Penerimaan CPNS 2010 Dipercepat Juli-Agustus

JAKARTA--Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini lebih cepat dibanding tahun lalu. Informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pelaksanaannya antara Juli dan Agustus.
Hanya saja cepat tidaknya seleksi CPNS tahun ini, pemerintah pusat kebalikan ke pemerintah daerah. Jika cepat memasukkan usulan kebutuhan CPNSnya, proses penggodokan di pusat juga lebih cepat. "Pemerintah pusat pada prinsipnya ingin seleksi CPNS bisa secepatnya dilaksanakan dibandingkan tahun lalu. Tapi itu tergantung daerah juga," kata Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho yang dihubungi koran ini, kemarin.
Kalau pemda sudah siap melaksanakan seleksi CPNS, terutama tentang usulannya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, pusat siap saja. Selama ini, seleksi CPNS selalu tertunda karena pemda terlambat mengajukan usulan.

"Pemda yang terlambat mengajukan, pusat yang dikejar-kejar. Ini sudah berlangsung lama, makanya mulai tahun ini prosedurnya diubah," tandasnya.
Dia juga mengimbau agar pemda secepatnya memasukkan usulan agar target yang ditetapkan bisa tercapai. "Dengan adanya reformasi birokrasi, paling tidak semua harus lebih dan lebih cepat. Kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat," tegasnya.
Mengenai kuota CPNS tahun ini, Ramli mengaku tengah menunggu hasil panitia kerja (Panja) tenaga honorer karena nantinya akan dimasukkan dalam formasi CPNS. Dia berharap hasil rekom panja ini bisa secepatnya agar target pemerintah tidak bergeser.
"Mudah-mudahan hasil Panja bisa secepatnya untuk mengetahui berapa jumlah pasti honorer non APBN/APBD yang akan masuk. Yang sudah jelaskan baru sisa honorer 104 ribu itu," terangnya.

Pemerintah sendiri tengah menyusun kuota pelamar umum 150 ribu orang, honorer non APBN/APBD 100 ribu orang, dan sisa honorer yang masuk data base 2005 104 ribu. Namun angka ini masih terus dibahas oleh pemerintah bersama panja.
Sedangkan untuk lulusan SMU, tahun ini pemerintah akan memasukkan lulusan SMU non kejuruan dalam formasi CPNS. Pemerintah pun menjatah 10 persen dari formasi yang diajukan tiap daerah.

“Lulusan SMU masih bisa kita toleransi. Asalkan daerah memang benar-benar butuh dan jelas job descriptionnya,” kata Ramli lagi.
Meski pemerintah memberikan peluang bagi lulusan SMU, ada kriteria yang harus dipenuhi. Antara lain, pengajuan berasal dari pemda di daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal. Tenaganya ditempatkan di mana? Apakah menjadi tenaga administrasi atau apa? “Jadi harus jelas pekerjaannya apa. Karena setiap usulan harus disertai alasan yang jelas,” tegasnya.
Bagaimana dengan daerah pemekaran? Menurut Ramli, tidak bisa mengusulkan tenaga dari lulusan SMU. Bisa lulusan sekolah menengah tapi harus kejuruan. Contohnya Sekolah Menengah Pertanian, Sekolah Menengan Ekonomi Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dll.
“Kalau yang dimekarkan itu perkotaan, tidak layak terima lulusan SMU lagi. Lulusan SMU itu harus melanjutkan pendidikan ke diploma atau S1,” ucapnya.
Diakui Ramli, pemerintah berkeinginan pendidikan PNS minimal DIII. Namun tahun lalu banyak daerah yang memohon untuk formasi dari SMU. Itu sebabnya, tahun ini peluang tersebut masih dibuka.

