Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus, khususnya titipan jangan bergembira dulu. Jika pemeriksaan berkas ditemukan hal-hal yang tidak sesuai persyaratan, CPNS bersangkutan bisa dianulir.
"Bisa saja CPNS yang sudah dinyatakan lulus dianulir. Karena setelah lulus tes, para CPNS masuk tahap pemberkasan. Di sini diteliti satu-satu, apakah sesuai kompetensi atau tidak," ungkap Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara &; Reformasi Birokrasi (PAN & RB) bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho, kemarin.
Dijelaskannya, CPNS akan dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) jika ijazahnya tidak sesuai, mengundurkan diri, menolak ditempatkan di daerah terpencil, dll. "Yang akan memeriksa berkas ini ada tim gabungan dari BKN dan Kementerian PAN & RB. Jadi meski sudah diusulkan BKD, kalau tidak sesuai akan ditolak," ujarnya.
Semada diungkapkan Kepala Biro Umum Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pepen Effendi. BKN tidak akan memproses berkas CPNS yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya, formasi yang ditetapkan harus S1 ekonomi, tapi diterima jurusan hukum atau sosial, berkas CPNS akan dikembalikan dan dianulir. "Jadi BKD maupun panitia tidak bisa main-main. Karena yang menentukan adalah pemeriksaan di BKN," tegasnya. Informasi dirangkum, konon di salah satu kabupaten baru CPNS siluman. Karena formasi Tata Boga tapi yang lulus jebolan Pariwisata.
PEMPROV JAMIN AMAN
Sementara, Panitia Pengadaan CPNS Pemprov 2009 sendiri mengaku, menjamin tak adanya kecurangan pasca pengumuman seleksi 25 November lalu. Menurut Sekretaris BKD Flora Krisen, CPNS yang lulus adalah yang memiliki ranking teratas.
BKD Sulut memang berniat memperjuangkan formasi yang kosong. Namun kata Flora, pihaknya masih akan berkosultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Tidak bisa sembarangan diisi. Harus dikonsultasikan dulu,” ujarnya.
Ia pun mengaku tak khawatir penganuliran CPNS di Pemprov dari Menpan. Karena pengisian formasi CPNS sudah sesuai disiplin ilmu. “Semua kan sudah diumumkan dan semua berdasarkan disiplin ilmu yang ditentukan,” katanya.
Formasi CPNS di Pemprov sendiri sebanyak 387, namun yang lulus hanya 338. Dengan demikian ada 49 formasi kosong.
Kepala BKD Sulut Jeffry Korengkeng menegaskan, Pemprov akan memperjuangkan salah satu CPNS yang tak lulus seleksi administrasi pada foremasi dokter jiwa. “Tapi ia akan diupayakan mengikuti penerimaan dari pusat bukan Sulut,” tambah Korengkeng. Ia menjamin tak ada kecurangan dalam rangkaian seleksi yang berlangsung di Pemprov. “Yang lulus itu murni,” pungkas birokrat andal Sulut ini.
sumber: www.mdopost.com
Showing posts with label kecurangan. Show all posts
Showing posts with label kecurangan. Show all posts
Wednesday, December 16, 2009
Friday, December 4, 2009
Panitia Akan Meneliti Kembali Berkas CPNS
Seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terus berlanjut. Kini, panitia penerimaan CPNS mulai meneliti kembali berkas-berkas CPNS yang diindikasi menggunakan ijasah palsu (Ipal). Sekretaris penerimaan CPNS yang juga Kepala BKDD Mitra Drs Robby Ngongoloy kepada wartawan mengatakan, jika ada laporan tertulis dari masyarakat dan LSM, dengan menyebutkan identitas CPNS, pihaknya akan memproses laporan tersebut. "Pasti kami proses,"ujarnya.
