Ribuan Pelamar Masih Berpeluang Masuk Formasi

Peluang ribuan pelamar yang gagal tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2009 masih terbuka. Semua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se Sulut sepakat akan melobi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPan) dan Reformasi Birokrasi guna mengganti kursi formasi yang kosong.

Di 15 kabupaten/kota dan Pemprov Sulut diperkirakan hampir 500 formasi yang tidak terisi. Dari rapat antara panitia seleksi CPNS se Sulut, masing-masing akan membawa langsung usulan ini ke Jakarta. ‘’Kemungkinan dalam waktu dekat atau dua hari dari sekarang akan dibawa,’’ aku Plh Kepala BKD Sulut Flora Krisen di ruang kerjanya, kemarin.

Di Pemprov Sulut, kursi kosong sebanyak 49 formasi. Beberapa formasi yang kosong antara lain olahragawan/pelatih, dokter jiwa, pengembang teknologi pembelajaran, penerjemah. “Yang paling banyak di formasi olahragawan,” ungkap Flora.

Namun, upaya BKD se Sulut mengusulkan pengisian formasi CPNS yang kosong berpotensi membuka peluang bisnis CPNS. Pasalnya masyarakat tidak akan tahu kalau Kementerian PAN menyetujui penggantian formasi kosong dengan formasi banyak pelamar. ‘’Bisa saja beberapa daerah diam-diam mengisi formasi kosong dengan pelamar yang tidak sesuai,’’ ujar mahasiswa pascasarjana Unsrat Nahrawi Jalal kemarin malam.

Namun, BKD Sulut membantah soal peluang KKN. Panitia tak akan sembarangan mengisi formasi kosong itu. Pemerintah pun masih akan meminta mekanismenya kepada Menpan. “Kan pengisiannya tidak boleh sembarangan. Jangan sampai terjadi kesalahan,” pungkasnya. Ia juga belum bisa memastikan siapa saja yang akan mengisi formasi tersebut.

Keberangkatan BKD ke MenPan akan dikawal Komisi A DPR Sulut. Ini lantaran Komisi A yang menyaksikan tahapan seleksi hingga ke pengumuman.

Sementara, Gubernur SH Sarundajang meminta masyarakat untuk melapor kecurangan saat tahapan seleksi. “Kalau ada data-datanya segera lapor,” tegasnya. Sepengetahuannya, seleksi yang dilakukan di Pemprov sangat ketat. “Bahkan kalau boleh saya bilang, anak gubernur pun sulit lulus,” tambahnya. Ia pun tak segan memecat PNS yang terlibat kecurangan.

Di kabupaten/kota lain membenarkan hal yang sama. Talaud ada 45 kursi tak terisi. Pemkab Talaud saat ini lagi melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk pengisian formasi CPNS kosong.

Kepala BKDD Talaud Ir Moddy Gumansalangi ME mengatakan, selain memperjuangkan pengisian 33 formasi CPNS yang tak ada pelamar, BKDD Talaud juga berjuang untuk pengisian 12 formasi yang sebelumnya terjadi kesalahan teknis saat pemeriksaan hasil ujian. “Perjuangan meloloskan 45 kursi CPNS itu dilakukan bersama BKDD Sulut dan Kabupaten/Kota ke MenPan,” jelas Gumansalangi.

Di Sitaro jumlah formasi CPNS yang tak terisi pelamar cukup besar mencapai 149 dan di Sangihe 21. “Permohonan pengisian dan pergeseran formasi yang tak ada pelamar akan dibawah ke MenPan untuk diminta restunya. Penyerahannya tinggal menunggu waktu MenPan EE Mangindaan,” ujar Bupati Sangihe Drs Winsu. “Surat permohonan pengisian dan pergeseran yang tengah disusn saat ini akan dibawah ke BKDD Sulut. Selanjutnya BKD Sulut dan kabupaten/kota mengajukan ke MenPan,” jelas Palar dan Lalamentik.
Di Manado ada 46 formasi CPNSD Pemkot Manado yang tidak terisi sulit diperjuangkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Manado, Drs Joppy Suwu. Dasarnya Keputusan Badan

Kepegawaian Nasional (BKN) 30/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan CPNS. “Sesuai aturan, kalau tidak terisi, dinyatakan hangus,” tegasnya kepada wartawan, saat dikonfirmasi.

Hanya saja, Pemkot masih berupaya untuk memperjuangkan pengisian formasi CPNS yang tak terisi tersebut ke BKN. “Kami menyurat ke BKN. Siapa tahu bisa disetujui untuk diisi,” ujar Kabid Pengadaan dan Mutasi, BKDD Manado, Paul Sualang.

Sementara itu, gaji 426 CPNS yang lulus pada pengangkatan tahun ini sudah ditata dalam APBD 2010. ini dikatakan Asisten III Setkot, Harold Monareh SH MSi kepada Badan Panggar (Banggar) DPRD Manado, dalam rapat Banggar dengan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Pemkot, kemarin. “Sudah dialokasikan dalam RAPBD 2010,” katanya. Di Bitung hanya 4 kursi tidak terisi. Di Tomohon hanya 12, sedangkan di Minahasa induk hampir semuanya lulus.
sumber: www.mdopost.com