Universitas Negeri Manado (Unima) dan Pemkab Bolmong Timur menyatakan siap untuk melakukan kerjasama pada pelaksanaan ujian ulang CPNS 2010 Bolmong Timur. BKDD Bolmong Timur kini tengah menyiapkan dokumen kerjasama tersebut yang segera diserahkan ke Unima dalam waktu dekat ini.
Menurut Kepala BKDD MR Alung SE, Unima menyatakan kesiapan untuk mengadakan materi soal ujian yang disesuaikan dengan latar pendidikan pelamar CPNS. “Sebelumnya, Unima masih disibukkan pada pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan SMU di Sulut. Unima akan bekerjasama dengan Pemkab Bolmong Timur setelah UN berakhir. Dan dalam waktu dekat ini, pemerintah akan mengajukan MoU (Memorandum of Understanding) tersebut ke Unima,” kata Alung. Terkait pernyataan BKD Propinsi Sulut yang menilai bahwa ujian ulang CPNS di Bolmong Timur tidak memiliki lan-dasan yang kuat, Alung tidak menanggapi berlebihan. Bahkan Alung menilai, surat tersebut hanya disampaikan sebagian saja. “Dalam isi surat dari Kemenpan-RB juga menyatakan, bahwa Menpan-RB telah menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Bolmong Timur sebagaimana permohonan pemerintah daerah ujian ulang harus dilakukan atas dasar stabilitas daerah,” ucap Alung.
”Ujian ulang ini merupakan tuntutan masyarakat Bolmong Timur yang menilai ujian pertama yang dilakukan hingga proses pemeriksaan lembar jawaban komputer, telah terjadi kecurangan,” tambahnya.
Kepala BKD Propinsi Sulut Roy Timuwa MPd terkait pelaksanaan ujian ulang CPNS 2010, sebelumnya sempat menyatakan, di mana dalam surat keterangan dari Kempan-RB prihal pengadaan CPNS 2010 itu, menyatakan bahwa berdasar hasil klarivikasi tim gabungan yang terdiri dari Pejabat Kementerian Menpan-RB, BKN pusat, BKN Regional XI Manado, BKD dan Inspektorat Propinsi Sulut, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan Pemkab Bolmong Timur untuk membatalkan atau mengulang kembali tes ujian tertulis CPNS Kabupaten Bolmong Timur dalam rangka mengisi formasi PNS Kabupaten Bolmong Timur.
“BKD Pemprop Sulut tetap akan mengacu pada SK Menpan-RB RI EE Mangindaan tersebut. Bahwa pelaksanaan ujian ulang yang dilakukan oleh Pemkab Bolmong Timur nantinya, adalah sepenuhnya tanggungjawab Bupati Bolmong Timur,” kata Roy Tumiwa kepada wartawan, belum lama ini.
sumber: www.hariankomentar.com
Thursday, April 28, 2011
Tenaga Honorer Pemkot Kotamobagu Berpeluang diangkat Menjadi PNS
Jika selama ini tenaga honorer yang mengabdi di ling-kungan Pemkot Kotamobagu, kerap hanya bisa iko mata melihat banyaknya CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang bergabung, maka mulai tahun ini kondisi itu akan berubah. Pasalnya, pihak BKDD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) kini mulai membatasi menerima calon abdi negara
dari “luar”, tetapi membuka kesempatan mengangkat tenaga honorer menjadi abdi negara alias PNS.
Indikasi itu terlihat dari menyusut jauhnya total usulan formasi CPNS yang diajukan, untuk penerimaan pada tahun 2011 ini. Jika tahun lalu total formasi yang diterima mencapai 400-an kursi, maka tahun ini usulannya saja hanya sebanyak 150 kursi. Rinciannya, 100 kursi untuk tenaga teknis, kemudian masing-masing 25 kursi dibagi rata oleh tenaga kesehatan dan guru.
Demikian diungkapkan Kepa-la BKDD Kotamobagu, Drs Hi Nasrun Gilalom kepada wartawan, baru-baru ini. “Mulai tahun ini kami membatasi menerima CPNS baru, tetapi lebih condong akan mengangkat PNS dari tenaga-tenaga honor yang sudah lama bekerja di sini. Tapi itu masih dibatasi untuk jalur umum,” katanya.
