Tomohon, KOMENTAR
Formasi CPNS Kota Tomohon telah di usulkan ke pusat. Dari sebanyak 1.543 kursi yang diusulkan, 250 kursi diplot untuk lulusan SMA dan SMK. Hanya saja, lulusan SMA yang akan jadi prioritas untuk diakomodir adalah mereka yang memiliki keahlian.
“Yang dicari lulusan SMA plus. Maksudnya adalah mereka yang berijazah SMA tetapi memiliki keahlian. Setidaknya paham aplikasi komputer dan Bahasa Inggris,” kata Kepala BKD Pemkot Tomohon, Drs Alex Uguy kepada wartawan, kemarin (29/04).
Persyaratan tersebut, menurut Uguy, telah dipertegas Menpan kepada setiap daerah yang akan merekrut lulusan SMA. “Instruksi Menpan begitu. Harus SMA yang ada keahlian, tidak hanya berijazah SMA saja,” paparnya.
Dengan demikian, kata Uguy, lulusan SMA yang ingin mengikuti rekrutmen CPNS harus memasukkan ijazah komputer atau sertifikat keahlian lainnya seperti Bahasa Inggris.
BKD Tomohon sendiri belum memastikan kapan perekrutmen CPNS di mulai termasuk persetujuan usulan formasi dari Menpan. Hanya saja kata Uguy, perekrutmen dimulai antara bulan Oktober atau November.
sumber: www.hariankomentar.com
Thursday, April 29, 2010
CPNS Mitra DIsebar di Kecamatan
TOMBATU- Hari pertama aktivitas di enam kecamatan baru yang disahkan Bupati Telly Tjanggulung Rabu (28/4) belum terlihat aktifitas. Yang ada hanya camat dan sekretaris kecamatan (sekcam). Menurut Camat Tombatu Utara Alexander Lexi Tumigolung, beberapa minggu kedepan, belum akan terlihat aktivitas seperti kantor camat lainnya. “Masih menyesuaikan. Kan belum ada pegawai. Tadi saja hanya saya dan sekcam,”katanya kemarin. “Kami akan segera mengusulkan permintaan pegawai ke badan kepegawaian untuk Kecamatan Tombatu Utara. Minimal tiga jo so lumayan membantu,”tambahnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Robby Ngongoloy MSi ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah mendistribusikan pegawai untuk enam kecamatan baru dan kantor kelurahan. “Para CPNS yang sebagian sedang mengikuti prajabatan akan ditempatkan ke kecamatan baru. Jadi kami memang sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, agar saat kecamatan diresmikan, pegawai sudah ada,”tuturnya.
Lanjut mantan Kepala Inspektorat Mitra ini, usai mengikuti prajabatan, para CPNS tersebut akan langsung menempati kantor kecamatan baru. “Jadi soal kepegawaian tidak ada masalah lagi. Setelah prajab, aktivitas perkantoran akan normal,”tandasnya.
sumber: www.mdopost.com
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Robby Ngongoloy MSi ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah mendistribusikan pegawai untuk enam kecamatan baru dan kantor kelurahan. “Para CPNS yang sebagian sedang mengikuti prajabatan akan ditempatkan ke kecamatan baru. Jadi kami memang sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, agar saat kecamatan diresmikan, pegawai sudah ada,”tuturnya.
Lanjut mantan Kepala Inspektorat Mitra ini, usai mengikuti prajabatan, para CPNS tersebut akan langsung menempati kantor kecamatan baru. “Jadi soal kepegawaian tidak ada masalah lagi. Setelah prajab, aktivitas perkantoran akan normal,”tandasnya.
sumber: www.mdopost.com
Gaji PNS Minahasa Naik 5 Persen Mulai Mei 2010
TONDANO- Berita menggembirakan bagi 8.272 PNS yang ada di lingkup Pemkab Minahasa. Pasalnya, awal Mei, Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPAD) bakal segera merealissi kenaikan gaji 5 persen. ‘’Pembayaran kenaikan gaji 5 persen akan dilakukan awal bulan Mei, tepatnya satu dua hari di minggu pertama,’’ ujar Kepala Dinas PKPAD Warouw Karouwan melalui Kabid Perbendaharaan Vreklin B Rumbajan SE ME.
Ketika disinggung berapa besar kenaikan gaji di Minahasa? Rumbajan mengungkapkan kenaikan gaji hampir menyentuh level Rp1,1 miliar. “Bila belum ada kenaikan gaji 5 persen, DPKPAD biasa membayar gaji PNS sebesar Rp22 miliar. Berarti bila ada kenaikan 5 persen, bulan Mei gaji yang akan dibayarkan sudah mencapai Rp23,1 miliar,” ungkapnya.
Bagaimana dengan rapel kenaikan gaji 5 persen untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Rumbajan menjelaskan untuk rapel kenaikan gaji akan dibayarkan setelah pembayaran gaji 5 persen. “Kemungkinan realisasinya pertengahan bulan Mei atau awal bulan Juni,” tegas Rumbajan.
sumber: www.mdopost.com
Ketika disinggung berapa besar kenaikan gaji di Minahasa? Rumbajan mengungkapkan kenaikan gaji hampir menyentuh level Rp1,1 miliar. “Bila belum ada kenaikan gaji 5 persen, DPKPAD biasa membayar gaji PNS sebesar Rp22 miliar. Berarti bila ada kenaikan 5 persen, bulan Mei gaji yang akan dibayarkan sudah mencapai Rp23,1 miliar,” ungkapnya.
Bagaimana dengan rapel kenaikan gaji 5 persen untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Rumbajan menjelaskan untuk rapel kenaikan gaji akan dibayarkan setelah pembayaran gaji 5 persen. “Kemungkinan realisasinya pertengahan bulan Mei atau awal bulan Juni,” tegas Rumbajan.
sumber: www.mdopost.com
Warga Pertanyakan Fakta Manipulasi di Balik Rekrutmen CPNS 2009 Kotamobagu
KOTAMOBAGU — Penjelasan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi (RB) Letjen (purn) EE Mangindaan terkait penyebab tertahannya SK CPNS 2009, membuka mata warga dan 352 CPNS KK. Mereka mempertanyakan, kalau benar ada manipulasi kelulusan CPNS, kenapa Wali Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit tidak menjelaskan. Karena selama ini, Pemkot terus menutup-nutupi fakta dibalik kisruh rekrutmen. “Kami kan sebagai masyarakat perlu tahu, persoalan apa sebenarnya yang terjadi, sehingga 5 bulan nasib CPNS tidak jelas,” ujar sejumlah warga, menanggapi pemberitaan terkait jawaban Menpan.
Namun, Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit saat dimintai konfirmasi mengatakan, dirinya sama sekali tidak tahu soal itu. “Saya belum tahu soal itu,” ujarnya.
Meski baru mengetahui informasi tersebut, Djelantik mengatakan, kebijakan itu merupakan satu langkah maju untuk menyelesaikan persoalan yang melilit nasib CPNS Kotamobagu. “Saya akan koordinasikan kebijakan Menpan ini, dengan harapan persoalan CPNS cepat selesai,” aku Djelantik.
Sebagian CPNS dengan sinis mengaku, persoalan CPNS adalah buahg perseteruan internal antara Wali Kota dan Wakilnya. Bahkan, persoalan CPNS ini terlihat tidak akan lagi diselesaikan secara objektif, melainkan diselesaikan secara politis. “Kami sudah tahu sejak awal,” ujar beberapa CPNS.
Wali Kota sendiri hanya mengatakan, persoalan ini akan secepatnya diselesaikan. Demikian pula Sekretaris Kota (Sekot) Kotamobagu, hanya mengucapkan pernyataan yang sering diucapkannya. “Dalam waktu dekat NIP akan segera keluar,” ujarnya.
Sementara itu, para CPNS terus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, untuk dapat memfasilitasi untuk bertemu dengan para pimpinan eksekutif. ”Kami minta DPRD memfasilitasi kami untuk duduk satu meja dengan pemerintah kota, untuk membahas apa yang menjadi pokok permasalahan terkait CPNS ini,” terang Yaya Datuela, salah satu CPNS.
