. Khusus untuk jalur reguler tersedia 20.000 formasi yang ditempatkan di kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (pemda).
“Terkait dengan rencana rekrutmen CPNS tahun 2012 ini akan menerima sekitar 130.000 CPNS yang terdiri dari honorer kategori 1 dan dari jalur reguler. Namun disayangkan, untuk jalur regular, saat ini baru ada sekitar 20 ribu formasi yang diajukan oleh K/L maupun Pemda,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Azwar Abubakar, Selasa (01/05).
Honorer katagori 1 yaitu tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD dan akan diangkat jadi PNS. Azwar menuturkan dampak dari kebijakan moratorium penerimaan PNS yang mengamanatkan setiap pengajuan formasi CPNS harus berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Ternyata, hanya sedikit instansi yang telah melakukannya dengan benar.
“Selain karena alasan banyaknya daerah yang belanja pegawainya melebihi 50 persen dari APBD,” tuturnya. Untuk itu, Azwar mengatakan pentingnya analisa jabatan bagi PNS di setiap instansi pemerintah. “Dalam meminta formasi, mulai lah dengan analisis jabatan, bukan dengan alasan tidak ada orang, kemudian memasukkan orang tanpa seleksi yang terukur. Hal itu merupakan penyebab jumlah pegawai yang dibutuhkan kurang, sementara yang tak dibutuhkan berlebih,” tambahnya.
Menurutnya, saat ini sudah terdidik 3.200 orang analis jabatan (anjab). Posisi ini juga akan dijadikan jabatan fungsional, menambah 114 jabatan fungsional yang sudah ada, dari jumlah jabatan fungsional yang diharapkan sebanyak 200. “Dari hasil Anjab dan ABK, maka diharapkan PNS ke depan benar-benar orang yang mumpuni. Pasalnya, PNS nantinya harus orang yang mampu menjembatani terbukanya lapangan kerja,” kata Azwar.
Birokrat merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap terbukanya lapangan kerja. Pasalnya, dari 3 juta pencari kerja setiap tahun, hanya sekitar 100 ribu yang bisa menjadi PNS. “Jadi, setiap satu orang PNS harus mengurus 29 pencari kerja lainnya,” ungkapnya. “PNS merupakan orang yang paling pintar, yang paling banyak dibayar dari uang rakyat, dia juga punya data dan punya kewenangan. Inilah pentingnya mewujudkan PNS yang tidak saja bersih dan kompeten, tetapi juga harus melayani, baik masyarakat mau-pun dunia usaha, yang memungkinkan terbukanya lapangan kerja baru,” tambahnya.
sumber: HarianKomentar
“Terkait dengan rencana rekrutmen CPNS tahun 2012 ini akan menerima sekitar 130.000 CPNS yang terdiri dari honorer kategori 1 dan dari jalur reguler. Namun disayangkan, untuk jalur regular, saat ini baru ada sekitar 20 ribu formasi yang diajukan oleh K/L maupun Pemda,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Azwar Abubakar, Selasa (01/05).
Honorer katagori 1 yaitu tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD dan akan diangkat jadi PNS. Azwar menuturkan dampak dari kebijakan moratorium penerimaan PNS yang mengamanatkan setiap pengajuan formasi CPNS harus berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Ternyata, hanya sedikit instansi yang telah melakukannya dengan benar.
“Selain karena alasan banyaknya daerah yang belanja pegawainya melebihi 50 persen dari APBD,” tuturnya. Untuk itu, Azwar mengatakan pentingnya analisa jabatan bagi PNS di setiap instansi pemerintah. “Dalam meminta formasi, mulai lah dengan analisis jabatan, bukan dengan alasan tidak ada orang, kemudian memasukkan orang tanpa seleksi yang terukur. Hal itu merupakan penyebab jumlah pegawai yang dibutuhkan kurang, sementara yang tak dibutuhkan berlebih,” tambahnya.
Menurutnya, saat ini sudah terdidik 3.200 orang analis jabatan (anjab). Posisi ini juga akan dijadikan jabatan fungsional, menambah 114 jabatan fungsional yang sudah ada, dari jumlah jabatan fungsional yang diharapkan sebanyak 200. “Dari hasil Anjab dan ABK, maka diharapkan PNS ke depan benar-benar orang yang mumpuni. Pasalnya, PNS nantinya harus orang yang mampu menjembatani terbukanya lapangan kerja,” kata Azwar.
Birokrat merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap terbukanya lapangan kerja. Pasalnya, dari 3 juta pencari kerja setiap tahun, hanya sekitar 100 ribu yang bisa menjadi PNS. “Jadi, setiap satu orang PNS harus mengurus 29 pencari kerja lainnya,” ungkapnya. “PNS merupakan orang yang paling pintar, yang paling banyak dibayar dari uang rakyat, dia juga punya data dan punya kewenangan. Inilah pentingnya mewujudkan PNS yang tidak saja bersih dan kompeten, tetapi juga harus melayani, baik masyarakat mau-pun dunia usaha, yang memungkinkan terbukanya lapangan kerja baru,” tambahnya.
sumber: HarianKomentar
Monday, April 9, 2012
Terbuka Peluang Honda yang Tidak Lolos K1
Kabar gembira bagi para tenaga honorer daerah (Honda). Sebab, nama-nama honorer kategori 1 (K1) yang belum lolos verifikasi dan validasi masih berpeluang untuk menjadi CPNS, jika mampu memasukkan data pendukung yang lengkap.
"Salah satu hasil rapat antara Pemprov Sulut, BKN, BPKP dan para Kepala SKPD dari para tenaga honorer yang lulus verifikasi ini, adalah kita akan melengkapi data-data yang masih kurang seperti absen dan daftar gaji. Ini sebagai pembuktian," ujar Kepala BKD Sulut Drs Roy M Tumiwa MPd, kepada wartawan kemarin sore.
Di Pemprov Sulut yang belum masuk daftar yang lolos sebanyak 500 honorer. Sebagaimana keterangan dari BKD Sulut, sejumlah berkas yang tidak lengkap seperti absensi sejak 2005 hingga verifikasi yang dilakukan pada 2010 lalu, serta daftar pembayaran gaji para Honda.
Pantauan koran ini di BKD, tampak sejumlah Honda yang tidak masuk dalam 339 nama yang telah diumumkan BKN, sibuk menyiapkan berkas-berkas yang belum lengkap itu. "Saya salah satu yang tidak masuk karena absen dan daftar pembayaran gaji yang tidak lengkap.
Sekarang sementara dilengkapi," ujar Fernando, seorang honorer di Biro Umum Setprov, yang ditemui di BKD, kemarin sore. Tampak juga para pegawai di bagian kepegawaian dari beberapa SKPD antara lain dari RS Ratumbuysang.
Sementara itu, nama-nama honorer lolos verifikasi yang diumumkan BKN belum sepenuhnya aman. Pasalnya, perintah Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk uji publik atas nama-nama itu akan dilaksanakan. "Selama tenggat waktu uji publik 14 hari inilah yang harus dimanfaatkan warga untuk melapor," ujar Kepala BKN Regional XI Yulianus Tandi SH MSi.
Sekadar referensi, uji publik itu sebenarnya telah diatur KemenPAN-RB lewat Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2012 sejak pertengahan Maret lalu, dan di-deadline kepada Pemda sampai 31 Maret untuk diumumkan.
Pengumuman mulai tayang di situs BKN RI nanti mulai akhir Maret, sedangkan Pemda tak satu pun mengumumkan secara terbuka baik di media maupun di kantor-kantor pemerintah sebagaimana perintah surat edaran itu.
Dan, sejak pengumuman nama-nama Honda di website BKN dan MenPAN, ratusan komplain mulai mencuat. Salah satunya terkait 4 Honda di RS Ratumbuysang yang lulus verifikasi. Tapi oleh sejumlah honorer lainnya, nama-nama itu dilaporkan tidak memenuhi syarat dan diduga ada kecurangan berupa pemalsuan SK Honor.
"Ada dua orang yang keluar di pengumuman di internet SK-nya palsu dan ada honorer dadakan," ujar sumber yang tidak mau namanya dikorankan. Sesuai lampiran, yang dilaporkan bermasalah yakni nomor 242 dan 156.
"Mereka itu baru masuk 2012, dan ada saudaranya pejabat di Kepegawaian RS Ratumbyusang," ujarnya. "Ada juga yang nomor 244 dan 157 sudah berhenti kerja. Dan ada yang punya kasus di polisi tapi namanya keluar," ujarnya lagi.
Menanggapi laporan ini Direktur RS Ratumbuysang, Dr Bahagia R Mokoagow MSi menegaskan, tidak pernah ada honorer dadakan. "Dari 82 tenaga honorer, ada 19 orang yang masuk di kategori 1, karena mereka telah mengabdi bertahun-tahun," ujarnya, saat ditemui di kantornya kemarin.
Dia menegaskan lagi, tidak ada honor dadakan karena memang tidak terdata dan harus ada verifikasi kembali. "Usulan-usulan sendiri harus melalui verifikasi melalui BKD, dan kami hanya memasukkan data dari apa yang diminta saja," tambahnya.
Kepala Tata Usaha RS Ratumbuysang Deane Suwuh SSos mengklafikasi sejumlah nama yang dikomplen itu. Seperti Michael Komimbin (242), katanya, bukan honorer yang baru masuk pada 2010. "Dia dari Arsip Daerah (Arda). Pak Heydemans (EP Heydemans, mantan Kepala Arsip Daerah, red) tahu itu. Namun lantaran tidak terakomodir karena kekurangan dana, dia dipindah ke RS Ratumbuysang. Sekarang dia di bagian Rekam Medik," ujarnya.
