Pasca disitanya Lembar Jawaban Komputer (LJK) 56 peserta CPNS illegal oleh Polres Minut pekan berjalan ini, nasib 244 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Minut yang pada 18 Desember 2010 lalu sudah dinyatakan lulus dalam proses seleksi teryata hingga kini belum jelas.
Pasalnya, berkas yang sudah mereka masukan sebagai syarat untuk mengurus Nomor Induk Pegawai (NIP) bahkan SK pengangkatan mereka sebagai CPNS hingga masih tertahan di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minut dan belum dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala BKDD Minut, Frits Sigar, SH MM yang dikonfirmasi mengakui hal tersebut. Menurutnya, karena masih berjalannya proses hukum di Polres maka mereka diminta untuk jangan dulu mengirimkan berkas tersebut. “Iya, Polres yang minta kita untuk jangan dulu mengirimkan berkas tersebut karena masih prosesnya masih sementara berjalan,” terangnya. Namun dia optimis sebelum satu Fe-bruari nanti, berkas-berkas tersebut sudah akan dikirimkan ke BKN dengan berkoordinasi terlebi dahulu dengan penyidik polres. “Bagi CPNS yang lulus murni tentu tak perlu kuatir dan yang kuatir tentu mereka yang bermasa-lah,” kata Sigar lagi.
Secara terpisah Kapolres Mi-nut, AKBP Anis Victor Brugman, SIK yang dikonfirmasi melalui Kasubbag Humas, AKP Deasy Hamang didampingi Kasat Reskrim, AKP He-rianto Kandati, SH membenarkan hal itu. “Pasalnya itu akan menjadi barang bukti jadi memang kami minta jangan dulu dikirim,” lanjutnya. Dia juga menyatakan kalau Lembar Jawaban Komputer (LJK) milik 56 peserta ilegal yang diloloskan Kabid Pengembangan, Sonny Mantiri SE mengikuti ujian tertulis sudah disita, kemarin. “Itu juga akan menjadi barang bukti bagi kami bersama dokumen lainnya yang sudah terlebih dahulu diamankan,” tambah Kandati.
sumber: www.hariankomentar.com
Friday, January 21, 2011
Monday, January 17, 2011
Terungkap dalam pansus CPNS-gate BKDD tak Tahu Jumlah Anggota Panitia
Airmadidi, KOMENTAR
Memiriskan. Itulah kata yang layak disematkan kepada Badan Kepegawaian Dan Diklat (BKDD) Minut. Betapa tidak, dalam rapat Pansus CPNS-gate, Senin (17/01), terungkap pihak BKDD Minut tidak tahu menahu jumlah dan siapa saja yang masuk anggota panitia penerimaan CPNS. Tentu hal ini menjadi tanda tanya Pansus, sebab ditengarai, celah inilah yang dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Diketahui, Panitia Khusus (Pansus) CPNS-gate, Senin (17/01) kemarin mulai action. Dalam rapat yang dipimpin ketuanya, Herman Papia, mulai menelusuri proses penerimaan para calon abdi negara yang direkrut Tahun 2010 tersebut.
Menariknya, ada sejumlah pertanyaan yang diajukan per-sonel pansus seperti Mieke Nangka maupun Lucky Kiolol yang tak mampu dijawab pi-hak BKDD. Padahal hal tersebut seharusnya mampu dijawab apalagi dari BKDD hadir Kepalanya, Frits Sigar SH MM, Sekretaris, Neltje Rimporok dan staf lainnya.
Apalagi ketika mereka dikejar soal jumlah pelamar yang lulus maupun tidak lulus berkas. Dimana Sigar selaku Kepala BKDD tidak mampu menjawab dan melemparkan pertanyaan tersebut ke sekretarisnya, akan tetapi jawaban yang diberikan tidak serta membuat puas anggota Pansus.
Nangka dan personel pansus lainnya tampak gusar dengan jawaban yang tidak memuaskan yang disampaikan pihak BKDD. Apalagi ketika mereka juga mengaku tidak tahu be-rapa jumlah anggota panitia. “Wah ini baru gawat. Masa kan siapa-siapa yang duduk dalam kepanitiaan perekrutan CPNS tidak diketahui jumlah dan orang-orangnya. Jangan-jangan ada ‘panitia gelap’ yang sengaja memainkan perannya sehingga proses perekrutan CPNS jadi seperti sekarang ini.
