Sebanyak 45 kursi kosong diminta warga untuk diperjuangkan pemerintah kabupaten, mengingat kuota itu sangat berarti. “Kami minta pemerintah memperhatikan kursi kosong tersebut, sebab itu sangat berharga,” ujar sejumlah CPNS yang tidak lulus.
Alasan mereka jika secara keseluruhan dapat diperjuangkan maka pengangguran intelektual pasti akan berkurang juga. “Kami akan berusaha memperjuangkannya di pusat supaya kursi kosong tersebut dapat diakomodir,” ujar Kepala BKDD Minsel Drs Rolly Karamoj, menyambutnya positif.
Dikatakannya, jika memang perjuangan tersebut bisa disetujui maka Pemkab akan melihat petunjuk yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sebab kalau hal itu bisa diakomodir maka ada beberapa jalan keluar yang akan dilalui, misalnya mengakomodir sesuai dengan kebutuhan Pemkab. “Contohnya, kalau kursi untuk tenaga kesehatan yang tidak terisi masih dibutuhkan jurusan lain, maka akan diakomodir ke jurusan lain,” jelasnya.
Sementara itu Karamoj mengaku, besok (hari ini red) semua CPNS yang dinyatakan lulus akan dikumpul, untuk mendapatkan penjelasan. Sebab CPNS yang sudah lulus belum tentu akan terakomodir. Hal ini disebabkan jika dalam pemeriksaan kesehatan nanti ada yang terindikasi pengguna narkoba maka akan digugurkan. “Jadi mereka masih akan melakukan tes kesehatan terlebih dahulu, kalau ditemukan pemakai maka akan dianulir,” pungkas Karamoj.
Sementara itu anggota DPRD Minsel Kartini Simbar memberikan saran, supaya penerimaan CPNS ini hendaknya diutamakan bagi tenaga honorer yang sudah lama bekerja.
sumber: www.mdopost.com
Showing posts with label Hasil Ujian. Show all posts
Showing posts with label Hasil Ujian. Show all posts
Monday, November 30, 2009
Rekrutmen CPNS Minsel, Disoroti
Sorotan tajam pada pemerintah berkaitan dengan proses penerimaan CPNS makin tak terbendung. Sejumlah warga menyatakan kecewa dengan sistem yang ada. “Kami kecewa, mengapa penerimaan yang sejak awal terlihat transparan tapi ternyata di balik itu ada yang tersembuyi,” sembur sejumlah warga, termasuk sejumlah honorer di Pemkab Minsel, kemarin.
Alasan mereka sejumlah istri, anak bahkan keponakan pejabat pun dinyatakan lulus. Seperti istri Kabag Kesra Andra Winowatan, istri Kasubag TUP, anak asisten I Drs Sonny Tandayu, anak Kadis Keuangan Drs Boy Pandeirot, anak Kabag ekonomi George Kumaat. “Termasuk keponakan pejabat ikut lulus, ini patut kami pertanyakan,” ketus mereka.
Kepala BKDD Minsel Drs Rolly Karamoj mengatakan sah-sah saja orang melakukan kritikan. Hanya saja, kritikan yang dilancarkan harus profesional. Dalam artian, anak pejabat punya hak ikut seleksi CPNS. Sebab kalau anak pejabat dinyatakan tak bisa ikut seleksi CPNS itu berarti diskriminasi. “Apakah anak pejabat tidak bisa jadi PNS. Anak Pejabat juga berhak jadi PNS. Jika memang mereka kebetulan lulus itu karena mereka punya niat untuk ikut dan juga mereka punya niat belajar dengan keras,” jelas Karamoj.
Lanjut mantan kadisparbud ini, kelulusan anak pejabat sudah dikhususkan. “Nah ini jadi persoalan kalau sudah dikhususkan. Tapi kenyataannya sekarang mereka ini ikut tes semua,” terangnya.
sumber: www.mdopost.com
Alasan mereka sejumlah istri, anak bahkan keponakan pejabat pun dinyatakan lulus. Seperti istri Kabag Kesra Andra Winowatan, istri Kasubag TUP, anak asisten I Drs Sonny Tandayu, anak Kadis Keuangan Drs Boy Pandeirot, anak Kabag ekonomi George Kumaat. “Termasuk keponakan pejabat ikut lulus, ini patut kami pertanyakan,” ketus mereka.
Kepala BKDD Minsel Drs Rolly Karamoj mengatakan sah-sah saja orang melakukan kritikan. Hanya saja, kritikan yang dilancarkan harus profesional. Dalam artian, anak pejabat punya hak ikut seleksi CPNS. Sebab kalau anak pejabat dinyatakan tak bisa ikut seleksi CPNS itu berarti diskriminasi. “Apakah anak pejabat tidak bisa jadi PNS. Anak Pejabat juga berhak jadi PNS. Jika memang mereka kebetulan lulus itu karena mereka punya niat untuk ikut dan juga mereka punya niat belajar dengan keras,” jelas Karamoj.