Sementara yang 156 adalah Ari Sasulu. Menurut Suwuh, dia bekas dari TUP Biro Umum kemudian diperbantukan di Badan Perbatasan. "Dan akhirnya pindah ke RS Ratumbuysang," ujar Suwuh sembari mengatkan pihaknya tidak berani merekayasa data sehingga siap memberikan konfirmasi.
Bagaimana dengan dua Honda yang dilaporkan sudah berhenti kerja namun masih dinyatakan lulus verifikasi? Menurut Suwuh, saat verifikasi, kedua Honda tersebut masih aktif bekerja. "Tapi begitu pengumuman, mereka sudah tidak bekerja lagi. Ini sudah kami laporkan ke pimpinan, dan itulah sebabnya diuji public lagi," imbuhnya. Dari hasil rapat siang kemarin juga dikabarkan Sekprov Sulut Ir SR Mokodongan meminta daftar absen dari setiap SKPD untuk lima tahun terakhir.
Sumber: ManadoPost
...
sent from my Blackberry..
Tumiwa: Pengumuman Honda Belum Final
Tenaga honorer daerah (Honda) yang diumumkan lulus lewat situs Badan Kepegawaian Nasional (BKN) BKN, diduga berisikan sejumlah nama yang belum memenuhi syarat diangkat sebagai CPNS.
Dugaan Honda dadakan itu santer terdengar di lingkungan Pemprov Sulut dan sejumlah kabupaten/kota. Salah satunya adalah laporan masyarakat terkait Honda yang lulus di salah satu SKPD Pemprov.
"Data mereka dipalsukan karena sebenarnya mereka baru beberapa tahun bertugas," ungkap sumber resmi koran ini. Ia kemudian menantang koran ini untuk datang langsung ke instansinya, kemudian menginvestigasi keberadaan beberapa tenaga honorer yang diduga diloloskan karena kepentingan orang-orang tertentu. "Kebanyakan yang lolos adalah orang terdekat dari orang penting di tempat kami bertugas," jelasnya sembari memohon agar namanya tak dikorankan.
Terkait aduan dan laporan warga, selama 14 hari sejak hari ini warga Sulut bisa mengetahui nama-nama tenaga honorer yang lulus verifikasi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy M Tumiwa MPd menjelaskan, sebelum diumumkan akan dilakukan rapat antara Pemprov Sulut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI, BPKP dan para pimpinan SKPD. "Rapat akan dipimpin pak Sekprov. Setelah rapat baru kita umumkan," ujar Tumiwa yang dihubungi semalam.
Dihubungi terpisah, Kepala BKN Regional XI Yulianus Tandi SH MSi menjelaskan, uji publik yang dilakukan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan kalau ada nama yang tidak memenuhi syarat. "Selama tenggat waktu uji publik 14 hari inilah yang harus dimanfaatkan warga untuk melapor," ujarnya.
Kalau ada laporan, nama-nama tersebut akan diverifikasi kembali, tapi itu disertai alasan dan bukti-buktinya. "Sehingga daftar yang masuk ke BKN ada dua yakni daftar dengan komplain, dan daftar yang tidak ada komplain," ujarnya.
Komplain ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di masing-masing pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati atau wali kota. Selanjutnya dari pejabat pembina kepegawaian yang akan melakukan klarifikasi, antara lain meminta bukti-bukti setiap laporan yang masuk.
"Kalau komplain banyak, pemerintah bisa membentuk Tim Klarifikasi kembali untuk menelusuri sejauh mana kebenaran dari komplain masyarakat tersebut, atau kalau ada bukti-bukti yang dipalsukan," sambung Yulianus.
Para pejabat yang menandatangani penetapan honorer yang diusulkan, bisa berimplikasi hukum jika ditemukan melakukan pemalsuan dokumen. "Surat Edaran MenPAN nomor 3 tahun 2012 menjelaskan pejabat yang terbukti melakukan pemalsuan bisa dikenakan tindakan administratif atau tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan," sambungnya. Dan itu, bisa saja dilaporkan oleh pemerintah ataupun masyarakat langsung ke aparat penegak hukum.
Selanjutnya Tumiwa menegaskan, pengumuman yang dilakukan sifatnya belum final. "Tujuan pengumuman itu bukan lulus atau tidak lulus tapi untuk uji publik. Publik diberikan kesempatan untuk menilai kebenaran hasil verifikasi tersebut. Kalau ada komplain, akan kita kembalikan ke BKN dan MenPAN," ujar Tumiwa.
Sumber: ManadoPost
...
sent from my Blackberry..
Sunday, April 8, 2012
Minsel Buka Peluang untuk 602 Tenaga Honda
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minahasa Selatan mulai membuka kesempatan kepada 602 tenaga honorer daerah (Honda) yang terdata tahun 2005 ke bawah untuk diusulkan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Namun kali ini, yang akan diakomodir adalah honorer tahun 2005 ke bawah, yang tidak dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), namun memiliki SK .
"Mulai hari Senin (9/4), 602 honorer tersebut sudah boleh datang membawa berkas , dan mereka akan mengisi formulir K2 yang sudah disiapkan dari BKN," jelas Sonny Sagai Kabid Perencanaan dan mutasi jabatan BKDD Minsel.
Data mereka kemudian akan dikirimkan ke BKN pusat dan Kemenpan RB. "Nanti tim dari pusat yang turun langsung untuk melakukan verifikasi," jelasnya.
Ia mengatakan, data sudah harus berada di BKN pusat pada tanggal 30 April 2012."Pengisian formulir kamu berikan kesempatan dari tanggal 9-23 April 2012, karena tanggal 30 April sudah harus berada di BKN pusat," kata dia.
Jumlah 602 PNS non subsidi APBD dan APBN tersebut, didapat setelah BKDD melakukan pendataan."Kami sudah lakukan pendataan, dari sekolah maupun SKPD, dan didapatkan jumlah tersebut," katanya.
Para tenaga Honda harus melakukan pengusian formulir dan berkas selengkap mungkin, agar bisa seluruhnya lolos verifikasi saat tim dari BKN pusat tiba.
Sumber: TribunManado
...
Twitter: @stenlymandagi
Namun kali ini, yang akan diakomodir adalah honorer tahun 2005 ke bawah, yang tidak dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), namun memiliki SK .
"Mulai hari Senin (9/4), 602 honorer tersebut sudah boleh datang membawa berkas , dan mereka akan mengisi formulir K2 yang sudah disiapkan dari BKN," jelas Sonny Sagai Kabid Perencanaan dan mutasi jabatan BKDD Minsel.
Data mereka kemudian akan dikirimkan ke BKN pusat dan Kemenpan RB. "Nanti tim dari pusat yang turun langsung untuk melakukan verifikasi," jelasnya.
Ia mengatakan, data sudah harus berada di BKN pusat pada tanggal 30 April 2012."Pengisian formulir kamu berikan kesempatan dari tanggal 9-23 April 2012, karena tanggal 30 April sudah harus berada di BKN pusat," kata dia.
Jumlah 602 PNS non subsidi APBD dan APBN tersebut, didapat setelah BKDD melakukan pendataan."Kami sudah lakukan pendataan, dari sekolah maupun SKPD, dan didapatkan jumlah tersebut," katanya.
Para tenaga Honda harus melakukan pengusian formulir dan berkas selengkap mungkin, agar bisa seluruhnya lolos verifikasi saat tim dari BKN pusat tiba.
Sumber: TribunManado
...
Twitter: @stenlymandagi
BKDD Minsel Akan Umumkan Honorer
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minahasa Selatan segera mengumumkan tenaga honor daerah yang lolos diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Nasional dan Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrat (Kemenpan RB).
"Dari Kemenpan dan BKN pusat sudah memberikan nama-nama honorer kategori satu yang lolos, dan kami akan umumkan pada senin (9/4) hari ini," jelas Sonny Sagai Kepala Bidang Perencanaan dan mutasi jabatan BKDD Minsel.
Setelah pengumuman, BKDD akan meminta para honorer yang lolos untuk memasukkan SK honor yang asli."SK asli kami akan minta, dan kami lakukan verifikasi kembali, setelah itu kami akan kirim kembali berkasnya ke BKN dan Kemenpan RB, namun kali ini harus lengkap," jelas dia.
Setelah semua berkas selesai di verifikasi ulang, segera dikirim ulang."Tanggal 9 sampai 23 April 2010 untuk verifikasi ulang, setelah itu dikirim, jadi tanggal 30 April berkas sudah ada di BKN Pusat," ungkapnya.
Dipastikan ada 109 nama akan diumumkan, mereka adalah tenaga honda tahun 2005 ke bawah yang dibiayai oleh APBD atau APBN, yang lolos verifikasi."Yang dikirim sebanyak 195, dan yang lolos verifikasi 109," jelasnya.
Sementara yang 86 tidak lolos verifikaso tersebut akan diusulkan kembali."Kami akan coba konsultasikan kembali dengan BKN dan Kemenpan untuk diakomodir," jelas dia.
Sumber: TribunManado
...
Twitter: @stenlymandagi
"Dari Kemenpan dan BKN pusat sudah memberikan nama-nama honorer kategori satu yang lolos, dan kami akan umumkan pada senin (9/4) hari ini," jelas Sonny Sagai Kepala Bidang Perencanaan dan mutasi jabatan BKDD Minsel.
Setelah pengumuman, BKDD akan meminta para honorer yang lolos untuk memasukkan SK honor yang asli."SK asli kami akan minta, dan kami lakukan verifikasi kembali, setelah itu kami akan kirim kembali berkasnya ke BKN dan Kemenpan RB, namun kali ini harus lengkap," jelas dia.