Selain itu, BKDD Mitra akan meneruskan dugaan Ipal itu ke Polres. Jika nanti terbukti, CPNS terkait bukan hanya dipecat. Namun akan menjalani pidana sesuai vonis pengadilan. Hanya saja, kata Ngongoloy, hingga kemarin belum ada laporan tertulis diterima BKDD. “Kami tidak kompromi dengan persoalan ini. Jika terbukti bersalah CPNS tersebut kami coret. Sebab perbuatan dia itu jelas-jelas melanggar hukum dan memalukan,” ujar mantan Inspektur Mitra ini.
Berkembang isu, sedikitnya enam CPNS di Mitra diduga menggunakan Ipal. Namun yang dilaporkan ke Polres Mitra baru dua kasus. Kabag Ops Polres Mitra AKP Mentas Sianturi saat dikonfirmasi baru-baru ini dengan tegas membenarkan adanya laporan tersebut. “Benar, dua kasus Ipal CPNS Mitra sudah dilaporkan ke polres Mitra,” ujar Sianturi yang meminta warga untuk tidak takut melapor di polres.
sumber: www.mdopost.com
Selain itu, BKDD Mitra akan meneruskan dugaan Ipal itu ke Polres. Jika nanti terbukti, CPNS terkait bukan hanya dipecat. Namun akan menjalani pidana sesuai vonis pengadilan. Hanya saja, kata Ngongoloy, hingga kemarin belum ada laporan tertulis diterima BKDD. “Kami tidak kompromi dengan persoalan ini. Jika terbukti bersalah CPNS tersebut kami coret. Sebab perbuatan dia itu jelas-jelas melanggar hukum dan memalukan,” ujar mantan Inspektur Mitra ini.
Berkembang isu, sedikitnya enam CPNS di Mitra diduga menggunakan Ipal. Namun yang dilaporkan ke Polres Mitra baru dua kasus. Kabag Ops Polres Mitra AKP Mentas Sianturi saat dikonfirmasi baru-baru ini dengan tegas membenarkan adanya laporan tersebut. “Benar, dua kasus Ipal CPNS Mitra sudah dilaporkan ke polres Mitra,” ujar Sianturi yang meminta warga untuk tidak takut melapor di polres.
sumber: www.mdopost.com
Thursday, December 3, 2009
Diduga Lulus Tanpa Mengikut Tes
SELEKSI Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Minahasa Utara sepertinya tercemar. Ada pelamar NT alias Nov dinyatakan lulus di formasi guru Biologi SMP namun diduga tidak mengikuti ujian. Sebab, pelamar tersebut kabarnya mengikuti ujian di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). “Ada informasi dari masyarakat dia ujian di Bolmut tapi lulus di Minut tanpa ikut tes. Ini perlu diusut dan dicari kebenarannya,” ujar anggota DPRD Lucky Kiolol dan Henry Walukow.
Di ruangan komisi C, Walukow dan Kiolol mengatakan, kalau ini terjadi bisa saja ada pelanggaran. Tapi yang pasti kata Walukow, hal ini perlu dicek jangan sampai bersangkutan memang ikut ujian ataukah gunakan joki. “Kami siap kawal CPNS ini sampai penempatan,” kata Walukow.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Marthino Dengah SH mengatakan, dugaan tersebut tidak benar. Yang lulus tentunya yang ikut ujian.
Di ruangan komisi C, Walukow dan Kiolol mengatakan, kalau ini terjadi bisa saja ada pelanggaran. Tapi yang pasti kata Walukow, hal ini perlu dicek jangan sampai bersangkutan memang ikut ujian ataukah gunakan joki. “Kami siap kawal CPNS ini sampai penempatan,” kata Walukow.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Marthino Dengah SH mengatakan, dugaan tersebut tidak benar. Yang lulus tentunya yang ikut ujian.
Soal Ujian CPNS Dihargai 20 Juta
Usaha Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menggelar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang murni dan transparan, tercoreng dengan adanya pengakuan salah satu CPNS yang lulus. Ia bersedia menceritakan kecurangan asalkan wartawan tidak menulis namanya.
