Tenaga Honorer Pemkot Kotamobagu Berpeluang diangkat Menjadi PNS

Jika selama ini tenaga honorer yang mengabdi di ling-kungan Pemkot Kotamobagu, kerap hanya bisa iko mata melihat banyaknya CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang bergabung, maka mulai tahun ini kondisi itu akan berubah. Pasalnya, pihak BKDD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) kini mulai membatasi menerima calon abdi negara

dari “luar”, tetapi membuka kesempatan mengangkat tenaga honorer menjadi abdi negara alias PNS.
Indikasi itu terlihat dari menyusut jauhnya total usulan formasi CPNS yang diajukan, untuk penerimaan pada tahun 2011 ini. Jika tahun lalu total formasi yang diterima mencapai 400-an kursi, maka tahun ini usulannya saja hanya sebanyak 150 kursi. Rinciannya, 100 kursi untuk tenaga teknis, kemudian masing-masing 25 kursi dibagi rata oleh tenaga kesehatan dan guru.
Demikian diungkapkan Kepa-la BKDD Kotamobagu, Drs Hi Nasrun Gilalom kepada wartawan, baru-baru ini. “Mulai tahun ini kami membatasi menerima CPNS baru, tetapi lebih condong akan mengangkat PNS dari tenaga-tenaga honor yang sudah lama bekerja di sini. Tapi itu masih dibatasi untuk jalur umum,” katanya.

Ditambahkan Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu, I Nyoman Sudiase SH MH, penerimaan CPNS 2011 sudah didasarkan pada kajian kebutuhan Kotamobagu akan sumber daya aparatur. “Dari kajian kebutuhan sudah seperti itu, karena jumlah PNS di Kotamobagu dapat dikatakan cukup. Saat ini sudah sekitar tiga ribuan PNS di Kotamobagu,” jelasnya.

Mengenai formasi untuk pelamar berijazah SMA, dipastikan sudah tertutup. Hal ini sudah pernah ditegaskan Plt Sekkot Kotamobagu Drs Hi Muhammad Mokoginta. Menurutnya, pelamar dengan ijazah SMA tidak akan diakomodir lagi. “Sebagaimana rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk tidak mengakomodir lulusan SMA, kami juga tidak mengusulkan formasi untuk lulusan SMA,” tegasnya.

Lebih lanjut Nasrun Gilalom mengatakan lagi, pihaknya dalam penerimaan CPNS 2011 ini, sepenuhnya menunggu keputusan dari KemenPAN-RB. Alasannya, BKDD di tingkat kabupaten/kota tidak punya kewenangan terkait penerimaan CPNS. “Jadi, kita tunggu saja keputusan pusat,” pungkasnya.

sumber: www.hariankomentar.com