Setelah semua berkas selesai di verifikasi ulang, segera dikirim ulang."Tanggal 9 sampai 23 April 2010 untuk verifikasi ulang, setelah itu dikirim, jadi tanggal 30 April berkas sudah ada di BKN Pusat," ungkapnya.
Dipastikan ada 109 nama akan diumumkan, mereka adalah tenaga honda tahun 2005 ke bawah yang dibiayai oleh APBD atau APBN, yang lolos verifikasi."Yang dikirim sebanyak 195, dan yang lolos verifikasi 109," jelasnya.
Sementara yang 86 tidak lolos verifikaso tersebut akan diusulkan kembali."Kami akan coba konsultasikan kembali dengan BKN dan Kemenpan untuk diakomodir," jelas dia.
Sumber: TribunManado
...
Twitter: @stenlymandagi
Saturday, April 7, 2012
Minggu Depan, Nama-Nama Honda Diumumkan
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut segera mengumumkan nama-nama honorer daerah (Honda) yang lulus verifikasi. Kepala BKD Sulut Drs Roy M Tumiwa MPd mengungkap, pengumuman Honda tersebut akan dilakukan mulai pekan depan, antara 9 sampai 23 April. "Sesuai ketentuan, nama-nama yang lulus akan diumumkan dalam waktu dua minggu," kata Tumiwa kepada koran ini, kemarin.
Nama-nama Honda yang lulus tersebut telah dijemput di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis lalu. "Sudah dijemput di kantor regional BKN. Sebenarnya nama-nama yang sudah lulus sudah bisa diketahui dengan mengakses website Kementerian PAN dan BKN. Tapi sesuai prosedur, tetap kami akan umumkan di kantor gubernur," imbuh mantan Jubir Pemprov Sulut ini.
Selanjutnya, jika ada klaim, menurut Tumiwa, ditujukan ke Tim Verifikasi. "Karena mekanismenya saat itu kan Kepala SKPD yang tetapkan kemudian kirim ke BKD dan diperiksa oleh tim verifikasi. Pemprov sendiri tidak ada intervensi," sambungnya.
Namun Tumiwa berjanji, akan memperjuangkan nasib dari ke-500 Honda yang tidak lulus verifikasi. "Nanti kita akan mengecek minta penjelasan pusat mengenai ke-500 nama yang tidak lolos," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dari 839 yang diusulkan, hanya 339 yang dinyatakan lulus. Kabid Pengadaan dan Mutasi Dra Olga Saisab dalam penjelasan kepada tenaga honorer mengatakan sebisa mungkin akan diupayakan agar semua honorer di Pemprov diakomodir. "Tapi tentu yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku," ujar Saisab kepada ratusan Honda yang berkumpul di ruang Huyula, Selasa (3/4) lalu.
Menurut Saisab, penyebab sejumlah Honda tidak lulus verifikasi antara lain kesalahan dalam input data. "Nama dalam ijazah tidak sesuai dengan nama di formulir yang dimasukkan, kemudian ada yang tidak dilengkapi dengan kuitansi pembayaran honor," ungkap Saisab. Sebagaimana diketahui salah satu syarat adalah, Honda tersebut dibiayai dari APBN/APBD dan non APBN/APBD.
Sumber: ManadoPost
...
Twitter: @stenlymandagi
Nama-nama Honda yang lulus tersebut telah dijemput di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis lalu. "Sudah dijemput di kantor regional BKN. Sebenarnya nama-nama yang sudah lulus sudah bisa diketahui dengan mengakses website Kementerian PAN dan BKN. Tapi sesuai prosedur, tetap kami akan umumkan di kantor gubernur," imbuh mantan Jubir Pemprov Sulut ini.
Selanjutnya, jika ada klaim, menurut Tumiwa, ditujukan ke Tim Verifikasi. "Karena mekanismenya saat itu kan Kepala SKPD yang tetapkan kemudian kirim ke BKD dan diperiksa oleh tim verifikasi. Pemprov sendiri tidak ada intervensi," sambungnya.
Namun Tumiwa berjanji, akan memperjuangkan nasib dari ke-500 Honda yang tidak lulus verifikasi. "Nanti kita akan mengecek minta penjelasan pusat mengenai ke-500 nama yang tidak lolos," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dari 839 yang diusulkan, hanya 339 yang dinyatakan lulus. Kabid Pengadaan dan Mutasi Dra Olga Saisab dalam penjelasan kepada tenaga honorer mengatakan sebisa mungkin akan diupayakan agar semua honorer di Pemprov diakomodir. "Tapi tentu yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku," ujar Saisab kepada ratusan Honda yang berkumpul di ruang Huyula, Selasa (3/4) lalu.
Menurut Saisab, penyebab sejumlah Honda tidak lulus verifikasi antara lain kesalahan dalam input data. "Nama dalam ijazah tidak sesuai dengan nama di formulir yang dimasukkan, kemudian ada yang tidak dilengkapi dengan kuitansi pembayaran honor," ungkap Saisab. Sebagaimana diketahui salah satu syarat adalah, Honda tersebut dibiayai dari APBN/APBD dan non APBN/APBD.
Sumber: ManadoPost
...
Twitter: @stenlymandagi
Tuesday, April 3, 2012
Daftar Tenaga Honorer yang Memenuhi Kriteria
Berikut daftar Tenaga Honorer Instansi Daerah Kategori I yang telah Memenuhi Kriteria berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi. Daftar tersebut telah dipublikasi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui website resminya.
*Untuk mendownload Daftar Tenaga Honorer di bawah ini, silakan Sign In atau Daftar di sini >> http://db.tt/DAuo8Ve3*
*Untuk mendownload Daftar Tenaga Honorer di bawah ini, silakan Sign In atau Daftar di sini >> http://db.tt/DAuo8Ve3*
- Provinsi Sulawesi Utara
- Kota Manado
- Kota Tomohon
- Kota Bitung
- Kab. Minahasa
- Kab. Minahasa Selatan
- Kab. Minahasa Utara
- Kab. Minahasa Tenggara
- Kab. Bolaang Mongondow
- Kota Kotamobagu
- Kab. Bolaang Mongondow Timur
- Kab. Bolaang Mongondow Selatan
- Kab. Bolaang Mongondow Utara
- Kab. Kepulauan Sangihe
- Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- Kab. Kepulauan Talaud
Friday, March 30, 2012
2.008 Kursi CPNS Pasti Terisi Tahun Ini
Sebanyak 2.008 kursi CPNS di seluruh kabupaten/kota dan Pemprov Sulut sudah pasti terisi tahun ini. Kuota itu akan diisi honorer daerah kategori 1 (K1) yang telah melalui verifikasi sejak 2010 lalu. “Kalau kami sudah dari 2010 lengkap berkas, dan pernah ditanya-tanyai petugas verifikasi dari KemenPAN dan BKN,” ungkap Joppy, salah satu honorer di Pemprov.
2.008 kursi ini masih akan bertambah lantaran pemerintah membuka formasi lain untuk tenaga teknis, guru, dan kesehatan. Menurut KemenPAN-RB, honorer dan formasi umum akan berbagi dua untuk kuota CPNS sebanyak 125 ribu orang.
“Didahulukan yang honorer dulu, dan sisanya yang umum itu. Kira-kira 62 ribu kursi,” kata MenPAN-RB Azwar Abubakar, awal pekan ini. Susanto, honorer lainnya mengaku yakin mereka yang telah melalui verifikasi itu akan lolos dalam proses pengalihan status ke CPNS. Sebab, dia mengaku sering berkomunikasi dengan staf Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal nasib berkas yang sudah mereka sediakan. “Aman-aman. Kami yang honorer 2005 ke bawah dan memenuhi kriteria (MK) tinggal menunggu waktu dari pemerintah,” kata honorer mengabdi sejak zaman Gubernur EE Mangindaan itu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy Tumiwa mengaku, tenaga honorer yang diajukan Pemprov sebanyak 839 orang, namun yang disetujui hanya 339 orang.
“Berkas mereka sudah lama di KemenPAN dan sudah melalui verifikasi lengkap,” kata Tumiwa. Jumlah 339 itu kelebihan sedikit dari jumlah yang akan pensiun tahun ini sebanyak 280 orang.
Di Manado, kata Kepala BKDD Manado, Hans Tinangon mengungkapkan jumlah honorer K1 yang telah diajukan Pemkot Manado sebanyak 87 orang. “Yang lulus hanya 76 orang. Tapi nama-nama yang lulus itu belum kami terima, masih di BKN,” ungkap Tinangon.
Sementara itu, tahun ini di Manado PNS yang akan pensiun berjumlah 282 orang. Mereka terdiri dari tenaga guru sejumlah 150 orang, tenaga kesehatan 11 orang, dan tenaga teknis sejumlah 121 orang. Sedangkan di Bolmut, dari 700 honorer tercatat, yang sudah memenuhi criteria sebanyak 46 orang, dan 492 masuk kategori 2.
“Dua kategori ini sudah memenuhi persyaratan, baik lama kerja dan SPUM. Sedangkan yang lain non kategori,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin BKDD Bolmut Mutto Dg Mulisa. “Tapi, tahun yang lalu ada 1 orang yang lolos seleksi, tapi nama yang telah terangkat menjadi PNS tersebut belum juga diumumkan pemerintah pusat,” kata Mulisa.
Nasrun Gilalom, Kepala BKDD Kotamobagu mengakui pemerintah masih memprioritaskan 47 tenaga honorer yang sudah diverifikasi tim pusat pada akhir 2010 lalu. “Nama ke-47 orang tersebut sudah berada di BKN dan KemenPAN,” katanya.
