Web Hosting

Thursday, December 3, 2009

Soal Ujian CPNS Dihargai 20 Juta

Usaha Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menggelar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang murni dan transparan, tercoreng dengan adanya pengakuan salah satu CPNS yang lulus. Ia bersedia menceritakan kecurangan asalkan wartawan tidak menulis namanya.

Dijelaskannya, sebelum seleksi berlangsung, pelamar tersebut mengaku membeli soal ujian tertulis seharga Rp20 juta. ‘’Yang saya beli itu soal asli buat tes CPNS 2009, bukan soal 2008 punya. Akhirnya dengan mudah saya bisa menyelesaikan seluruh soal yang diberikan,’’ ungkapnya.

Meski harus menghabiskan uang sebanyak itu, namun wanita itu rela. “Saat itu saya rela bayar 20 juta karena dijamin lulus PNS,” ungkapnya. Harapannya pun terwujud. Saat pengumuman 25 November lalu, ia dinyatakan lulus pada formasi yang banyak pelamarnya. Nilainya juga memuaskan.

Bukan itu saja, seorang warga di Kilu mengaku pernah didatangi oknum Badan Kepegawaian Daerah Sulut berinisial M. Pria tersebut menawarkan kursi PNS dengan nilai Rp20 juta. Karena tak membayar, warga Kilu itu pun tak lulus ujian.

BKD sendiri terkesan menghindar. Bila biasanya Plh Kepala BKD Flora Krisen sangat kooperatif, kemarin ia sulit dicari. Dicari ke ruang kerjanya, seorang staf mengatakan Flora menghadap Sekprov Robby Mamuaja. Upaya menunggu Flora di depan ruang Sekprov pun nihil. Petugas Polisi Pamong Praja mengaku Flora sudah meninggalkan ruang Sekprov.

Koran ini pun kembali mencari ke ruang kerjanya di BKD. Namun lagi-lagi, Flora tak berada di tempat. Akhirnya, Flora bisa juga dijumpai di Ruang Kepala Bagian Tata Usaha Pemerintahan. Ketika ditemui, Flora sedang berbincang bersama Kepala Badan Diklat Rosye Kalangi. Ketika dikonfirmasi soal ini dia membantah. “Oh, itu tidak benar,” katanya sembari tertawa.

Kandidit doktor di Universitas Merdeka ini mengatakan tak satu pun staf BKD yang berani macam-macam. “Sekprov sudah mewanti-wanti agar seleksi dijalankan murni,” tambahnya. Lagipula, menurutnya, soal yang dibuat tak satu pun diketahui panitia. “Pak Sekprov saja tak melihat soalnya,” katanya mengulang penjelasannya beberapa waktu lalu.

Flora pun kemudian menunjukkan Short Message Service (SMS) yang menanyakan apakah oknum bernama Novi Supit merupakan staf di BKD. “Saya langsung membalas kalau tidak ada staf BKD yang namanya Novi Supit,” tuturnya.

Sementara itu, Triana Pratiwi Babo yang lulus di Boltim dan Pemprov untuk jabatan yang sama masih dipertahankan. “Sampai sekarang dia masih sah,” kata Flora. Menurutnya, itu lantaran BKD memiliki seluruh dokumen bukti kehadiran Triana.

Namun, perilaku aneh panitia tampak saat mengabsen Triana dalam pertemuan CPNS Selasa (1/12) lalu. Panitia hanya membaca nama tengahnya saja yakni Pratiwi. Karena yang bersangkutan tak meresppon, panitia kemudian melanjutkan dengan membaca marganya yakni Babo. Triana pun berdiri dan mengangkat tangannya. Hanya Triana saja yang namanya tak dibaca lengkap.

Pemkab Boltim sendiri mengakui bila Triana tak terdaftar mengikuti ujian tertulis. Penjabat Bupati Kandoli Mokodongan menyatakan, nama Triana tak ada di daftar kehadiran. “Memang ternyata dia tak ikut ujian di Boltim,” ungkapnya.

