Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa hingga kini masih melakukan kajian terkait rekrutmen CPNS tahun 2011. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Mi-nahasa, Drs Yori Gumansing.
“Yang pasti, akan ada rekrutmen tahun ini. Namun masih dikaji berupa kuota dan formasi apa saja yang dibutuhkan nantinya,” kata Gumansing seperti dilansir Komentar, Rabu (06/04) kemarin.
Dikatakannya, beberapa formasi tenaga teknis seperti guru dan tenaga kesehatan, tetap menjadi prioritas. Sebab banyak kecamatan di daerah terpencil yang masih membutuhkan tenaga kesehatan bahkan guru.
“Tenaga-tenaga teknis memang masih kekurangan. Dan itu kita akan kaji,” katanya seraya menambahkan, tenaga-tenaga teknis tersebut rencananya akan ditempatkan pada daerah terpencil, mengingat desakan kebutuhan.
Ditambahkan, kajian ini juga akan disinkronkan dengan kebutuhan pegawai di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bila sudah selesai dikaji, hasilnya akan segera dikirim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
sumber: www.hariankomentar.com
Thursday, April 7, 2011
Ujian CPNS Boltim 2010 Tidak Akan Diulang
Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang melalui Juru Bicara Pemprov Christian Sumampouw SH MEd menegaskan bahwa untuk persoalan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Boltim tidak akan diulang.
Hal ini ditegaskan Sumampouw berdasarkan surat dari Kementerian PAN-RB nomor B/803/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 16 Maret perihal pengadaan CPNS daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
“Memang berkembang informasi bahwa CPNS di Boltim akan diulang. Namun dengan surat dari Kemenpan-RB yang diterima pemprop sejak Selasa lalu, ditegaskan kembali tidak ada ujian ulang bagi CPNS Boltim,” ujarnya.
Selain itu, dalam surat tersebut dijelaskan pula bahwa hasil klarifikasi dan verifikasi tim gabungan dari pejabat Kementerian PAN-RB, BKN pusat, BKN regional XI, BKD Sulut dan Inspektorat, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan untuk membatalkan dan mengulang kembali tes/ ujian tertulis CPNS Boltim.
“Beberapa waktu lalu ada tim gabungan dari pusat dan daerah yang turun langsung ke lapangan untuk mengecek dan ternyata tidak ada fakta dan bukti bahwa terjadi pe-langgaran. Hasil ujian CPNS Boltim lalu sudah sah,” sambungnya.
Selain itu, Sumampouw yang juga Kabag Humas Setdaprov Sulut ini mengingatkan kepada Pemkab Boltim yang tetap bersikeras melakukan ujian ulang lewat surat Bupati 824.4/B.06/BKD/III/73/2011 yang mengatakan akan ada ujian ulang.
“Jika memang pemkab tetap melakukan ujian ulang, dengan alasan stabilitas keamanan dan memenuhi harapan masyarakat dapat dipahami dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Boltim,” ingatnya.
Untuk kabupaten Minut sendiri, Sumampouw belum memastikan apakah akan diulang atau tidak. “Untuk Minut masih akan tunggu surat dari Kemenpan-RB,” tutupnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Hal ini ditegaskan Sumampouw berdasarkan surat dari Kementerian PAN-RB nomor B/803/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 16 Maret perihal pengadaan CPNS daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
“Memang berkembang informasi bahwa CPNS di Boltim akan diulang. Namun dengan surat dari Kemenpan-RB yang diterima pemprop sejak Selasa lalu, ditegaskan kembali tidak ada ujian ulang bagi CPNS Boltim,” ujarnya.
Selain itu, dalam surat tersebut dijelaskan pula bahwa hasil klarifikasi dan verifikasi tim gabungan dari pejabat Kementerian PAN-RB, BKN pusat, BKN regional XI, BKD Sulut dan Inspektorat, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan untuk membatalkan dan mengulang kembali tes/ ujian tertulis CPNS Boltim.