Dijelaskannya, sebelum seleksi berlangsung, pelamar tersebut mengaku membeli soal ujian tertulis seharga Rp20 juta. ‘’Yang saya beli itu soal asli buat tes CPNS 2009, bukan soal 2008 punya. Akhirnya dengan mudah saya bisa menyelesaikan seluruh soal yang diberikan,’’ ungkapnya.
Meski harus menghabiskan uang sebanyak itu, namun wanita itu rela. “Saat itu saya rela bayar 20 juta karena dijamin lulus PNS,” ungkapnya. Harapannya pun terwujud. Saat pengumuman 25 November lalu, ia dinyatakan lulus pada formasi yang banyak pelamarnya. Nilainya juga memuaskan.
Bukan itu saja, seorang warga di Kilu mengaku pernah didatangi oknum Badan Kepegawaian Daerah Sulut berinisial M. Pria tersebut menawarkan kursi PNS dengan nilai Rp20 juta. Karena tak membayar, warga Kilu itu pun tak lulus ujian.
BKD sendiri terkesan menghindar. Bila biasanya Plh Kepala BKD Flora Krisen sangat kooperatif, kemarin ia sulit dicari. Dicari ke ruang kerjanya, seorang staf mengatakan Flora menghadap Sekprov Robby Mamuaja. Upaya menunggu Flora di depan ruang Sekprov pun nihil. Petugas Polisi Pamong Praja mengaku Flora sudah meninggalkan ruang Sekprov.
Koran ini pun kembali mencari ke ruang kerjanya di BKD. Namun lagi-lagi, Flora tak berada di tempat. Akhirnya, Flora bisa juga dijumpai di Ruang Kepala Bagian Tata Usaha Pemerintahan. Ketika ditemui, Flora sedang berbincang bersama Kepala Badan Diklat Rosye Kalangi. Ketika dikonfirmasi soal ini dia membantah. “Oh, itu tidak benar,” katanya sembari tertawa.
Kandidit doktor di Universitas Merdeka ini mengatakan tak satu pun staf BKD yang berani macam-macam. “Sekprov sudah mewanti-wanti agar seleksi dijalankan murni,” tambahnya. Lagipula, menurutnya, soal yang dibuat tak satu pun diketahui panitia. “Pak Sekprov saja tak melihat soalnya,” katanya mengulang penjelasannya beberapa waktu lalu.
Flora pun kemudian menunjukkan Short Message Service (SMS) yang menanyakan apakah oknum bernama Novi Supit merupakan staf di BKD. “Saya langsung membalas kalau tidak ada staf BKD yang namanya Novi Supit,” tuturnya.
Sementara itu, Triana Pratiwi Babo yang lulus di Boltim dan Pemprov untuk jabatan yang sama masih dipertahankan. “Sampai sekarang dia masih sah,” kata Flora. Menurutnya, itu lantaran BKD memiliki seluruh dokumen bukti kehadiran Triana.
Namun, perilaku aneh panitia tampak saat mengabsen Triana dalam pertemuan CPNS Selasa (1/12) lalu. Panitia hanya membaca nama tengahnya saja yakni Pratiwi. Karena yang bersangkutan tak meresppon, panitia kemudian melanjutkan dengan membaca marganya yakni Babo. Triana pun berdiri dan mengangkat tangannya. Hanya Triana saja yang namanya tak dibaca lengkap.
Pemkab Boltim sendiri mengakui bila Triana tak terdaftar mengikuti ujian tertulis. Penjabat Bupati Kandoli Mokodongan menyatakan, nama Triana tak ada di daftar kehadiran. “Memang ternyata dia tak ikut ujian di Boltim,” ungkapnya.
Artinya, ada panitia yang main nakal. Namun, Kandoli mengaku masih menyelidiki hal itu. Bila terbukti, Kandoli akan segera memecat panitia tersebut. “Kewenangan saya hanya itu. Jangan paksakan untuk menggiring ke aparat,” ujarnya.