Bahkan, menurut Wawan, CPNS lainnya, meminta pertanggung jawaban dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamobagu Idris Manoppo, untuk turun dari jabatannya. ”Dia pernah berjanji, kalau NIP belum keluar sampai April ini, dirinya siap lepaskan jabatan. Janji itu harus ditepati,” tegas Wawan.
sumber: www.mdopost.com
Namun, Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit saat dimintai konfirmasi mengatakan, dirinya sama sekali tidak tahu soal itu. “Saya belum tahu soal itu,” ujarnya.
Meski baru mengetahui informasi tersebut, Djelantik mengatakan, kebijakan itu merupakan satu langkah maju untuk menyelesaikan persoalan yang melilit nasib CPNS Kotamobagu. “Saya akan koordinasikan kebijakan Menpan ini, dengan harapan persoalan CPNS cepat selesai,” aku Djelantik.
Sebagian CPNS dengan sinis mengaku, persoalan CPNS adalah buahg perseteruan internal antara Wali Kota dan Wakilnya. Bahkan, persoalan CPNS ini terlihat tidak akan lagi diselesaikan secara objektif, melainkan diselesaikan secara politis. “Kami sudah tahu sejak awal,” ujar beberapa CPNS.
Wali Kota sendiri hanya mengatakan, persoalan ini akan secepatnya diselesaikan. Demikian pula Sekretaris Kota (Sekot) Kotamobagu, hanya mengucapkan pernyataan yang sering diucapkannya. “Dalam waktu dekat NIP akan segera keluar,” ujarnya.
Sementara itu, para CPNS terus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, untuk dapat memfasilitasi untuk bertemu dengan para pimpinan eksekutif. ”Kami minta DPRD memfasilitasi kami untuk duduk satu meja dengan pemerintah kota, untuk membahas apa yang menjadi pokok permasalahan terkait CPNS ini,” terang Yaya Datuela, salah satu CPNS.
Bahkan, menurut Wawan, CPNS lainnya, meminta pertanggung jawaban dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamobagu Idris Manoppo, untuk turun dari jabatannya. ”Dia pernah berjanji, kalau NIP belum keluar sampai April ini, dirinya siap lepaskan jabatan. Janji itu harus ditepati,” tegas Wawan.
sumber: www.mdopost.com
Wednesday, April 28, 2010
Anggota Dewan Diminta Lobi Menpan, Urus NIP CPNS Kotamobagu
Dua anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara yang notabene berasal dari Bumi Totabuan, yakni Aditya Anugrah Moha SKed dan Dra Yasti Soepredjo Mokoagow, kini dititipi persoalan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) buat 356 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang direkrut Pemkot Kotamobagu. Terlebih persoalan ini masih tertahan di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Sekalipun ADM (sapaan akrab Aditya Anugrah Moha, red) selaku anggota Komisi III DPR RI, tapi dia juga kan berasal dari Bolmong bersatu. Karena itu, kami berharap, ADM dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI asal Sulut dapat melobi Menpan yang kebetulan saat ini dijabat oleh putra Kawanua untuk bisa secepatnya menerbitkan NIP kami,” kata Hedra Tito Manggopa SPd, salah satu CPNS yang berdomisili di Kelurahan Genggulang, Ko-tamobagu Utara.
Saat berbincang-bincang dengan Komentar, Selasa (27/04) kemarin, ia meminta agar ADM dapat mensupport Pemkot Kotamobagu dalam memecahkan kebuntuan terkait penerbitan NIP dari ke-356 CPNS itu. “Saya yakin, ADM mampu melakukan lobi-lobi dan pendekatan kepada Menpan. Apalagi sebelum Pak M-ngindaan dilantik sebagai Menpan, mereka berdua sebelumnya sama-sama dilantik sebagai anggota DPR-RI,” tukas Manggopa.
Aspirasi yang tak jauh beda terlontar dari Ketua LPKEL (Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif-Legislatif) Reformasi, Efendy Abdul Kadir. Bedanya, jika Manggopa meni-tipkan aspirasinya tersebut ke ADM, maka Ending –sapaan akrab Efendy Abdul Kadir– secara khusus menggugah Yasti Supredjo Mokoagow agar mau ikut bahu-mem-bahu dengan Pemkot Kotamobagu menuntaskan masalah NIP CPNS.
“Kami tahu, Kementerian Negara Pendayagunaan Apartur Negara merupakan mitra kerja Komisi IV DPR-RI. Sementara Saudari Yasti memimpin Komisi V. Namun bukan berarti dia (Yasti Supredjo Mokoagow, red) tidak bisa atau tidak mampu melakukan lobi-lobi politik ke Menpan. Malah sebaliknya, kami sa-ngat yakin dia mampu mela-kukan itu demi memperjuangkan nasib para CPNS Kotamobagu,” tutur Ending kepada Komentar secara terpisah.
Aktivis LSM yang cukup vokal bila menyorot kinerja eksekutif dan legislatif ini mengingatkan, keberhasilan Yasti menembus Senayan (sebutan untuk gedung DPR-RI) juga tidak terlepas dari du-kungan masyarakat Kota Ko-tamobagu.
“Saya masih ingat betul bahwa beberapa hari sebelum pemilihan umum tahun lalu, Saudari Yasti sempat hadir pada penyerahan NIP dan SK penempatan untuk CPNS yang direkrut Pemkot Kotamobagu pada 2008. Dia bah-kan boleh dikata menjadi tamu istimewa pemkot pada acara tersebut, karena statusnya waktu itu sebagai calon anggota legislatif ke DPR-RI,” kenang Ending
“Karena itu saya sangat yakin kalau keberhasilannya ke Senayan juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan masyarakat Kotamobagu saat itu. Nah, bagaimana jika sekarang dia memberikan ja-waban atau balasan atas du-kungan tersebut dengan memperjuangkan nasib dari masyarakat Kotamobagu lainnya, terlebih khusus ratusan CPNS yang nasibnya masih terkatung-katung hingga saat ini,” tutur aktivis bertubuh gempal ini.
Ending rupanya punya alasan tersendiri sehingga cukup keras bersuara untuk Yasti, terutama menyangkut persoalan NIP CPNS Kotamo-bagu. Pasalnya, ia mengaku, dirinya sempat menerima informasi dari jaringannya bahwa tertahannya penerbitan NIP oleh Menpan lantaran sosok Yasti disebut-sebut tu-rut bermain
“Karena ada informasi seperti itu, makanya menurut saya, adalah bijaksana dan sangat tepat apabila Saudari Yasti mengcounter tudingan itu dengan membantu melobi Menpan untuk secepatnya menerbitkan NIP itu,” pung-kasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
“Sekalipun ADM (sapaan akrab Aditya Anugrah Moha, red) selaku anggota Komisi III DPR RI, tapi dia juga kan berasal dari Bolmong bersatu. Karena itu, kami berharap, ADM dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI asal Sulut dapat melobi Menpan yang kebetulan saat ini dijabat oleh putra Kawanua untuk bisa secepatnya menerbitkan NIP kami,” kata Hedra Tito Manggopa SPd, salah satu CPNS yang berdomisili di Kelurahan Genggulang, Ko-tamobagu Utara.
Saat berbincang-bincang dengan Komentar, Selasa (27/04) kemarin, ia meminta agar ADM dapat mensupport Pemkot Kotamobagu dalam memecahkan kebuntuan terkait penerbitan NIP dari ke-356 CPNS itu. “Saya yakin, ADM mampu melakukan lobi-lobi dan pendekatan kepada Menpan. Apalagi sebelum Pak M-ngindaan dilantik sebagai Menpan, mereka berdua sebelumnya sama-sama dilantik sebagai anggota DPR-RI,” tukas Manggopa.
Aspirasi yang tak jauh beda terlontar dari Ketua LPKEL (Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif-Legislatif) Reformasi, Efendy Abdul Kadir. Bedanya, jika Manggopa meni-tipkan aspirasinya tersebut ke ADM, maka Ending –sapaan akrab Efendy Abdul Kadir– secara khusus menggugah Yasti Supredjo Mokoagow agar mau ikut bahu-mem-bahu dengan Pemkot Kotamobagu menuntaskan masalah NIP CPNS.
“Kami tahu, Kementerian Negara Pendayagunaan Apartur Negara merupakan mitra kerja Komisi IV DPR-RI. Sementara Saudari Yasti memimpin Komisi V. Namun bukan berarti dia (Yasti Supredjo Mokoagow, red) tidak bisa atau tidak mampu melakukan lobi-lobi politik ke Menpan. Malah sebaliknya, kami sa-ngat yakin dia mampu mela-kukan itu demi memperjuangkan nasib para CPNS Kotamobagu,” tutur Ending kepada Komentar secara terpisah.
