DPR Rekom Tinjau Ulang Rekrutmen CPNS

Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi I DPR Sulut di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) berbuah rekomendasi revisi aturan mengenai rekrutmen CPNS. Rombongan yang dipimpin oleh Koordinator Komisi I, Drs Arthur Kotambunan, yang melakukan kunjungan pada Jumat (14/1) akhir pekan lalu, diterima oleh Deputi Pengawasan dan Pengendalian, Paulus Wicaksono, dan Tumpak Hutabarat, Humas BKN. Dituturkan Ketua Komisi I, Jhon Dumais, dalam dialog tersebut mereka mengangkat topik sentral seputar proses rekrutmen CPNS. Salah satunya adalah peraturan KA BKN NO 30 THN 2007 yang dipandang sudah tidak relevan lagi.

"Kami memberi masukan, sebaiknya ada ketegasan yang lebih lagi dari Pemrov Sulut selaku penyelenggara," beber politisi dari Partai Demokrat ini.

Menurutnya langkah yang seharusnya dilakukan adalah merubah mekanisme pemeriksaan. Selain mengonsultasikan tentang proses rekrutmen CPNS, Komisi I juga membahas pengangkatan tenaga honorer berdasarkan surat edaran MenPAN Nomor 5 tahun 2010.

"Hasil yang kami dapat, BKN nantinya akan mengeluarkan konsep catatan komputer, asisten tes, dimana proses tes nanti akan disederhanakan dan langsung ditangani oleh komputer," tambah Dumais. BKN pula berharap Komisi I DPR Sulut terus melakukan fungsi pengawasan sejak perencanaan kebutuhan PNS, mekanisma serta penyusunan soal tes.

sumber: www.mdopost.com

Demi bertemu Menpan, 70-an CPNS menginap di Deprop Lape Isyaratkan NIP Terbit Pekan Depan

Kotamobagu - Letjen TNI (Purn) EE Mangindaan selaku Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), memberi isyarat positif buat para CPNS Kota Kotamobagu angkatan 2009. Bahwa, NIP (Nomor Induk Pegawai) yang sudah lebih dari enam bulan dinanti oleh para calon abdi negara ini, bakal diterbitkan dalam waktu dekat.

“Pak Mangindaan mengata- kan dalam waktu dekat dan kami menerjemahkan kalau itu kira-kira pekan depan. Kare-na itu, beliau meminta kami untuk tetap tenang dan enjoy menunggu terbitnya NIP,” kata Hendra Tito Manggopa SPd, koordinator para CPNS kepada Komentar per telepon dari Manado, Jumat (02/07) tadi malam.

Manggopa mengungkapkan, ia dan sekitar 70-an CPNS berhasil bertemu langsung dengan Menpan di Manado siang kemarin. “Begitu mendapat informasi bahwa Pak Mangindaan ada agenda di kantor DPRD Propinsi Sulut, saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman CPNS dan sama-sama torang berangkat ke Manado kemarin (maksudnya Kamis lalu, red),” tuturnya.

Setiba di Manado pada Kamis sore, ia dan teman-temannya segera menuju ke Gedung Cengkih –sebutan untuk kantor Deprop Sulut. “Karena keter-batasan biaya, sehingga kami rela menginap di Deprop. Pak Mangindaan sendiri sempat kaget ketika melihat saya dan teman-teman sudah ada di Deprop,” cerita Manggopa.

Akan halnya Lape –panggilan populis buat Gubernur Sulut periode 2000-2005 ini, diketahui datang ke Deprop Sulut kemarin guna mengikuti pelantikan pengurus Dewan Harian Daerah (DHD) Angkatan 45 Sulut. Lape sendiri yang juga Ketua DHD 45 Sulut periode sebelumnya, terpilih kem-bali memimpin organisasi ini untuk masa bakti 2010-2015.

14 CPNS DIPANGKAS
Sementara itu, dalam pertemuan yang berlangsung hanya sekitar 30 menit di depan pintu ruang sidang paripurna Deprop Sulut, para CPNS didampingi dua legislator dari Dapil (daerah pemilihan) Bolmong bersatu. Yakni, Rasky Azhari Mokodompit dan Idrus Mokodompit. Selain duo Mokodompit tersebut, turut pula mendampingi personel Komisi I Deprop yakni John Dumais dan Victor Mailangkay.

Di hadapan para CPNS yang mengerumuninya, Lape menegaskan bahwa pihaknya hanya mengakomodir 341 orang untuk diterbitkan NIPnya. Sedangkan 14 CPNS yang sebelumnya disebut invalid oleh Kepala BKN pusat Dr Edy Topo Ashari, tidak akan diakomodir sebagai abdi negara. “Hanya 341 orang saja yang akan meneri-ma NIP, sementara 14 CPNS tidak,” tegasnya.