Ini tanda awas bagi Pemkab Minut dalam melakukan kegiatan termasuk perekrutan CPNS. Semua harus jelas, siapa mengurus apa, dan apa di urus siapa harus jelas tugas pokok dan fungsinya. Jika begini yang saling cuci tangan kesannya,” tegas Kiolol.
sumber: www.hariankomentar.com
Memiriskan. Itulah kata yang layak disematkan kepada Badan Kepegawaian Dan Diklat (BKDD) Minut. Betapa tidak, dalam rapat Pansus CPNS-gate, Senin (17/01), terungkap pihak BKDD Minut tidak tahu menahu jumlah dan siapa saja yang masuk anggota panitia penerimaan CPNS. Tentu hal ini menjadi tanda tanya Pansus, sebab ditengarai, celah inilah yang dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Diketahui, Panitia Khusus (Pansus) CPNS-gate, Senin (17/01) kemarin mulai action. Dalam rapat yang dipimpin ketuanya, Herman Papia, mulai menelusuri proses penerimaan para calon abdi negara yang direkrut Tahun 2010 tersebut.
Menariknya, ada sejumlah pertanyaan yang diajukan per-sonel pansus seperti Mieke Nangka maupun Lucky Kiolol yang tak mampu dijawab pi-hak BKDD. Padahal hal tersebut seharusnya mampu dijawab apalagi dari BKDD hadir Kepalanya, Frits Sigar SH MM, Sekretaris, Neltje Rimporok dan staf lainnya.
Apalagi ketika mereka dikejar soal jumlah pelamar yang lulus maupun tidak lulus berkas. Dimana Sigar selaku Kepala BKDD tidak mampu menjawab dan melemparkan pertanyaan tersebut ke sekretarisnya, akan tetapi jawaban yang diberikan tidak serta membuat puas anggota Pansus.
Nangka dan personel pansus lainnya tampak gusar dengan jawaban yang tidak memuaskan yang disampaikan pihak BKDD. Apalagi ketika mereka juga mengaku tidak tahu be-rapa jumlah anggota panitia. “Wah ini baru gawat. Masa kan siapa-siapa yang duduk dalam kepanitiaan perekrutan CPNS tidak diketahui jumlah dan orang-orangnya. Jangan-jangan ada ‘panitia gelap’ yang sengaja memainkan perannya sehingga proses perekrutan CPNS jadi seperti sekarang ini.
Ini tanda awas bagi Pemkab Minut dalam melakukan kegiatan termasuk perekrutan CPNS. Semua harus jelas, siapa mengurus apa, dan apa di urus siapa harus jelas tugas pokok dan fungsinya. Jika begini yang saling cuci tangan kesannya,” tegas Kiolol.
sumber: www.hariankomentar.com
DPR Rekom Tinjau Ulang Rekrutmen CPNS
Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi I DPR Sulut di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) berbuah rekomendasi revisi aturan mengenai rekrutmen CPNS. Rombongan yang dipimpin oleh Koordinator Komisi I, Drs Arthur Kotambunan, yang melakukan kunjungan pada Jumat (14/1) akhir pekan lalu, diterima oleh Deputi Pengawasan dan Pengendalian, Paulus Wicaksono, dan Tumpak Hutabarat, Humas BKN. Dituturkan Ketua Komisi I, Jhon Dumais, dalam dialog tersebut mereka mengangkat topik sentral seputar proses rekrutmen CPNS. Salah satunya adalah peraturan KA BKN NO 30 THN 2007 yang dipandang sudah tidak relevan lagi.
"Kami memberi masukan, sebaiknya ada ketegasan yang lebih lagi dari Pemrov Sulut selaku penyelenggara," beber politisi dari Partai Demokrat ini.
Menurutnya langkah yang seharusnya dilakukan adalah merubah mekanisme pemeriksaan. Selain mengonsultasikan tentang proses rekrutmen CPNS, Komisi I juga membahas pengangkatan tenaga honorer berdasarkan surat edaran MenPAN Nomor 5 tahun 2010.
"Hasil yang kami dapat, BKN nantinya akan mengeluarkan konsep catatan komputer, asisten tes, dimana proses tes nanti akan disederhanakan dan langsung ditangani oleh komputer," tambah Dumais. BKN pula berharap Komisi I DPR Sulut terus melakukan fungsi pengawasan sejak perencanaan kebutuhan PNS, mekanisma serta penyusunan soal tes.
sumber: www.mdopost.com
"Kami memberi masukan, sebaiknya ada ketegasan yang lebih lagi dari Pemrov Sulut selaku penyelenggara," beber politisi dari Partai Demokrat ini.
Menurutnya langkah yang seharusnya dilakukan adalah merubah mekanisme pemeriksaan. Selain mengonsultasikan tentang proses rekrutmen CPNS, Komisi I juga membahas pengangkatan tenaga honorer berdasarkan surat edaran MenPAN Nomor 5 tahun 2010.
