Pengurusan NIP CPNS Kotamobagu Terancam Diambil Alih Kantor BKN

Kotamobagu-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menginstruksikan Pemkot Kotamobagu, untuk secepatnya menuntaskan pengurusan administrasi terkait penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) dari ke-352 CPNS yang lolos rekrutmen akhir November 2009 lalu. Pemkot bahkan telah diberi deadline hanya sampai 31 Mei ini. Jika sampai hari itu belum juga tuntas, maka proses penerbitan NIP akan diambil-alih oleh Kantor BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Di tengah harap-harap cemas para CPNS menanti pengesahan status mereka sebagai abdi negara, terbersit kabar yang cukup menggelikan. Bahwa, terkatung-katungnya nasib mereka lantaran terjadi tarik-menarik di tingkat elit pemerintah kota, terkait reposisi jabatan alias rolling pejabat di lingkungan Pemkot Kotamobagu.

Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu Walikota Drs Hi Djelantik Mokodompit telah mengisyaratkan bakal melakukan perombakan dalam kabinetnya. Hal ini juga pernah dibenarkan oleh Sekkot (Sekretaris Kota), Drs Muhammad Mokoginta. Bahkan Mokoginta selaku ketua tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) menyatakan, hasil kajian telah diserahkan ke walikota.

Papa Rasky –sapaan akrab Walikota Djelantik Mokodompit– kemudian menegaskan, rolling memang akan dilakukan seusai pelaksanaan rapat koordinasi Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Komwil VI. Agenda regional berskala nasional ini sendiri, dijadwalkan berlangsung 21-25 Mei mendatang.

Sementara itu, sejumlah CPNS meminta, proses penerbitan NIP mereka secepatnya dituntaskan. Bahkan kalau perlu sebelum ulang tahun Kotamobagu ke-3 yang jatuh pada 23 Mei nanti, NIP sudah terbit. “Sehingga kami dapat mengambil bagian sebagai peserta pada saat pelaksanaan upacara hari ulang tahun kota nanti,” pinta Hendra Tito Manggopa SPd dan Samsyuri Mokoginta, dua di antara 352 CPNS kepada Komentar, Minggu (09/05) kemarin.

Menariknya, kedua CPNS ini sempat menyentil soal rencana rolling pejabat yang sudah diagendakan. Mereka meminta, agar pengurusan NIP mereka tidak sampai terhambat hanya gara-gara ada bargaining jabatan di tingkat elit pemkot. “Kami kira sudah jamak terjadi bahwa setiap kali akan ada rolling pejabat, selalu diwarnai bargaining di tingkat elit. Nah, kami tentu tidak ingin proses pengurusan NIP itu menjadi terhambat lagi, gara-gara terjadi gesekan di tingkat elit lantaran urusan rolling itu,” tutur keduanya.

“Kami salut atas langkah Pak Mangindaan selaku Menpan yang dengan sangat bijaksana dan arif menyikapi persoalan NIP kami. Karena itu, jangan lagi urusan rolling itu kemudian mengorbankan kami para calon abdi negara,” tegas Manggopa dan Mamonto, senada.
sumber: www.hariankomentar.com