Menyangkut rumors yang sempat berkembang sebelumnya bahwa hanya sekitar 45 persen (161 orang) saja CPNS bakal terakomodir, langsung ditepis oleh Lape. “Rumors itu tidak benar. Yang benar adalah 341 orang, karena 14 nama yang invalid itu sudah pasti tidak akan diakomodir,” tandas putra Lopana-Amurang ini sebagaimana dikutip Hendra Manggopa.

“Pak Mangindaan menjanjikan NIP akan diterbitkan dalam waktu dekat ini, sambil meminta kami para CPNS agar tetap enjoy,” ucap Manggopa.

“Namun demikian, kami tentu tidak mengharapkan pernyataan itu hanya bahasa politis saja. Sudah cukup kami menunggu. Jadi yang kami butuhkan adalah realisasi dari pernyataan itu dan mudah-mudahan tidak lewat bulan Juli ini,” pungkasnya kemudian.

sumber: www.hariankomentar.com

Polda Kejar Dua Tersangka Dugaan Penipuan CPNS

Meski sudah berhasil ET alias Ella, warga Kelurahan Woloan, Kecamatan Tomohon Barat, salah satu tersangka kasus dugaan penipuan CPNS di sejumlah kabupaten/kota se-Sulut, namun penyidik Sat Ops I Dit Reskrim Polda Sulut terus mengejar dua tersangka lain dalam kasus tersebut yang masih buron.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, dua tersangka lain yang menjadi target adalah perempuan R alias Ratna dan N alias Nova. Keberadaannya masih terus diselidiki petugas.

Diketahui, Ella memilih melarikan diri sejak akhir bulan Maret lalu, ketika kasus mulai mencuat. Di mana, petugas yang mendatangi rumahnya kala itu, tak menemukan apa-apa selain sejumlah berkas atau dokumen yang terkait ka-sus penipuan tersebut. Petugas sempat beberapa kali menda-tangi rumah tersangka, namun tetap tidak menuai hasil.

Ironisnya, setelah penyidik mengembangkan pengusutan kasus tersebut, suami Ella, lelaki SS alias Simson, ternyata ikut terlibat di dalamnya. Yang mana pasangan suami istri tersebut, teridentifikasi berperan serta dalam proses rekrutmen para korban. Buntutnya, Simson pun akhirnya ditahan Polda.

Dari data yang ada, total jum-lah tersangka kasus ini berjumlah lima orang. Mereka masing-masing, perempuan NS alias Novi, perempuan SA alias Sance, lelaki SS alias Simson, dan perempuan ET alias Ella. Untuk Novi, rencananya pekan depan berkasnya akan segera dikirimkan ke kejaksaan.

Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Drs Benny Bella ketika dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut.
sumber: www.hariankomentar.com

Ditengarai Berijazah Palsu, CPNS Lulus di Minut

Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Minahasa Utara (Minut) sepertinya tercoreng. Tiga pelamar lulus diduga menggunakan ijazah asli tapi palsu (Aspal) dari salah satu perguruan tinggi keguruan di Sulut.

Selain itu, ada pelamar yang tidak lulus berkas tapi ternyata lulus seleksi CPNS. Kabar lain beredar, adanya praktek uang untuk meluluskan CPNS. Angka ‘sogokan’ dari Rp10 juta sampai Rp25 juta.

Tiga warga Desa Gangga Satu Pulau Gangga bergelar sarjana pendidikan (SPd) disinyalir ikuti pendidikan instan. Warga Gangga mengetahui, mereka tidak pernah kuliah dan hanya mengantongi ijasah SMA. Kasus ini terbongkar, karena tiga warga Gangga lainnya dengan ijazah instant ‘bernyanyi’ tidak lulus. Anggota
DPRD Minut kabarnya ikut terlibat praktek Sekolah Tidak Ijazah Ada (STIA).

Sejumlah warga Gangga Satu di Polres Minut mengatakan, tiga pelamar yang lolos CPNS tidak pernah kuliah. Diduga ijazah sarjana pendidikan yang dikeluarkan oleh STIKIP tidak sah. “Mereka tidak pernah kuliah. Harga ijazah dikisaran Rp4 juta. Kami harap polisi bisa ungkap,” ujar sejumlah tokoh masyarakat Gangga Satu di Mapolres.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Marthino Dengah SH mengatakan, pihaknya mendukung upaya hukum terhadap ijazah aspal. Verifikasi yang dilakukan pihaknya tentunya berdasarkan legalitas yang dikeluarkan perguruan tinggi (PT). Kalau memang sudah ada keputusan hukum tetap, CPNS ataupun PNS tersebut bisa dibatalkan sesuai pembuktian hukum. Soal adanya praktek uang, kata Dengah, hal itu tidak ada dan tidak benar. “Kami tetap mengikuti sesuai aturan,” kata Dengah, seraya mengatakan, yang ikut ujian adalah peserta yang benar-benar lulus berkas.

Ketua Komisi A Henry Walukow berharap, dugaan ijazah palsu perlu diusut oleh polisi. “Kalau terbukti dan ada keputusan tetap, kelulusannya bisa dibatalkan,” kata Walukow

sumber: www.mdopost.com