"Hasil yang kami dapat, BKN nantinya akan mengeluarkan konsep catatan komputer, asisten tes, dimana proses tes nanti akan disederhanakan dan langsung ditangani oleh komputer," tambah Dumais. BKN pula berharap Komisi I DPR Sulut terus melakukan fungsi pengawasan sejak perencanaan kebutuhan PNS, mekanisma serta penyusunan soal tes.
sumber: www.mdopost.com
Thursday, January 13, 2011
Berkas CPNS Mitra Dikirim ke BKN
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Pemkab Mitra, Drs Robby Ngongoloy MSi mengatakan, pihaknya telah mengirimkan 219 berkas CPNS yang lulus ujian CPNS di Pemkab Mitra, ke pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN).“Pengiriman ini dilakukan, sebab pihaknya telah selesai melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dari CPNS yang lulus tersebut,” kata Ngongoloy.
Lanjutnya lagi, kelengkapan berkas yang di kirim ke pemerintah sebagai syarat untuk mendapatkan (SK) Pengangkatan dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Mudah-mudahan proses ini tak akan memakan waktu lama,” harapnya.
Ia menambahkan, untuk 219 CPNS tersebut diwajibkan datang melapor di kantor BKDD, meski belum harus sepenuhnya mengikuti jam kerja PNS.
sumber: www.manadotoday.com
Lanjutnya lagi, kelengkapan berkas yang di kirim ke pemerintah sebagai syarat untuk mendapatkan (SK) Pengangkatan dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Mudah-mudahan proses ini tak akan memakan waktu lama,” harapnya.
Ia menambahkan, untuk 219 CPNS tersebut diwajibkan datang melapor di kantor BKDD, meski belum harus sepenuhnya mengikuti jam kerja PNS.
sumber: www.manadotoday.com
Friday, January 7, 2011
CPNS 2010 Kota Tomohon Terima Gaji Februari
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 Kota Tomohon diperkirakan sudah dapat menerima gaji terhitung bulan Februari 2011, asalkan proses pengurus Nomor Induk Pegawai (NIP) di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) turun secepatnya.
Nantinya, usai NIP turun dari BKN akan dibuatkan SK wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian. "Yang penting proses administrasi cepat selesai dan NIP dari BKN sudah turun, CPNS bisa menerima gaji delapan puluh persen di bulan Februari," terang Kepala BKD Tomohon Arody Tangkere.
Ia memaparkan pengusulan penetapan NIP dari BKN sudah diusulkan sehingga jika sudah bisa turun di Januari dan CPNS akan terhitung mulai kerja di bulan Februari. SK pengangkatan CPNS 80 persen sendiri nantinya akan terhitung mulai 1 Februari 2011. "Mudah-mudahan NIP turun dari BKN dalam waktu dekat," tutupnya.
sumber: www.mdopost.com
Nantinya, usai NIP turun dari BKN akan dibuatkan SK wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian. "Yang penting proses administrasi cepat selesai dan NIP dari BKN sudah turun, CPNS bisa menerima gaji delapan puluh persen di bulan Februari," terang Kepala BKD Tomohon Arody Tangkere.
Ia memaparkan pengusulan penetapan NIP dari BKN sudah diusulkan sehingga jika sudah bisa turun di Januari dan CPNS akan terhitung mulai kerja di bulan Februari. SK pengangkatan CPNS 80 persen sendiri nantinya akan terhitung mulai 1 Februari 2011. "Mudah-mudahan NIP turun dari BKN dalam waktu dekat," tutupnya.
sumber: www.mdopost.com
Wednesday, January 5, 2011
Kenaikan Gaji PNS/CPNS Mulai Berlaku Terhitung Januari
Memasuki 2011, puluhan ribu PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan CPNS disambut kabar gembira. Mulai Januari ini, kenaikan gaji pokok 10 persen sudah berlaku. "Sudah pasti naik mulai Januari. Dan khusus untuk Pemda dananya sudah tersedia di semua APBD," kata Kepala Biro Keuangan dan Aset Setprov Sulut Praseno Hadi Ak.
Di Pemprov Sulut, kenaikan ini sudah terasa. Yakni, bila 2010 lalu alokasi gaji untuk 6.000-an PNS/CPNS hanya Rp335,9 miliar, tahun ini membengkak hingga Rp420,5 "Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan anggaran untuk gaji ini adalah terjadinya kenaikan gaji PNS hingga 15 persen, alokasi untuk CPNS baru, serta 2,5 persen kenaikan acress gaji," kata Kabag Anggaran Mecky Tumimomor.
Dia menjelaskan, acress gaji adalah alokasi anggaran untuk mengantisipasi adanya kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Di Minahasa, kata Kepala DPPKAD Drs Warouw Karouwan MM didampingi Kabid Perbendaharaan Audy Rumbayan SE, untuk 7.850 PNS/CPNS, dana yang disiapkan tiap bulan Rp26 miliar. “Kami siap membayar karena dananya sudah di APBD," kata Karouwan.