Ditambahkan Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu, I Nyoman Sudiase SH MH, penerimaan CPNS 2011 sudah didasarkan pada kajian kebutuhan Kotamobagu akan sumber daya aparatur. “Dari kajian kebutuhan sudah seperti itu, karena jumlah PNS di Kotamobagu dapat dikatakan cukup. Saat ini sudah sekitar tiga ribuan PNS di Kotamobagu,” jelasnya.
Mengenai formasi untuk pelamar berijazah SMA, dipastikan sudah tertutup. Hal ini sudah pernah ditegaskan Plt Sekkot Kotamobagu Drs Hi Muhammad Mokoginta. Menurutnya, pelamar dengan ijazah SMA tidak akan diakomodir lagi. “Sebagaimana rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk tidak mengakomodir lulusan SMA, kami juga tidak mengusulkan formasi untuk lulusan SMA,” tegasnya.
Lebih lanjut Nasrun Gilalom mengatakan lagi, pihaknya dalam penerimaan CPNS 2011 ini, sepenuhnya menunggu keputusan dari KemenPAN-RB. Alasannya, BKDD di tingkat kabupaten/kota tidak punya kewenangan terkait penerimaan CPNS. “Jadi, kita tunggu saja keputusan pusat,” pungkasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
dari “luar”, tetapi membuka kesempatan mengangkat tenaga honorer menjadi abdi negara alias PNS.
Indikasi itu terlihat dari menyusut jauhnya total usulan formasi CPNS yang diajukan, untuk penerimaan pada tahun 2011 ini. Jika tahun lalu total formasi yang diterima mencapai 400-an kursi, maka tahun ini usulannya saja hanya sebanyak 150 kursi. Rinciannya, 100 kursi untuk tenaga teknis, kemudian masing-masing 25 kursi dibagi rata oleh tenaga kesehatan dan guru.
Demikian diungkapkan Kepa-la BKDD Kotamobagu, Drs Hi Nasrun Gilalom kepada wartawan, baru-baru ini. “Mulai tahun ini kami membatasi menerima CPNS baru, tetapi lebih condong akan mengangkat PNS dari tenaga-tenaga honor yang sudah lama bekerja di sini. Tapi itu masih dibatasi untuk jalur umum,” katanya.
Ditambahkan Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu, I Nyoman Sudiase SH MH, penerimaan CPNS 2011 sudah didasarkan pada kajian kebutuhan Kotamobagu akan sumber daya aparatur. “Dari kajian kebutuhan sudah seperti itu, karena jumlah PNS di Kotamobagu dapat dikatakan cukup. Saat ini sudah sekitar tiga ribuan PNS di Kotamobagu,” jelasnya.
Mengenai formasi untuk pelamar berijazah SMA, dipastikan sudah tertutup. Hal ini sudah pernah ditegaskan Plt Sekkot Kotamobagu Drs Hi Muhammad Mokoginta. Menurutnya, pelamar dengan ijazah SMA tidak akan diakomodir lagi. “Sebagaimana rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk tidak mengakomodir lulusan SMA, kami juga tidak mengusulkan formasi untuk lulusan SMA,” tegasnya.
Lebih lanjut Nasrun Gilalom mengatakan lagi, pihaknya dalam penerimaan CPNS 2011 ini, sepenuhnya menunggu keputusan dari KemenPAN-RB. Alasannya, BKDD di tingkat kabupaten/kota tidak punya kewenangan terkait penerimaan CPNS. “Jadi, kita tunggu saja keputusan pusat,” pungkasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Pemkab Sangihe Tidak Ajukan Usulan Formasi SMA untuk Penerimaan CPNS 2011
Harapan para lulusan SMA untuk masuk dalam formasi CPNS Sangihe tahun ini kandas. Pasalnya, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak mencantumkan lulusan SMA pada daftar usulan formasi yang diajukan ke BKN.
Kepala BKD Sangihe, Drs Sukardi Adilangi tidak menepis akan hal tersebut. “Ya, formasi CPNS Sangihe tahun ini tidak ada jatah SMA,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua LSM Kadadema Sangihe Marslem Pulumbara menyesalkan tidak diusulkannya para lulusan SMA tersebut untuk formasi CPNS. Alasannya di Sangihe masih sangat mimin SDM yang setara dengan lulusan sarjana.
