Pemerintah belum akan menutup penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Hasil pertemuan para Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan KemenPAN-RB di Ternate pekan lalu, tidak kepastian soal moratorioum (penghentian sementara) penerimaan CPNS tahun ini akan diberlakukan. “Mungkin tahun ini moratorium belum berlaku,” ungkap Kepala BKD Manado Hans Tinangon, Senin (25/7).
Hans menambahkan, pada pertemuan itu justru KemenPAN meminta seluruh daerah memasukan analisa kebutuhan PNS. Nanti dari data tersebut akan dilihat apakah komposisi PNS sudah berlebihan atau belum. “Kalau di Manado masih butuh guru dan staf yang akan ditempatkan di kelurahan yang idealnya 10 staf tiap kelurahan,” katanya.
Sebelumnya Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN-RB Ramli Naiboho mengatakan, tahun ini masih akan ada penerimaan CPNS, meski porsinya turun dibanding tahun lalu yang mencapi 300 ribu orang. Tapi juga, rekrutmen tahun ini separuh jatah yang ditetapkan sebanyak 250 ribu orang, 150 ribu untuk honorer.
Ramli menambahkan, penerimaan CPNS terutama untuk mengisi daerah-daerah pemekaran baru, perbatasan, dan di daerah tertinggal. Dan juga, meski belum memutuskan formasi prioritas, namun sudah ada ancang-ancang yang didahulukan tenaga kesehatan yaitu dokter ahli, perawat, dan bidan. Selanjutnya guru, tenaga penyuluh, keuangan, dan tenaga teknis lainnya.
Peluang lulusan SMK untuk mendaftar CPNS di daerah-daerah tertentu juga bakal dipertahankan. Seperti seperti perbatasan, pemekaran, tertinggal. Sedangkan untuk dearah perkotaan, minimal pendaftar lulusan DII.
Sementara itu, yang sudah merespon rencana moratorium CPNS adalah Pemkot Bitung. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD-PP) Bitung Ferdinand Tangkudung menyatakan, Bitung sudah pasti belum akan menerima CPNS tahun ini. “APBD kita terlalu berat untuk belanja pegawai,” katanya.
Ia menjelaskan, menurut kajian MenPAN, daerah yang belanja pegawainya mencapai 50 persen atau setengah dari total APBD, harus melakukan moratorium CPNS. Dan, dari total Rp415,82 miliar APBD Bitung 2011, Rp277,5 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. "Sudah lebih dari 61 persen," tuturnya.
Namun, Tangkudung meminta pemerintah pusat mengkaji lagi rencana kebijakan itu. Terutama dengan mempertimbangkan beberapa formasi yang sangat dibutuhkan di daerah. “Kita sangat membutuhkan tambahan tenaga guru TK dan SD, dokter dan formasi kesehatan untuk rumah sakit,” paparnya.
Sementara itu, pengamat pemerintahan FISIP Unsrat Herman Najoan berpendapat, penerimaan CPNS masih perlu terutama mengisi kebutuhan di daerah-daerah pemekaran baru. “Kalau di daerah-daerah induk tak perlu lagi. Malah, kalau boleh ada distribusi PNS ke pemekaran,” katanya.
Wilayah pemekaran, katanya, seperti di Sulut, rata-rata lokasinya terpencil. Menurutnya, kondisi daerah tersebut memberi indikasi bahwa sangat dibutuhkan tenaga medis dan pendidik. “Kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan sangat penting rakyat kita untuk peningkatan kesejahteraaan,” katanya.
Kata Herman, yang dibutuhkan saat ini adalah analisa komprehensif soal kebutuhan dan ketersediaan PNS di tiap daerah. Soalnya, ujarnya, ada instansi yang pekerjaannya bejibun, sedangkan di instansi lain justru seharian hanya main game atau tidur-tiduran. “Ini tidak adil, karena mereka menikmati gaji yang sama,” tukas Herman.
Mendagri Gamawan Fauzi menilai belum perlu adanya moratorium CPNS. Ia menilai jumlah PNS di Indonesia baru mencakup 2,4% penduduk. “Di negara ASEAN jumlah PNS rata-rata 3% jumlah penduduk. Karena itu, rekrutmen PNS tetap akan dijalankan,” ujarnya.
Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas juga beberapa waktu lalu mengusulkan agar rekrutmen CPNS dihentikan sementara.
Dikatakan, dari kajian timnya keberadaan PNS saat ini sudah tidak terkendali mengingat banyak pegawai yang tidak memiliki kemampuan tapi dipekerjakan. “Setidaknya jangan ada rekrutmen CPNS enam bulan ke depan sambil dilakukan pengkajian yang mendalam serta melakukan pencermatan sungguh-sungguh posisi yang diperlukan,” kata mantan Wakil Ketua KPK itu. Ery justru mendukung agar PNS mendekati pensiun dan tak produktif lagi untuk dipensiundinikan dan diberi pesangon.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Poernomo membenarkan anggaran untuk PNS setiap tahun meningkat. Pada 2005, anggaran PNS Rp54,3 triliun, kemudian membengkak menjadi Rpl62,7 triliun (APBNP) atau 147,9 triliun (realisasi) pada 2010. Kenaikan signifikan terjadi pada 2011, yakni Rp180,6 triliun (RAPBN). “APBN 2011 disebut sebesar Rpl.200 triliun, belanja pegawai porsinya 10 persen,” ujar Herry.