Aktivis LSM yang cukup vokal bila menyorot kinerja eksekutif dan legislatif ini mengingatkan, keberhasilan Yasti menembus Senayan (sebutan untuk gedung DPR-RI) juga tidak terlepas dari du-kungan masyarakat Kota Ko-tamobagu.
“Saya masih ingat betul bahwa beberapa hari sebelum pemilihan umum tahun lalu, Saudari Yasti sempat hadir pada penyerahan NIP dan SK penempatan untuk CPNS yang direkrut Pemkot Kotamobagu pada 2008. Dia bah-kan boleh dikata menjadi tamu istimewa pemkot pada acara tersebut, karena statusnya waktu itu sebagai calon anggota legislatif ke DPR-RI,” kenang Ending
“Karena itu saya sangat yakin kalau keberhasilannya ke Senayan juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan masyarakat Kotamobagu saat itu. Nah, bagaimana jika sekarang dia memberikan ja-waban atau balasan atas du-kungan tersebut dengan memperjuangkan nasib dari masyarakat Kotamobagu lainnya, terlebih khusus ratusan CPNS yang nasibnya masih terkatung-katung hingga saat ini,” tutur aktivis bertubuh gempal ini.
Ending rupanya punya alasan tersendiri sehingga cukup keras bersuara untuk Yasti, terutama menyangkut persoalan NIP CPNS Kotamo-bagu. Pasalnya, ia mengaku, dirinya sempat menerima informasi dari jaringannya bahwa tertahannya penerbitan NIP oleh Menpan lantaran sosok Yasti disebut-sebut tu-rut bermain
“Karena ada informasi seperti itu, makanya menurut saya, adalah bijaksana dan sangat tepat apabila Saudari Yasti mengcounter tudingan itu dengan membantu melobi Menpan untuk secepatnya menerbitkan NIP itu,” pung-kasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
SK 100% CPNS Tomohon Ditunda Penyerahannya
Tomohon, KOMENTAR
SK 100 persen PNS untuk 250 CPNS hasil rekrutmen tahun 2008 yang sedianya diserahkan Senin (26/04), terpaksa ditunda karena tak dihadiri Walikota Tomohon Jefferson SM Rumajar SE, yang hingga kemarin masih berada di Bali mengikuti World Geothermal Congress. Demikian diungkapkan Kepala Bagian Humas Pemkot Tomohon Drs Harison Dapu, Selasa (27/04) kemarin.
“SK tersebut harus diserahkan walikota. Kongres World Geothermal tidak kalah pen-ting sehingga harus dihadiri Pak Walikota. Tidak apalah agenda penyerahan SK terse-but digeser,” ungkapnya,
Penyerahan SK tersebut, kata Dapu, belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan. “Yang pasti akan diserahkan. Tapi saya belum bisa sebutkan jadwal pastinya karena harus menyesuaikan dengan kesiapan walikota,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BKD Tomohon Drs Alex Uguy, sebelumnya menjelaskan bahwa penyerahan SK 100 persen secara otomatis akan diikuti dengan pemenuhan hak-hak kepegawaian sesuai dengan golongan para PNS yang bersangkutan. Selain menerima gaji penuh, para PNS tersebut juga nantinya akan mendapat tambahan penghasilan lewat dana tunjangan.
Seperti diketahui, 250 CPNS hasil rekrutmen 2008 telah menjalani masa percobaan kurang lebih dua tahun dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan status tersebut, mereka berhak atas gaji penuh sesuai dengan golongan di samping hak-hak kepegawai-an dan dana tunjangan penghasilan lainnya.(bly)
SK 100 persen PNS untuk 250 CPNS hasil rekrutmen tahun 2008 yang sedianya diserahkan Senin (26/04), terpaksa ditunda karena tak dihadiri Walikota Tomohon Jefferson SM Rumajar SE, yang hingga kemarin masih berada di Bali mengikuti World Geothermal Congress. Demikian diungkapkan Kepala Bagian Humas Pemkot Tomohon Drs Harison Dapu, Selasa (27/04) kemarin.
“SK tersebut harus diserahkan walikota. Kongres World Geothermal tidak kalah pen-ting sehingga harus dihadiri Pak Walikota. Tidak apalah agenda penyerahan SK terse-but digeser,” ungkapnya,
Penyerahan SK tersebut, kata Dapu, belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan. “Yang pasti akan diserahkan. Tapi saya belum bisa sebutkan jadwal pastinya karena harus menyesuaikan dengan kesiapan walikota,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BKD Tomohon Drs Alex Uguy, sebelumnya menjelaskan bahwa penyerahan SK 100 persen secara otomatis akan diikuti dengan pemenuhan hak-hak kepegawaian sesuai dengan golongan para PNS yang bersangkutan. Selain menerima gaji penuh, para PNS tersebut juga nantinya akan mendapat tambahan penghasilan lewat dana tunjangan.
Seperti diketahui, 250 CPNS hasil rekrutmen 2008 telah menjalani masa percobaan kurang lebih dua tahun dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan status tersebut, mereka berhak atas gaji penuh sesuai dengan golongan di samping hak-hak kepegawai-an dan dana tunjangan penghasilan lainnya.(bly)
Monday, April 26, 2010
NIP CPNS Kota Kotamobagu Tidak Diproses
KOTAMOBAGU — Impian 352 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kotamobagu tahun 2009, mengenakan pakaian keki dan pin PNS sulit terwujud. Sumber di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) perwakilan Sulut di Manado mengaku, belum menerima perintah dari Menteri PAN dan Reformasi (MenPan) untuk memproses NIP Subhan Linggama cs.
‘’ “Kalau sudah ada berkasnya dan kalau sudah ada perintah dari MenPan untuk memproses, pasti akan kami proses. Namun sampai hari ini suratnya belum masuk,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Kepegawaian dan Pensiun di BKN Drs Suharno
Akar masalahnya berhasil dilacak. Ada sepucuk surat yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota Tatong Bara ditujukan ke MenPan Desember tahun lalu.
Surat tersebut diduga menjadi pertimbangan kuat MenPan Letjen (purn) EE Mangindaan tidak memproses NIP dari CPNS Kotamobagu. “Saya tidak tahu surat seperti apa, yang jelas mengetahui surat itu Wakil Wali Kota Kotamobagu,” ujar sumber sambil menunjukkan isi surat sakti.
Surat tertanggal 1 Desember 2009 itu, memiliki logo dan kop Pemkot Kotamobagu disertai nomor, perihal dan lampiran di kiri atas surat. Di bagian awal kalimat menyebutkan nama Wakil Wali Kota Kotamobagu. Ada 3 poin penting yang disebut sebagai alasan Wakil Wali Kota harus menyurat.
Pertama, menyebutkan lebih baik dirinya yang menyurat (Wakil Wali Kota) sebelum orang lain menyurat. Kedua, mengaku tidak diakomodirnya 64 orang dari 67 orang yang diusulkan Wakil Wali Kota. Dan ketiga, menyebutkan dirinya sebagai Wakil Wali Kota menerima informasi kelulusan peserta tes sesudah orang lain mengetahui terlebih dahulu.
Tatong Bara membenarkan telah mengeluarkan surat sebagai Wakil Wali Kota ke Menpan. Surat itu disebutkan sebagai respon atas warning MenPan supaya tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan panitia rekrutmen CPNS Kotamobagu pada 2008 lalu. “Surat itu hanya respon balik dari pemerintah atas warning Menpan,” ujarnya via telepon selular.
Saat ditanyakan, isi surat yang salah satunya menyebut soal jatah-jatahan, Tatong membantahnya. “Saya kan juga pernah menantang semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya proses rekrutmen. Kalau benar ada yang tidak beres, itu bukan berarti karena saya. Apalagi memprotes karena ada jatah saya yang tidak
terakomodir. Itu tidak benar,” tegasnya.
Ia menyebutkan, kalau surat itu yang dikatakan menjadi pertimbangan Menpan untuk menahan proses NIP CPNS Kotamobagu, berarti yang harus menjawab pertanyaan itu adalah Menpan atau BKN. “Saya tidak punya kewenangan itu menjawab. Coba ditanyakan,” jawab Tatong.
