Terkait Kisruh CPNS Boltim 2010, Brani Minta Pertanggung Jawaban Menpan-RB

Anggota DPRD Sulut, Benny Rhamdani (Brani) mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), EE Mangindaan harus bertanggung jawab karena punya andil serta dosa besar terkait kekisruhan CPNS Boltim tahun 2010. Hal ini diungkapkan Brani saat mendampingi puluhan pendemo yang merasa dirugikan saat penerimaan CPNS Boltim, di Kantor Gubernur, Kamis (30/06) kemarin.

“Menpan Mangindaan punya andil dan dosa besar terkait surat yang dikeluarkan. Tidak ambil pusing Lape tersinggung. Silakan saja, saya tantang debat di depan rakyat. Mangindaan harus bertanggung jawab, karena kalimat dalam surat terkait CPNS Boltim itu memberi peluang. Surat Menpan Banci. Mangindaan memberi andil bikin kekisruhan, untung saja belum kerusuhan,” teriak Brani dengan alat pengeras suara di kantor gubernur kemarin.

Selain itu, Brani juga berjanji akan menggiring masalah ini hingga proses hukum. “Jika ada pemerintah daerah melaksanakan aturan daerah melaksanakan kegiatan di luar aturan negara, maka saya curiga yang mereka lakukan ingin menciptakan negara di dalam negara. Ini bahaya. Tentu semua aparat harus mengambil tindakan tegas. DPRD akan menggiring masalah ini ke proses hukum. Kepolisian daerah dan kejaksaan cepat mengambil alih. Diperiksa siapa pun yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Seperti diketahui, Kemenpan mengeluarkan surat dengan nomor B/803/M.PAN-RB/3/2011 tertanggal 16 Maret 2011 yang isinya menegaskan berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi tim gabungan yang terdiri pejabat Kementerian PAN-RB, BKN, BKD dan inspektorat, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan untuk membatalkan atau mengulang kembali tes tertulis CPNS Boltim. Namun dalam alinea terakhir isi surat tersebut, dijelaskan jika akan dilakukan tes ulang dengan alasan stabilitas keamanan dan memenuhi harapan masyarakat, hal tersebut bisa dipahami dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Boltim. Surat ini ditandatangani oleh Ramli Naibaho selaku deputi bidang SDM aparatur mewakili Menpan EE Mangindaan.

Sebelumnya, Kepala BKD Sulut Drs Roy Tumiwa MPd saat menerima aksi demo kemarin, mengatakan Pemprop Sulut akan melaporkan masalah CPNS Boltim. “Kami akan melaporkan masalah ini dan memang kewenangan ada di Menpan dan BKN,” ujar Tumiwa.

Dirinya juga menjelaskan bahwa ujian ulang CPNS Boltim tidak ada koordinasi sama sekali dengan gubernur selaku wakil pemerintah pusat. “Ada kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah pusat tidak dipedulikan Pemkab Boltim untuk melaksanakan ujian ulang CPNS. Kami saja hanya diundang sebagai penonton saat ujian ulang CPNS,” tambah Tumiwa.

sumber: www.hariankomentar.co.id