Moratorium (penghentian sementara) calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga 31 Desember 2012, tak menghalangi pemerintah merekrut CPNS. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Azwar Abubakar telah memutuskan akan membuka sekira 125.000 CPNS.
Kementerian PAN RB beralasan rekrutmen ini untuk menggantikan PNS yang pensiun di 2012.
‘’Moratorium tetap sampai 2012, yang kita terima ini yang khusus, ada jatah yang pensiun tahun ini 125.000, lebih kurang ya, nanti kita juga akan terima 125.000,’’ ujar Azwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/3).
Menurut Azwar, setengah dari kebutuhan PNS akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang lulus test baik administratif maupun tertulis.
Selebihnya akan diterima dari calon dari masyarakat umum.
‘’Kita akan terima sekitar segitu, setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari K1. Honorer, K1. Setengahnya lagi baru kita terima yang khusus-khusus tadi," jelasnya.
Azwar menambahkan penerimaan dari pagawai honerer ini merupakan kesepakatan dengan DPR-RI. Asalkan si pegawai bisa memenuhi passing grade yang ditentukan pihak KemenPAN RB.
"Yang K2 itu yang di bawah 2005, itu yang bekerja di bawah instansi pemerintah tapi dibayar tidak melalui APBD ataupun APBN. Kita sudah sepakat dengan DPR itu kita tampung. Tapi dengan syarat itu ada seleksi, harus ada passing grade. Seleksi kompetensi dasar maupun kompetensi bidang," ujarnya.
Azwar menyatakan, pemerintah kabupaten harus mendata semua pegawai honorer yang dimiliki setiap kementerian/lembaga sehingga dapat menghindari pegawai yang menggunakan ijazah palsu.
"Nah sekarang yang terjadi apa, cuma jumlah saja ratusan ribu, nggak ada nama, nggak ada tempat. Saya sudah tanda tangan surat, supaya bupati, kepala daerah mendata kembali siapa yang sudah diusulkan.
Kerjanya sejak kapan, di mana dia kerja apakah di rumah sakit, di sekolah, atau di kantor, kemudian sebagai apa profesinya. Siapa yang angkat dia, dengan dana darimana dia, itu yang saya minta. Nah data ini yang kita minta dimasukkan dalam waktu 2 bulan ini.
Data ini menjadi syarat untuk supaya mereka bisa ikut testing, bukan langsung masuk," paparnya.
Azwar menyatakan pengalokasian PNS ini akan merata tetapi diutamakan bagi pos kementerian/lembaga yang benar-benar mengalami kekurangan pegawai.
"Rata-rata, jadi pusat dapat, daerah juga dapat. Itu memang betul berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan, itu di tempat yang kosong. Jangan di tempat-tempat yang penuh, jangan numpuk di situ," pungkasnya.
Patut diketahui, informasi terbaru, tahun ini pemerintah akan merekrut 139.878 CPNS baru. Mereka akan menggantikan PNS yang memasuki pensiun tahun ini.
Berdasar catatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini ada 23.152 PNS instansi pusat yang pensiun. Sedangkan untuk PNS di instansi daerah berjumlah 116.726 orang.
Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pemerintah memang sudah berkomitmen untuk menutup kursi yang ditinggal pensiun pemiliknya itu dengan mengangkat PNS baru. Skenario awal adalah mengoptimalkan tenaga honorer K1 yang sudah diverifikasi. Jika masih kurang, akan ditambah dari honorer K2. Kemudian juga merekrut CPNS baru dari pendaftar umum.
"Bagaimana teknis pembagiannya, lalu berapa kuota pastinya, itu wewenang KemenPAN-RB," kata dia.
Upaya KemenPAN-RB merekrut CPNS sebagai kompensasi PNS pensiun merupakan langkah baru.
Sejak beberapa waktu lalu, institusi ini memang berencana mengembangkan penerimaan CPNS baru dengan skema zero growth. Artinya, jumlah CPNS baru yang diterima, harus sesuai dengan PNS yang pensiun. Dengan model ini, diharapkan gaji PNS tidak terlalu membebani APBN.
Azwar mengatakan, tanggal pelaksanaan seleksi CPNS baru tahun ini belum bisa dipastikan. Dia hanya mengatakan, setengah dari kebutuhan CPNS baru tahun ini akan ditutup dari honorer K1 dan K2. Sementara sisanya ditambal oleh CPNS dari pendaftar umum atau fresh graduate.
"Mereka (honorer K1 dan K2, Red) tidak serta merta lulus. Ada proses verifikasi dokumen dan tes tulis," tandasnya. Sedangkan untuk pendaftar baru, akan melalui seleksi CPNS sebagai mana biasanya.
Azwar mengingatkan, jumlah tenaga honorer yang masuk ke mejanya sampai sekarang masih belum jelas. Data yang masuk masih berupa angka-angka, sehingga masih perlu verifikasi lagi.
Data honorer yang sudah diverifikasi nantinya minimal mencantumkan nama, kapan SK pengangkatan diterbitkan, di mana tempat berdinas, berkerja sebagai apa, siapa yang mengangkat, dan dari mana gaji yang diterima. "Kita tidak mau setelah honorer diangkat ada persoalan lagi. Verifikasi harus benar-benar optimal," kata dia.
sumber: www.manadopost.co.id
