SMA Bisa Direkrut Menjadi CPNS Kab. Minahasa Utara Tahun 2010

Ini kabar gembira bagi masyarakat Minahasa Utara. Betapa tidak, dari hasil lobi-lobi Komisi A DPRD Minut di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dipastikan tahun 2010 ini lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa direkrut menjadi CPNS di tahun 2010 ini.

Ketua Komisi A DPRD Minut Henry Walukow SE saat dihubungi Komentar, Jumat (05/03) mengatakan, Komisi A DPRD Minut sudah bertemu de-ngan Deputi SDM Menpan-RB dan mendapat penjelasan bahwa lulusan SMK bisa direkrut menjadi CPNS dan tergantung apa ada usulan dari pemkab/pemkot dan propinsi terkait dibutuhkannya tenaga SMK.

“Dijelaskan bahwa lulusan SMK bisa direkrut, asalkan ada usulan dari pemda. Nah mengingat lulusan SMK memang siap pakai maka pemerintah pusat ternyata sudah menyiasati untuk merekrut mereka. Sedangkan lulusan SMA, nampaknya peluang belum ada, sebab lulusan SMA proyeksinya untuk kuliah, sehingga yang diprioritaskan adalah lulusan SMK,” jelas Henry.

Henry menambahkan, pihaknya sempat menanyakan sekali lagi apa lulusan SMA ada peluang atau tidak, mengapa dibedakan dengan lulusan SMK. “Penjelasannya sangat simple di mana SMK, sejak sekolah sudah dibiasakan dengan dunia usaha, dan dunia industri seperti praktik sistem ganda, sehingga mereka dinilai sudah siap masuk pangsa pasar kerja. Maka jika ada pemda kabupaten/kota memasukkan formasi SMK, itu akan direstui,” tandasnya.

Selain itu juga disinggung soal tenaga honor daerah yang sudah kerja di bawah tahun 2005 dan memiliki keabsahan seperti SK bupati. “Mereka bisa diusulkan untuk diangkat dan tidak lagi mengikuti ujian CPNS,” jelas Henry.

Terkait hal ini, katanya, setelah kembali ke Minut, pihaknya akan berkoordinasi dengan BKDD Minut sebagai instansi teknis yang menangani CPNS. “Kami akan berkoordinasi dengan BKDD Minut, sebab ada peluang besar jika ada usulan tenaga SMK dari Pemkab Minut untuk diangkat menjadi CPNS. Di sini akan dilihat SKPD mana yang membutuhkan tenaga SMK supaya pengusulannya lebih valid,” tandasnya
.
Begitu juga lanjutnya, soal tenaga honor daerah yang sempat tercecer dan belum di-angkat. “Kami mau berkoordiniasi soal data mereka supaya diusulkan ke pusat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi bagi mereka. Untuk itu mulai sekarang segera benahi dan kumpul bukti-bukti SK honor daerah yang sempat mereka terima lalu,” kuncinya.
sumber www.hariankomentar.com