Lanjut mantan kadisparbud ini, kelulusan anak pejabat sudah dikhususkan. “Nah ini jadi persoalan kalau sudah dikhususkan. Tapi kenyataannya sekarang mereka ini ikut tes semua,” terangnya.
sumber: www.mdopost.com
Polisi Usut Kasus Joki CPNS
Para penoda seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sulut terancam dipidanakan. Pemprov Sulut dan Polda Sulut kompak mengusut oknum yang terbukti mencoreng tes CPNS, termasuk perempuan berinisial TPB alias TRi.
Sekprov Robby Mamuaja berang ulah oknum tak bertanggungjawab itu. “Bisa saja kami menyerahkan kasus ini ke polisi,” tegasnya.
Selain dipolisikan, anak mantan pejabat teras Pemprov Sulut yang mengikuti tes di Pemprov Sulut dan Pemkab Boltim akan didiskualifikasi.
Asisten III Setprov Sulut Ferdinand Mewengkang dengan tegas mengatakan, status TPB akan dianulir baik di Boltim maupun Pemprov Sulut. “Harus dianulir,” tegas Mewengkang. Mental CPNS seperti ini tidak bisa dibiarkan. “Belum jadi PNS saja sudah tidak jujur apalagi nanti jadi PNS,” ketusnya.
Mamuaja menambahkan selain TPB, Pemprov Sulut menunggu laporan dari masyarakat. Bila bukti cukup kuat dan valid sanksinya pemecatan. “Langsung dipecat. Tidak perlu lama-lama,” tegas Mamuaja.
Pemprov Sulut sendiri belum mendapatkan klarifikasi dari bersangkutan atau Pemkab Boltim. Panitia berharap TPB melapor dan menjelaskan lebih lanjut ke BKD Sulut. “Pasti dia hadir. Kami masih konsultasi dengan Pemkab Boltim,” kata Plh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Flora Krisen.
Dugaan sementara TPB mengikuti tes di Pemkab Boltim, sementara di Pemprov Sulut kemungkinan menggunakan joki. Meski demikian panitia CPNS Pemprov Sulut sangsi.
Flora menjamin semua peserta tes CPNS Pemprov Sulut ikut tes langsung. Untuk membuktikan, Flora menunjukkan berkas TPB mulai dari surat lamaran, daftar hadir ujian tulisan, dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) terdapat identitas TPB. Hanya bila diteliti, terdapat perbedaan tanda tangan di surat lamaran dan LJK. Bahkan, tanda tangan di LJK seperti sudah dibuat berulang-ulang. Bekas tanda tangan yang dihapus masih terlihat.
Tapi lagi-lagi Flora mengaku dia yakin TPB bernomor peserta 700030081 itu, mengikuti ujian di Auditorium Mapalus Kantor Gubernur. Alasannya, petugas sudah meneliti ketat CPNS sebelum masuk ke dalam ruangan.
Pantauan koran ini saat ujian 24 November lalu, petugas memang memperketat pemeriksaan. Akibatnya, ujian harus molor sejam karena pemeriksaan itu. Dari data BKD, diketahui TPB merupakan alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang lahir 18 Oktober 1986.
Sementara, kecurangan tes CPNS diduga terjadi di Kabupaten Bolmong. Anak salah satu anggota Deprov Sulut dapil Bolmong Raya berinisial MS lulus di formasi SMK. Namun ada yang mengetahui MS lulusan SMU. ‘’Kalau dia lulus di Bolmong sangat aneh, karena setahu kami dia lulusan SMU, sama seperti kami teman sekolahnya,’’ bongkar sumber.
Kapolda Sulut Brigjen Pol Hertian Aristarkus Yunus mulai bergerak memantau kecurangan hasil pengumuman CPNS. Aristarkus Yunus, melalui Kabid Humas AKBP Benny Bella, mengaku akan menindak tegas pelaku penyimpangan seleksi CPNS.
“Kami akan memproses kecurangan seleksi CPNS. Asalkan ada pihak yang melapor kepada kami,” ujar Bella pekan lalu. Lanjut Bella, selama tidak ada pihak yang memasukkan laporan, Polda Sulut belum bisa mengambil langkah hukum. “Selama tak ada laporan, kami tak bisa melakukan penyelidikan,” jawabnya.
Seperti diberitakan, seleksi CPNS 2009 telah dinodai dengan ditemukannya anak seorang eks pejabat yang namanya keluar di dua tempat berbeda. Padahal seleksi dilangsungkan serentak di seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian, kuat dugaan pihak penyelengara seleksi ikut bermain dalam masalah ini.
sumber: www.mdopost.com
Sekprov Robby Mamuaja berang ulah oknum tak bertanggungjawab itu. “Bisa saja kami menyerahkan kasus ini ke polisi,” tegasnya.
Selain dipolisikan, anak mantan pejabat teras Pemprov Sulut yang mengikuti tes di Pemprov Sulut dan Pemkab Boltim akan didiskualifikasi.
Asisten III Setprov Sulut Ferdinand Mewengkang dengan tegas mengatakan, status TPB akan dianulir baik di Boltim maupun Pemprov Sulut. “Harus dianulir,” tegas Mewengkang. Mental CPNS seperti ini tidak bisa dibiarkan. “Belum jadi PNS saja sudah tidak jujur apalagi nanti jadi PNS,” ketusnya.