Selviah Van Gobel, Asisten III Setkab Bolsel mengatakan, Pemkab Bolsel telah mengusulkan honorer K1 sebanyak 71 orang. "Berkasnya sudah lama kita kirim ke pusat dan diverifikasi sejak 2009 lalu, tinggal menunggu penetapan," tutur Gobel.
Menariknya, KemenPAN telah memerintahkan seluruh instansi wajib mempublikasi nama-nama tenaga honorer K1 (digaji APBN atau APBD). Perintah ini digunakan untuk antisipasi terjadi kericuhan saat mereka diangkat menjadi CPNS nanti.
Kewajiban publikasi itu selama 14 hari berturut-turut, dan deadline hingga 31 Maret besok. Nah, daftar nama tenaga honorer K1 yang telah disampaikan itu terdiri dari dua kelompok. Yaitu tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria (MK). Cara untuk mempublikasi bisa mellaui pengumuman tertulis di kantor Pemda, melalui media cetak lokal, dan media online yang dikelola Pemda.
Setelah dipublikasikan, pejabat Pembina kepegawaian daerah maupun pusat atau pejabat yang ditunjuk meneliti kembali nama-nama tenaga honorer K1 kategori MK yang dipublikasikan tersebut. Dalam penelitian ini, tim verifikasi atau validasi wajib menampung suara dari masyarakat.
Saat publikasi tidak menutup kemungkinan ada masukan atau protes dari masyarakat. Dan, menurut Humas KemenPAN-RB Tumpak Hutabarat, masukan atau protes ini bisa dijadikan pintu masuk bagi tim verifikasi atau validasi bisa menjalankan penelitian. “Selama ini, ada sejumlah pihak yang melapor telah terjadi dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan tenaga honorer K1 kateogri MK,” ujarnya.
Dengan dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk melihat nama-nama tenaga honorer, Tumpak meminta masyarakat melapor jika ada kejanggalan. Dia juga mengingatkan, dokumen publikasi dan hasil penelitian oleh tim validasi atau verifikasi itu dilaporkan ke BKN dan KemenPAN-RB.
Tumpak mengaku, walau telah mengedarkan perintah publikasi itu lewat surat edaran KemenPAN-RB, sejak dua pekan lalu, belum ada satupun instansi di pusat maupun daerah yang sudah mempublikasi nama-nama tenaga honorer K1 kategori MK ke masyarakat.
Dia meminta instansi untuk segera mempublikasikannya, sehingga bisa segera diproses lebih lanjut. "Jika melihat ada nama-nama yang janggal, masyarakat diminta tidak canggung untuk melapor," jelas Tumpak.
sumber: www.manadopost.co.id
“Didahulukan yang honorer dulu, dan sisanya yang umum itu. Kira-kira 62 ribu kursi,” kata MenPAN-RB Azwar Abubakar, awal pekan ini. Susanto, honorer lainnya mengaku yakin mereka yang telah melalui verifikasi itu akan lolos dalam proses pengalihan status ke CPNS. Sebab, dia mengaku sering berkomunikasi dengan staf Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal nasib berkas yang sudah mereka sediakan. “Aman-aman. Kami yang honorer 2005 ke bawah dan memenuhi kriteria (MK) tinggal menunggu waktu dari pemerintah,” kata honorer mengabdi sejak zaman Gubernur EE Mangindaan itu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy Tumiwa mengaku, tenaga honorer yang diajukan Pemprov sebanyak 839 orang, namun yang disetujui hanya 339 orang.
“Berkas mereka sudah lama di KemenPAN dan sudah melalui verifikasi lengkap,” kata Tumiwa. Jumlah 339 itu kelebihan sedikit dari jumlah yang akan pensiun tahun ini sebanyak 280 orang.
Di Manado, kata Kepala BKDD Manado, Hans Tinangon mengungkapkan jumlah honorer K1 yang telah diajukan Pemkot Manado sebanyak 87 orang. “Yang lulus hanya 76 orang. Tapi nama-nama yang lulus itu belum kami terima, masih di BKN,” ungkap Tinangon.
Sementara itu, tahun ini di Manado PNS yang akan pensiun berjumlah 282 orang. Mereka terdiri dari tenaga guru sejumlah 150 orang, tenaga kesehatan 11 orang, dan tenaga teknis sejumlah 121 orang. Sedangkan di Bolmut, dari 700 honorer tercatat, yang sudah memenuhi criteria sebanyak 46 orang, dan 492 masuk kategori 2.
“Dua kategori ini sudah memenuhi persyaratan, baik lama kerja dan SPUM. Sedangkan yang lain non kategori,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin BKDD Bolmut Mutto Dg Mulisa. “Tapi, tahun yang lalu ada 1 orang yang lolos seleksi, tapi nama yang telah terangkat menjadi PNS tersebut belum juga diumumkan pemerintah pusat,” kata Mulisa.
Nasrun Gilalom, Kepala BKDD Kotamobagu mengakui pemerintah masih memprioritaskan 47 tenaga honorer yang sudah diverifikasi tim pusat pada akhir 2010 lalu. “Nama ke-47 orang tersebut sudah berada di BKN dan KemenPAN,” katanya.
Selviah Van Gobel, Asisten III Setkab Bolsel mengatakan, Pemkab Bolsel telah mengusulkan honorer K1 sebanyak 71 orang. "Berkasnya sudah lama kita kirim ke pusat dan diverifikasi sejak 2009 lalu, tinggal menunggu penetapan," tutur Gobel.
Menariknya, KemenPAN telah memerintahkan seluruh instansi wajib mempublikasi nama-nama tenaga honorer K1 (digaji APBN atau APBD). Perintah ini digunakan untuk antisipasi terjadi kericuhan saat mereka diangkat menjadi CPNS nanti.
Kewajiban publikasi itu selama 14 hari berturut-turut, dan deadline hingga 31 Maret besok. Nah, daftar nama tenaga honorer K1 yang telah disampaikan itu terdiri dari dua kelompok. Yaitu tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria (MK). Cara untuk mempublikasi bisa mellaui pengumuman tertulis di kantor Pemda, melalui media cetak lokal, dan media online yang dikelola Pemda.
Setelah dipublikasikan, pejabat Pembina kepegawaian daerah maupun pusat atau pejabat yang ditunjuk meneliti kembali nama-nama tenaga honorer K1 kategori MK yang dipublikasikan tersebut. Dalam penelitian ini, tim verifikasi atau validasi wajib menampung suara dari masyarakat.
Saat publikasi tidak menutup kemungkinan ada masukan atau protes dari masyarakat. Dan, menurut Humas KemenPAN-RB Tumpak Hutabarat, masukan atau protes ini bisa dijadikan pintu masuk bagi tim verifikasi atau validasi bisa menjalankan penelitian. “Selama ini, ada sejumlah pihak yang melapor telah terjadi dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan tenaga honorer K1 kateogri MK,” ujarnya.
Dengan dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk melihat nama-nama tenaga honorer, Tumpak meminta masyarakat melapor jika ada kejanggalan. Dia juga mengingatkan, dokumen publikasi dan hasil penelitian oleh tim validasi atau verifikasi itu dilaporkan ke BKN dan KemenPAN-RB.
Tumpak mengaku, walau telah mengedarkan perintah publikasi itu lewat surat edaran KemenPAN-RB, sejak dua pekan lalu, belum ada satupun instansi di pusat maupun daerah yang sudah mempublikasi nama-nama tenaga honorer K1 kategori MK ke masyarakat.
Dia meminta instansi untuk segera mempublikasikannya, sehingga bisa segera diproses lebih lanjut. "Jika melihat ada nama-nama yang janggal, masyarakat diminta tidak canggung untuk melapor," jelas Tumpak.
sumber: www.manadopost.co.id
Monday, March 19, 2012
Tahun 2011, SULUT Ajukan 7541 Formasi CPNS
Peluang pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang gagal tes pada penerimaan lalu masih terbuka. Selain mengisi kekosongan akibat PNS pensiun, ada banyak formasi yang sempat tak terisi pada rekrutmen terakhir 2010 lalu.
Jika dikalkulasi, sekira 500 formasi di seluruh daerah se Sulut. “Itu hanya formasi yang tanpa pelamar. Belum lagi formasi yang sangat dibutuhkan daerah, misalnya tenaga kesehatan,” ujar sejumlah pegawai di BKD Sulut.
Data diperoleh, 2011 lalu sebenarnya Sulut telah mengajukan 7.541 CPNS. Namun sayang, kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang diambil pemerintah September 2011 lalu, telah membuyarkan harapan para calon pelamar. “Mudah-mudahan yang sudah diusulkan tahun lalu itu tak berubah,” kata Christian, alumni Fekon Unsrat.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Dr Flora Krisen mengatakan, untuk penerimaan CPNS 2012 nanti belum ada kepastian formasinya. Menurut Flora, BKD masih akan menata kembali kondisi kepegawaian, kemudian akan terlihat bagian mana tenaga CPNS akan dibutuhkan. “Formasinya belum bisa ditentukan berapa banyak dan di bagian apa saja. Sebenarnya kita (Pemprov, red) kelebihan 1.500 pegawai, makanya akan ditata dulu,” ujarnya.
Pemprov, tambah Flora, juga belum bisa bikin apa-apa karena pemberitahuan resmi dari pusat belum diterima. “Sampai sekarang Kita belum melihat surat resmi dari pusat mengenai dibukanya rekrutmen CPNS 2012,” ujarnya.
