Data diperoleh, yang terbanyak disetujui adalah honorer di Pemprov Sulut, yakni dari 839 orang, 339 lolos verifikasi dan akan diangkat tahun depan. "Karena semuanya mengabdi di Pemprov termasuk SKPD sebelum 2005. Bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy Tumiwa MPd.
Hasil ini, kata Tumiwa, diumumkan dalam Rakor yang dilaksanakan BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Senin (5/12) di Bali. "339 itu bukan hasil final. Karena teknisnya, kita masih menunggu perubahan PP 43 tentang Kepegawaian," ungkap Tumiwa.
Siapa saja yang lulus verifikasi ini? Menurut Tumiwa, data yang diumumkan baru jumlah yang lulus. "Kalau nama-namanya akan dikirim melalui website pada 16 Desember mendatang," imbuh Tumiwa.
Kepala BKD Boltim MR Alung menyebutkan, dari 13 yang diusulkan sebagai honorer kategori 1, yang lolos berkas hanya 1 orang. Senasib dengan Boltim adalah Bolsel dan Bolmut, yang usulannya hanya disetujui 1 orang. Menurut Kepala BKDD Bolmut Yusuf Lakoro, 45 honorer yang tidak disetujui dialihkan ke kategori 2.
Minut masih cukup beruntung. Sebab, dari 17 orang diusulkan ada 9 honorer lolos dalam verifikasi tim pusat. "Verifikasi itu berdasarkan lamanya bekerja dan dilihat dari SK yang ada," ujar Kepala BKDD Minut Frits Sigar.
"Jumlah ini sudah tidak akan berubah karena berdasarkan verifikasi pusat," ujar Sigar. Sedangkan Bitung dan Sitaro, sudah tak ada lagi honorer kategori 1 karena sudah diangkat tahun lalu. Bitung sebanyak 14 orang berstatus CPNS saat ini.
Sementara itu, seluruh Kepala BKD senada bahwa data-data ini belum final, dari sisi waktu pengangkatan, tapi jumlah tidak berubah. "Kepastiannya menunggu Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS yang masih sedang digodok," ujar Kepala BKDD Kotamobagu Nasrun Gilalom dan Kepala BKDD Sangihe Sukardi Adilang.
Sumber: ManadoPost
Powered by Telkomsel BlackBerry®