Mamuaja menambahkan selain TPB, Pemprov Sulut menunggu laporan dari masyarakat. Bila bukti cukup kuat dan valid sanksinya pemecatan. “Langsung dipecat. Tidak perlu lama-lama,” tegas Mamuaja.
Pemprov Sulut sendiri belum mendapatkan klarifikasi dari bersangkutan atau Pemkab Boltim. Panitia berharap TPB melapor dan menjelaskan lebih lanjut ke BKD Sulut. “Pasti dia hadir. Kami masih konsultasi dengan Pemkab Boltim,” kata Plh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Flora Krisen.
Dugaan sementara TPB mengikuti tes di Pemkab Boltim, sementara di Pemprov Sulut kemungkinan menggunakan joki. Meski demikian panitia CPNS Pemprov Sulut sangsi.
Flora menjamin semua peserta tes CPNS Pemprov Sulut ikut tes langsung. Untuk membuktikan, Flora menunjukkan berkas TPB mulai dari surat lamaran, daftar hadir ujian tulisan, dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) terdapat identitas TPB. Hanya bila diteliti, terdapat perbedaan tanda tangan di surat lamaran dan LJK. Bahkan, tanda tangan di LJK seperti sudah dibuat berulang-ulang. Bekas tanda tangan yang dihapus masih terlihat.
Tapi lagi-lagi Flora mengaku dia yakin TPB bernomor peserta 700030081 itu, mengikuti ujian di Auditorium Mapalus Kantor Gubernur. Alasannya, petugas sudah meneliti ketat CPNS sebelum masuk ke dalam ruangan.
Pantauan koran ini saat ujian 24 November lalu, petugas memang memperketat pemeriksaan. Akibatnya, ujian harus molor sejam karena pemeriksaan itu. Dari data BKD, diketahui TPB merupakan alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang lahir 18 Oktober 1986.
Sementara, kecurangan tes CPNS diduga terjadi di Kabupaten Bolmong. Anak salah satu anggota Deprov Sulut dapil Bolmong Raya berinisial MS lulus di formasi SMK. Namun ada yang mengetahui MS lulusan SMU. ‘’Kalau dia lulus di Bolmong sangat aneh, karena setahu kami dia lulusan SMU, sama seperti kami teman sekolahnya,’’ bongkar sumber.
Kapolda Sulut Brigjen Pol Hertian Aristarkus Yunus mulai bergerak memantau kecurangan hasil pengumuman CPNS. Aristarkus Yunus, melalui Kabid Humas AKBP Benny Bella, mengaku akan menindak tegas pelaku penyimpangan seleksi CPNS.
“Kami akan memproses kecurangan seleksi CPNS. Asalkan ada pihak yang melapor kepada kami,” ujar Bella pekan lalu. Lanjut Bella, selama tidak ada pihak yang memasukkan laporan, Polda Sulut belum bisa mengambil langkah hukum. “Selama tak ada laporan, kami tak bisa melakukan penyelidikan,” jawabnya.
Seperti diberitakan, seleksi CPNS 2009 telah dinodai dengan ditemukannya anak seorang eks pejabat yang namanya keluar di dua tempat berbeda. Padahal seleksi dilangsungkan serentak di seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian, kuat dugaan pihak penyelengara seleksi ikut bermain dalam masalah ini.
sumber: www.mdopost.com
Nilai Tertinggi di Sitaro Diraih Peserta Berijazah SMK
Sejak pukul 07.00 Wita pelamar CPNS Sitaro sudah memadati kantor BKD untuk melihat pengumuman kelulusan. Hanya saja selengkapnya pelamar yang dinyatakan lulus hasil ditempel sekitar pukul 13.00 Wita. Pelak saja diantara pelamar banyak menggerutu dan bertanya-tanya ada apa dengan keterlambatan pengumuman tersebut.
“Ya, sejak pagi kami sudah berada di BKD menunggu apakah lulus atau tidak. Sayang, hingga siang belum juga ditempel hasil seleksi tulis tersebut,” ujar sejumlah pelamar SMK, akhir pekan lalu.
Pihak BKD akhirnya menempel pengumuman kelulusan sekitar pukul 01.00 Wita. Dan dari 680 formasi yang dibutuhkan hanya 528 yang terisi sedangkan 151 terbuang
percuma. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mayoritas formasi yang kosong adalah guru yakni 138 kuota 250 orang. Kesehatan kuota 100 yang melamar dan
diterima 84. Hanya tehnis yang nyaris terisi yakni 330 yang diterima 307 orang,” ujar Bupati Toni Supit SE MM melalui Kepala BKD, Dantje Palar SH.
Otomatis dalam proyeksi CPNS tahun depan formasi-formasi lowong tadi akan kembali diusulkan ke BKN. “Pokoknya kita akan berusaha formasi yang kosong seperti guru fisika, kimia, matematika dan lain-lain tahun depan sudah terisi,” papar Palar yang langsung berangkat ke Jakarta melaporkan hasil CPNS Sitaro.