“Beberapa waktu lalu ada tim gabungan dari pusat dan daerah yang turun langsung ke lapangan untuk mengecek dan ternyata tidak ada fakta dan bukti bahwa terjadi pe-langgaran. Hasil ujian CPNS Boltim lalu sudah sah,” sambungnya.
Selain itu, Sumampouw yang juga Kabag Humas Setdaprov Sulut ini mengingatkan kepada Pemkab Boltim yang tetap bersikeras melakukan ujian ulang lewat surat Bupati 824.4/B.06/BKD/III/73/2011 yang mengatakan akan ada ujian ulang.
“Jika memang pemkab tetap melakukan ujian ulang, dengan alasan stabilitas keamanan dan memenuhi harapan masyarakat dapat dipahami dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Boltim,” ingatnya.
Untuk kabupaten Minut sendiri, Sumampouw belum memastikan apakah akan diulang atau tidak. “Untuk Minut masih akan tunggu surat dari Kemenpan-RB,” tutupnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Tuesday, April 5, 2011
Tomohon Usulkan 580 Formasi CPNS 2011
Tahun ini Kota Tomohon mengusulkan sebanyak 580 formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Dari jumlah tersebut, menurut Plt Walikota Tomohon Jimmy Eman SEAk, 103 diantaranya merupakan lulusan SMA dan SMK.
Dikatakannya, usulan formasi CPNS tahun 2011 lebih banyak dibandingkan tahun 2010 yang hanya berjumlah 559 formasi, dikarenakan kebutuhan CPNS mengalami peningkatan terutama untuk formasi teknis, kesehatan mau pun guru. “Usulan yang kita sampaikan ke Kemenpan RB didasarkan pada kebutuhan sebanyak 42 SKPD yang ada di Pemkot Tomohon,” kata Eman, Senin (04/04).
Eman mengharapkan usulan formasi SMA/SMK yang disodorkan ke pusat dapat dipertimbangkan sebagaimana tahun 2010 lalu. “Kalau melihat kebutuhan, lulusan SMA/SMK masih sangat diperlukan, terutama untuk mengisi kekurangan tenaga di SKPD, kelurahan mau pun kecamatan. Untuk itu, kita sangat berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkannya,” tandasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Dikatakannya, usulan formasi CPNS tahun 2011 lebih banyak dibandingkan tahun 2010 yang hanya berjumlah 559 formasi, dikarenakan kebutuhan CPNS mengalami peningkatan terutama untuk formasi teknis, kesehatan mau pun guru. “Usulan yang kita sampaikan ke Kemenpan RB didasarkan pada kebutuhan sebanyak 42 SKPD yang ada di Pemkot Tomohon,” kata Eman, Senin (04/04).
Eman mengharapkan usulan formasi SMA/SMK yang disodorkan ke pusat dapat dipertimbangkan sebagaimana tahun 2010 lalu. “Kalau melihat kebutuhan, lulusan SMA/SMK masih sangat diperlukan, terutama untuk mengisi kekurangan tenaga di SKPD, kelurahan mau pun kecamatan. Untuk itu, kita sangat berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkannya,” tandasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Wednesday, March 30, 2011
Pemkot Kotamobagu Siap Gelar Diklat Prajabatan CPNS 2010
Di tengah upaya memperjuangkan masuknya lulusan SMA sederajat dalam formasi CPNS 2011, sekaligus mengurus masa depan PNS lainnya di lingkup Pemkot Kotamobagu, pihak BKDD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) juga sedang berancang-ancang menggelar prajabatan buat CPNS 2010. Namun, di tengah persiapan ini, muncul satu persoalan yang mau tidak mau harus mereka hadapi.
Apa itu? Adalah bertambah panjangnya jadwal pelaksanaan prajab ini, Di mana, untuk golongan II yang biasanya hanya 10 hari, kini menjadi 19 hari. Sedangkan golongan III menjadi 29 hari, dari sebelumnya yang “hanya” 14 hari. Menjadi tantangan tersendiri, karena penambahan hari ini otomatis berimplikasi pada besaran anggaran yang harus disiapkan.