“Kami berharap pengaturan usulan untuk perekrutan CPNS Sangihe harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi SDM di daerah ini. Soal tidak adanya lulusan SMA perlu dipertimbangkan secara matang oleh Pemerin-tah setempat,” tegasnya. Begitu juga para lulusan yang bertahun-tahun yang sudah mengabdi sebagai Honor Daerah (Honda). Dia pun berharap agar dapat dimasukan dan diakomodir jika seandainya sudah ada batasan lulusan SMA tersebut. “Artinya minimal bagi mereka yang mengabdi bertahun-tahun atau sebagai tenaga Honda dapat diakomodir pada formasi CPNS lulusan SMA tahun ini,” pungkasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Kepala BKD Sangihe, Drs Sukardi Adilangi tidak menepis akan hal tersebut. “Ya, formasi CPNS Sangihe tahun ini tidak ada jatah SMA,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua LSM Kadadema Sangihe Marslem Pulumbara menyesalkan tidak diusulkannya para lulusan SMA tersebut untuk formasi CPNS. Alasannya di Sangihe masih sangat mimin SDM yang setara dengan lulusan sarjana.
“Kami berharap pengaturan usulan untuk perekrutan CPNS Sangihe harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi SDM di daerah ini. Soal tidak adanya lulusan SMA perlu dipertimbangkan secara matang oleh Pemerin-tah setempat,” tegasnya. Begitu juga para lulusan yang bertahun-tahun yang sudah mengabdi sebagai Honor Daerah (Honda). Dia pun berharap agar dapat dimasukan dan diakomodir jika seandainya sudah ada batasan lulusan SMA tersebut. “Artinya minimal bagi mereka yang mengabdi bertahun-tahun atau sebagai tenaga Honda dapat diakomodir pada formasi CPNS lulusan SMA tahun ini,” pungkasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Pemkab Minahasa Pastikan Akan Merekrut CPNS 2011
Kepastian pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2011 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, terjawab sudah. Menyusul rencana Pemkab Minahasa untuk mengusulkan formasi tenaga medis dan guru, pada penerimaan CPNS tahun 2011, ke pemerintah pusat melalui Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sulut.
Kepada sejumlah waratwan, Kepala BKDD Kabupaten Minahasa, Jorry Gumansing, mengatakan, usulan penerimaan CPNS 2011 untuk Kabupaten Minahasa, akan diperbanyak tenaga teknis. “Dari hasil kajian dan usulan yang ada maka akan diperbanyak tenaga kesehatan, termasuk tenaga perawat dan medis. Hal ini dilakukan karena Minahasa masih membutuhkan tenaga-tenaga tersebut,” jelas Gumansing.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan, selain tenaga medis, pihaknya juga akan mengusulkan penambahan tenaga guru di Minahasa. “Semuanya ini masih sementara dalam tahapan kajian dan tinggal menunggu usulan dari SKPD, untuk selanjutnya dikaji dan diusulkan ke pihak propinsi,” ujarnya sambil menambahkan, jika tidak ada aral melintang, pengusulan tersebut akan dilakukan pada pekan depan.
sumber: www.hariankomentar.com
Kepada sejumlah waratwan, Kepala BKDD Kabupaten Minahasa, Jorry Gumansing, mengatakan, usulan penerimaan CPNS 2011 untuk Kabupaten Minahasa, akan diperbanyak tenaga teknis. “Dari hasil kajian dan usulan yang ada maka akan diperbanyak tenaga kesehatan, termasuk tenaga perawat dan medis. Hal ini dilakukan karena Minahasa masih membutuhkan tenaga-tenaga tersebut,” jelas Gumansing.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan, selain tenaga medis, pihaknya juga akan mengusulkan penambahan tenaga guru di Minahasa. “Semuanya ini masih sementara dalam tahapan kajian dan tinggal menunggu usulan dari SKPD, untuk selanjutnya dikaji dan diusulkan ke pihak propinsi,” ujarnya sambil menambahkan, jika tidak ada aral melintang, pengusulan tersebut akan dilakukan pada pekan depan.
sumber: www.hariankomentar.com
Wednesday, April 27, 2011
Di Bolsel, CPNS 2009 Terima SK 100% dan CPNS 2010 Terima NIP
Ratusan CPNS angkatan 2009 dan tahun 2010 akan menerima NIP sekaligus terangkat sebagai PNS di Pemkab Bolmong Selatan. Penyerahan ini akan dilakukan di halaman Sekretariat Daerah, Selasa (26/04) hari ini, yang dilakukan langsung oleh Bupati Bolmong Selatan Hi Herson Mayulu SIP. Rencana penyerahan NIP dan pengangkatan status menjadi PNS tersebut, disampaikan Kepala BKDD Dra Selviah AW Van Gobel kepada wartawan, Senin kemarin, di ruang kerjanya. Selviah mengatakan, penyerahan NIP bagi CPNS 2010 akan dirangkaikan dengan kenaikan status CPNS angkatan 2010 menjadi PNS. Sediktinya 363 CPNS angkatan pertama akan dinaikkan statusnya menjadi PNS Pemkab Bolmong Selatan. Ratusan CPNS itu terdiri atas 191 golongan II dan golongan III sebanyak 171 orang.
