Pemerintah Jamin Penerimaan CPNS 2010 Murni

Berkaca kasus kecurangan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun lalu, pemerintah daerah di Sulut kian ketat mengawasinya. Makanya, pemerintah memberi garansi bahwa yang akan lulus hanyalah mereka yang nilainya tinggi.

"Proses dan mekanismenya sama seperti tahun lalu. Siapa yang paling tinggi nilainya, dia yang lulus," ujar Plh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Flora Krisen SH MH. Tapi, masyarakat belum percaya 100 persen takkan ada kecurangan dalam penerimaan tahun ini. Sebab, menurut Robert, sebut saja demikian, pria yang sudah dua kali mengikuti seleksi CPNS, peluang kecurangan justru pada kebocoran soal.

"Kalau syarat utama kelulusan adalah nilai tertinggi, bisa saja ada yang berbuat curang mencari-cari soal yang akan diujikan," tukasnya Dugaan kecurangan ini langsung ditepis Flora. Katanya, selama Pemprov menjadi koordinator seleksi CPNS, sampai tahun lalu, tidak ada kasus soal bocor.

"Sampai seleksi selesai pun, tidak ada yang bocor," ujarnya. Menurut Flora, Pemprov yang memegang ˜kuasa" penyedia soal ujian CPNS untuk seluruh pemerintah daerah di Sulut, sangat ketat menjaga kerahasiaan soal.

"Baik orang menyusun maupun percetakannya kami sembunyikan. Dan di percetakan ada polisi yang menjaga selama proses cetak sampai akan didistribusi," tukasnya. Pemerintah juga menjamin, bila ada pemerintah daerah yang berbuat curang, nasibnya akan sama dengan yang dialami Pemkab Bolmong Timur dan Pemkot Kotamobagu: bermuara pada proses hukum di kepolisian. Belum lagi ancaman nomor induk pegawai (NIP) yang takkan diproses. Seperti pernyataan yang dilontarkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menneg PAN-RB) EE Mangindaan. Katanya, pekan lalu, cukup sudah kasus yang menimpa ratusan CPNS Kotamobagu menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah lain.

"Kita tidak akan memproses SK NIP (surat keputusan nomor induk pegawai, red) CPNS yang bermasalah. Seperti Kotamobagu lalu," ujar Mangindaan. Katanya, yang terjadi di Kotamobagu itu adalah praktik percaloan, seperti dilakukan beberapa daerah di Indonesia.

"Kalau ada kecurangan, yang rugi nanti daerah sendiri," ujarnya. Karena itu, Mangindaan mengimbau seluruh penyelenggara seleksi CPNS serius menghindari kecurangan. Masyarakat juga diminta untuk mengontrol pelaksanaan CPNS.

"Jika ada kecurangan laporkan ke polisi atau pemerintah pusat. Kalau ada bukti penyimpangan, kami tidak segan-segan menganulirnya," tegasnya. Para kepala daerah, dan juga aparatnya, sedari awal sudah berjanji tidak akan berbuat curang. Seperti pernyataan Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit, yang tahun ini jadi capek karena persoalan CPNS 2009, bahwa dia menjamin penerimaan CPNS di daerahnya akan berlangsung transparan dan objektif.

"Cukup saja tahun kemarin menjadi pengalaman berharga. Jika ada yang jadi calo langsung diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya tidak pandang bulu soal itu.," tegas Djelantik.

sumber: www.mdopost.com