Rekrutmen CPNS DIbuka 2012

Kebijakan moratorium penerimaan CPNS akan dikecualikan bagi daerah yang belanja pegawai atau belanja aparaturnya masih di bawah 50 persen dari total APBD masing-masing. Hanya saja, kesempatan rekruitmen CPNS di daerah ini baru akan dibuka 2012 mendatang. Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN/RB), Letjen TNI (Purn) EE Mangindaan SIP, menjawab pertanyaan harian ini dalam kunjungannya di Ratahan Ka-bupaten Mitra, Jumat (02/09) kemarin. Menurut Lape, sapaan akrab mantan Ketua Komisi II DPR RI ini, waktu empat bulan terakhir di 2011 ini yakni dari September hingga Desember, diberikan kesempatan bagi pemerintah-pemerintah daerah menyusun data formasi PNS yang menjadi kebutuhan masing-masing. “Setelah disusun, data itu dimasukkan ke kita (Kementerian PAN/RB, red),” terangnya. Lanjut Mangindaan mengungkapkan, data formasi PNS yang dibutuhkan tiap daerah tidak boleh hanya secara umum, melainkan harus ter-perinci. “Misalnya berapa jumlah tenaga guru yang diperlukan, guru bidang studi apa saja, kemudian mau ditempatkan di mana guru itu. Demikian dengan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Jadi tidak boleh hanya secara umum. Kita sangat selektif untuk ini. Karena itu waktu penyusunan dan pengusulan data formasi CPNS diberikan cukup panjang, seki-tar empat bulan. Nanti mulai 2012 dibuka tahapan peneri-maan CPNS,” terangnya. Mangindaan menegaskan, pihaknya tidak mau main-main dengan perekrutan CPNS ini karena memang sudah tidak semua daerah bisa membukanya. “Jangan sampai ada masalah lagi seperti yang terjadi di beberapa kabupaten di Sulut ini. Karena itu, daerah yang masih dibolehkan merekrut CPNS antara lain karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen supaya dapat mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Selengga-rakan berbagai tahapan de-ngan baik,” tandasnya. Mangindaan kembali menjelaskan kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang diambil pemerintah. Katanya, hal ini semata-mata disebabkan atas pertimbangan bahwa keuangan di daerah lebih ban-yak terkuras untuk membayar gaji PNS dan aparat pemerintah, sementara anggaran pem-bangunan menjadi sangat ku-rang. “Ini yang harus dipahami oleh masyarakat, karena ada daerah yang jumlah PNS sudah overloaded dan banyak anggaran habis untuk membayar gaji mereka. Ini mem-buat anggaran pembangunan untuk masyarakat jadi sedikit. Karena torang berinisiatif untuk brenti dulu trima-trima pegawai khusus bagi daerah yang so talalu besar ato so 50 persen ke atas belanja pegawainya,” pungkasnya. sumber; www.hariankomentar.com