Renumerasi PNS Terancam

JAKARTA– Rencana pemerintah memberlakukan gaji PNS minimal Rp5 juta pada 2011 mendatang terus ditentang. Bahkan, desakan membatalkan program percontohan remunerasi bernilai Rp13,3 triliun di APBN Perubahan 2010 makin kuat seiring munculnya kasus markus pajak Gayus Tambunan. Namun demikian, sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaksanakan program ini juga cukup kuat.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengatakan kasus Gayus Tambunan sang ‘Makelar Kasus’ Pajak mengamini pandangan publik selama ini. Menurutnya, pelaksanaan pilot project reformasi birokrasi yang difokuskan pada tambahan remunerasi (tunjangan prestasi) terbukti tidak mampu mengekang libido para birokrat untuk mengeruk uang rakyat secara illegal. “Pemberian remunerasi atas nama pilot proyek reformasi birokrasi hanya menghamburkan uang rakyat,” katanya.

Mereka pun meminta DPR untuk menghapuskan tambahan remenurasi untuk reformasi birokrasi pada APBN P 2010 sebesar Rp13,9 triliun. “Karena terbukti tidak mengurangi korupsi di lingkungan birokrasi,” ungkapnya.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengaku kecewa atas tidak berhasilnya sistem remunerasi, khususnya di Ditjen Pajak. "Melihat kasus Gayus dan sistem remunerasi yang belum berhasil di Ditjen Pajak, kami kecewa seperti orang patah hati," ucap Harry Azhar.
Ia mengatakan, seharusnya sistem remunerasi tersebut dapat menghilangkan tindakan korupsi yang kerap terjadi. Padahal para pegawai telah mendapatkan pemasukan lebih.
Harry memperkirakan, pembicaraan remunerasi dalam pembahasan APBN akan sengit. Karena beberapa anggota Banggar merasa kecewa terhadap kondisi riil di lapangan. "Mungkin itu yang akan menjadi pembicaraan," ucapnya.
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan reformasi birokrasi akan tetap berjalan, bahkan akan semakin diperkuat, kendati terjadi kasus markus pajak di lingkungan kementeriannya. "Mungkin ada kasus mafia ini, tapi tidak mengurangi reformasi birokrasi," ujar Menkeu.
Menkeu melanjutkan, reformasi birokrasi sangat diharapkan untuk tetap berjalan agar dapat meningkatkan kesempatan kerja dan investasi yang menjadi fokus pemerintah selama tahun 2010-2011.
sumber: www.mdopost.com