Empat Provinsi Rawan Calo CPNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) tak ingin kecolongan lagi dengan beroperasinya para calo CPNS. Pasalnya, pada 2009 ada 12 kabupaten/kota yang tersebar di empat propinsi ditemukan terjadinya percaloan CPNS.

Karena itu untuk seleksi CPNS 2010 yang akan dimulai bulan November ini, Menteri Negara PAN dan RB EE Mangindaan mewarning pada seluruh daerah agar menghindari praktik percaloan.

"Mudah-mudahan tahun ini tidak ada percaloan. Sebab yang rugi nanti daerah sendiri. Selain itu saya harus menurunkan tim yang besar ke daerah untuk investigasi sementara dananya tidak ada," kata Mangindaan dalam konpres di Kantor Kementerian PAN dan RB, Jumat (12/11).

Mengapa rugi? Menurut mantan gubernur Sulut ini karena pihaknya tidak akan mengangkat CPNS yang bermasalah. Dan itu telah dibuktikan dengan tidak diangkatnya CPNS di 12 kabupaten/kota tersebut.

"Kasihan daerah sudah capek-capek mengurus formasi terpaksa kita anulir gara-gara praktik calo. Tahun lalu ada 12 kabupaten/kota di lima propinsi yaitu Sulut, Sumut, Jatim, dan Jateng yang sebagian besar CPNS bermasalahnya kita tidak proses SK NIP-nya. Paling besar kecurangannya di Nias, Tuban, Kotamobagu, dan beberapa daerah di Jateng serta Jatim," bebernya.

Lebih lanjut dikatakannya, dari hasil penelusuran tim Kementerian PAN dan RB bekerja sama dengan Kepolisian, 12 kabupaten/kota tersebut sebagian besar melakukan kecurangan. Hanya sebagian kecil yang murni (disesuaikan dengan hasil tes).

"Saya ambil kebijakan yang lulus murni itu yang diproses NIP-nya, sedangkan yang tidak murni dianulir. Karena itu saya imbau seluruh penyelenggara seleksi CPNS tolong diseriusi masalah ini. Kami juga imbau masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan CPNS, jika ada kecurangan laporkan ke polisi atau pusat. Kalau ada bukti penyimpangan, saya tidak segan-segan menganulirnya," tegasnya.

Sementara itu menurut Plt Kepala BKD Propinsi Sulut, Flora Krisen, bagi pelamar CPNS tahun 2010 ini akan memlui berbagai tahapan tes yang sangat ketat. Selain ujian tertulis, CPNS juga akan mengikuti tes kesehatan antara lain pemeriksaan urine dan tes narkoba. “Tes kesehatan nanti dilakukan usai dinyatakan lulus tes tertulis,” ujar Plh Krisen kepada Komentar Kemarin.
Sementara itu, akhir-akhir ini, berbagai isu dikembangkan terkait salah satu daerah akan memperjuangkan putra daerah. Hal ini mendapat tanggapan dari Krisen.

Menurutnya, dalam proses penerimaan CPNS tak mengenal istilah putra daerah. Dirinya mengaku bahwa dalam lamaran, ada kartu tanda pengenal yang sah dan tertulis warga Negara Indonesia. “Salah satu syarat penerimaan CPNS adalah warga Negara Indonesia yang tertera dalam KTP. Jadi tidak ada syarat penerimaan CPNS yang menyatakan di daerah tersebut hanya dikhususkan untuk warga daerah yang dimaksud. Jadi, bisa saja warga Sangihe melamar di Manado, atau Minahasa ataupun daerah lainnya. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada perbedaan apalagi yang sering disebut-sebut prioritaskan putra daerah,” ucap Krisen.

sumber: www.hariankomentar.com