Sekadar referensi, pemerintah akan membuka kran penerimaan CPNS untuk 125 ribu kursi untuk menggantikan PNS yang pensiun di 2012. Namun, menurut MenPAN-RB Azwar Abubakar, setengah dari kebutuhan PNS itu akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang lulus test baik administratif maupun tertulis. “Sisanya akan diterima dari calon dari masyarakat umum,” ujar Azwar. Katanya, dari umum itu sudah termasuk formasi khusus seperti tenaga medis dan guru.
Sementara itu, jumlah PNS di Indonesia yang mencapai 4,7 juta akan dipangkas menjadi 3,5 juta saja. Itu berarti akan ada pengurangan hingga 1,2 juta PNS. "Jumlah PNS kita terlalu gemuk. Karena itu ke depan pemerintah hanya akan menerima PNS dalam jumlah yang terbatas, sehingga pertumbuhan jumlah PNS bukan lagi zero growth, tetapi minus growth (berkurang)," kata Azwar Abubakar, dalam keterangan persnya, Senin (19/3) kemarin.
Dia menyebut angka ideal PNS di Indonesia yang ingin dicapai adalah 3 – 3,5 juta. Selain pembatasan jumlah PNS, setiap aparatur negara juga harus memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan bisa memfasilitasi terciptanya lapangan kerja.
"Kalau PNS dijadikan lapangan kerja, jumlahnya tidak signifikan dibanding kebutuhan lapangan kerja yang mencapai tiga juta per tahun. Karena itu, bagi para lulusan perguruan tinggi, dipersilakan apakah akan menjadi PNS, bekerja di sektor swasta, atau bahkan berwiraswasta," katanya.
Bagi yang memilih menjadi PNS, mulai tahun ini seleksinya dilakukan secara transparan dan obyektif. Pelaksanaannya bekerja sama konsorsium 10 PTN, dengan menerapkan Computer Assisted Test (CAT).
Dengan demikian, secara bertahap tidak lagi ada ujian CPNS di stadion-stadion seperti yang selama ini sering terjadi. "Kalau dites di stadion, pesertanya bisa saling contek. Lain bila pakai CAT, lebih transparan dan bisa teruji siapa yang cerdas, setengah cerdas, biasa, dan tidak pintar," pungkasnya
DATA NAMA HONOR K1 WAJIB PUBLIKASI
Seluruh instansi wajib mempublikasi nama-nama tenaga honorer Kategori 1/K1 (digaji APBN atau APBD). Perintah ini digunakan untuk antisipasi terjadi kericuhan saat mereka diangkat menjadi CPNS nanti.
Perintah publikasi nama-nama tenaga honorer K1 tersebut, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 3 Tahun 2012. Surat yang ditandatangi oleh MenPAN-RB Azwar Abubakar itu mewajibkan publikasi selama 14 hari berturut-turut. Deadline untuk publikasi ini hingga 31 Maret nanti.
Dalam surat edaran itu disebutkan, sesuai dengan SE MenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pejabat Pembina Kepegaiwan Pusat dan dan Daerah telah menyampaikan daftar nama tenaga honorer K1 dan jumlah tenaga honorer K2.
Nah, daftar nama tenaga honorer K1 yang telah disampaikan itu terdiri dari dua kelompok. Yaitu tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria (MK), serta tenaga honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK). Pengklasifikasian dua kriteria berdasarkan pada PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007.
Merujuk pada surat edaran tadi, nama-nama tenaga honorer K1 yang wajib dipublikasikan adalah mereka yang masuk kategori MK. Cara untuk mempublikasi bisa mellaui pengumuman tertulis di kantor Pemda, melalui media cetak lokal, dan media online yang dikelola Pemda.
Setelah dipublikasikan, pejabat Pembina kepegawaian daerah maupun pusat atau pejabat yang ditunjuk meneliti kembali nama-nama tenaga honorer K1 kategori MK yang dipublikasikan tersebut. Dalam penelitian ini, tim verifikasi atau validasi wajib menampung suara dari masyarakat.
Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kemarin menuturkan, saat dipublikasi tidak menutup kemungkinan ada masukan atau protes dari masyarakat. “Nah, masukan atau protes ini bisa dijadikan pintu masuk bagi tim verifikasi atau validasi bisa menjalankan penelitian. Selama ini, ada sejumlah pihak yang melapor telah terjadi dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan tenaga honorer K1 kateogri MK,” ujarnya.
Dengan upaya ini, Tumpak mengatakan pemerintah sudah mendapatkan cara untuk mencegah terjadi pergolakan pengangkatan tenaga honorer K1 maupun K2 yang dijadwal tahun ini. "Intinya kan Presiden SBY berpesan supaya pengangkatan honorer jangan sampai menimbulkan gejolak," kata dia.
Dengan dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk melihat nama-nama tenaga honorer, Tumpak meminta masyarakat melapor jika ada kejanggalan. Dia juga mengingatkan, dokumen publikasi dan hasil penelitian oleh tim validasi atau verifikasi itu dilaporkan ke BKN dan ditembuskan ke Kemen PAN-RB.
Tumpak mengatakan, sesuai dengan SE Menpan-RB yang baru itu, instansi yang memiliki tenaga honorer K1 kategori TM diberi tenggat waktu hingga 31 Maret untuk melaporkan hasil publikasi dan penilitian itu. Laporan ini dijadikan bahan rujukan sebelum ada pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 beberapa saat lagi.
Tapi, meskipun surat edaran sudah disebarkan akhir pekan lalu, Tumpak mengatakan belum ada satupun instansi di pusat maupun daerah yang sudah mempublikasi nama-nama tenaga honorer K1 kategori TM ke masyarakat. Dia meminta instansi untuk segera mempublikasikannya, sehingga bisa segera diproses lebih lanjut.
Sempat muncul kabar jika instansi di pusat maupun daerah dibuat repot dengan surat edaran ini. Sebab, ada sejumlah nama tenaga honorer K1 kategori TM yang bakal diprotes. Penyebabnya, nama-nama yang telah tercantum ini masuk tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Aturan baku untuk menetapkan tenaga honorer K1 kategori TM di antaranya adalah, telah bekerja dan ber-SK tugas sebelum 2005. Dan yang paling utama adalah, digaji dari APBN atau APBD. "Jika melihat ada nama-nama yang janggal, masyarakat kita minta tidak canggung untuk melapor," jelas dia.
sumber: JPNN
Jika dikalkulasi, sekira 500 formasi di seluruh daerah se Sulut. “Itu hanya formasi yang tanpa pelamar. Belum lagi formasi yang sangat dibutuhkan daerah, misalnya tenaga kesehatan,” ujar sejumlah pegawai di BKD Sulut.
Data diperoleh, 2011 lalu sebenarnya Sulut telah mengajukan 7.541 CPNS. Namun sayang, kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang diambil pemerintah September 2011 lalu, telah membuyarkan harapan para calon pelamar. “Mudah-mudahan yang sudah diusulkan tahun lalu itu tak berubah,” kata Christian, alumni Fekon Unsrat.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Dr Flora Krisen mengatakan, untuk penerimaan CPNS 2012 nanti belum ada kepastian formasinya. Menurut Flora, BKD masih akan menata kembali kondisi kepegawaian, kemudian akan terlihat bagian mana tenaga CPNS akan dibutuhkan. “Formasinya belum bisa ditentukan berapa banyak dan di bagian apa saja. Sebenarnya kita (Pemprov, red) kelebihan 1.500 pegawai, makanya akan ditata dulu,” ujarnya.
Pemprov, tambah Flora, juga belum bisa bikin apa-apa karena pemberitahuan resmi dari pusat belum diterima. “Sampai sekarang Kita belum melihat surat resmi dari pusat mengenai dibukanya rekrutmen CPNS 2012,” ujarnya.
Sekadar referensi, pemerintah akan membuka kran penerimaan CPNS untuk 125 ribu kursi untuk menggantikan PNS yang pensiun di 2012. Namun, menurut MenPAN-RB Azwar Abubakar, setengah dari kebutuhan PNS itu akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang lulus test baik administratif maupun tertulis. “Sisanya akan diterima dari calon dari masyarakat umum,” ujar Azwar. Katanya, dari umum itu sudah termasuk formasi khusus seperti tenaga medis dan guru.
Sementara itu, jumlah PNS di Indonesia yang mencapai 4,7 juta akan dipangkas menjadi 3,5 juta saja. Itu berarti akan ada pengurangan hingga 1,2 juta PNS. "Jumlah PNS kita terlalu gemuk. Karena itu ke depan pemerintah hanya akan menerima PNS dalam jumlah yang terbatas, sehingga pertumbuhan jumlah PNS bukan lagi zero growth, tetapi minus growth (berkurang)," kata Azwar Abubakar, dalam keterangan persnya, Senin (19/3) kemarin.
Dia menyebut angka ideal PNS di Indonesia yang ingin dicapai adalah 3 – 3,5 juta. Selain pembatasan jumlah PNS, setiap aparatur negara juga harus memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan bisa memfasilitasi terciptanya lapangan kerja.
"Kalau PNS dijadikan lapangan kerja, jumlahnya tidak signifikan dibanding kebutuhan lapangan kerja yang mencapai tiga juta per tahun. Karena itu, bagi para lulusan perguruan tinggi, dipersilakan apakah akan menjadi PNS, bekerja di sektor swasta, atau bahkan berwiraswasta," katanya.
Bagi yang memilih menjadi PNS, mulai tahun ini seleksinya dilakukan secara transparan dan obyektif. Pelaksanaannya bekerja sama konsorsium 10 PTN, dengan menerapkan Computer Assisted Test (CAT).