Keanehan lainnya juga terjadi saat pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) 24 November lalu. Usai memeriksa ternyata jumlah LJK dan peserta yang ikut ujian di pemprov tertulis berbeda. Ada kelebihan LJK sebanyak 12.
Dicurigai 12 LJK itu sudah dijawab oleh panitia dan tinggal mengisi nama-nama CPNS yang ingin diluluskan. Sesudah itu mereka menggabungkan LJK itu dengan LJK lainnya yang dijawab oleh CPNS lainnya. CPNS yang lulus itu dicurigai tidak mengikuti ujian dan hanya ongkang-ongkang kaki di rumah sambil menunggu pengumuman.
Soal ini, BKD menyatakan itu tidak mungkin dilakukan mereka. “Itu hanya karena ada kesalahan menyortir saja,” bantah Flora kala itu.
Ia menjamin seleksi tersebut murni dan tak ada kecurangan apa pun. Dalam ujian tertulis, ada beberapa anak pejabat yang lulus seperti Enricco Mamuaja, anak Sekprov Sulut Robby Mamuaja, Inggrid Kansil anak Kadis Diknas Sulut Djouhari Kansil, dan Ronald Gioh, menantu Asisten III Setprov Ferdinand Mewengkang.
BOLTIM-BOLSEL MASIH PROTES
Protes dugaan kejanggalan proses seleksi CPNS masih berlangsung. Di daerah pemekaran baru Bolmong Timur (Boltim) dan Bolmong Selatan (Bolsel) yang cukup kencang protesnya. Kerabat pejabat yang lulus jadi fokus utama protes.
Seperti di Boltim, sejumlah warga mencurigai kelulusan 40 orang, yang sebelum tes ‘mondok’ di rumah salah satu pejabat teras Pemkab Boltim. Sebagian besar juga merupakan kerabatnya. “Bisa saja kan soal sudah bocor duluan kepada saudara-saudara pejabat itu,” ujar sejumlah warga Boltim.
Soal kecurangan ini dibantah Kabag Humas Boltim Rizky Lamaluta. “Semua proses dijaga ketat. Soal ujian juga dikawal polisi, tidak mengkin bocor,” katanya.
Sedangkan tentang pelamar yang menginap di rumah pejabat malam sebelum tes tertulis, Rizky memberi jawaban diplomasi. Katanya, karena banyak pelamar berasal dari luar Boltim, maka pelamar menginap di rumah-rumah penduduk. “Hanya kebetulan saja ada yang bersaudara,” katanya. Lalu soal 40 orang itu? “Yah, itu rezeki mereka. Tidak ada campur tangan siapapun. Karena belajar, makanya mereka lulus,” tambahnya.
Sementara di Bolsel, ada informasi kerabat dekat Bupati Arudji Mongilong yang lulus. “Ada dua keponakan Ibu Bupati yang lulus,” ungkap beberapa warga Bolsel. Dipertanyakan juga bahwa yang diumumkan hanyalah nomor ujian dan nilai, tanpa nama.
Penjabat Bupati Bolsel Arudji Mongilong langsung membantah jika kelulusan mereka (kerabat, red) itu karena KKN. “Apa yang salah dengan mereka? Karena mereka mampu mengisi lembar jawaban makanya lulus. Bukan karena orang dekat pejabat,” tukas Mongilong.
Dia juga membantah ada kongkalikong dengan proses rekrutmen. “Wartawan dan anggota dewan sendiri
menyaksikan proses pemeriksaan LJK di Pemprov Sulut. Tidak mungkin kami curang,” ujar Mongilong, tadi malam. “Hasil pemeriksaan yang diberikan Pemprov juga hanya nomor ujian dan nilai. Jadi, itu yang kami umumkan,” timpal Asisten II Pemkab Bolsel Denny Mangala. “Tapi, kami secepatnya sudah menambah nama.”
sumber: www.mdopost.com
Dijelaskannya, sebelum seleksi berlangsung, pelamar tersebut mengaku membeli soal ujian tertulis seharga Rp20 juta. ‘’Yang saya beli itu soal asli buat tes CPNS 2009, bukan soal 2008 punya. Akhirnya dengan mudah saya bisa menyelesaikan seluruh soal yang diberikan,’’ ungkapnya.
