Penerimaan calon pegawai negeri sipil siap dibuka lagi. Namun, rekrutmen 2012 ini hanya dikhususkan untuk mengisi kekosongan formasi tertentu akibat PNS pensiun serta mengangkat tenaga honorer yang lama.
“Tahun ini saja PNS Pemprov Sulut akan berkurang 280 orang. Sampai saat ini yang sedang diproses pensiun ada sekitar 49 orang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy M Tumiwa MPd. Sedangkan untuk tenaga honorer Pemprov yang mengajukan 839 orang, namun yang disetujui hanya 339 orang.
Selain guru dan tenaga medis yang bakal diprioritaskan untuk direkrut, formasi tertentu lain juga adalah, antara lain, penyuluh, penata keuangan, arsiparis, dll. “Ada formasi yang dibuka tapi tak ada pelamar, padahal formasi itu sangat dibutuhkan,” ujar Tumiwa. “Lalu-lalu, setiap tahun kami buka tapi pelamarnya sangat minim, bahkan tak ada,” tambahnya.
Sekprov Sulut Ir SR Mokodongan menambahkan, Pemprov Sulut, dan pemerintah kabupaten/kota, pada dasarnya siap melakukan rekrutmen, tapi hingga kini belum menerima petunjuk resmi dari Pemerintah Pusat. “Kalau Pak Menteri sudah ada statemen seperti itu, berarti kami tinggal menunggu petunjuk resmi,” ujar Mokodongan, tadi.
“Petunjuk resmi melalui surat yang dikirimkan Pemerintah Pusat nantinya akan ditindaklanjuti Pemprov dengan melakukan perencanaan tentang penerimaan honorer dan bagaimana mekanisme penerimaan PNS untuk mengganti pensiun,” tambah Ketua Forum Komunikasi Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Unsrat ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minahasa Drs Jorry Gumansing menyambut baik kabar ini. Katanya, meski jumlah PNS di Minahasa sudah berlebihan, namun ada formasi khusus yang sangat dibutuhkan. “Kemungkinan kalau ada penerimaan CPNS, kalau di Minahasa, hanya dikhususkan untuk tenaga kesehatan dan penyuluh,” ujar Gumansing.
Kepala BKDD Bolmut Drs Jusuf Lakoro menegaskan, sedangkan daerah yang telah berlebihan PNS masih saja butuh, apalagi seperti daerahnya yang baru yang serba kekurangan. “Jangankan tenaga kesehatan atau guru, sedangkan formasi umum yang berlebihan di daerah lain saja, kami kekurangan,” tukasnya.
Secara umum, katanya, yang dialami daerah pemekaran baru seperti Bolmong Raya dan beberapa wilayah lainnya adalah kekurangan tenaga yang sesuai kompetensinya. “Jangan tanya lagi kalau ada PNS yang berlatar belakang guru lalu memegang jabatan di struktural,” katanya. Guru dan dokter serta perawat adalah jabatan fungsional.
Seperti diketahui, pemerintah akan membuka sekira 125 ribu kursi PNS baru tahun ini, meski kebijakan moratorium (penghentian sementara) rekrutmen CPNS berjalan hingga 31 Desember 2012. ‘’Moratorium tetap sampai 2012, yang kita terima ini yang khusus, ada jatah yang pensiun tahun ini 125.000, lebih kurang ya,” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Azwar Abubakar, di Jakarta, Jumat (16/3) lalu.
Menurut Azwar, setengah dari kebutuhan PNS akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang lulus test baik administratif maupun tertulis. Selebihnya akan diterima dari calon dari masyarakat umum. ‘’Kita akan terima setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari Honorer K1. Setengahnya lagi baru kita terima yang khusus-khusus tadi," jelasnya.
Seorang tenaga honor di Kantor Gubernur yang mengaku bekerja sejak zamannya mantan Gubernur Sulut EE Mangindaan (kini Menteri Perhubungan) mengaku sejak memasukkan berkas seleksi honorer daerah beberapa tahun lalu, dia sabar menunggu kabar baik tersebut. “Syukur sekali karena sudah beberapa tahun kami menunggu,” kata honorer berusia 42 tahun.
Untuk diketahui, informasi terbaru, tahun ini pemerintah akan merekrut 139.878 CPNS baru. Mereka akan menggantikan PNS yang memasuki pensiun tahun ini.
Berdasar catatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini ada 23.152 PNS instansi pusat, sedangkan di instansi daerah berjumlah 116.726 orang.
Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pemerintah memang sudah berkomitmen untuk menutup kursi yang ditinggal pensiun pemiliknya itu dengan mengangkat PNS baru. Skenario awal adalah mengoptimalkan tenaga honorer K1 yang sudah diverifikasi. Jika masih kurang, akan ditambah dari honorer K2. Kemudian juga merekrut CPNS baru dari pendaftar umum. "Bagaimana teknis pembagiannya, lalu berapa kuota pastinya, itu wewenang KemenPAN-RB," kata dia.
MenPAN menyatakan, pengalokasian PNS ini akan merata "Rata-rata, jadi pusat dapat, daerah juga dapat. Itu memang betul berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan, itu di tempat yang kosong. Jangan di tempat-tempat yang penuh, jangan numpuk di situ," pungkasnya.
sumber: www.manadopost.co.id