Fantastisnya dari hasil ujian tulis di Sitaro, nilai tertinggi bukan diraih oleh sarjana, namun lulusan STM/SMK Mesin atas nama Richi Isak Karundeng dengan nilai 78,83. Dia mampu mengalahkan lulusan dari formasi andalan seperti dokter dan tehnik sipil.
sumber: http://beritamanado.com/2009/11/29/6-jam-tunggu-menunggu-pengumuman-cpns/
“Ya, sejak pagi kami sudah berada di BKD menunggu apakah lulus atau tidak. Sayang, hingga siang belum juga ditempel hasil seleksi tulis tersebut,” ujar sejumlah pelamar SMK, akhir pekan lalu.
Pihak BKD akhirnya menempel pengumuman kelulusan sekitar pukul 01.00 Wita. Dan dari 680 formasi yang dibutuhkan hanya 528 yang terisi sedangkan 151 terbuang
percuma. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mayoritas formasi yang kosong adalah guru yakni 138 kuota 250 orang. Kesehatan kuota 100 yang melamar dan
diterima 84. Hanya tehnis yang nyaris terisi yakni 330 yang diterima 307 orang,” ujar Bupati Toni Supit SE MM melalui Kepala BKD, Dantje Palar SH.
Otomatis dalam proyeksi CPNS tahun depan formasi-formasi lowong tadi akan kembali diusulkan ke BKN. “Pokoknya kita akan berusaha formasi yang kosong seperti guru fisika, kimia, matematika dan lain-lain tahun depan sudah terisi,” papar Palar yang langsung berangkat ke Jakarta melaporkan hasil CPNS Sitaro.
Fantastisnya dari hasil ujian tulis di Sitaro, nilai tertinggi bukan diraih oleh sarjana, namun lulusan STM/SMK Mesin atas nama Richi Isak Karundeng dengan nilai 78,83. Dia mampu mengalahkan lulusan dari formasi andalan seperti dokter dan tehnik sipil.
sumber: http://beritamanado.com/2009/11/29/6-jam-tunggu-menunggu-pengumuman-cpns/
Sunday, November 29, 2009
Ajaib, Anak Eks Pejabat Lulus di Dua Tempat
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan serentak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan 15 Pemerintah Kabupaten/Kota ternoda. Salah satu pelamar berinisial TPB alias Tri, namanya tercatat indah lulus di dua tempat pada formasi yang sama, Pranata Hubungan Masyarakat. Yakni di Pemprov Sulut dan Pemkab Bolmong Timur (Boltim).
Begitu melihat hasil ini, sejumlah pelamar yang gagal langsung mempertanyakan. ‘’Pak gubernur, mohon usut panitia penerimaan CPNS yang menyatakan TPB lulus dalam tes CPNS yang baru dilaksanakan. Ini bukan sentimen atau bermaksud menjatuhkan siapapun, tapi salah satu bentuk keprihatinan terhadap kinerja birokrat di Sulut,’’ ujar Abdul Hamid Gusti, SSos.
Menurutnya, sangat tidak mungkin seorang pelamar bisa lulus di dua tempat jika tidak ada permainan. Karena tes dilakukan serentak pada hari, tanggal, dan jam sama. ‘’Ini menyedihkan, saat ribuan orang bersusah payah meraih kesempatan untuk bekerja, namun segelintir orang malah mempertotonkan anekdot yang tidak lucu di mata rakyat kecil. Saatnya good governance ditegakkan,’’ kesalnya.
Plh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulut (BKD) Sulut Flora Krisen saat dikonfirmasi mengaku sampai tak habis pikir pihaknya kebobolan. ‘’Mustahil ini terjadi. Seorang peserta hanya bisa ikut di satu daerah saja. Karena tesnya dilakukan bersama di satu hari dan jam yang sama,” katanya.
Dari jarak Manado-Boltim saja, lanjut Flora, waktu perjalanannya berkisar empat jam. Sementara waktu tes hanya dua jam. “Jadi kan sangat tidak mungkin kalau dia bisa ikut di dua tempat sekaligus,” tambahnya.
Karena itu, pihaknya masih mencari tahu sebab musabab terjadinya ini. Hanya saja, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, TPB mengikutkan joki. Entah saat ujian tertulis di Pemprov atau Boltim. Kemungkinan kedua, ia sudah dipastikan lulus dan sudah mendapat jatah. Artinya, seleksi CPNS hanya formalitas karena sebelumnya nama-nama yang lulus sudah dikantongi panitia.
Flora mengaku pihaknya sudah melakukan pemeriksaan ketat sebelum ujian dilaksanakan. Dan, ia memastikan tak ada joki yang bisa lolos di Pemprov Sulut.
Atas dasar itu, ia menampik adanya jatah. “Dari awal panitia daerah transparan tahap demi tahap seleksi. Tidak ada jatah-jatahan. Semua bergantung probadi CPNS yang bersangkutan,” terangnya.
Setelah diteliti semua berkas dari surat lamaran, Lembar Jawaban Komputer (LJK), dan daftar hadir saat ujian tertulis, tanda tangan TPB dipastikan sama. Itu makin menguatkan BKD bahwa yang bersangkutan hadir dan mengikuti ujian.