Hal ini diakui Kepala Bidang Diklat BKDD, Drs Mudini Mokodompit, Rabu (30/03) kemarin. “Semula kami merencanakan prajabatan dilaksanakan awal triwulan II ini. Namun karena ada aturan baru, terpaksa kami tunda dulu sambil lebih mematangkan persiapan,” tuturnya sambil menyebut aturan baru prajabatan, yaitu Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 11 Tahun 2010 tentang biaya prajabatan.
“Dana yang kami persiapkan sepertinya tidak mencukupi dengan waktu yang bertambah ini.
Sehingga kami bersama DPKAD harus mengkaji ulang besaran dana prajabatan ini, agar tidak memberatkan peserta prajab,” pungkas Papa Lia, sapaan akrab Mudini Mokodompit.
sumber: www.hariankomentar.com
Apa itu? Adalah bertambah panjangnya jadwal pelaksanaan prajab ini, Di mana, untuk golongan II yang biasanya hanya 10 hari, kini menjadi 19 hari. Sedangkan golongan III menjadi 29 hari, dari sebelumnya yang “hanya” 14 hari. Menjadi tantangan tersendiri, karena penambahan hari ini otomatis berimplikasi pada besaran anggaran yang harus disiapkan.
Hal ini diakui Kepala Bidang Diklat BKDD, Drs Mudini Mokodompit, Rabu (30/03) kemarin. “Semula kami merencanakan prajabatan dilaksanakan awal triwulan II ini. Namun karena ada aturan baru, terpaksa kami tunda dulu sambil lebih mematangkan persiapan,” tuturnya sambil menyebut aturan baru prajabatan, yaitu Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 11 Tahun 2010 tentang biaya prajabatan.
“Dana yang kami persiapkan sepertinya tidak mencukupi dengan waktu yang bertambah ini.
Sehingga kami bersama DPKAD harus mengkaji ulang besaran dana prajabatan ini, agar tidak memberatkan peserta prajab,” pungkas Papa Lia, sapaan akrab Mudini Mokodompit.
sumber: www.hariankomentar.com
Pemkot Kotamobagu Tetap Usulkan Formasi SMA
Meski sudah ada penegasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke-menpan-RB), kalau lulusan SMA sederajat bakal tidak diakomodasi lagi pada penerimaan CPNS 2011, namun Pemkot Kotamobagu tidak patah arang. Melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), pemkot tetap bersikukuh mengusulkan formasi tersebut.
“Iya, kami sudah tahu dari pemberitaan di media-media massa mengenai penegasan dari Menpan. Namun bukan berarti kami hanya berdiam diri saja. Kami tetap memperjuangkan untuk tetap tersedianya formasi lulusan SMA sederajat pada rekrutmen tahun ini,” tegas Kepala BKDD Kotamobagu, Drs Hi Nasrun Gilalom kepada Komentar per telepon, Rabu (30/03) sore kemarin.
Beberapa waktu lalu ia sempat mengungkapkan kepada media bahwa jumlah yang diusulkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Kemenpan, untuk penerimaan CPNS angkatan 2011 tidak melebihi kuota kursi tahun sebelumnya. “Jumlah kali ini hanya separuh dibanding penerimaan tahun 2010 lalu. Atau sekitar 200-an kursi saja,” sebut Gilalom waktu itu.
Ketika disinggung soal besaran jatah kursi untuk SMA sederajat yang diusulkan, mantan Camat Kotamobagu Selatan ini mengaku, jumlahnya kira-kira tidak lebih dari 20 kursi. “Mungkin hanya sekitar 10 persen saja dari total formasi yang kami usulkan,” sebut Gilalom. Di sisi lain, jika lulusan SMA yang diusulkan BKDD bakal digolkan oleh pemerintah pusat, berarti penerimaan tahun ini sedikit berbeda dibanding 2010 lalu. Sebab, waktu itu pemkot hanya menerima lulusan SMK saja, sementara satupun kursi buat pemegang ijasah SMA tidak tersedia sama sekali.