Sementara itu, soal nasib CPNS Kotamobagu, Tatong mengatakan, persoalan yang dialami CPNS Kotamobagu juga dialami daerah lain. Masih ada beberapa daerah yang proses NIPnya masih ditahan Menpan. “Saya yakin tidak akan dibatalkan. Pasti akan keluar,” jaminnya.
Jaminan yang sama dikatakan Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit. “Mungkin saja akan diselesaikan secara bersamaan. Yang pasti akan keluar,” tandasnya.
sumber: www.mdopost.com
‘’ “Kalau sudah ada berkasnya dan kalau sudah ada perintah dari MenPan untuk memproses, pasti akan kami proses. Namun sampai hari ini suratnya belum masuk,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Kepegawaian dan Pensiun di BKN Drs Suharno
Akar masalahnya berhasil dilacak. Ada sepucuk surat yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota Tatong Bara ditujukan ke MenPan Desember tahun lalu.
Surat tersebut diduga menjadi pertimbangan kuat MenPan Letjen (purn) EE Mangindaan tidak memproses NIP dari CPNS Kotamobagu. “Saya tidak tahu surat seperti apa, yang jelas mengetahui surat itu Wakil Wali Kota Kotamobagu,” ujar sumber sambil menunjukkan isi surat sakti.
Surat tertanggal 1 Desember 2009 itu, memiliki logo dan kop Pemkot Kotamobagu disertai nomor, perihal dan lampiran di kiri atas surat. Di bagian awal kalimat menyebutkan nama Wakil Wali Kota Kotamobagu. Ada 3 poin penting yang disebut sebagai alasan Wakil Wali Kota harus menyurat.
Pertama, menyebutkan lebih baik dirinya yang menyurat (Wakil Wali Kota) sebelum orang lain menyurat. Kedua, mengaku tidak diakomodirnya 64 orang dari 67 orang yang diusulkan Wakil Wali Kota. Dan ketiga, menyebutkan dirinya sebagai Wakil Wali Kota menerima informasi kelulusan peserta tes sesudah orang lain mengetahui terlebih dahulu.
Tatong Bara membenarkan telah mengeluarkan surat sebagai Wakil Wali Kota ke Menpan. Surat itu disebutkan sebagai respon atas warning MenPan supaya tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan panitia rekrutmen CPNS Kotamobagu pada 2008 lalu. “Surat itu hanya respon balik dari pemerintah atas warning Menpan,” ujarnya via telepon selular.
Saat ditanyakan, isi surat yang salah satunya menyebut soal jatah-jatahan, Tatong membantahnya. “Saya kan juga pernah menantang semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya proses rekrutmen. Kalau benar ada yang tidak beres, itu bukan berarti karena saya. Apalagi memprotes karena ada jatah saya yang tidak
terakomodir. Itu tidak benar,” tegasnya.
Ia menyebutkan, kalau surat itu yang dikatakan menjadi pertimbangan Menpan untuk menahan proses NIP CPNS Kotamobagu, berarti yang harus menjawab pertanyaan itu adalah Menpan atau BKN. “Saya tidak punya kewenangan itu menjawab. Coba ditanyakan,” jawab Tatong.
Sementara itu, soal nasib CPNS Kotamobagu, Tatong mengatakan, persoalan yang dialami CPNS Kotamobagu juga dialami daerah lain. Masih ada beberapa daerah yang proses NIPnya masih ditahan Menpan. “Saya yakin tidak akan dibatalkan. Pasti akan keluar,” jaminnya.
Jaminan yang sama dikatakan Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit. “Mungkin saja akan diselesaikan secara bersamaan. Yang pasti akan keluar,” tandasnya.
sumber: www.mdopost.com
Monday, April 19, 2010
Pemkot TomohonUpayakan Ratusan Tenaga Bantu Jadi PNS
Tomohon, KOMENTAR
Pemkot Tomohon kini se-dang berupaya agar ratusan tenaga bantu yang diakomo-dir menjadi PNS pada rekrut-men CPNS tahun 2010 ini. Namun sebelumnya, menurut Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Tomohon Drs Alex Uguy, para tenaga bantu tersebut akan diangkat dulu statusnya menjadi pegawai honoror daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan HAM Pemkot Tomohon karena mereka yang memproses ke-luarnya SK Walikota bagi te-naga bantu. Sesudah itu, ba-ru kami akan bawa ke Men-pan dan BKN agar tenaga bantu itu bisa masuk di data base honda,” kata Uguy kepa-da wartawan akhir pekan lalu
Hingga saat ini, lanjut dia, BKD baru berhasil mendata se-kitar 400-an tenaga bantu yang tersebar di SKPD. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah. “Kami akan cek lagi supaya diketahui jum-lah sebenarnya. Hal ini belajar dari pengaman tahun 2005 lalu dimana banyak tenaga bantu yang tidak terdata sehingga gagal terdaftar jadi tenaga honda,” ujarnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Pemkot Tomohon kini se-dang berupaya agar ratusan tenaga bantu yang diakomo-dir menjadi PNS pada rekrut-men CPNS tahun 2010 ini. Namun sebelumnya, menurut Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Tomohon Drs Alex Uguy, para tenaga bantu tersebut akan diangkat dulu statusnya menjadi pegawai honoror daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan HAM Pemkot Tomohon karena mereka yang memproses ke-luarnya SK Walikota bagi te-naga bantu. Sesudah itu, ba-ru kami akan bawa ke Men-pan dan BKN agar tenaga bantu itu bisa masuk di data base honda,” kata Uguy kepa-da wartawan akhir pekan lalu
Hingga saat ini, lanjut dia, BKD baru berhasil mendata se-kitar 400-an tenaga bantu yang tersebar di SKPD. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah. “Kami akan cek lagi supaya diketahui jum-lah sebenarnya. Hal ini belajar dari pengaman tahun 2005 lalu dimana banyak tenaga bantu yang tidak terdata sehingga gagal terdaftar jadi tenaga honda,” ujarnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Hari Ini, CPNS Mitra Prajab di BPG Pineleng
RATAHAN—Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mitra golongan III, akan memulai prajabatan (prajab) di BPG Pineleng, Senin (19/4). Menurut Sekab Mitra, Drs F Lendo, para CPNS diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut. "Sebagai CPNS, wajib mengikuti prajab agar bisa 100% menjadi PNS. Dan prajab dibagi dua tahapan yakni golongan III dan golongan II," katanya.
Lendo mengharapkan, para CPNS mempersiapkan diri agar bisa mengikuti prajab dengan baik, terutama, melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dibawa saat prajab (lihat grafis, red). "Ada banyak hal yang harus diperhatikan termasuk perlengkapan. Tapi yang utama, harus membawa Surat Keputusan CPNS, surat tugas dari tempat atau SKPD yang bersangkutan ditempatkan dan yang tidak kalah penting, rambut CPNS pria dirapikan," ingat Lendo.
Sementara itu, sejumlah CPNS yang akan mengikuti prajab nanti tidak habis-habisnya menuturkan ucapan terimakasih kepada Pemkab Mitra yang telah menurunkan biaya prajab. "Kami semua sangat berterimakasih kepada Ibu Bupati yang mengabulkan permintaan kami dengan mengurangi biaya prajab," ujar sejumlah CPNS yang sedang mengurus pendaftaran prajab.
sumber: www.mdopost.com
Lendo mengharapkan, para CPNS mempersiapkan diri agar bisa mengikuti prajab dengan baik, terutama, melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dibawa saat prajab (lihat grafis, red). "Ada banyak hal yang harus diperhatikan termasuk perlengkapan. Tapi yang utama, harus membawa Surat Keputusan CPNS, surat tugas dari tempat atau SKPD yang bersangkutan ditempatkan dan yang tidak kalah penting, rambut CPNS pria dirapikan," ingat Lendo.
Sementara itu, sejumlah CPNS yang akan mengikuti prajab nanti tidak habis-habisnya menuturkan ucapan terimakasih kepada Pemkab Mitra yang telah menurunkan biaya prajab. "Kami semua sangat berterimakasih kepada Ibu Bupati yang mengabulkan permintaan kami dengan mengurangi biaya prajab," ujar sejumlah CPNS yang sedang mengurus pendaftaran prajab.
sumber: www.mdopost.com
Thursday, April 15, 2010
Kuota CPNS Minsel untuk SMA Bertambah 60
AMURANG—Kabar baik bagi para lulusan SMA yang ingin mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Pasalnya Pemkab Minsel mengusulkan lebih kuota CPNS SMA sederajat.