Ketika kabar tersebut sampai ke BKD, Flora mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara. Hasilnya, bukan hanya dianulir kelulusannya di dua daerah. TPB pun terancam pidana penjara.
Penegasan serupa dikatakan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Sulut Lynda Watania. “Tidak bisa tidak harus dianulir kelulusannya di Pemprov maupun Boltim. Kami akan memanggil yang bersangkutan,” katanya. Itu pasti dilakukan karena TPB dianggap telah melakukan penipuan dan pembodohan.
Di Pemprov, ada tiga formasi Pranata Humas. Sedangkan di Boltim hanya satu. TPB sendiri diketahui merupakan anak salah satu eks pejabat teras di Pemprov yang kini sudah pensiun.
sumber: www.mdopost.com
Begitu melihat hasil ini, sejumlah pelamar yang gagal langsung mempertanyakan. ‘’Pak gubernur, mohon usut panitia penerimaan CPNS yang menyatakan TPB lulus dalam tes CPNS yang baru dilaksanakan. Ini bukan sentimen atau bermaksud menjatuhkan siapapun, tapi salah satu bentuk keprihatinan terhadap kinerja birokrat di Sulut,’’ ujar Abdul Hamid Gusti, SSos.
Menurutnya, sangat tidak mungkin seorang pelamar bisa lulus di dua tempat jika tidak ada permainan. Karena tes dilakukan serentak pada hari, tanggal, dan jam sama. ‘’Ini menyedihkan, saat ribuan orang bersusah payah meraih kesempatan untuk bekerja, namun segelintir orang malah mempertotonkan anekdot yang tidak lucu di mata rakyat kecil. Saatnya good governance ditegakkan,’’ kesalnya.
Plh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulut (BKD) Sulut Flora Krisen saat dikonfirmasi mengaku sampai tak habis pikir pihaknya kebobolan. ‘’Mustahil ini terjadi. Seorang peserta hanya bisa ikut di satu daerah saja. Karena tesnya dilakukan bersama di satu hari dan jam yang sama,” katanya.
Dari jarak Manado-Boltim saja, lanjut Flora, waktu perjalanannya berkisar empat jam. Sementara waktu tes hanya dua jam. “Jadi kan sangat tidak mungkin kalau dia bisa ikut di dua tempat sekaligus,” tambahnya.
Karena itu, pihaknya masih mencari tahu sebab musabab terjadinya ini. Hanya saja, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, TPB mengikutkan joki. Entah saat ujian tertulis di Pemprov atau Boltim. Kemungkinan kedua, ia sudah dipastikan lulus dan sudah mendapat jatah. Artinya, seleksi CPNS hanya formalitas karena sebelumnya nama-nama yang lulus sudah dikantongi panitia.
Flora mengaku pihaknya sudah melakukan pemeriksaan ketat sebelum ujian dilaksanakan. Dan, ia memastikan tak ada joki yang bisa lolos di Pemprov Sulut.
Atas dasar itu, ia menampik adanya jatah. “Dari awal panitia daerah transparan tahap demi tahap seleksi. Tidak ada jatah-jatahan. Semua bergantung probadi CPNS yang bersangkutan,” terangnya.
Setelah diteliti semua berkas dari surat lamaran, Lembar Jawaban Komputer (LJK), dan daftar hadir saat ujian tertulis, tanda tangan TPB dipastikan sama. Itu makin menguatkan BKD bahwa yang bersangkutan hadir dan mengikuti ujian.
Ketika kabar tersebut sampai ke BKD, Flora mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara. Hasilnya, bukan hanya dianulir kelulusannya di dua daerah. TPB pun terancam pidana penjara.
Penegasan serupa dikatakan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Sulut Lynda Watania. “Tidak bisa tidak harus dianulir kelulusannya di Pemprov maupun Boltim. Kami akan memanggil yang bersangkutan,” katanya. Itu pasti dilakukan karena TPB dianggap telah melakukan penipuan dan pembodohan.
Di Pemprov, ada tiga formasi Pranata Humas. Sedangkan di Boltim hanya satu. TPB sendiri diketahui merupakan anak salah satu eks pejabat teras di Pemprov yang kini sudah pensiun.
sumber: www.mdopost.com
Thursday, November 26, 2009
Sebanyak 119 Pelamar Tidak Mengikuti Ujian di Talaud
Pelaksanaan tes akademik CPNS di Kapaten Talaud, Selasa (24/11) sepenuhnya berjalan lancar dan sesuai harapan. Namun dari data, ternyata ada 119 dari 1.657 pelamar yang telah dinyatakan lolos berkas tidak mengikuti ujian penentuan tersebut. Hal ini tentunya sangat disayangkan oleh para pelamar lain yang tak lolos berkas.