Untuk gaji 4.185 PNS, Pemkab Minut sudah menyiapkan sekitar Rp307 miliar. Menurut Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Minut Arnold Frederik SE, untuk CPNS 2010, masih menunggu SK penetapan untuk mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). "PNS juga sudah dihitung, tinggal menyesuaikan anggarannya. Seperti tahun lalu," kata Frederik.
Sementara untuk pembayarannya, kata Praseno, tetap menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat. Berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu), dan Surat Edaran (SE) Direktorat Perbendaharaan Negara.
"Belum tahu kapan akan turun. Tapi biasanya, seperti tahun lalu, Maret atau April Juknisnya turun. Meski sudah agak terlambat, bulan sebelumnya akan dirapel," kata Praseno.
sumber: www.mdopost.com
Di Pemprov Sulut, kenaikan ini sudah terasa. Yakni, bila 2010 lalu alokasi gaji untuk 6.000-an PNS/CPNS hanya Rp335,9 miliar, tahun ini membengkak hingga Rp420,5 "Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan anggaran untuk gaji ini adalah terjadinya kenaikan gaji PNS hingga 15 persen, alokasi untuk CPNS baru, serta 2,5 persen kenaikan acress gaji," kata Kabag Anggaran Mecky Tumimomor.
Dia menjelaskan, acress gaji adalah alokasi anggaran untuk mengantisipasi adanya kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Di Minahasa, kata Kepala DPPKAD Drs Warouw Karouwan MM didampingi Kabid Perbendaharaan Audy Rumbayan SE, untuk 7.850 PNS/CPNS, dana yang disiapkan tiap bulan Rp26 miliar. “Kami siap membayar karena dananya sudah di APBD," kata Karouwan.
Untuk gaji 4.185 PNS, Pemkab Minut sudah menyiapkan sekitar Rp307 miliar. Menurut Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Minut Arnold Frederik SE, untuk CPNS 2010, masih menunggu SK penetapan untuk mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). "PNS juga sudah dihitung, tinggal menyesuaikan anggarannya. Seperti tahun lalu," kata Frederik.
Sementara untuk pembayarannya, kata Praseno, tetap menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat. Berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu), dan Surat Edaran (SE) Direktorat Perbendaharaan Negara.
"Belum tahu kapan akan turun. Tapi biasanya, seperti tahun lalu, Maret atau April Juknisnya turun. Meski sudah agak terlambat, bulan sebelumnya akan dirapel," kata Praseno.
sumber: www.mdopost.com
Tuesday, January 4, 2011
54 Berkas Kelengkapan CPNS Masuk di BKDD Sitaro
Proses penerimaan CPNS di Sitaro sudah masuk dalam tahapan kelengkapan berkas bagi yang telah dinyatakan lulus saat seleksi Desember 2010 lalu. Dari data yang diperoleh lewat BKDD Sitaro, jumlah berkas yang masuk mencapai 54 berkas dari 289 calon aparat pemerintah di daerah ini.
“Sesuai dengan deadline waktu, CPNS diberi kesempatan memasukkan hingga tanggal 8 Januari mendatang,” ujar Kaban BKDD Sitaro Dantje Palar SH lewat Kabid Mutasi dan Pensiunan Pegawai Hendrik Lalamentik SPd, Selasa (04/01) kemarin.
Dikatakan Lalamentik para peserta telah disampaikan persyaratan yang menjadi ketentuan.
“Baik itu kelengkapan SKCK, berbadan sehat, dan surat keterangan bebas narkoba merupakan sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta yang lulus. Berkas sudah harus diterima sesuai waktu yang ditentukan, karena 10 Januari sudah akan dikirim ke BKN,” ucapnya seraya menambahkan yang tidak memasukkan dinyatakan gugur.
sumber: www.hariankomentar.com
“Sesuai dengan deadline waktu, CPNS diberi kesempatan memasukkan hingga tanggal 8 Januari mendatang,” ujar Kaban BKDD Sitaro Dantje Palar SH lewat Kabid Mutasi dan Pensiunan Pegawai Hendrik Lalamentik SPd, Selasa (04/01) kemarin.
Dikatakan Lalamentik para peserta telah disampaikan persyaratan yang menjadi ketentuan.
“Baik itu kelengkapan SKCK, berbadan sehat, dan surat keterangan bebas narkoba merupakan sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta yang lulus. Berkas sudah harus diterima sesuai waktu yang ditentukan, karena 10 Januari sudah akan dikirim ke BKN,” ucapnya seraya menambahkan yang tidak memasukkan dinyatakan gugur.
sumber: www.hariankomentar.com
Subscribe to:
Posts (Atom)