Dari informasi yang kami peroleh sebanyak 40 kuota untuk ijasah SMA yang ditambahkan dalam usulan. “Kami akan berusaha untuk memperjuangkannya ke Men-PAN, kemungkinan akan lebih dari setengah bertambah,” ujar Kepala BKDD Minsel Drs Rolly Karamoj, kemarin.
Alasannya para pelamar yang menggunakan ijasah SMA cukup tinggi. Kendati diakui mulus tidaknya usulan ini tergantung persetujuan dari pusat. “Yang penting ada usaha untuk hal itu,” tegasnya.
Bupati Minsel Drs Ramoy Markus Luntungan ikut memberikan signal positif. Pria yang akan maju sebagai Cagub Sulut itu siap memperjuangkannya. “Tapi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku,” tutur Luntungan.
Meski demikian suami tercinta Hetty Roos Mawuntu SPd ini berusaha tidak hanya memihak. Kendati nampak memberikan apresiasi lebih pada para honorer. “Memang semua diakomodir, tapi skala prioritasnya adalah tenaga honorer,” pungkasnya.
sumber: www.mdopost.com
Dari informasi yang kami peroleh sebanyak 40 kuota untuk ijasah SMA yang ditambahkan dalam usulan. “Kami akan berusaha untuk memperjuangkannya ke Men-PAN, kemungkinan akan lebih dari setengah bertambah,” ujar Kepala BKDD Minsel Drs Rolly Karamoj, kemarin.
Alasannya para pelamar yang menggunakan ijasah SMA cukup tinggi. Kendati diakui mulus tidaknya usulan ini tergantung persetujuan dari pusat. “Yang penting ada usaha untuk hal itu,” tegasnya.
Bupati Minsel Drs Ramoy Markus Luntungan ikut memberikan signal positif. Pria yang akan maju sebagai Cagub Sulut itu siap memperjuangkannya. “Tapi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku,” tutur Luntungan.
Meski demikian suami tercinta Hetty Roos Mawuntu SPd ini berusaha tidak hanya memihak. Kendati nampak memberikan apresiasi lebih pada para honorer. “Memang semua diakomodir, tapi skala prioritasnya adalah tenaga honorer,” pungkasnya.
sumber: www.mdopost.com
NIP CPNS Kota Kotamobagu 2009 Belum Diproses BKN
KOTAMOBAGU — Pemkot Kota Kotamobagu kena getahnya. Janji disertai jaminan SK CPNS dan nomor induk pegawai (NIP) Kota Kotamobagu telah diproses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional X dianggap sekedar bualan. Tak satu pun terbukti. “Itu tidak benar. Berkas NIP belum kami kantongi,” bantah Drs Suharno,Kabid Kepegawaian dan Pensiun BKN Regional XI, via telepon selular.
Pernyataan NIP CPNS KK telah diproses di BKN keluar dari Sekkot KK Idrus Manoppo.
Menurut Suharno, sampai saat ini tak pernah memproses berkas NIP. Pasalnya, berkas tersebut masih ditahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan). “Kalau sudah ada berkasnya dan kalau sudah ada perintah dari MenPan untuk memproses, pasti akan kami proses,” ujarnya.
Pernyataan dari BKN Regional XI ini, jelas menggugurkan pernyataan selama ini dari Pemkot Kotamobagu yang menyatakan, NIP CPNS Kotamobagu tahun anggaran 2009 lalu, sudah diproses dan tidak akan lama lagi, keluar.
Bahkan, untuk meyakinkan masyarakat Kotamobagu, terutama CPNS yang lulus seleksi, Manoppo pernah melontarkan statemen tegas dirinya rela melepas jabatan, kalau sampai bulan ini NIP CPNS Kotamobagu belum keluar. “Saya sering berkomunikasi dengan BKN di Manado dan saya pastikan NIP CPNS akan segera keluar dalam bulan ini, tunggu saja,” katanya.
sumber: www.mdopost.com
Pernyataan NIP CPNS KK telah diproses di BKN keluar dari Sekkot KK Idrus Manoppo.
Menurut Suharno, sampai saat ini tak pernah memproses berkas NIP. Pasalnya, berkas tersebut masih ditahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan). “Kalau sudah ada berkasnya dan kalau sudah ada perintah dari MenPan untuk memproses, pasti akan kami proses,” ujarnya.
Pernyataan dari BKN Regional XI ini, jelas menggugurkan pernyataan selama ini dari Pemkot Kotamobagu yang menyatakan, NIP CPNS Kotamobagu tahun anggaran 2009 lalu, sudah diproses dan tidak akan lama lagi, keluar.
Bahkan, untuk meyakinkan masyarakat Kotamobagu, terutama CPNS yang lulus seleksi, Manoppo pernah melontarkan statemen tegas dirinya rela melepas jabatan, kalau sampai bulan ini NIP CPNS Kotamobagu belum keluar. “Saya sering berkomunikasi dengan BKN di Manado dan saya pastikan NIP CPNS akan segera keluar dalam bulan ini, tunggu saja,” katanya.
sumber: www.mdopost.com
Pemkab Bolmut Usulkan 676 Kuota CPNS 2010
BOROKO — Pemkab Bolmut mengusulkan 676 kuota untuk CPNS 2010. Usulan formasi tahun ini Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) memasukkan formasi tenaga pendidik Pendidikan Luar Sekolah (PLS). “Formasi PLS ini masuk dalam usulan, karena memang tenaga-tenaga ahlinya ada di Bolmut,” ungkap Kepala BKDD Bolmut Jusuf Lakoro.
Untuk kuota 676 ini, kata Lakoro, juga mengakomodir pelamar yang berijazah SMA, SMK dan STM untuk ditempatkan di SKPD-SKPD sesuai instruksi Bupati Hamdan Datunsolang. “Memang berdasarkan kajian BKD saat ini di SKPD membutuhkan tenaga berijazah SMA untuk ditempatkan minimal satu SKPD satu orang. Dan itu memang menjadi kebutuhan sebagai daerah yang baru dimekarkan,” jelas Lakoro, seraya berharap Menpan dapat dapat merestui usulan Pemkab Bolmut sebab penentuanya ada di BKN, seraya menambahkan untuk waktu penerimaanya menunggu juknis setelah formasi kuota yang akan diterima disetujui.
Salah seorang tenaga PLS di Kecamatan Sangkub Dra Riwayati, merespon positif usulan BKDD, apalagi memang selama ini formasi PLS nyaris tak pernah dibuka saat pemkab menggelar seleksi CPNSD. “Sykur Alhamdullilah akhirnya formasi PLS bisa dibuka, kasihan warga yang buta aksara jika mereka tidak dibimbing oleh tenaga ahli yang tepat,” tutur Ati, sapaan akrabnya.
sumber: www.mdopost.com
Untuk kuota 676 ini, kata Lakoro, juga mengakomodir pelamar yang berijazah SMA, SMK dan STM untuk ditempatkan di SKPD-SKPD sesuai instruksi Bupati Hamdan Datunsolang. “Memang berdasarkan kajian BKD saat ini di SKPD membutuhkan tenaga berijazah SMA untuk ditempatkan minimal satu SKPD satu orang. Dan itu memang menjadi kebutuhan sebagai daerah yang baru dimekarkan,” jelas Lakoro, seraya berharap Menpan dapat dapat merestui usulan Pemkab Bolmut sebab penentuanya ada di BKN, seraya menambahkan untuk waktu penerimaanya menunggu juknis setelah formasi kuota yang akan diterima disetujui.
Salah seorang tenaga PLS di Kecamatan Sangkub Dra Riwayati, merespon positif usulan BKDD, apalagi memang selama ini formasi PLS nyaris tak pernah dibuka saat pemkab menggelar seleksi CPNSD. “Sykur Alhamdullilah akhirnya formasi PLS bisa dibuka, kasihan warga yang buta aksara jika mereka tidak dibimbing oleh tenaga ahli yang tepat,” tutur Ati, sapaan akrabnya.
sumber: www.mdopost.com
Tenaga Honda Minsel Mendapat Wejangan
AMURANG—Prioritas pemerintah mendengar aspirasi tenaga honorer daerah (Honda), untuk masuk dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), mulai mendapat lampu hijau. Setidaknya ribuan Honda akan dikumpul dalam satu tempat untuk diberi wejangan khusus. “Ini untuk memberikan pencerahan kepada semua para honorer dalam seleksi CPNS nanti,” ujar Kepala BKDD Minsel Drs Rolly Karamoj, kemarin.