Kaban BKDD Talaud Ir Moddy Gumansalangi ME dan Sekretaris Ny Flora Sumolang ME memprediksikan tidak ikutnya para pelamar tersebut karena lolos berkas di kabupaten/kota lain. “Kemungkinan besar begitu. Mereka lebih memilih peluang di kabupaten kota lain,” kata keduanya, usai merampungkan lembar jawaban para peserta. Pengumuman terhadap hasil tes tersebut menurut Gumansalangi dan Sumolang akan digelar pada Sabtu (28/11) nanti. “Akan di tempel di Kantor BKDD Talaud,” info mereka.
Sementara, pemeriksaan jawaban akan dilakukan di Pemprop Sulut dengan menggunakan sistem komputerisasi. “Kita akan bawa berkas-berkas ini secepatnya. Sebenarnya sekarang (kemarin) akan berangkat ke Manado, namun cuaca tak mendukung. Kapal tak berani berangkat,” ujar Gumansalangi.
Diketahui, quota penerimaan di Pemkab Talaud sebanyak 539 CPNS. Namun jumlah itu dipotong jatah untuk honda yakni sebanyak 105 orang dan sekdes 21 orang. “Jadi total untuk CPNS sebanyak 413 kursi,” tandas Sumolang
sumber: www.hariankomentar.com
Kaban BKDD Talaud Ir Moddy Gumansalangi ME dan Sekretaris Ny Flora Sumolang ME memprediksikan tidak ikutnya para pelamar tersebut karena lolos berkas di kabupaten/kota lain. “Kemungkinan besar begitu. Mereka lebih memilih peluang di kabupaten kota lain,” kata keduanya, usai merampungkan lembar jawaban para peserta. Pengumuman terhadap hasil tes tersebut menurut Gumansalangi dan Sumolang akan digelar pada Sabtu (28/11) nanti. “Akan di tempel di Kantor BKDD Talaud,” info mereka.
Sementara, pemeriksaan jawaban akan dilakukan di Pemprop Sulut dengan menggunakan sistem komputerisasi. “Kita akan bawa berkas-berkas ini secepatnya. Sebenarnya sekarang (kemarin) akan berangkat ke Manado, namun cuaca tak mendukung. Kapal tak berani berangkat,” ujar Gumansalangi.
Diketahui, quota penerimaan di Pemkab Talaud sebanyak 539 CPNS. Namun jumlah itu dipotong jatah untuk honda yakni sebanyak 105 orang dan sekdes 21 orang. “Jadi total untuk CPNS sebanyak 413 kursi,” tandas Sumolang
sumber: www.hariankomentar.com
Panitia Rekrutmen CPNS Kota Manado Dikecam, Karena Dinilai Tidak Transparan
Proses pemeriksaan hasil ujian peserta CPNS di Pemkot Manado, mengundang tanda tanya. Pasalnya, pemeriksaan lembar ujian yang digelar Rabu (25/11) kemarin, tidak mengedepankan asas transparansi. Sebab para wartawan dan undangan lainnya yang hadir, justru dilarang untuk melakukan pengambilan gambar atau pun menulis ranking peserta yang dipindai komputer.
Pernyataan larangan ini justru dikumandangkan Sekretaris Panitia Rekrutmen CPNS Manado, Drs Joppy Suwuh, sebelum dokumen lembar ujian dimasukkan ke komputer dan diaminkan Sekkot Manado, Dr Ir GSV Lumentut DEA.
Dalih Suwuh, hingga hal ini dilakukan panitia tim CPNS untuk menghindari sebuah kesalahan yang dianggapnya berakibat fatal.
“Tolong jangan menulis atau pun mengambil gambar terhadap hasil pemeriksaan berdasarkan scan computer, sebab data yang boleh keluar hanya data dari Pemkot Manado. Ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan,” tukas Suwuh.
Penjelasan Suwuh ini tidak disangka mengundang reaksi wartawan dan sejumlah kalangan yang hadir saat itu. Tak terkecuali sejumlah anggota DPRD Manado. Seperti diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD Manado, Hengky Kawalo, yang mengaku bahwa rekrutmen tersebut patut dipertanyakan, karena tidak transparan.
“Tidak ada gunanya undang orang untuk hadir dalam pemeriksaan ini, sebab hanya cukup melihat namun dilarang ambil bukti atau pun menulis hasil scan komputer. Kalau sudah begini, terjemahkan sendiri saja arti rekrutmen ini,” tukas Kawalo.
sumber:http://hariankomentar.com/hl002.html
Pernyataan larangan ini justru dikumandangkan Sekretaris Panitia Rekrutmen CPNS Manado, Drs Joppy Suwuh, sebelum dokumen lembar ujian dimasukkan ke komputer dan diaminkan Sekkot Manado, Dr Ir GSV Lumentut DEA.
Dalih Suwuh, hingga hal ini dilakukan panitia tim CPNS untuk menghindari sebuah kesalahan yang dianggapnya berakibat fatal.
“Tolong jangan menulis atau pun mengambil gambar terhadap hasil pemeriksaan berdasarkan scan computer, sebab data yang boleh keluar hanya data dari Pemkot Manado. Ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan,” tukas Suwuh.
Penjelasan Suwuh ini tidak disangka mengundang reaksi wartawan dan sejumlah kalangan yang hadir saat itu. Tak terkecuali sejumlah anggota DPRD Manado. Seperti diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD Manado, Hengky Kawalo, yang mengaku bahwa rekrutmen tersebut patut dipertanyakan, karena tidak transparan.