Sebelumnya KemenPAN menyatakan akan mengakomodir lulusan SMA non kejuruan dalam pemerimaan CPNS 2010. Jatahnya, tiap daerah 10 persen dari total usulan formasi. “Lulusan SMU masih bisa kita toleransi. Asalkan daerah memang benar-benar butuh dan jelas job description-nya,” kata Ramli Naibaho, medio Februari.
Pemprov Sulut akan mengusulkan formasi SMA untuk kebutuhan Pol PP, dan sisa honorer daerah (Honda). Tahun lalu, 35 formasi Pol PP yang diusulkan Pemprov Sulut ‘ditolak’ MenPAN, dan ada sisa 119 Honda. “Tergantung MenPAN berapa yang akan disetujui, tapi akan akan usulkan,” kata Kepala BKD Sulut Jeffrey Korengkeng.
Pemkab Sitaro, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dantje Palar, akan mengusulkan 139 kursi CPNS. “Banyak putra Sitaro yang lulusan SMA merindukan diangkat jadi PNS. Kalau direalisasikan pemerintah pusat maka Pemkab Sitaro berencana akan mengajukan 139 kursi SMA,” ujar Palar. Menurutnya, rencana pengajuan 139 kursi itu dalam rangka mengisi jatah kursi lowong CPNS Sitaro 2009 yang tak terisi. “Hasil laporan penerimaan CPNS 2009 akan dimasukan ke Menpan akhir Februari ini,” jelasnya.

Demikian juga di Boltim, yang 2009 lalu 60 kursi usulan formasi SMA yang tidak disetujui MenPAN, akan diajukan lagi. “Mungkin akan kita tambah lagi usulannya untuk memenuhi permintaan SKPD. Kira-kira 150 yang akan kami usulkan,” kata Kepala BKDD Boltim Darwis Lasabuda.
Sedangkan di Bolmut menurut Sekkab Recky Posumah, setiap SKPD membutuhkan minimal 1 orang PNS berijazah SMA. “Hasil kajian kita menunjukkan kebutuhan tenaga SMA ini minimal 1 orang di tiap SKPD,” jelasnya. Di Bolmut ada sebanyak 30-an SKPD.
Sementara Pemkab Bolsel masih akan membahas rencana pengusulan CPNS berlatar SMA itu. Asisten II Pemkab Bolsel Denny Mangala saat dikonfirmasi mengatakan, kalau bicara kebutuhan dan ketersediaan tenaga SMA di Bolsel, sangat banyak. “Itu yang menjadi pertimbangan kami. Jadi, masih akan dibahas,” ujarnya.

Di Minut, kata Kepala BKD Martino Dengah, formasi SMA/SMK sebenarnya 2009 lalu diusulkan 180 orang. Tapi tidak disetujui MenPAN. Katanya, tenaga tersebut sangat dibutuhkan sebagai petugas lapangan seperti di Dishub dan Satpol PP. “Kami akan berusaha agar formasi lulusan SMA/SMK sederajat yang ditunda lalu, akan disetujui tahun ini,” kata Dengah.
Di Tomohon pun tenaga SMA ternyata masih dibutuhkan. Menurut Kepala BKDD Tomohon Alex Uguy, jika bicara kebutuhan tenaga SMA, Tomohon masih perlu. “Terutama di kantor kelurahan,” katanya. Idealnya, kata Uguy, ada 440 staf yang dibutuhkan di seluruh kantor kelurahan di Tomohon. Dia berjanji akan mengusulkan minimal 10 persen dari total usulan formasi.

Sebaliknya di Kabupaten Sangihe justru belum bisa mengungkapkan rencana jumlah CPNS lulusan SMA yang akan diajukan ke MenPAN. “Berapa jumlah CPNS lulusan SMA yang akan diajukan kita akan tunggu hasil pendataan dan laporan kebutuhan SKPD, serta surat dari Pusat,” ujar Sekertaris BKDD Sangihe SS Maitulung.
Di Bitung, Kepala BKD Ferdinand Tangkudung menegaskan bahwa yang dibutuhkan justru lulusan SMK. “Mereka mungkin akan ditempatkan di kelurahan untuk pengurusan administrasi,” ujarnya kemarin. Jumlahnya, kata Tangkudung, sekitar 20 persen dari total kebutuhan.
Pemkot Manado belum menetapkan berapa kebutuhan tenaga CPNS dari lulusan SMA. Kabid Pengadaan dan Mutasi BKDD Manado, Paul Sualang mengatakan Pemkot masih menunggu petunjuk dari pusat. “Kalau sudah ada petunjuk dari pusat, kami bisa menyusun kebutuhan CPNS lulusan SMA,” katanya.
sumber: www.mdopost.com