Menurutnya, langkah ini diambil sebab pemerintah berusaha untuk memprioritaskan tenaga Honda dengan tidak mengesampingkan pelamar lain, apalagi untuk masyarakat berijasah SMA. “Makanya sangat diharapkan semua kepala SKPD untuk tidak serta merta mengeluarkan SK dadakan, sebab ini untuk seleksi sekaligus pendataan,” harapnya.
Jumlah tenaga Honda yang ada di Minsel saat ini tercatat 1623 orang tersebar di semua SKPD sampai di kecamatan. Termasuk juga dengan guru-guru. Sementara itu Bupati Minsel Drs Ramoy Markus Luntungan langsung menginstruksikan supaya semua Honda dikumpul. “Mereka harus dikumpul dalam waktu dekat ini, supaya mereka tahu kondisi yang sebenarnya,” ujar Luntungan, sambil menambahkan prioritas tenaga honor adalah yang memenuhi syarat. Sebab kalau tidak memenuhi syarat tidak bisa untuk diperjuangkan.
sumber: www.mdopost.com
Menurutnya, langkah ini diambil sebab pemerintah berusaha untuk memprioritaskan tenaga Honda dengan tidak mengesampingkan pelamar lain, apalagi untuk masyarakat berijasah SMA. “Makanya sangat diharapkan semua kepala SKPD untuk tidak serta merta mengeluarkan SK dadakan, sebab ini untuk seleksi sekaligus pendataan,” harapnya.
Jumlah tenaga Honda yang ada di Minsel saat ini tercatat 1623 orang tersebar di semua SKPD sampai di kecamatan. Termasuk juga dengan guru-guru. Sementara itu Bupati Minsel Drs Ramoy Markus Luntungan langsung menginstruksikan supaya semua Honda dikumpul. “Mereka harus dikumpul dalam waktu dekat ini, supaya mereka tahu kondisi yang sebenarnya,” ujar Luntungan, sambil menambahkan prioritas tenaga honor adalah yang memenuhi syarat. Sebab kalau tidak memenuhi syarat tidak bisa untuk diperjuangkan.
sumber: www.mdopost.com
Tuesday, April 13, 2010
Diusulkan Formasi CPNS 2010 Sangihe dan Talaud
Tahuna—Usulan formasi penerimaan CPNS 2010 di Kabupaten Sangihe resmi diajukan ke MenPan (lihat grafis). Menurut Kepala BKDD Pemkab Sangihe Dra Olga Makasidamo, usulan formasi CPNS ini melibatkan lulusan SMA dan SMK. Khusus SMA yang diusulkan 30 orang dan SMK 30 orang. Tenaga guru, dan kesehatan masuk skala prioritas usulan CPNS.
Kepala BKDD Talaud Ir Moddy Gumansalangi ME juga menjelaskan, total usulan CPNS 2010 mencapai 517 orang. (lihat grafis). Menurutnya, penerimaan CPNS dari tenaga pendidikan diprioritaskan untuk guru-guru SD dan SMP.
Sedangkan tenaga kesehatan diprioritaskan bidan, perawat dan dokter. Sementara tenaga teknis diarahkan untuk tenaga penyuluh pertanian, peternakan, KB dan kependudukan. “Usulan lulusan SMA dan SMK mencapai sekitar 88 orang yang penempatannya diarahkan ke Pol PP dan tata usaha di sekolah-sekolah SMP,SMA dan SMK,” ujar Gumansalangi.
Kepala BKDD Talaud Ir Moddy Gumansalangi ME juga menjelaskan, total usulan CPNS 2010 mencapai 517 orang. (lihat grafis). Menurutnya, penerimaan CPNS dari tenaga pendidikan diprioritaskan untuk guru-guru SD dan SMP.
Sedangkan tenaga kesehatan diprioritaskan bidan, perawat dan dokter. Sementara tenaga teknis diarahkan untuk tenaga penyuluh pertanian, peternakan, KB dan kependudukan. “Usulan lulusan SMA dan SMK mencapai sekitar 88 orang yang penempatannya diarahkan ke Pol PP dan tata usaha di sekolah-sekolah SMP,SMA dan SMK,” ujar Gumansalangi.
Diusulkan 2300 Formasi CPNS Boltim 2010
TUTUYAN—Momentum penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2010, benar-benar dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Untuk menutupi kekurangan pemkab telah mengusulkan 2 ribuan kuota formasi yang akan diterima.
Bagian kepegawaian Pemkab Boltim menginformasikan data resminya yang akan diusulkan capai 2.300 kuota.
Menurut Kepala bagian kepegawaian Pemkab Boltim Drs Darwis Lasabuda, usulan formasi CPNS 2010 sudah rampung disusun. Namun Pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Boltim. Jika sudah ada persetujuan pihaknya akan segera diusulkan ke BKN. “Ini baru usulan entah berapa jatah CPNS Boltim yang akan diterima, itu tergantung keputusan dari pihak Pemerintah pusat,” ujarnya.
Perlu diketahui, kuota yang diusulkan pemkab ini terdiri dari berbagai formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di Boltim. Di dalam usulan itu sudah termasuk kuota untuk SMA. “Namun yang prioritas untuk rekrutmen tahun ini adalah tenaga teknis, termasuk mereka yang mengantongi ijasah SMA,” terang Lasabuda.
sumber: www.mdopost.com
Bagian kepegawaian Pemkab Boltim menginformasikan data resminya yang akan diusulkan capai 2.300 kuota.
Menurut Kepala bagian kepegawaian Pemkab Boltim Drs Darwis Lasabuda, usulan formasi CPNS 2010 sudah rampung disusun. Namun Pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Boltim. Jika sudah ada persetujuan pihaknya akan segera diusulkan ke BKN. “Ini baru usulan entah berapa jatah CPNS Boltim yang akan diterima, itu tergantung keputusan dari pihak Pemerintah pusat,” ujarnya.
Perlu diketahui, kuota yang diusulkan pemkab ini terdiri dari berbagai formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di Boltim. Di dalam usulan itu sudah termasuk kuota untuk SMA. “Namun yang prioritas untuk rekrutmen tahun ini adalah tenaga teknis, termasuk mereka yang mengantongi ijasah SMA,” terang Lasabuda.
sumber: www.mdopost.com
Kuota CPNS Bolmong 2010 Kira-kira 730
BOLMONG — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bolaang Mongondow telah mematenkan kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun 2010. Kuota ini akan diusulkan sekira pertengahan April. Informasi dari BKD Bolmong sekira 730 kuota CPNS 2010 yan akan diusulkan, 60 diantaranya jatah bagi ijazah SMA.
Menurut Kepala BKD Bolmong Drs Mitran Tuna melalui Kepala Seksi Perencanaan Formasi Aldi Yani Pudul untuk sementara ada sekira 730 kuota formasi yang akan diusulkan. Dari ke 730 kuota tersebut, telah diakomodir formasi bagi pelamar yang hanya mengantongi ijazah SMA sebanyak 60 kuota. “Tapi ini masih sementara, karena masih akan diperiksa kembali Kepala BKD,” ujarnya.
Soal usulan tersebut, Bolmong masih mengusulkan sebanyak 355 tenaga guru, 150 tenaga kesehatan dan sisanya 225 kuota untuk tenaga teknis. “Memang usulan ini sedikit turun dari usulan sebelumnya. Namun, usulan ini juga masih memungkinkan untuk turun. Karena yang berwenang memutuskan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan),” jelas Aldi.
sumber: www.mdopost.com
Menurut Kepala BKD Bolmong Drs Mitran Tuna melalui Kepala Seksi Perencanaan Formasi Aldi Yani Pudul untuk sementara ada sekira 730 kuota formasi yang akan diusulkan. Dari ke 730 kuota tersebut, telah diakomodir formasi bagi pelamar yang hanya mengantongi ijazah SMA sebanyak 60 kuota. “Tapi ini masih sementara, karena masih akan diperiksa kembali Kepala BKD,” ujarnya.