“Tidak ada gunanya undang orang untuk hadir dalam pemeriksaan ini, sebab hanya cukup melihat namun dilarang ambil bukti atau pun menulis hasil scan komputer. Kalau sudah begini, terjemahkan sendiri saja arti rekrutmen ini,” tukas Kawalo.
sumber:http://hariankomentar.com/hl002.html
Tidak Memenuhi Syarat Administratif, Lulus Ujian Tertulis
Pemeriksaan ujian tertulis CPNS di lingkungan Pemprop Sulut yang dilakukan dengan pengawalan ketat, Rabu (25/11) sempat mendapati adanya kasus menarik. Betapa tidak, dari deretan nama-nama yang dinyatakan lulus ujian CPNS, ternyata ada yang tidak memenuhi syarat secara administratif.
Disayangkan, setelah dinyatakan lolos dalam ujian, panitia baru mendapati bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.
Peserta CPNS yang lulus tersebut, tanggal lahirnya 1970. Dengan demikian, yang bersangkutan diwajibkan melampirkan SK honorer sebagaimana yang diatur oleh Menpan.
Menariknya, persyaratan yang ditentukan itu telah dipenuhi, makanya FT— demikian initial dari CPNS terse-but—, berhak mendapatkan kartu peserta. Sehingga kartu peserta inilah yang digunakan untuk mengikuti seleksi. Alhasil setelah berjuang lewat proses adu kompetensi, FT mendapatkan nilai 62,63 dan dinyatakan lulus.
Tetapi posisi FT tak aman. Pasalnya, BKD telah mengantongi laporan yang diperkirakan sangat mengetahui dan kenal dekat dengan FT, sampai kemudian berupaya mengirim bukti ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berikut masa kerja FT dari Men-diknas yang tercatat baru 6,5 tahun, bukannya 12,5 tahun seperti yang dilampirkan.
Merasa bahwa dalam pemeriksaan ujian tertulis dikawal oleh berbagai elemen, Kabid Pengembangan BKD Propinsi Sulut Dra Lynda Watania MM MSi langsung melaporkan masalah ini di hadapan forum yang juga turut dihadiri Sekprop Sulut Drs Robby Mamuaja. “Kelulusan dari CPNS ini tak dapat kita paksakan. Sebab BKN tidak akan memrosesnya. Hal ini turut didukung dengan keterangan dari Mendiknas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki masa kerja 6,5 tahun, bukan 12,5 tahun,” kata Watania yang langsung disambut keheranan saksi yang mengawal proses pemeriksaan.
Anggota DPRD dari Komisi I Benny Rhamdani pun langsung angkat bicara. Menurutnya, kejadian ini akan menjadi celah bilamana yang bersangkutan melakukan gugatan, karena memang telah lulus ujian. Sementara BKD pun telah disorot kurang teliti. Pasalnya, dalam proses seleksi dapat meloloskan FT. “Ini dapat menjadi celah, bisa saja yang bersangkutan melayangkan gugatan,” tukasnya.
Watania pun kembali mengatakan bahwa laporan masa kerja itu sudah ditindaklanjuti, bahwa BKD kemudian mengeluarkan pengumuman baru yang di dalamnya menyebutkan FT tak lulus. Namun terlambat, FT sudah lebih dulu mengantongi kartu. “Agar tidak mengganggu proses pengumuman, maka untuk kasus ini dipending, sampai dilakukannya klarifikasi dengan semua pihak,” kata Mamuaja.
Bukan itu saja, berbagai kejadian menarik pun terjadi pada formasi penyuluh pertanian. Di mana dalam kejadian ini terdapat dua CPNS yang memiliki nilai sama yakni 65,23, masing-masing Shanty Sangi dan Oliviane Simbar. Karena aturan menyebutkan bahwa keduanya harus dites kembali, maka BKD secara cepat mengundang Dekan Fakultas Pertanian Unsrat, Prof D Sembel untuk mengujinya.
Dalam kesempatan ini, yang dinyatakan lulus kemudian adalah Simbar dengan score 85 sementara Sangi 80. Per-soalan lain yang juga muncul dalam proses pemeriksaan adalah formasi atlet, yakni Franky Mamuaja, atlet tinju ini tak lulus karena dalam lembar jawaban kerja (LJK) khususnya pada kolom pendi-dikan tak diarsir semua.
Padahal, peluangnya untuk mendapatkan posisi tersebut terbuka lebar. Mengingat dalam aturan Menpan Nomor 30 Tahun 2007 disebutkan, CPNS tak dapat lulus jika LJK nya tak valid. “Yah, kalau aturan berbicara seperti itu, kita tak dapat berbuat lebih,” kata Mamuaja kembali.
Seperti diketahui, kuota formasi yang ditetapkan di pemprop untuk CPNS 2009 ini sebesar 387, tetapi yang terisi hanya 338 formasi. Sementara 49 formasi tak terisi. Dan berdasarkan laporan BKD, formasi yang tak terisi itu adalah bidang kesehatan dan atlet.