Sementara untuk CPNS yang terangkat pada 2010 baru-baru ini, berjumlah 336 orang, yang terdiri Golongan II 156 dan Golongan III 160.
“Pemerintah daerah telah melakukan yang terbaik bagi aparatur pelayan masyarakat yang bertugas di Kabupaten Bolmong Selatan.
Pengurusan NIP dan per-alihan status menjadi PNS di pusat, akhirnya dapat dilalui dengan baik dan lancar,” kata Mama Ratih panggilan akrab Selviah Gobel.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Ahmadi Modoeng mengatakan, penyerahan NIP dan pengalihan status CPNS menjadi PNS akan dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong Selatan Hi Herson Mayulu SIP, pada Selasa (26/04) pagi hari, sebelum pelaksanaan apel pagi.
“Karena esok harinya, bupati langsung berangkat ke Jakarta. Sehingga pelaksanaan kegiatan BKDD akan dilangsungkan pada pagi hari. Jadi seluruh CPNS yang diterima pada tahun 2009 dan tahun 2009 diharapkan harus dapat hadir lebih awal. Karena acara akan dimulai pada pukul 05.30 pagi,” kata Modoeng.
sumber: www.hariankomentar.com
Sementara untuk CPNS yang terangkat pada 2010 baru-baru ini, berjumlah 336 orang, yang terdiri Golongan II 156 dan Golongan III 160.
“Pemerintah daerah telah melakukan yang terbaik bagi aparatur pelayan masyarakat yang bertugas di Kabupaten Bolmong Selatan.
Pengurusan NIP dan per-alihan status menjadi PNS di pusat, akhirnya dapat dilalui dengan baik dan lancar,” kata Mama Ratih panggilan akrab Selviah Gobel.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Ahmadi Modoeng mengatakan, penyerahan NIP dan pengalihan status CPNS menjadi PNS akan dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong Selatan Hi Herson Mayulu SIP, pada Selasa (26/04) pagi hari, sebelum pelaksanaan apel pagi.
“Karena esok harinya, bupati langsung berangkat ke Jakarta. Sehingga pelaksanaan kegiatan BKDD akan dilangsungkan pada pagi hari. Jadi seluruh CPNS yang diterima pada tahun 2009 dan tahun 2009 diharapkan harus dapat hadir lebih awal. Karena acara akan dimulai pada pukul 05.30 pagi,” kata Modoeng.
sumber: www.hariankomentar.com
Tuesday, April 26, 2011
BKD Provinsi SULUT, Tegaskan Tidak Ada Ujian Ulang CPNS 2010 di Boltim
BKD Propinsi Sulut tetap akan mengacu pada surat keterangan dari Kemenpan-RB terkait pelaksanaan pengadaan CPNS 2010 Pekab Bolmong Timur. Kemenpan-RB menyatakan, tidak ada ujian ulang untuk CPNS Bolmong Timur.
Berdasar surat keterangan dari Kemenpan-RB RI, EE Mangindaan Nomor B/803/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 16 Maret 2011, perihal penga-daan CPNS 2010, di mana dinyatakan tidak ada ujian ulang untuk CPNS Bolmong Timur 2010.
“BKD Pemprop Sulut tetap akan mengacu pada SK Menpan-RB RI EE Mangindaan tersebut. Bahwa pelaksanaan ujian ulang yang dilakukan oleh Pemkab Bolmong Timur nantinya, adalah sepenuhnya tanggungjawab Bupati Bolmong Timur,” kata Kepala BKD Propinsi Sulut Roy Tumiwa MPd kepada wartawan, pekan lalu.
Roy menambahkan, dalam surat keterangan dari Kempan-RB perihal pengadaan CPNS 2010 itu, menyatakan bahwa berdasar hasil klarivikasi tim gabungan yang terdiri dari Pejabat Kementerian Menpan-RB, BKN pusat, BKN Regional XI Manado, BKD dan Inspektorat Propinsi Sulut, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan Pemkab Bolmong Timur untuk membatalkan atau mengulang kembali tes ujian tertulis CPNS Kabupaten Bolmong Timur dalam rangka mengisi formasi PNS Kabupaten Bolmong Timur.