Artinya, ada panitia yang main nakal. Namun, Kandoli mengaku masih menyelidiki hal itu. Bila terbukti, Kandoli akan segera memecat panitia tersebut. “Kewenangan saya hanya itu. Jangan paksakan untuk menggiring ke aparat,” ujarnya.

Keanehan lainnya juga terjadi saat pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) 24 November lalu. Usai memeriksa ternyata jumlah LJK dan peserta yang ikut ujian di pemprov tertulis berbeda. Ada kelebihan LJK sebanyak 12.

Dicurigai 12 LJK itu sudah dijawab oleh panitia dan tinggal mengisi nama-nama CPNS yang ingin diluluskan. Sesudah itu mereka menggabungkan LJK itu dengan LJK lainnya yang dijawab oleh CPNS lainnya. CPNS yang lulus itu dicurigai tidak mengikuti ujian dan hanya ongkang-ongkang kaki di rumah sambil menunggu pengumuman.

Soal ini, BKD menyatakan itu tidak mungkin dilakukan mereka. “Itu hanya karena ada kesalahan menyortir saja,” bantah Flora kala itu.

Ia menjamin seleksi tersebut murni dan tak ada kecurangan apa pun. Dalam ujian tertulis, ada beberapa anak pejabat yang lulus seperti Enricco Mamuaja, anak Sekprov Sulut Robby Mamuaja, Inggrid Kansil anak Kadis Diknas Sulut Djouhari Kansil, dan Ronald Gioh, menantu Asisten III Setprov Ferdinand Mewengkang.

BOLTIM-BOLSEL MASIH PROTES
Protes dugaan kejanggalan proses seleksi CPNS masih berlangsung. Di daerah pemekaran baru Bolmong Timur (Boltim) dan Bolmong Selatan (Bolsel) yang cukup kencang protesnya. Kerabat pejabat yang lulus jadi fokus utama protes.

Seperti di Boltim, sejumlah warga mencurigai kelulusan 40 orang, yang sebelum tes ‘mondok’ di rumah salah satu pejabat teras Pemkab Boltim. Sebagian besar juga merupakan kerabatnya. “Bisa saja kan soal sudah bocor duluan kepada saudara-saudara pejabat itu,” ujar sejumlah warga Boltim.

Soal kecurangan ini dibantah Kabag Humas Boltim Rizky Lamaluta. “Semua proses dijaga ketat. Soal ujian juga dikawal polisi, tidak mengkin bocor,” katanya.

Sedangkan tentang pelamar yang menginap di rumah pejabat malam sebelum tes tertulis, Rizky memberi jawaban diplomasi. Katanya, karena banyak pelamar berasal dari luar Boltim, maka pelamar menginap di rumah-rumah penduduk. “Hanya kebetulan saja ada yang bersaudara,” katanya. Lalu soal 40 orang itu? “Yah, itu rezeki mereka. Tidak ada campur tangan siapapun. Karena belajar, makanya mereka lulus,” tambahnya.

Sementara di Bolsel, ada informasi kerabat dekat Bupati Arudji Mongilong yang lulus. “Ada dua keponakan Ibu Bupati yang lulus,” ungkap beberapa warga Bolsel. Dipertanyakan juga bahwa yang diumumkan hanyalah nomor ujian dan nilai, tanpa nama.

Penjabat Bupati Bolsel Arudji Mongilong langsung membantah jika kelulusan mereka (kerabat, red) itu karena KKN. “Apa yang salah dengan mereka? Karena mereka mampu mengisi lembar jawaban makanya lulus. Bukan karena orang dekat pejabat,” tukas Mongilong.

Dia juga membantah ada kongkalikong dengan proses rekrutmen. “Wartawan dan anggota dewan sendiri
menyaksikan proses pemeriksaan LJK di Pemprov Sulut. Tidak mungkin kami curang,” ujar Mongilong, tadi malam. “Hasil pemeriksaan yang diberikan Pemprov juga hanya nomor ujian dan nilai. Jadi, itu yang kami umumkan,” timpal Asisten II Pemkab Bolsel Denny Mangala. “Tapi, kami secepatnya sudah menambah nama.”

sumber: www.mdopost.com