Dengan demikian, secara bertahap tidak lagi ada ujian CPNS di stadion-stadion seperti yang selama ini sering terjadi. "Kalau dites di stadion, pesertanya bisa saling contek. Lain bila pakai CAT, lebih transparan dan bisa teruji siapa yang cerdas, setengah cerdas, biasa, dan tidak pintar," pungkasnya
DATA NAMA HONOR K1 WAJIB PUBLIKASI
Seluruh instansi wajib mempublikasi nama-nama tenaga honorer Kategori 1/K1 (digaji APBN atau APBD). Perintah ini digunakan untuk antisipasi terjadi kericuhan saat mereka diangkat menjadi CPNS nanti.
Perintah publikasi nama-nama tenaga honorer K1 tersebut, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 3 Tahun 2012. Surat yang ditandatangi oleh MenPAN-RB Azwar Abubakar itu mewajibkan publikasi selama 14 hari berturut-turut. Deadline untuk publikasi ini hingga 31 Maret nanti.
Dalam surat edaran itu disebutkan, sesuai dengan SE MenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pejabat Pembina Kepegaiwan Pusat dan dan Daerah telah menyampaikan daftar nama tenaga honorer K1 dan jumlah tenaga honorer K2.
Nah, daftar nama tenaga honorer K1 yang telah disampaikan itu terdiri dari dua kelompok. Yaitu tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria (MK), serta tenaga honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK). Pengklasifikasian dua kriteria berdasarkan pada PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007.
Merujuk pada surat edaran tadi, nama-nama tenaga honorer K1 yang wajib dipublikasikan adalah mereka yang masuk kategori MK. Cara untuk mempublikasi bisa mellaui pengumuman tertulis di kantor Pemda, melalui media cetak lokal, dan media online yang dikelola Pemda.
Setelah dipublikasikan, pejabat Pembina kepegawaian daerah maupun pusat atau pejabat yang ditunjuk meneliti kembali nama-nama tenaga honorer K1 kategori MK yang dipublikasikan tersebut. Dalam penelitian ini, tim verifikasi atau validasi wajib menampung suara dari masyarakat.
Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kemarin menuturkan, saat dipublikasi tidak menutup kemungkinan ada masukan atau protes dari masyarakat. “Nah, masukan atau protes ini bisa dijadikan pintu masuk bagi tim verifikasi atau validasi bisa menjalankan penelitian. Selama ini, ada sejumlah pihak yang melapor telah terjadi dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan tenaga honorer K1 kateogri MK,” ujarnya.
Dengan upaya ini, Tumpak mengatakan pemerintah sudah mendapatkan cara untuk mencegah terjadi pergolakan pengangkatan tenaga honorer K1 maupun K2 yang dijadwal tahun ini. "Intinya kan Presiden SBY berpesan supaya pengangkatan honorer jangan sampai menimbulkan gejolak," kata dia.
Dengan dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk melihat nama-nama tenaga honorer, Tumpak meminta masyarakat melapor jika ada kejanggalan. Dia juga mengingatkan, dokumen publikasi dan hasil penelitian oleh tim validasi atau verifikasi itu dilaporkan ke BKN dan ditembuskan ke Kemen PAN-RB.
Tumpak mengatakan, sesuai dengan SE Menpan-RB yang baru itu, instansi yang memiliki tenaga honorer K1 kategori TM diberi tenggat waktu hingga 31 Maret untuk melaporkan hasil publikasi dan penilitian itu. Laporan ini dijadikan bahan rujukan sebelum ada pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 beberapa saat lagi.
Tapi, meskipun surat edaran sudah disebarkan akhir pekan lalu, Tumpak mengatakan belum ada satupun instansi di pusat maupun daerah yang sudah mempublikasi nama-nama tenaga honorer K1 kategori TM ke masyarakat. Dia meminta instansi untuk segera mempublikasikannya, sehingga bisa segera diproses lebih lanjut.
Sempat muncul kabar jika instansi di pusat maupun daerah dibuat repot dengan surat edaran ini. Sebab, ada sejumlah nama tenaga honorer K1 kategori TM yang bakal diprotes. Penyebabnya, nama-nama yang telah tercantum ini masuk tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Aturan baku untuk menetapkan tenaga honorer K1 kategori TM di antaranya adalah, telah bekerja dan ber-SK tugas sebelum 2005. Dan yang paling utama adalah, digaji dari APBN atau APBD. "Jika melihat ada nama-nama yang janggal, masyarakat kita minta tidak canggung untuk melapor," jelas dia.
sumber: JPNN
Penerimaan CPNS Tahun 2012 Siap Dibuka
Penerimaan calon pegawai negeri sipil siap dibuka lagi. Namun, rekrutmen 2012 ini hanya dikhususkan untuk mengisi kekosongan formasi tertentu akibat PNS pensiun serta mengangkat tenaga honorer yang lama.
“Tahun ini saja PNS Pemprov Sulut akan berkurang 280 orang. Sampai saat ini yang sedang diproses pensiun ada sekitar 49 orang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy M Tumiwa MPd. Sedangkan untuk tenaga honorer Pemprov yang mengajukan 839 orang, namun yang disetujui hanya 339 orang.
Selain guru dan tenaga medis yang bakal diprioritaskan untuk direkrut, formasi tertentu lain juga adalah, antara lain, penyuluh, penata keuangan, arsiparis, dll. “Ada formasi yang dibuka tapi tak ada pelamar, padahal formasi itu sangat dibutuhkan,” ujar Tumiwa. “Lalu-lalu, setiap tahun kami buka tapi pelamarnya sangat minim, bahkan tak ada,” tambahnya.
Sekprov Sulut Ir SR Mokodongan menambahkan, Pemprov Sulut, dan pemerintah kabupaten/kota, pada dasarnya siap melakukan rekrutmen, tapi hingga kini belum menerima petunjuk resmi dari Pemerintah Pusat. “Kalau Pak Menteri sudah ada statemen seperti itu, berarti kami tinggal menunggu petunjuk resmi,” ujar Mokodongan, tadi.
“Petunjuk resmi melalui surat yang dikirimkan Pemerintah Pusat nantinya akan ditindaklanjuti Pemprov dengan melakukan perencanaan tentang penerimaan honorer dan bagaimana mekanisme penerimaan PNS untuk mengganti pensiun,” tambah Ketua Forum Komunikasi Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Unsrat ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minahasa Drs Jorry Gumansing menyambut baik kabar ini. Katanya, meski jumlah PNS di Minahasa sudah berlebihan, namun ada formasi khusus yang sangat dibutuhkan. “Kemungkinan kalau ada penerimaan CPNS, kalau di Minahasa, hanya dikhususkan untuk tenaga kesehatan dan penyuluh,” ujar Gumansing.
Kepala BKDD Bolmut Drs Jusuf Lakoro menegaskan, sedangkan daerah yang telah berlebihan PNS masih saja butuh, apalagi seperti daerahnya yang baru yang serba kekurangan. “Jangankan tenaga kesehatan atau guru, sedangkan formasi umum yang berlebihan di daerah lain saja, kami kekurangan,” tukasnya.
Secara umum, katanya, yang dialami daerah pemekaran baru seperti Bolmong Raya dan beberapa wilayah lainnya adalah kekurangan tenaga yang sesuai kompetensinya. “Jangan tanya lagi kalau ada PNS yang berlatar belakang guru lalu memegang jabatan di struktural,” katanya. Guru dan dokter serta perawat adalah jabatan fungsional.
Seperti diketahui, pemerintah akan membuka sekira 125 ribu kursi PNS baru tahun ini, meski kebijakan moratorium (penghentian sementara) rekrutmen CPNS berjalan hingga 31 Desember 2012. ‘’Moratorium tetap sampai 2012, yang kita terima ini yang khusus, ada jatah yang pensiun tahun ini 125.000, lebih kurang ya,” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Azwar Abubakar, di Jakarta, Jumat (16/3) lalu.
Menurut Azwar, setengah dari kebutuhan PNS akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang lulus test baik administratif maupun tertulis. Selebihnya akan diterima dari calon dari masyarakat umum. ‘’Kita akan terima setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari Honorer K1. Setengahnya lagi baru kita terima yang khusus-khusus tadi," jelasnya.
Seorang tenaga honor di Kantor Gubernur yang mengaku bekerja sejak zamannya mantan Gubernur Sulut EE Mangindaan (kini Menteri Perhubungan) mengaku sejak memasukkan berkas seleksi honorer daerah beberapa tahun lalu, dia sabar menunggu kabar baik tersebut. “Syukur sekali karena sudah beberapa tahun kami menunggu,” kata honorer berusia 42 tahun.
Untuk diketahui, informasi terbaru, tahun ini pemerintah akan merekrut 139.878 CPNS baru. Mereka akan menggantikan PNS yang memasuki pensiun tahun ini.
Berdasar catatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini ada 23.152 PNS instansi pusat, sedangkan di instansi daerah berjumlah 116.726 orang.
Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pemerintah memang sudah berkomitmen untuk menutup kursi yang ditinggal pensiun pemiliknya itu dengan mengangkat PNS baru. Skenario awal adalah mengoptimalkan tenaga honorer K1 yang sudah diverifikasi. Jika masih kurang, akan ditambah dari honorer K2. Kemudian juga merekrut CPNS baru dari pendaftar umum. "Bagaimana teknis pembagiannya, lalu berapa kuota pastinya, itu wewenang KemenPAN-RB," kata dia.