“Namun Pemkab Bolmong Timur sendiri tetap melakukan ujian ulang. Sebab banyak penilaian dari pemerintah setempat, mengenai masalah dari perekrtutan CPNS Bolmong Timur. Contohnya, terkait keamanan jika tak dilakukan ujian ulang. Namun sekali lagi, jika ada ujian ulang, itu jadi tanggung jawab Bupati dan Pemkab Bolmong Timur,” imbuhnya melalui rilis kepada wartawan.
Sebelumnya, Bupati Bolmong Timur Sehan Salim Landjar menyatakan, pelaksanaan pengadaan CPNS di daerah meamang merupakan tanggung-jawab kepala pemerintah daerah. Dan terkait pelaksanaan ujian ulang adalah suatu keharusan karena berbagai faktor pelanggaran dan dugaan kecurangan.
Seperti pengadaan soal ujian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan pelamar. Menurutnya, sesuai dengan petunjuk dan teknis pengadaan CPNS dan ujian tertulis, pihak pemerintah melalui panitia pelaksana CPNS, harus meng-order materi soal ujian kepada lembaga independen.
“Tidak ada yang namanya atas berdasar kesepakatan antara BKD Propinsi dan BKD kabupaten dan kota. Kalau memang begitu, tidak perlu ada aturan juknis. Hanya Bolsel dan Boltim yang akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengadaan soal ujian,” tegasnya.
Kepala BKDD MR Alung SE mengatakan, Universitas Negeri Manado menyatakan telah siap bekerjasama dengan Pemkab Bolmong Timur terkait pelaksanaan pengadaan soal ujian. Lembaga independen ini juga diberikan kewenangan untuk memeriksa Lembar Jawaban Komputer.
“Unima menyatakan kesiapan untuk kerjasama itu. Tapi saat ini masih disibukkan dengan pelaksanaan UAN SMU se-Sulut. Pastinya ujian ulang akan dilaksanakan,” kata Alung seperti dilansir KOMENTAR, belum lama ini.
Berdasar surat keterangan dari Kemenpan-RB RI, EE Mangindaan Nomor B/803/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 16 Maret 2011, perihal penga-daan CPNS 2010, di mana dinyatakan tidak ada ujian ulang untuk CPNS Bolmong Timur 2010.
“BKD Pemprop Sulut tetap akan mengacu pada SK Menpan-RB RI EE Mangindaan tersebut. Bahwa pelaksanaan ujian ulang yang dilakukan oleh Pemkab Bolmong Timur nantinya, adalah sepenuhnya tanggungjawab Bupati Bolmong Timur,” kata Kepala BKD Propinsi Sulut Roy Tumiwa MPd kepada wartawan, pekan lalu.
Roy menambahkan, dalam surat keterangan dari Kempan-RB perihal pengadaan CPNS 2010 itu, menyatakan bahwa berdasar hasil klarivikasi tim gabungan yang terdiri dari Pejabat Kementerian Menpan-RB, BKN pusat, BKN Regional XI Manado, BKD dan Inspektorat Propinsi Sulut, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan Pemkab Bolmong Timur untuk membatalkan atau mengulang kembali tes ujian tertulis CPNS Kabupaten Bolmong Timur dalam rangka mengisi formasi PNS Kabupaten Bolmong Timur.
“Namun Pemkab Bolmong Timur sendiri tetap melakukan ujian ulang. Sebab banyak penilaian dari pemerintah setempat, mengenai masalah dari perekrtutan CPNS Bolmong Timur. Contohnya, terkait keamanan jika tak dilakukan ujian ulang. Namun sekali lagi, jika ada ujian ulang, itu jadi tanggung jawab Bupati dan Pemkab Bolmong Timur,” imbuhnya melalui rilis kepada wartawan.
Sebelumnya, Bupati Bolmong Timur Sehan Salim Landjar menyatakan, pelaksanaan pengadaan CPNS di daerah meamang merupakan tanggung-jawab kepala pemerintah daerah. Dan terkait pelaksanaan ujian ulang adalah suatu keharusan karena berbagai faktor pelanggaran dan dugaan kecurangan.