DOKTER AHLI
Ketika disinggung tentang kebutuhan tenaga PNS di lingkup Pemkot Kotamobagu, Nasrun Gilalom menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih membutuhkan para tenaga teknis. “Makanya, dalam usulan yang kami ajukan ke pemerintah pusat, jumlah terbesar adalah tenaga teknis,” ungkapnya.
Selain tenaga teknis, sebut dia, mungkin akan ditambah dengan tenaga kesehatan, khusus untuk dokter ahli. Berbicara masalah tenaga dokter ahli, lanjut Gilalom, saat ini Pemkot Kotamobagu melalui BKDD sedang mengkaji permohonan beberapa dokter ahli yang akan pindah ke Kotamobagu.
“Sudah ada beberapa dokter ahli yang akan pindah ke Kotamobagu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya para dokter ahli ini, maka akan makin bertambah lagi tenaga ahli di bidang kesehatan untuk Kotamobagu,” pungkasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
“Iya, kami sudah tahu dari pemberitaan di media-media massa mengenai penegasan dari Menpan. Namun bukan berarti kami hanya berdiam diri saja. Kami tetap memperjuangkan untuk tetap tersedianya formasi lulusan SMA sederajat pada rekrutmen tahun ini,” tegas Kepala BKDD Kotamobagu, Drs Hi Nasrun Gilalom kepada Komentar per telepon, Rabu (30/03) sore kemarin.
Beberapa waktu lalu ia sempat mengungkapkan kepada media bahwa jumlah yang diusulkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Kemenpan, untuk penerimaan CPNS angkatan 2011 tidak melebihi kuota kursi tahun sebelumnya. “Jumlah kali ini hanya separuh dibanding penerimaan tahun 2010 lalu. Atau sekitar 200-an kursi saja,” sebut Gilalom waktu itu.
Ketika disinggung soal besaran jatah kursi untuk SMA sederajat yang diusulkan, mantan Camat Kotamobagu Selatan ini mengaku, jumlahnya kira-kira tidak lebih dari 20 kursi. “Mungkin hanya sekitar 10 persen saja dari total formasi yang kami usulkan,” sebut Gilalom. Di sisi lain, jika lulusan SMA yang diusulkan BKDD bakal digolkan oleh pemerintah pusat, berarti penerimaan tahun ini sedikit berbeda dibanding 2010 lalu. Sebab, waktu itu pemkot hanya menerima lulusan SMK saja, sementara satupun kursi buat pemegang ijasah SMA tidak tersedia sama sekali.
DOKTER AHLI
Ketika disinggung tentang kebutuhan tenaga PNS di lingkup Pemkot Kotamobagu, Nasrun Gilalom menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih membutuhkan para tenaga teknis. “Makanya, dalam usulan yang kami ajukan ke pemerintah pusat, jumlah terbesar adalah tenaga teknis,” ungkapnya.
Selain tenaga teknis, sebut dia, mungkin akan ditambah dengan tenaga kesehatan, khusus untuk dokter ahli. Berbicara masalah tenaga dokter ahli, lanjut Gilalom, saat ini Pemkot Kotamobagu melalui BKDD sedang mengkaji permohonan beberapa dokter ahli yang akan pindah ke Kotamobagu.
“Sudah ada beberapa dokter ahli yang akan pindah ke Kotamobagu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya para dokter ahli ini, maka akan makin bertambah lagi tenaga ahli di bidang kesehatan untuk Kotamobagu,” pungkasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Pemkot Manado Upayakan Akomodir Lulusan SMA
Pemkot Manado tetap akan berupaya agar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini bisa mengakomodir pelamar lulusan SMA. Upaya ini sendiri menurut Wakil Walikota Harley AB Mangindaan SE MSM akan diawali dengan melakukan koordinasi langsung bersama Kementerian PAN-RB di Jakarta.