Soal usulan tersebut, Bolmong masih mengusulkan sebanyak 355 tenaga guru, 150 tenaga kesehatan dan sisanya 225 kuota untuk tenaga teknis. “Memang usulan ini sedikit turun dari usulan sebelumnya. Namun, usulan ini juga masih memungkinkan untuk turun. Karena yang berwenang memutuskan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan),” jelas Aldi.
sumber: www.mdopost.com
Renumerasi PNS Terancam
JAKARTA– Rencana pemerintah memberlakukan gaji PNS minimal Rp5 juta pada 2011 mendatang terus ditentang. Bahkan, desakan membatalkan program percontohan remunerasi bernilai Rp13,3 triliun di APBN Perubahan 2010 makin kuat seiring munculnya kasus markus pajak Gayus Tambunan. Namun demikian, sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaksanakan program ini juga cukup kuat.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengatakan kasus Gayus Tambunan sang ‘Makelar Kasus’ Pajak mengamini pandangan publik selama ini. Menurutnya, pelaksanaan pilot project reformasi birokrasi yang difokuskan pada tambahan remunerasi (tunjangan prestasi) terbukti tidak mampu mengekang libido para birokrat untuk mengeruk uang rakyat secara illegal. “Pemberian remunerasi atas nama pilot proyek reformasi birokrasi hanya menghamburkan uang rakyat,” katanya.
Mereka pun meminta DPR untuk menghapuskan tambahan remenurasi untuk reformasi birokrasi pada APBN P 2010 sebesar Rp13,9 triliun. “Karena terbukti tidak mengurangi korupsi di lingkungan birokrasi,” ungkapnya.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengaku kecewa atas tidak berhasilnya sistem remunerasi, khususnya di Ditjen Pajak. "Melihat kasus Gayus dan sistem remunerasi yang belum berhasil di Ditjen Pajak, kami kecewa seperti orang patah hati," ucap Harry Azhar.
Ia mengatakan, seharusnya sistem remunerasi tersebut dapat menghilangkan tindakan korupsi yang kerap terjadi. Padahal para pegawai telah mendapatkan pemasukan lebih.
Harry memperkirakan, pembicaraan remunerasi dalam pembahasan APBN akan sengit. Karena beberapa anggota Banggar merasa kecewa terhadap kondisi riil di lapangan. "Mungkin itu yang akan menjadi pembicaraan," ucapnya.
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan reformasi birokrasi akan tetap berjalan, bahkan akan semakin diperkuat, kendati terjadi kasus markus pajak di lingkungan kementeriannya. "Mungkin ada kasus mafia ini, tapi tidak mengurangi reformasi birokrasi," ujar Menkeu.
Menkeu melanjutkan, reformasi birokrasi sangat diharapkan untuk tetap berjalan agar dapat meningkatkan kesempatan kerja dan investasi yang menjadi fokus pemerintah selama tahun 2010-2011.
sumber: www.mdopost.com
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengatakan kasus Gayus Tambunan sang ‘Makelar Kasus’ Pajak mengamini pandangan publik selama ini. Menurutnya, pelaksanaan pilot project reformasi birokrasi yang difokuskan pada tambahan remunerasi (tunjangan prestasi) terbukti tidak mampu mengekang libido para birokrat untuk mengeruk uang rakyat secara illegal. “Pemberian remunerasi atas nama pilot proyek reformasi birokrasi hanya menghamburkan uang rakyat,” katanya.
Mereka pun meminta DPR untuk menghapuskan tambahan remenurasi untuk reformasi birokrasi pada APBN P 2010 sebesar Rp13,9 triliun. “Karena terbukti tidak mengurangi korupsi di lingkungan birokrasi,” ungkapnya.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengaku kecewa atas tidak berhasilnya sistem remunerasi, khususnya di Ditjen Pajak. "Melihat kasus Gayus dan sistem remunerasi yang belum berhasil di Ditjen Pajak, kami kecewa seperti orang patah hati," ucap Harry Azhar.
Ia mengatakan, seharusnya sistem remunerasi tersebut dapat menghilangkan tindakan korupsi yang kerap terjadi. Padahal para pegawai telah mendapatkan pemasukan lebih.
Harry memperkirakan, pembicaraan remunerasi dalam pembahasan APBN akan sengit. Karena beberapa anggota Banggar merasa kecewa terhadap kondisi riil di lapangan. "Mungkin itu yang akan menjadi pembicaraan," ucapnya.
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan reformasi birokrasi akan tetap berjalan, bahkan akan semakin diperkuat, kendati terjadi kasus markus pajak di lingkungan kementeriannya. "Mungkin ada kasus mafia ini, tapi tidak mengurangi reformasi birokrasi," ujar Menkeu.
Menkeu melanjutkan, reformasi birokrasi sangat diharapkan untuk tetap berjalan agar dapat meningkatkan kesempatan kerja dan investasi yang menjadi fokus pemerintah selama tahun 2010-2011.
sumber: www.mdopost.com
Friday, April 2, 2010
Gaji PNS 5Juta Dikawal
JAKARTA- Desakan banyak kalangan agar pemberian remunerasi yang mengamanatkan gaji PNS minimal Rp5 juta per bulan ditinjau kembali setelah kasus pegawai pajak Gayus Tambunan terbongkar menggelitik Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi EE ‘Lape’ Mangindaan angkat bicara. Lape bersikukuh pemberian remunerasi yang telah diberlakukan di beberapa lembaga pemerintah harus dinikmati semua PNS.
Pernyataan Lape ini mengcounter tudingan bahwa kasus Gayus adalah contoh pemberian gaji minimal Rp5 juta pada PNS tidak efektif, mengingat kantor pajak sudah diterapkan remunerasi. “Saya minta masyarakat jangan berapriori dan menggeneralisir bahwa pemberian tunjangan kinerja sia-sia,” katanya.
Menurut Lape, pemberian remunerasi atau tunjangan kinerja tidak akan mengubah mental seorang koruptor. Remunerasi hanya menjadi support bagi aparatur untuk bekerja lebih baik dan profesional. "Seketat apapun sistem yang pemerintah buat, kalau mental aparaturnya sudah jelek tidak akan jalan sistemnya. Pemberian remunerasi sebenarnya untuk meningkatkan kinerja aparatur agar fokus pada pekerjaan dan tidak melakukan hal yang menyimpang," kata Mangindaan.
Sebab, di beberapa instansi banyak juga aparatur yang kinerjanya bertambah baik. Dilihat dari hasil laporan audit BPK maupun laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menunjukkan grafis peningkatan.
Bagi Lape, kasus korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan merupakan bukti pengawasan di internal Ditjen Pajak lemah. Di samping implementasi reformasi birokrasi yang tidak dijalankan dengan benar. "Jangan terlalu dipolitisir bahawa Kasus Gayus merupakan kegagalan reformasi birokrasi. Justru dengan reformasi birokrasi itu mendorong pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan memihak ke publik," kata Mangindaan.
Dia menegaskan, jika pengawasan internal maupun eksternal kuat dan sesuai aturan, kasus Gayus tidak akan terjadi. Pejabat akan berani mengambil tindakan tegas pada bawahannya dan bukannya bersekutu mengeruk keuntungan pribadi.
"Kalau dilihat kasus ini sudah lama terjadi, jika atasannya membiarkan kan aneh. Sebagai lembaga yang sudah direformasi birokrasi sejak 2008 seharusnya sistemnya semakin baik. Jadi intinya di atasan sebagai pengawas internal, kenapa tidak bersikap tegas ketika melihat gelagat aneh," ucapnya.
Hal ini ikut ditegaskan Deputi Menteri PAN&RB Ramli Naibaho. "Bukan reformasi birokrasi yang tidak jalan tapi pengawasan yang tidak berfungsi dan berjalan dengan benar," ujarnya.
Dia menyarankan agar orang-orang yang ikut terlibat dalam kasus Gayus diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya. Jika terbukti membantu Gayus dalam korupsi, Dirjen Pajak harus berani memberikan sanksi berat berupa pemecatan pada aparatur bersangkutan. "Harus berani ambil tindakan tegas agar citra institusi bisa dipulihkan," sarannya.
Mengenai penyelidikan internal yang dilakukan Kementerian Keuangan, Menpan meminta agar diumumkan secara terbuka ke publik. Ini agar publik bisa mengetahui hasil penyelidikannya seperti apa. "Informasi seperti itu tidak bisa disimpan dan sebatas konsumsi di lingkup Kemenkeu saja, tapi harus jadi informasi bagi publik. Hal ini sesuai amanat dalam UU KIP," terangnya.