Seperti pengadaan soal ujian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan pelamar. Menurutnya, sesuai dengan petunjuk dan teknis pengadaan CPNS dan ujian tertulis, pihak pemerintah melalui panitia pelaksana CPNS, harus meng-order materi soal ujian kepada lembaga independen.
“Tidak ada yang namanya atas berdasar kesepakatan antara BKD Propinsi dan BKD kabupaten dan kota. Kalau memang begitu, tidak perlu ada aturan juknis. Hanya Bolsel dan Boltim yang akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengadaan soal ujian,” tegasnya.
Kepala BKDD MR Alung SE mengatakan, Universitas Negeri Manado menyatakan telah siap bekerjasama dengan Pemkab Bolmong Timur terkait pelaksanaan pengadaan soal ujian. Lembaga independen ini juga diberikan kewenangan untuk memeriksa Lembar Jawaban Komputer.
“Unima menyatakan kesiapan untuk kerjasama itu. Tapi saat ini masih disibukkan dengan pelaksanaan UAN SMU se-Sulut. Pastinya ujian ulang akan dilaksanakan,” kata Alung seperti dilansir KOMENTAR, belum lama ini.
Sunday, April 17, 2011
Tersangka Kasus Penipuan CPNS Ditangkap di Talaud
Kinerja Polres Talaud tak sia-sia. Buktinya, seorang tersangka kasus penipuan CPNS yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Pontianak, berhasil ditangkap Polres Talaud.
Informasi diperoleh, tersangka wanita berinisial HL alias Handayani yang bersembunyi di Talaud akhirnya dibekuk Tim Buser Rekrim Polres Talaud di Lirung, Talaud belum lama ini.
Diakui Kapolres Talaud, AKBP Endang Karnadi SSAP MK melalui Kasubag Humas Polres Talaud, AKP Mecky Bawengan bahwa Handayani merupakan salah seorang tersangka dalam kasus penipuan uang sebanyak Rp 2 miliar terhadap ratusan bakal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ada di Kota Pontianak.
Dijelaskannya, tersangka sering melakukan perbuatannya dengan meminta uang kepada setiap orang yang mengikuti tes masuk CPNS, dengan mengiming-iming meloloskan kepada pelamar. Bahkan uang yang diminta bervariasi mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta.
Menurutnya, tersangka berhasil diringkus pihak Polres Talaud setelah mendapat informasi dari pihak Polres Pontianak yang meminta bantuan untuk menelurusi keberadaan pelaku yang sempat terdeteksi adalah sebagai salah satu warga asal Talaud yang sudah berdomisili di Kota Pontianak.
“Pelaku berhasil dibekuk anggota tim Reskrim Polres Talaud. Saat pelaku menghadiri acara pemakaman orang tuanya di Kecamatan Lirung, Talaud,” ujar Bawengan sambil menambahkan anggota Polres Pontianak saat ini sudah ada di Talaud guna menjemput tersangka untuk diproses hukum.
sumber: www.hariankomentar.com
Informasi diperoleh, tersangka wanita berinisial HL alias Handayani yang bersembunyi di Talaud akhirnya dibekuk Tim Buser Rekrim Polres Talaud di Lirung, Talaud belum lama ini.
Diakui Kapolres Talaud, AKBP Endang Karnadi SSAP MK melalui Kasubag Humas Polres Talaud, AKP Mecky Bawengan bahwa Handayani merupakan salah seorang tersangka dalam kasus penipuan uang sebanyak Rp 2 miliar terhadap ratusan bakal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ada di Kota Pontianak.
Dijelaskannya, tersangka sering melakukan perbuatannya dengan meminta uang kepada setiap orang yang mengikuti tes masuk CPNS, dengan mengiming-iming meloloskan kepada pelamar. Bahkan uang yang diminta bervariasi mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta.
Menurutnya, tersangka berhasil diringkus pihak Polres Talaud setelah mendapat informasi dari pihak Polres Pontianak yang meminta bantuan untuk menelurusi keberadaan pelaku yang sempat terdeteksi adalah sebagai salah satu warga asal Talaud yang sudah berdomisili di Kota Pontianak.
“Pelaku berhasil dibekuk anggota tim Reskrim Polres Talaud. Saat pelaku menghadiri acara pemakaman orang tuanya di Kecamatan Lirung, Talaud,” ujar Bawengan sambil menambahkan anggota Polres Pontianak saat ini sudah ada di Talaud guna menjemput tersangka untuk diproses hukum.
sumber: www.hariankomentar.com
Subscribe to:
Posts (Atom)