“Pemerintah akan berkoordinasi lagi dengan KemenPAN soal bisa tidaknya kita merekrut pelamar SMA pada penerimaan CPNS tahun ini. Pemkot sendiri akan berupaya agar pelamar lulusan SMA diberikan peluang,” ujar Ai sapaan akrabnya kepada wartawan di kantor pemkot, Rabu (30/03).
Hanya saja menurut wawali, status kota dalam suatu daerah seperti Kota Manado selayaknya mengakomodir pelamar CPNS minimal lulusan D3. Dan menurut dia kebijakan dari KemenPAN-RB tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya. “Kita memang agak lebih di atas sedikit. Ini karena di Manado atau beberapa kota/kabupaten lain telah memiliki universitas sendiri, bahkan jumlahnya lebih dari satu. Dan kemungkinan untuk lulusan SMA diberikan kesempatan untuk daerah kabupaten lain, seperti halnya di daerah kepulauan,” kata Ai yang saat itu didampingi Sekkot Harold PB Monareh SH MSi sembari tetap berharap agar Manado bisa mengakomodir pelamar CPNS lulusan SMA.
MenegPAN-RB, EE Mangindaan diketahui memberi syarat bila pada penerimaan CPNS tahun 2011 ini, tidak akan lagi mengakomodir lulusan SMA. Sedangkan ijazah minimal yang harus dikantongi pelamar adalah sarjana diploma tiga (D3). “Hasil rapat dengan BKN seperti itu,” ujar Mantan Gubernur Sulut itu. Sementara, Wakil Ketua DPRD Manado James Karinda SH MH menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk pendeskriminatifan kepada warga yang hanya mampu menggapai pendidikan sampai tingkat SMA. “Kebijakan itu perlu ditinjau dan dikaji lagi. Pemerintah harus tetap memberi kesempatan kepada lulusan SMA untuk bisa menjadi abdi negara. Lulusan SMA juga adalah warga negara yang berhak bekerja untuk negara,” tegas Karinda.
sumber: www.hariankomentar.com
“Pemerintah akan berkoordinasi lagi dengan KemenPAN soal bisa tidaknya kita merekrut pelamar SMA pada penerimaan CPNS tahun ini. Pemkot sendiri akan berupaya agar pelamar lulusan SMA diberikan peluang,” ujar Ai sapaan akrabnya kepada wartawan di kantor pemkot, Rabu (30/03).
Hanya saja menurut wawali, status kota dalam suatu daerah seperti Kota Manado selayaknya mengakomodir pelamar CPNS minimal lulusan D3. Dan menurut dia kebijakan dari KemenPAN-RB tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya. “Kita memang agak lebih di atas sedikit. Ini karena di Manado atau beberapa kota/kabupaten lain telah memiliki universitas sendiri, bahkan jumlahnya lebih dari satu. Dan kemungkinan untuk lulusan SMA diberikan kesempatan untuk daerah kabupaten lain, seperti halnya di daerah kepulauan,” kata Ai yang saat itu didampingi Sekkot Harold PB Monareh SH MSi sembari tetap berharap agar Manado bisa mengakomodir pelamar CPNS lulusan SMA.
MenegPAN-RB, EE Mangindaan diketahui memberi syarat bila pada penerimaan CPNS tahun 2011 ini, tidak akan lagi mengakomodir lulusan SMA. Sedangkan ijazah minimal yang harus dikantongi pelamar adalah sarjana diploma tiga (D3). “Hasil rapat dengan BKN seperti itu,” ujar Mantan Gubernur Sulut itu. Sementara, Wakil Ketua DPRD Manado James Karinda SH MH menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk pendeskriminatifan kepada warga yang hanya mampu menggapai pendidikan sampai tingkat SMA. “Kebijakan itu perlu ditinjau dan dikaji lagi. Pemerintah harus tetap memberi kesempatan kepada lulusan SMA untuk bisa menjadi abdi negara. Lulusan SMA juga adalah warga negara yang berhak bekerja untuk negara,” tegas Karinda.
sumber: www.hariankomentar.com
Baru 5 Daerah Masukkan Usulan CPNS 2011
Hingga saat ini, baru 5 daerah kabupaten/kota, yakni, Kabupaten Minsel, Mitra, Bolmut, Boltim dan Talaud serta pemerintah propinsi yang mengajukan usulan formasi CPNS 2011 ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB.