Meski harus menghabiskan uang sebanyak itu, namun wanita itu rela. “Saat itu saya rela bayar 20 juta karena dijamin lulus PNS,” ungkapnya. Harapannya pun terwujud. Saat pengumuman 25 November lalu, ia dinyatakan lulus pada formasi yang banyak pelamarnya. Nilainya juga memuaskan.
Bukan itu saja, seorang warga di Kilu mengaku pernah didatangi oknum Badan Kepegawaian Daerah Sulut berinisial M. Pria tersebut menawarkan kursi PNS dengan nilai Rp20 juta. Karena tak membayar, warga Kilu itu pun tak lulus ujian.
BKD sendiri terkesan menghindar. Bila biasanya Plh Kepala BKD Flora Krisen sangat kooperatif, kemarin ia sulit dicari. Dicari ke ruang kerjanya, seorang staf mengatakan Flora menghadap Sekprov Robby Mamuaja. Upaya menunggu Flora di depan ruang Sekprov pun nihil. Petugas Polisi Pamong Praja mengaku Flora sudah meninggalkan ruang Sekprov.
Koran ini pun kembali mencari ke ruang kerjanya di BKD. Namun lagi-lagi, Flora tak berada di tempat. Akhirnya, Flora bisa juga dijumpai di Ruang Kepala Bagian Tata Usaha Pemerintahan. Ketika ditemui, Flora sedang berbincang bersama Kepala Badan Diklat Rosye Kalangi. Ketika dikonfirmasi soal ini dia membantah. “Oh, itu tidak benar,” katanya sembari tertawa.
Kandidit doktor di Universitas Merdeka ini mengatakan tak satu pun staf BKD yang berani macam-macam. “Sekprov sudah mewanti-wanti agar seleksi dijalankan murni,” tambahnya. Lagipula, menurutnya, soal yang dibuat tak satu pun diketahui panitia. “Pak Sekprov saja tak melihat soalnya,” katanya mengulang penjelasannya beberapa waktu lalu.
Flora pun kemudian menunjukkan Short Message Service (SMS) yang menanyakan apakah oknum bernama Novi Supit merupakan staf di BKD. “Saya langsung membalas kalau tidak ada staf BKD yang namanya Novi Supit,” tuturnya.
Sementara itu, Triana Pratiwi Babo yang lulus di Boltim dan Pemprov untuk jabatan yang sama masih dipertahankan. “Sampai sekarang dia masih sah,” kata Flora. Menurutnya, itu lantaran BKD memiliki seluruh dokumen bukti kehadiran Triana.
Namun, perilaku aneh panitia tampak saat mengabsen Triana dalam pertemuan CPNS Selasa (1/12) lalu. Panitia hanya membaca nama tengahnya saja yakni Pratiwi. Karena yang bersangkutan tak meresppon, panitia kemudian melanjutkan dengan membaca marganya yakni Babo. Triana pun berdiri dan mengangkat tangannya. Hanya Triana saja yang namanya tak dibaca lengkap.
Pemkab Boltim sendiri mengakui bila Triana tak terdaftar mengikuti ujian tertulis. Penjabat Bupati Kandoli Mokodongan menyatakan, nama Triana tak ada di daftar kehadiran. “Memang ternyata dia tak ikut ujian di Boltim,” ungkapnya.
Artinya, ada panitia yang main nakal. Namun, Kandoli mengaku masih menyelidiki hal itu. Bila terbukti, Kandoli akan segera memecat panitia tersebut. “Kewenangan saya hanya itu. Jangan paksakan untuk menggiring ke aparat,” ujarnya.