MenPAN menyatakan, pengalokasian PNS ini akan merata "Rata-rata, jadi pusat dapat, daerah juga dapat. Itu memang betul berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan, itu di tempat yang kosong. Jangan di tempat-tempat yang penuh, jangan numpuk di situ," pungkasnya.
sumber: www.manadopost.co.id
“Tahun ini saja PNS Pemprov Sulut akan berkurang 280 orang. Sampai saat ini yang sedang diproses pensiun ada sekitar 49 orang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy M Tumiwa MPd. Sedangkan untuk tenaga honorer Pemprov yang mengajukan 839 orang, namun yang disetujui hanya 339 orang.
Selain guru dan tenaga medis yang bakal diprioritaskan untuk direkrut, formasi tertentu lain juga adalah, antara lain, penyuluh, penata keuangan, arsiparis, dll. “Ada formasi yang dibuka tapi tak ada pelamar, padahal formasi itu sangat dibutuhkan,” ujar Tumiwa. “Lalu-lalu, setiap tahun kami buka tapi pelamarnya sangat minim, bahkan tak ada,” tambahnya.
Sekprov Sulut Ir SR Mokodongan menambahkan, Pemprov Sulut, dan pemerintah kabupaten/kota, pada dasarnya siap melakukan rekrutmen, tapi hingga kini belum menerima petunjuk resmi dari Pemerintah Pusat. “Kalau Pak Menteri sudah ada statemen seperti itu, berarti kami tinggal menunggu petunjuk resmi,” ujar Mokodongan, tadi.
“Petunjuk resmi melalui surat yang dikirimkan Pemerintah Pusat nantinya akan ditindaklanjuti Pemprov dengan melakukan perencanaan tentang penerimaan honorer dan bagaimana mekanisme penerimaan PNS untuk mengganti pensiun,” tambah Ketua Forum Komunikasi Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Unsrat ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minahasa Drs Jorry Gumansing menyambut baik kabar ini. Katanya, meski jumlah PNS di Minahasa sudah berlebihan, namun ada formasi khusus yang sangat dibutuhkan. “Kemungkinan kalau ada penerimaan CPNS, kalau di Minahasa, hanya dikhususkan untuk tenaga kesehatan dan penyuluh,” ujar Gumansing.
Kepala BKDD Bolmut Drs Jusuf Lakoro menegaskan, sedangkan daerah yang telah berlebihan PNS masih saja butuh, apalagi seperti daerahnya yang baru yang serba kekurangan. “Jangankan tenaga kesehatan atau guru, sedangkan formasi umum yang berlebihan di daerah lain saja, kami kekurangan,” tukasnya.
Secara umum, katanya, yang dialami daerah pemekaran baru seperti Bolmong Raya dan beberapa wilayah lainnya adalah kekurangan tenaga yang sesuai kompetensinya. “Jangan tanya lagi kalau ada PNS yang berlatar belakang guru lalu memegang jabatan di struktural,” katanya. Guru dan dokter serta perawat adalah jabatan fungsional.
Seperti diketahui, pemerintah akan membuka sekira 125 ribu kursi PNS baru tahun ini, meski kebijakan moratorium (penghentian sementara) rekrutmen CPNS berjalan hingga 31 Desember 2012. ‘’Moratorium tetap sampai 2012, yang kita terima ini yang khusus, ada jatah yang pensiun tahun ini 125.000, lebih kurang ya,” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Azwar Abubakar, di Jakarta, Jumat (16/3) lalu.
Menurut Azwar, setengah dari kebutuhan PNS akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang lulus test baik administratif maupun tertulis. Selebihnya akan diterima dari calon dari masyarakat umum. ‘’Kita akan terima setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari Honorer K1. Setengahnya lagi baru kita terima yang khusus-khusus tadi," jelasnya.
Seorang tenaga honor di Kantor Gubernur yang mengaku bekerja sejak zamannya mantan Gubernur Sulut EE Mangindaan (kini Menteri Perhubungan) mengaku sejak memasukkan berkas seleksi honorer daerah beberapa tahun lalu, dia sabar menunggu kabar baik tersebut. “Syukur sekali karena sudah beberapa tahun kami menunggu,” kata honorer berusia 42 tahun.
Untuk diketahui, informasi terbaru, tahun ini pemerintah akan merekrut 139.878 CPNS baru. Mereka akan menggantikan PNS yang memasuki pensiun tahun ini.
Berdasar catatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini ada 23.152 PNS instansi pusat, sedangkan di instansi daerah berjumlah 116.726 orang.
Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pemerintah memang sudah berkomitmen untuk menutup kursi yang ditinggal pensiun pemiliknya itu dengan mengangkat PNS baru. Skenario awal adalah mengoptimalkan tenaga honorer K1 yang sudah diverifikasi. Jika masih kurang, akan ditambah dari honorer K2. Kemudian juga merekrut CPNS baru dari pendaftar umum. "Bagaimana teknis pembagiannya, lalu berapa kuota pastinya, itu wewenang KemenPAN-RB," kata dia.
MenPAN menyatakan, pengalokasian PNS ini akan merata "Rata-rata, jadi pusat dapat, daerah juga dapat. Itu memang betul berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan, itu di tempat yang kosong. Jangan di tempat-tempat yang penuh, jangan numpuk di situ," pungkasnya.
sumber: www.manadopost.co.id
Friday, March 16, 2012
Rekrutmen CPNS 2012 Untuk Menggantikan yang Akan Pensiun
Moratorium (penghentian sementara) calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga 31 Desember 2012, tak menghalangi pemerintah merekrut CPNS. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Azwar Abubakar telah memutuskan akan membuka sekira 125.000 CPNS.
Kementerian PAN RB beralasan rekrutmen ini untuk menggantikan PNS yang pensiun di 2012.
‘’Moratorium tetap sampai 2012, yang kita terima ini yang khusus, ada jatah yang pensiun tahun ini 125.000, lebih kurang ya, nanti kita juga akan terima 125.000,’’ ujar Azwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/3). Menurut Azwar, setengah dari kebutuhan PNS akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang lulus test baik administratif maupun tertulis.
Selebihnya akan diterima dari calon dari masyarakat umum. ‘’Kita akan terima sekitar segitu, setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari K1. Honorer, K1. Setengahnya lagi baru kita terima yang khusus-khusus tadi," jelasnya. Azwar menambahkan penerimaan dari pagawai honerer ini merupakan kesepakatan dengan DPR-RI. Asalkan si pegawai bisa memenuhi passing grade yang ditentukan pihak KemenPAN RB. "Yang K2 itu yang di bawah 2005, itu yang bekerja di bawah instansi pemerintah tapi dibayar tidak melalui APBD ataupun APBN. Kita sudah sepakat dengan DPR itu kita tampung. Tapi dengan syarat itu ada seleksi, harus ada passing grade. Seleksi kompetensi dasar maupun kompetensi bidang," ujarnya.
Azwar menyatakan, pemerintah kabupaten harus mendata semua pegawai honorer yang dimiliki setiap kementerian/lembaga sehingga dapat menghindari pegawai yang menggunakan ijazah palsu.
"Nah sekarang yang terjadi apa, cuma jumlah saja ratusan ribu, nggak ada nama, nggak ada tempat. Saya sudah tanda tangan surat, supaya bupati, kepala daerah mendata kembali siapa yang sudah diusulkan. Kerjanya sejak kapan, di mana dia kerja apakah di rumah sakit, di sekolah, atau di kantor, kemudian sebagai apa profesinya. Siapa yang angkat dia, dengan dana darimana dia, itu yang saya minta. Nah data ini yang kita minta dimasukkan dalam waktu 2 bulan ini. Data ini menjadi syarat untuk supaya mereka bisa ikut testing, bukan langsung masuk," paparnya.
Azwar menyatakan pengalokasian PNS ini akan merata tetapi diutamakan bagi pos kementerian/lembaga yang benar-benar mengalami kekurangan pegawai. "Rata-rata, jadi pusat dapat, daerah juga dapat. Itu memang betul berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan, itu di tempat yang kosong. Jangan di tempat-tempat yang penuh, jangan numpuk di situ," pungkasnya.
Patut diketahui, informasi terbaru, tahun ini pemerintah akan merekrut 139.878 CPNS baru. Mereka akan menggantikan PNS yang memasuki pensiun tahun ini. Berdasar catatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini ada 23.152 PNS instansi pusat yang pensiun. Sedangkan untuk PNS di instansi daerah berjumlah 116.726 orang. Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pemerintah memang sudah berkomitmen untuk menutup kursi yang ditinggal pensiun pemiliknya itu dengan mengangkat PNS baru. Skenario awal adalah mengoptimalkan tenaga honorer K1 yang sudah diverifikasi. Jika masih kurang, akan ditambah dari honorer K2. Kemudian juga merekrut CPNS baru dari pendaftar umum.
"Bagaimana teknis pembagiannya, lalu berapa kuota pastinya, itu wewenang KemenPAN-RB," kata dia. Upaya KemenPAN-RB merekrut CPNS sebagai kompensasi PNS pensiun merupakan langkah baru.
Sejak beberapa waktu lalu, institusi ini memang berencana mengembangkan penerimaan CPNS baru dengan skema zero growth. Artinya, jumlah CPNS baru yang diterima, harus sesuai dengan PNS yang pensiun. Dengan model ini, diharapkan gaji PNS tidak terlalu membebani APBN. Azwar mengatakan, tanggal pelaksanaan seleksi CPNS baru tahun ini belum bisa dipastikan. Dia hanya mengatakan, setengah dari kebutuhan CPNS baru tahun ini akan ditutup dari honorer K1 dan K2. Sementara sisanya ditambal oleh CPNS dari pendaftar umum atau fresh graduate.