Hal ini dikatakan Sekretaris BKD Sulut, Flora Krisen SH MH saat diwawancarai sejumlah wartawan, Rabu (30/03) kemarin.”Jadi, sampai sekarang baru 5 daerah dan pemerintah propinsi yang mengajukan usulan formasi CPNS,” ungkapnya.
Dikatakan Krisen, mekanis-me pengajuan dan pengusulan formasi sesuai aturan harus melalui pemerintah propinsi dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan sesuai informasi dari pemerintah pusat, batas waktu pengajuan formasi sudah sejak akhir Februari lalu.
Hal ini menurut Krisen sudah dipahami secara benar oleh masing-masing kepala BKD daerah seSulut. “Jadi sesuai aturan dari pemerintah pusat dan sudah diketahui serta dipahami bahkan sudah sepakat akan ditaati oleh BKD daerah masing-masing, pengajuan formasi CPNS harus melalui Gubernur,”ujar Krisen.
Saat ditanya jika pengajuan formasi dari daerah langsung ke KemenPAN-RB, tanpa melalui gubernur, Krisen mengatakan bahwa hal itu kewenangan Kementrian PAN-RB. “Jadi, terserah Kementerian PAN-RB apakah akan diterima atau tidak. Mungkin saja karena sudah terlambat, ada beberapa daerah yang mengajukan sendiri tanpa melalui pemerintah propinsi, tapi sekali lagi, terserah pemerintah pusat,” sambungnya.
Mengenai keterlambatan pengajuan formasi, Krisen mengatakan bahwa pembahasan usulan formasi dengan pemerintah pusat akan mengalami penundaan.
“Memang sudah terlambat dan pembahasan pengajuan formasi dengan Kementrian PAN-RB akan mengalami penundaan,” tutupnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Hal ini dikatakan Sekretaris BKD Sulut, Flora Krisen SH MH saat diwawancarai sejumlah wartawan, Rabu (30/03) kemarin.”Jadi, sampai sekarang baru 5 daerah dan pemerintah propinsi yang mengajukan usulan formasi CPNS,” ungkapnya.
Dikatakan Krisen, mekanis-me pengajuan dan pengusulan formasi sesuai aturan harus melalui pemerintah propinsi dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan sesuai informasi dari pemerintah pusat, batas waktu pengajuan formasi sudah sejak akhir Februari lalu.
Hal ini menurut Krisen sudah dipahami secara benar oleh masing-masing kepala BKD daerah seSulut. “Jadi sesuai aturan dari pemerintah pusat dan sudah diketahui serta dipahami bahkan sudah sepakat akan ditaati oleh BKD daerah masing-masing, pengajuan formasi CPNS harus melalui Gubernur,”ujar Krisen.
Saat ditanya jika pengajuan formasi dari daerah langsung ke KemenPAN-RB, tanpa melalui gubernur, Krisen mengatakan bahwa hal itu kewenangan Kementrian PAN-RB. “Jadi, terserah Kementerian PAN-RB apakah akan diterima atau tidak. Mungkin saja karena sudah terlambat, ada beberapa daerah yang mengajukan sendiri tanpa melalui pemerintah propinsi, tapi sekali lagi, terserah pemerintah pusat,” sambungnya.
Mengenai keterlambatan pengajuan formasi, Krisen mengatakan bahwa pembahasan usulan formasi dengan pemerintah pusat akan mengalami penundaan.
“Memang sudah terlambat dan pembahasan pengajuan formasi dengan Kementrian PAN-RB akan mengalami penundaan,” tutupnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Subscribe to:
Posts (Atom)