Keanehan lainnya juga terjadi saat pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) 24 November lalu. Usai memeriksa ternyata jumlah LJK dan peserta yang ikut ujian di pemprov tertulis berbeda. Ada kelebihan LJK sebanyak 12.
Dicurigai 12 LJK itu sudah dijawab oleh panitia dan tinggal mengisi nama-nama CPNS yang ingin diluluskan. Sesudah itu mereka menggabungkan LJK itu dengan LJK lainnya yang dijawab oleh CPNS lainnya. CPNS yang lulus itu dicurigai tidak mengikuti ujian dan hanya ongkang-ongkang kaki di rumah sambil menunggu pengumuman.
Soal ini, BKD menyatakan itu tidak mungkin dilakukan mereka. “Itu hanya karena ada kesalahan menyortir saja,” bantah Flora kala itu.
Ia menjamin seleksi tersebut murni dan tak ada kecurangan apa pun. Dalam ujian tertulis, ada beberapa anak pejabat yang lulus seperti Enricco Mamuaja, anak Sekprov Sulut Robby Mamuaja, Inggrid Kansil anak Kadis Diknas Sulut Djouhari Kansil, dan Ronald Gioh, menantu Asisten III Setprov Ferdinand Mewengkang.
BOLTIM-BOLSEL MASIH PROTES
Protes dugaan kejanggalan proses seleksi CPNS masih berlangsung. Di daerah pemekaran baru Bolmong Timur (Boltim) dan Bolmong Selatan (Bolsel) yang cukup kencang protesnya. Kerabat pejabat yang lulus jadi fokus utama protes.
Seperti di Boltim, sejumlah warga mencurigai kelulusan 40 orang, yang sebelum tes ‘mondok’ di rumah salah satu pejabat teras Pemkab Boltim. Sebagian besar juga merupakan kerabatnya. “Bisa saja kan soal sudah bocor duluan kepada saudara-saudara pejabat itu,” ujar sejumlah warga Boltim.
Soal kecurangan ini dibantah Kabag Humas Boltim Rizky Lamaluta. “Semua proses dijaga ketat. Soal ujian juga dikawal polisi, tidak mengkin bocor,” katanya.
Sedangkan tentang pelamar yang menginap di rumah pejabat malam sebelum tes tertulis, Rizky memberi jawaban diplomasi. Katanya, karena banyak pelamar berasal dari luar Boltim, maka pelamar menginap di rumah-rumah penduduk. “Hanya kebetulan saja ada yang bersaudara,” katanya. Lalu soal 40 orang itu? “Yah, itu rezeki mereka. Tidak ada campur tangan siapapun. Karena belajar, makanya mereka lulus,” tambahnya.
Sementara di Bolsel, ada informasi kerabat dekat Bupati Arudji Mongilong yang lulus. “Ada dua keponakan Ibu Bupati yang lulus,” ungkap beberapa warga Bolsel. Dipertanyakan juga bahwa yang diumumkan hanyalah nomor ujian dan nilai, tanpa nama.
Penjabat Bupati Bolsel Arudji Mongilong langsung membantah jika kelulusan mereka (kerabat, red) itu karena KKN. “Apa yang salah dengan mereka? Karena mereka mampu mengisi lembar jawaban makanya lulus. Bukan karena orang dekat pejabat,” tukas Mongilong.
Dia juga membantah ada kongkalikong dengan proses rekrutmen. “Wartawan dan anggota dewan sendiri
menyaksikan proses pemeriksaan LJK di Pemprov Sulut. Tidak mungkin kami curang,” ujar Mongilong, tadi malam. “Hasil pemeriksaan yang diberikan Pemprov juga hanya nomor ujian dan nilai. Jadi, itu yang kami umumkan,” timpal Asisten II Pemkab Bolsel Denny Mangala. “Tapi, kami secepatnya sudah menambah nama.”
sumber: www.mdopost.com
Subscribe to:
Posts (Atom)