Thursday, June 10, 2010

CPNS Kotamobagu Tembus Jakarta

Upaya 15 perwakilan CPNS Kota Kotamobagu untuk mencari kejelasan seputar terhambatnya penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) mereka, mulai mendapat titik terang. Di mana, terhambatnya penerbitan identitas dari para calon abdi negara tersebut lebih disebabkan oleh surat yang dikirimkan Wakil Walikota Ir Tatong Bara mengatas-namakan Pemkot Kotamobagu.

Hal ini diungkapkan dua pejabat penting di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Ne-gara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), saat menerima kedatangan perwakilan para CPNS Kotamobagu, Rabu (09/06) siang. “Iya, karena surat itulah sehingga penerbitan NIP kalian menjadi terhambat sampai sekarang,” ungkap Bowo dan Sarwo, dua pejabat di kantor Menpan-RB, seperti dikutip perwakilan CPNS saat dihubungi Komentar per telepon, tadi malam.

“Jadi kalau mau cari siapa penyebab masalah ini, salahkanlah wakil walikota kalian karena dia yang melapor. Sebab kalau tidak ada laporan itu, NIP kalian sudah lama diterbitkan,” lanjut perwakilan CPNS, masih mengutip pernyataan dua pejabat penting di kantor Menpan-RB.

Diketahui, sejak awal pekan ini ke-15 perwakilan CPNS telah bertolak ke Jakarta guna menemui beberapa pejabat terkait masalah NIP. Siang kemarin, mereka akhirnya berhasil menembus kantor Menpan-RB di Jl Jenderal Sudirman, Kav 69 Jakarta Selatan. Di sini, meski belum berhasil bertatap muka langsung dengan Menpan-RB EE Mangindaan, namun para perwakilan CPNS telah diterima oleh staf penting Menpan.
Yakni, Bowo selaku Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan serta Sarwo, Kepala Bidang Perekrutan Pegawai. Dari kedua pejabat inilah para CPNS mengetahui kalau penyebab utama terhambatnya NIP mereka, lantaran adanya laporan yang dikirimkan Wawali Tatong Bara. “Mereka (Bowo dan Sarwo, red) berdua kaget ketika kami beritahu hasil dialog di Dekot. Di mana, Ibu Wawali menyarankan kami untuk menanyakan langsung masalah NIP itu ke sini (kantor Menpan-RB),” ungkap salah satu perwakilan CPNS yang meminta, agar identitasnya tidak usah dikorankan.

Ketika dua staf Menpan tersebut menyinggung soal surat dari wawali itu, perwakilan CPNS pun mencoba meminta salinan laporan tersebut. Namun baik Bowo maupun Sarwo tak bersedia memberikannya. Kendati demikian, para CPNS akhirnya berhasil mendapatkan salinan surat tersebut dari sumber lain mereka di kantor Menpan-RB.

Dalam pembicaraan lewat telepon dengan harian ini tadi malam, perwakilan CPNS itu kemudian menguraikan secara rinci surat tersebut, meski sudah dalam bentuk fotokopian. Pada bagian tengah atas tertera kop Burung Garuda. Tepat di bawah lambang negara tersebut, terdapat tulisan dalam huruf besar Pemerintah Kota Kotamobagu.

Di bagian perihal surat tertanggal 1 Desember 2009, jelas ditulis Pengaduan Kecurangan Penerimaan CPNS. Sedangkan tujuan surat itu masing-masing Menpan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua Komisi Ombudsman, serta Gubernur Sulut. Isinya, Sehubungan dengan adanya informasi tentang kecurangan dalam proses penerimaan CPNS di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara, maka kami selaku pemerintah di Kota Kotamobagu berkewajiban memberikan beberapa informasi yang dirasa perlu sebagai bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti pada tatanan hukum atau penindakan terhadap oknum-oknum birokrasi yang terlibat kolusi dalam penerimaan CPNS di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara.

Untuk itu dimintakan kepada BKN agar tidak menerbitkan NIP sampai dengan persoalan ini selesai. Demikian surat pengaduan kecurangan penerimaan CPNS ini dibuat untuk selanjutnya supaya mendapatkan perhatian. Terima kasih. Hormat saya, Ir Tatong Bara, Wakil Walikota.

AKAN DISEBARKAN
Masih menurut sumber perwakilan CPNS, surat tersebut memiliki lampiran satu lembar. “Tapi torang so nda dapa depe lampiran, termasuk depe bunyi lampiran itu seperti apa,” ujarnya.

“Namun yang pasti, bagitu torang bale ke Kotamobagu, ini surat torang mo perbanyak kong mo sebarkan ke masyarakat. Supaya samua masyarakat Kotamobagu tahu, sapa sebenarnya biang kerok ini masalah CPNS,” sebut perwakilan ini bernada ketus dan terdengar masih memendam rasa kesal teramat dalam.

Lebih lanjut ia menuturkan, dalam pertemuan dengan dua staf Menpan-RB tersebut yang berlangsung lebih dari satu jam, terungkap banyak hal terkait masalah NIP mereka. Salah satu dari dua staf Menpan-RB itu juga mengaku, dia termasuk dalam tim investigasi dari kantor Menpan yang datang ke Kotamobagu beberapa waktu lalu, pascamasuknya surat dari Wawali Tatong Bara.

Di sisi lain, baik Bowo maupun Sarwo kemudian menyarankan kepada ke-15 perwakilan CPNS, untuk beraudiensi langsung dengan Menpan-RB EE Mangindaan. “Sampaikan langsung unek-unek kalian kepada Pak Menteri. Kami yakin, beliau tidak akan membiarkan nasib kalian terkatung-katung seperti ini, hanya gara-gara persoalan internal antara Walikota dan Wakil Walikota kalian,” sebut kedua pejabat tersebut sebagaimana dikutip lagi oleh perwakilan CPNS.

ABP-POGOGUTAT PEDULI
Sementara itu, Aryanthi Baramuli Putri (ABP) selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Utara, rupanya turut terusik dengan persoalan ke-355 CPNS Kota Kotamobagu. Buktinya, Kamis ini, ABP bersedia menerima ke-15 perwakilan CPNS guna menggali secara langsung persoalan terhambatnya NIP itu. Bahkan, terinformasi bahwa sebagai bentuk kepeduliannya atas nasib yang menimpa 355 CPNS, ABP telah menyata-kan kesiapannya untuk mencarikan jalan keluar. “Besok (hari ini, red) kami akan bertemu ABP di kantor DPD,” kata perwakilan CPNS itu.

Selain ABP, masih menurut dia, persoalan NIP ini juga ternyata mendapat perhatian dari para warga Bolmong bersatu yang tergabung dalam Rukun Pogogutat di Jakarta. Sebagai bentuk keprihatinan mereka, para warga Totabuan ini bahkan menyatakan kesediaan mereka, membantu semaksimal mungkin termasuk urusan akomodasi dan konsumsi dari 15 perwakilan mengatasi persoalan para CPNS Kotamobagu.
sumber: www.hariankomentar.com

Sponsor links:
Breach of Trust
Kindle Wireless Reading Device (6" Display, Global Wireless, Latest Generation)
The Girl Who Kicked the Hornet's Nest