"Mereka (honorer K1 dan K2, Red) tidak serta merta lulus. Ada proses verifikasi dokumen dan tes tulis," tandasnya. Sedangkan untuk pendaftar baru, akan melalui seleksi CPNS sebagai mana biasanya. Azwar mengingatkan, jumlah tenaga honorer yang masuk ke mejanya sampai sekarang masih belum jelas. Data yang masuk masih berupa angka-angka, sehingga masih perlu verifikasi lagi. Data honorer yang sudah diverifikasi nantinya minimal mencantumkan nama, kapan SK pengangkatan diterbitkan, di mana tempat berdinas, berkerja sebagai apa, siapa yang mengangkat, dan dari mana gaji yang diterima. "Kita tidak mau setelah honorer diangkat ada persoalan lagi. Verifikasi harus benar-benar optimal," kata dia.
sumber: www.manadopost.co.id
‘’Moratorium tetap sampai 2012, yang kita terima ini yang khusus, ada jatah yang pensiun tahun ini 125.000, lebih kurang ya, nanti kita juga akan terima 125.000,’’ ujar Azwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/3). Menurut Azwar, setengah dari kebutuhan PNS akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang lulus test baik administratif maupun tertulis.
Selebihnya akan diterima dari calon dari masyarakat umum. ‘’Kita akan terima sekitar segitu, setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari K1. Honorer, K1. Setengahnya lagi baru kita terima yang khusus-khusus tadi," jelasnya. Azwar menambahkan penerimaan dari pagawai honerer ini merupakan kesepakatan dengan DPR-RI. Asalkan si pegawai bisa memenuhi passing grade yang ditentukan pihak KemenPAN RB. "Yang K2 itu yang di bawah 2005, itu yang bekerja di bawah instansi pemerintah tapi dibayar tidak melalui APBD ataupun APBN. Kita sudah sepakat dengan DPR itu kita tampung. Tapi dengan syarat itu ada seleksi, harus ada passing grade. Seleksi kompetensi dasar maupun kompetensi bidang," ujarnya.
Azwar menyatakan, pemerintah kabupaten harus mendata semua pegawai honorer yang dimiliki setiap kementerian/lembaga sehingga dapat menghindari pegawai yang menggunakan ijazah palsu.
"Nah sekarang yang terjadi apa, cuma jumlah saja ratusan ribu, nggak ada nama, nggak ada tempat. Saya sudah tanda tangan surat, supaya bupati, kepala daerah mendata kembali siapa yang sudah diusulkan. Kerjanya sejak kapan, di mana dia kerja apakah di rumah sakit, di sekolah, atau di kantor, kemudian sebagai apa profesinya. Siapa yang angkat dia, dengan dana darimana dia, itu yang saya minta. Nah data ini yang kita minta dimasukkan dalam waktu 2 bulan ini. Data ini menjadi syarat untuk supaya mereka bisa ikut testing, bukan langsung masuk," paparnya.
Azwar menyatakan pengalokasian PNS ini akan merata tetapi diutamakan bagi pos kementerian/lembaga yang benar-benar mengalami kekurangan pegawai. "Rata-rata, jadi pusat dapat, daerah juga dapat. Itu memang betul berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan, itu di tempat yang kosong. Jangan di tempat-tempat yang penuh, jangan numpuk di situ," pungkasnya.
Patut diketahui, informasi terbaru, tahun ini pemerintah akan merekrut 139.878 CPNS baru. Mereka akan menggantikan PNS yang memasuki pensiun tahun ini. Berdasar catatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini ada 23.152 PNS instansi pusat yang pensiun. Sedangkan untuk PNS di instansi daerah berjumlah 116.726 orang. Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pemerintah memang sudah berkomitmen untuk menutup kursi yang ditinggal pensiun pemiliknya itu dengan mengangkat PNS baru. Skenario awal adalah mengoptimalkan tenaga honorer K1 yang sudah diverifikasi. Jika masih kurang, akan ditambah dari honorer K2. Kemudian juga merekrut CPNS baru dari pendaftar umum.
"Bagaimana teknis pembagiannya, lalu berapa kuota pastinya, itu wewenang KemenPAN-RB," kata dia. Upaya KemenPAN-RB merekrut CPNS sebagai kompensasi PNS pensiun merupakan langkah baru.
Sejak beberapa waktu lalu, institusi ini memang berencana mengembangkan penerimaan CPNS baru dengan skema zero growth. Artinya, jumlah CPNS baru yang diterima, harus sesuai dengan PNS yang pensiun. Dengan model ini, diharapkan gaji PNS tidak terlalu membebani APBN. Azwar mengatakan, tanggal pelaksanaan seleksi CPNS baru tahun ini belum bisa dipastikan. Dia hanya mengatakan, setengah dari kebutuhan CPNS baru tahun ini akan ditutup dari honorer K1 dan K2. Sementara sisanya ditambal oleh CPNS dari pendaftar umum atau fresh graduate.
"Mereka (honorer K1 dan K2, Red) tidak serta merta lulus. Ada proses verifikasi dokumen dan tes tulis," tandasnya. Sedangkan untuk pendaftar baru, akan melalui seleksi CPNS sebagai mana biasanya. Azwar mengingatkan, jumlah tenaga honorer yang masuk ke mejanya sampai sekarang masih belum jelas. Data yang masuk masih berupa angka-angka, sehingga masih perlu verifikasi lagi. Data honorer yang sudah diverifikasi nantinya minimal mencantumkan nama, kapan SK pengangkatan diterbitkan, di mana tempat berdinas, berkerja sebagai apa, siapa yang mengangkat, dan dari mana gaji yang diterima. "Kita tidak mau setelah honorer diangkat ada persoalan lagi. Verifikasi harus benar-benar optimal," kata dia.
sumber: www.manadopost.co.id
Tuesday, January 17, 2012
Pemkab Talaud Usulkan 117 Honorer Direkrut Menjadi CPNS
Pemkab Talaud melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di tahun 2012 ini, kembali telah mengusulkan 117 Honorer Daerah (Honda) untuk direktrut menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Diakui Kepala BKD Siloam Angkuma SmHk dari 117 orang tenaga honda Talaud itu, sebagian yang tidak lulus dalam verifikasi pada perekrutan CPNS tahun 2011 lalu. Sehingga di tahun 2012, kata Angkuma, bahwa yang tidak lulus tahun lalu akan diakomodir pada tahun ini.
Dijelaskannya, bahwa berkas tenaga honda yang diusulkan saat ini semuanya telah dirampungkan oleh pihaknya sejak akhir tahun 2011 lalu dan saat ini tinggal menunggu verifikasi dari pusat terkait usulan tersebut. “Jadi 117 orang tenaga honda yang diusulkan, saat ini berkas administrasinya telah di-rampungkan dan sekarang ini tinggal menunggu verifikasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Pusat,” jelas Angkuma.
sumber: www.hariankomentar.com
Diakui Kepala BKD Siloam Angkuma SmHk dari 117 orang tenaga honda Talaud itu, sebagian yang tidak lulus dalam verifikasi pada perekrutan CPNS tahun 2011 lalu. Sehingga di tahun 2012, kata Angkuma, bahwa yang tidak lulus tahun lalu akan diakomodir pada tahun ini.
Dijelaskannya, bahwa berkas tenaga honda yang diusulkan saat ini semuanya telah dirampungkan oleh pihaknya sejak akhir tahun 2011 lalu dan saat ini tinggal menunggu verifikasi dari pusat terkait usulan tersebut. “Jadi 117 orang tenaga honda yang diusulkan, saat ini berkas administrasinya telah di-rampungkan dan sekarang ini tinggal menunggu verifikasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Pusat,” jelas Angkuma.
sumber: www.hariankomentar.com
Monday, January 2, 2012
Badan Diklat SULUT Akan Laksanakan Diklat Prajabatan
Kabar gembira bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi tahun 2010. Pasalnya, pertengahan bulan Januari 2012 mereka sudah bisa mengikuti diklat prajabatan.
"Tahun lalu kita tidak melaksanakan diklat prjabatan" kata Kepala Badan Diklat Sulut Dra Roosje Kalangi kepada Tribun Manado, Selasa (3/1).
Dikatakannya, tidak dilaksanakannya diklat prajabatan tahun 2011 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan diklat. Ditambahkan Kalangi, diklat prajab baru dianggarkan pada APBD 2012 atau di DPA Badan Diklat Provinsi. "CPNS yang diangkat oleh Pemprov dibebaskan dari biaya," ujar Kalangi.
Kalangi menambahkan, mereka yang akan mengikuti diklat prajabatan ini nantinya akan dihubungi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut. "Mereka akan dipanggil BKD melalui Surat Keputusan Gubernur untuk mengikuti diklat prajabatan," tandas Kalangi.
Sumber: TribunManado
"Tahun lalu kita tidak melaksanakan diklat prjabatan" kata Kepala Badan Diklat Sulut Dra Roosje Kalangi kepada Tribun Manado, Selasa (3/1).
Dikatakannya, tidak dilaksanakannya diklat prajabatan tahun 2011 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan diklat. Ditambahkan Kalangi, diklat prajab baru dianggarkan pada APBD 2012 atau di DPA Badan Diklat Provinsi. "CPNS yang diangkat oleh Pemprov dibebaskan dari biaya," ujar Kalangi.
Kalangi menambahkan, mereka yang akan mengikuti diklat prajabatan ini nantinya akan dihubungi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut. "Mereka akan dipanggil BKD melalui Surat Keputusan Gubernur untuk mengikuti diklat prajabatan," tandas Kalangi.
Sumber: TribunManado
Subscribe to:
Posts (Atom)