Lulusan SMA Terbuka Peluang untuk Daerah Perbatasan dan Pemekaran.

Pemerintah pusat enggan menyetujui usulan CPNS lulusan SMA/SMK. Karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut MenPAN-RB EE Mangindaan, “larangan” lulusan SMA yang akan direkrut sebagai CPNS sudah berlangsung sejak 2009.

"Ketentuan tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun lalu," beber mantan Gubernur Sulut itu.
Tetapi, lanjut Mangindaan, ada pengecualian untuk daerah yang berada di perbatasan serta daerah pemekaran yang dinilai terisolir.

"Daerah-daerah ini masih bisa mengusulkan kuota untuk lulusan SMA, tapi itu pun tidak banyak. Maksimal empat orang dan harus lulusan SMA plus yakni SMA yang punya keterampilan," jelas Mangindaan.

Ditambahkannya, ketentuan tersebut dilakukan karena hingga saat ini dari jumlah total 4,4 juta PNS di Indonesia, sebagian besar lulusan SMA. "Kami perlahan mengurangi jumlah PNS dari SMA," ujarnya.

Sebelumnya pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Humasnya, Tumpak Hutabarat menyatakan, pusat akan menolak usulan CPNS lulusan SMA karena berdasarkan statistik, jumlah PNS yang berasal dari SMA masih cukup banyak. Sehingga jumlah ini akan dikurangi pemerintah secara bertahap.
"Sesuai data statistik, lulusan SMA masih mendominasi PNS di Indonesia. Jumlahnya melonjak sejak 2002. Karena itu tahun ini kita tidak akan menerima lulusan SMA lagi," tegas Tumpak, awal April lalu.

Kendati BKN menegaskan larangan lulusan SMA masuk dalam usulan formasi CPNS 2011 ini, Pemprov Sulut masih melihat adanya peluang lulusan SMA tetap diakomodir.

“Mudah-mudahan Pemerintah Pusat bisa memahami alasan alasan kita mengusulkan lulusan SMA,” ujar Tumiwa.

Pemprov Sulut sendiri dalam usulannya mengajukan 75 formasi untuk lulusan SMA. Yang terdiri dari 50 tenaga Polisi Pamong Praja (Pol PP), dan 25 tenaga Polisi Kehutanan (Polhut). Bolsel pun, yang nota bene adalah daerah otonom paling baru di Sulut, menurut Kepala BKDD Selviah Van Gobel, sangat butuh tenaga SMA/SMK. Makanya, dari dari 639 kursi yang diusulkan, ada 20 kursi untuk ijazah SMA/sederajat. Katanya, usulan tersebut terkait dengan kebutuhan mendesak Pemkab Bolsel. Seperti tenaga operator komputer, Satpol PP, dan tenaga operator lainnya.

“Kami akan berusaha agar tenaga SMU direkrut, mengingat yang kami usulkan adalah mereka yang memiliki ijazah dan keahlian komputer,” ujar Selviah.

Sedangkan Tomohon yang mengusulkan 103 kuota untuk SMA/SMK, kata Eman, semoga dapat dipertimbangkan pemerintah pusat sebagaimana 2010 lalu.

“Kalau melihat kebutuhan, lulusan SMA/SMK masih sangat diperlukan, terutama untuk mengisi kekurangan tenaga di SKPD, kelurahan. maupun kecamatan,” tandasnya.

Kepala BKDD Bitung Ferdinand Tangkudung menyebutkan, Pemkot Bitung masih tetap mengusulkan lulusan SMA/SMK, yang akan dijadikan tenaga guru TK, perawat, tenaga operator computer, dan administrasi.

“Untuk guru TK dan SD saya rasa bisa diakomodir dari lulusan SPG TK dan SPGSD, sementara untuk tenaga administrasi bisa direkrut dari lulusan SMEA dan operator komputer bisa dari SMK informatika,” ujarnya. Sementara untuk lulusan SMA sederajat, kata Tangkudung untuk formasi Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat saat ini masih banyak lulusan SMA yang berstatus sebagai honor di Pol PP.

Sumber: www.manadopost.co.id