Naibaho mengatakan, dalam pemberian remunerasi, tim reformasi birokrasi harus lebih memperketat pengawasan. Jika ditemukan ada aparatur negara yang melakukan tindakan pelanggaran harus direkomendasikan agar remunerasinya dipotong atau tidak diberikan sama sekali.
"Untuk apa dikasih remunerasi kalau kinerjanya buruk. Nah ini kerjanya tim reformasi birokrasi serta tim independen yang harus memberikan rekomendasi pada lembaga penerima tunjangan kinerja untuk diambil tindakan tegas," jelasnya.
Dia mencontohkan kasus pelanggaran di Kantor Bea dan Cukai yang ditemukan oleh tim reformasi birokrasi. Tim inilah yang kemudian membuat rekomendasi pada pejabat berwenang agar para pelanggar tersebut tidak diberikan remunerasi. Bahkan banyak yang sudah diberikan sanksi pemecatan tidak terhormat.
sumber: www.mdopost.com
Pernyataan Lape ini mengcounter tudingan bahwa kasus Gayus adalah contoh pemberian gaji minimal Rp5 juta pada PNS tidak efektif, mengingat kantor pajak sudah diterapkan remunerasi. “Saya minta masyarakat jangan berapriori dan menggeneralisir bahwa pemberian tunjangan kinerja sia-sia,” katanya.
Menurut Lape, pemberian remunerasi atau tunjangan kinerja tidak akan mengubah mental seorang koruptor. Remunerasi hanya menjadi support bagi aparatur untuk bekerja lebih baik dan profesional. "Seketat apapun sistem yang pemerintah buat, kalau mental aparaturnya sudah jelek tidak akan jalan sistemnya. Pemberian remunerasi sebenarnya untuk meningkatkan kinerja aparatur agar fokus pada pekerjaan dan tidak melakukan hal yang menyimpang," kata Mangindaan.
Sebab, di beberapa instansi banyak juga aparatur yang kinerjanya bertambah baik. Dilihat dari hasil laporan audit BPK maupun laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menunjukkan grafis peningkatan.
Bagi Lape, kasus korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan merupakan bukti pengawasan di internal Ditjen Pajak lemah. Di samping implementasi reformasi birokrasi yang tidak dijalankan dengan benar. "Jangan terlalu dipolitisir bahawa Kasus Gayus merupakan kegagalan reformasi birokrasi. Justru dengan reformasi birokrasi itu mendorong pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan memihak ke publik," kata Mangindaan.
Dia menegaskan, jika pengawasan internal maupun eksternal kuat dan sesuai aturan, kasus Gayus tidak akan terjadi. Pejabat akan berani mengambil tindakan tegas pada bawahannya dan bukannya bersekutu mengeruk keuntungan pribadi.
"Kalau dilihat kasus ini sudah lama terjadi, jika atasannya membiarkan kan aneh. Sebagai lembaga yang sudah direformasi birokrasi sejak 2008 seharusnya sistemnya semakin baik. Jadi intinya di atasan sebagai pengawas internal, kenapa tidak bersikap tegas ketika melihat gelagat aneh," ucapnya.
Hal ini ikut ditegaskan Deputi Menteri PAN&RB Ramli Naibaho. "Bukan reformasi birokrasi yang tidak jalan tapi pengawasan yang tidak berfungsi dan berjalan dengan benar," ujarnya.
Dia menyarankan agar orang-orang yang ikut terlibat dalam kasus Gayus diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya. Jika terbukti membantu Gayus dalam korupsi, Dirjen Pajak harus berani memberikan sanksi berat berupa pemecatan pada aparatur bersangkutan. "Harus berani ambil tindakan tegas agar citra institusi bisa dipulihkan," sarannya.
Mengenai penyelidikan internal yang dilakukan Kementerian Keuangan, Menpan meminta agar diumumkan secara terbuka ke publik. Ini agar publik bisa mengetahui hasil penyelidikannya seperti apa. "Informasi seperti itu tidak bisa disimpan dan sebatas konsumsi di lingkup Kemenkeu saja, tapi harus jadi informasi bagi publik. Hal ini sesuai amanat dalam UU KIP," terangnya.
Naibaho mengatakan, dalam pemberian remunerasi, tim reformasi birokrasi harus lebih memperketat pengawasan. Jika ditemukan ada aparatur negara yang melakukan tindakan pelanggaran harus direkomendasikan agar remunerasinya dipotong atau tidak diberikan sama sekali.
"Untuk apa dikasih remunerasi kalau kinerjanya buruk. Nah ini kerjanya tim reformasi birokrasi serta tim independen yang harus memberikan rekomendasi pada lembaga penerima tunjangan kinerja untuk diambil tindakan tegas," jelasnya.
Dia mencontohkan kasus pelanggaran di Kantor Bea dan Cukai yang ditemukan oleh tim reformasi birokrasi. Tim inilah yang kemudian membuat rekomendasi pada pejabat berwenang agar para pelanggar tersebut tidak diberikan remunerasi. Bahkan banyak yang sudah diberikan sanksi pemecatan tidak terhormat.
sumber: www.mdopost.com
Thursday, April 1, 2010
Sekdes di Mitra, Akan Diakomodir dalam Penerimaan CPNS 2010
Kabar gembiar bagi sedikitnya lima Sekretaris Desa (Sekdes) di Minahasa Tenggara (Mitra). Pasalnya, untuk 2010 ini, Pemkab Mitra melalui instansi teknsi terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), akan memproses liam sekdes ini supaya dapat diangkat menjadi PNS pada rekrutmen 2010 ini. Hal ini akan melengkapi 41 Sekdes yang telah diangkat menjadi PNS sebelumnya.
Kepala BPMPD Mitra, Drs Desten Katiandagho SH menjelaskan, seluruh Sekdes yang masih aktif bertugas akan diangkat menjadi PNS. “71 Sekdes tersebut seluruhnya akan diangkat menjadi PNS. Hanya saja pengangkatan dilakukan bertahap. Tahap pertama, Pemkab Mitra telah mengangkat sekitar 13 Sekdes menjadi PNS. Begitupun pada pengangkatan tahap II, sekitar 12 Sekdes diangkat PNS,” ujarnya.
Sementara tahap III, lanjut Katiandagho, Pemkab Mitra kembali mengangkat 16 Sekdes menjadi PNS. Untuk tahun 2010 ini, sedikitnya lima Sekdes di Mitra sedang berproses untuk diangkat menjadi PNS, di mana berkas pengangkatan sudah dikirim ke Jakarta. “Pokoknya berkas pengangkatan lima Sekdes di Mitra menjadi PNS sedang berproses,” ujar dia.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mitra Drs Robby Ngongoloy, juga mengungkap hal serupa. “Untuk penerimaan CPNS 2010 ini memang ada jatah untuk Sekdes. Soal berapa jumlah Sekdes diangkat PNS, itu tergantung BPMPD,” tegasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Kepala BPMPD Mitra, Drs Desten Katiandagho SH menjelaskan, seluruh Sekdes yang masih aktif bertugas akan diangkat menjadi PNS. “71 Sekdes tersebut seluruhnya akan diangkat menjadi PNS. Hanya saja pengangkatan dilakukan bertahap. Tahap pertama, Pemkab Mitra telah mengangkat sekitar 13 Sekdes menjadi PNS. Begitupun pada pengangkatan tahap II, sekitar 12 Sekdes diangkat PNS,” ujarnya.
Sementara tahap III, lanjut Katiandagho, Pemkab Mitra kembali mengangkat 16 Sekdes menjadi PNS. Untuk tahun 2010 ini, sedikitnya lima Sekdes di Mitra sedang berproses untuk diangkat menjadi PNS, di mana berkas pengangkatan sudah dikirim ke Jakarta. “Pokoknya berkas pengangkatan lima Sekdes di Mitra menjadi PNS sedang berproses,” ujar dia.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mitra Drs Robby Ngongoloy, juga mengungkap hal serupa. “Untuk penerimaan CPNS 2010 ini memang ada jatah untuk Sekdes. Soal berapa jumlah Sekdes diangkat PNS, itu tergantung BPMPD,” tegasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Subscribe to:
Posts (Atom)