“Untuk kesehatan yang tak terisi adalah dokter spesialis jiwa, pranata laboratorium kesehatan, nutritionis dan anastesi. Sedangkan untuk atlet hanya terisi 10 orang,” kata Watania.
sumber: http://hariankomentar.com/hl001.html
Disayangkan, setelah dinyatakan lolos dalam ujian, panitia baru mendapati bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.
Peserta CPNS yang lulus tersebut, tanggal lahirnya 1970. Dengan demikian, yang bersangkutan diwajibkan melampirkan SK honorer sebagaimana yang diatur oleh Menpan.
Menariknya, persyaratan yang ditentukan itu telah dipenuhi, makanya FT— demikian initial dari CPNS terse-but—, berhak mendapatkan kartu peserta. Sehingga kartu peserta inilah yang digunakan untuk mengikuti seleksi. Alhasil setelah berjuang lewat proses adu kompetensi, FT mendapatkan nilai 62,63 dan dinyatakan lulus.
Tetapi posisi FT tak aman. Pasalnya, BKD telah mengantongi laporan yang diperkirakan sangat mengetahui dan kenal dekat dengan FT, sampai kemudian berupaya mengirim bukti ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berikut masa kerja FT dari Men-diknas yang tercatat baru 6,5 tahun, bukannya 12,5 tahun seperti yang dilampirkan.
Merasa bahwa dalam pemeriksaan ujian tertulis dikawal oleh berbagai elemen, Kabid Pengembangan BKD Propinsi Sulut Dra Lynda Watania MM MSi langsung melaporkan masalah ini di hadapan forum yang juga turut dihadiri Sekprop Sulut Drs Robby Mamuaja. “Kelulusan dari CPNS ini tak dapat kita paksakan. Sebab BKN tidak akan memrosesnya. Hal ini turut didukung dengan keterangan dari Mendiknas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki masa kerja 6,5 tahun, bukan 12,5 tahun,” kata Watania yang langsung disambut keheranan saksi yang mengawal proses pemeriksaan.
Anggota DPRD dari Komisi I Benny Rhamdani pun langsung angkat bicara. Menurutnya, kejadian ini akan menjadi celah bilamana yang bersangkutan melakukan gugatan, karena memang telah lulus ujian. Sementara BKD pun telah disorot kurang teliti. Pasalnya, dalam proses seleksi dapat meloloskan FT. “Ini dapat menjadi celah, bisa saja yang bersangkutan melayangkan gugatan,” tukasnya.
Watania pun kembali mengatakan bahwa laporan masa kerja itu sudah ditindaklanjuti, bahwa BKD kemudian mengeluarkan pengumuman baru yang di dalamnya menyebutkan FT tak lulus. Namun terlambat, FT sudah lebih dulu mengantongi kartu. “Agar tidak mengganggu proses pengumuman, maka untuk kasus ini dipending, sampai dilakukannya klarifikasi dengan semua pihak,” kata Mamuaja.
Bukan itu saja, berbagai kejadian menarik pun terjadi pada formasi penyuluh pertanian. Di mana dalam kejadian ini terdapat dua CPNS yang memiliki nilai sama yakni 65,23, masing-masing Shanty Sangi dan Oliviane Simbar. Karena aturan menyebutkan bahwa keduanya harus dites kembali, maka BKD secara cepat mengundang Dekan Fakultas Pertanian Unsrat, Prof D Sembel untuk mengujinya.
Dalam kesempatan ini, yang dinyatakan lulus kemudian adalah Simbar dengan score 85 sementara Sangi 80. Per-soalan lain yang juga muncul dalam proses pemeriksaan adalah formasi atlet, yakni Franky Mamuaja, atlet tinju ini tak lulus karena dalam lembar jawaban kerja (LJK) khususnya pada kolom pendi-dikan tak diarsir semua.
Padahal, peluangnya untuk mendapatkan posisi tersebut terbuka lebar. Mengingat dalam aturan Menpan Nomor 30 Tahun 2007 disebutkan, CPNS tak dapat lulus jika LJK nya tak valid. “Yah, kalau aturan berbicara seperti itu, kita tak dapat berbuat lebih,” kata Mamuaja kembali.
Seperti diketahui, kuota formasi yang ditetapkan di pemprop untuk CPNS 2009 ini sebesar 387, tetapi yang terisi hanya 338 formasi. Sementara 49 formasi tak terisi. Dan berdasarkan laporan BKD, formasi yang tak terisi itu adalah bidang kesehatan dan atlet.
“Untuk kesehatan yang tak terisi adalah dokter spesialis jiwa, pranata laboratorium kesehatan, nutritionis dan anastesi. Sedangkan untuk atlet hanya terisi 10 orang,” kata Watania.
sumber: http://hariankomentar.com/hl001.html
Wednesday, November 25, 2009
Umumkan Hasil Ujian Secara Transparan, BKD Bitung Patut Diancungi Jempol
Masyarakat memuji langkah pemerintah Kota Bitung yang langsung mengumumkan hasil ujian CPNS Selasa (24/11) malam, padahal ujian tulisan baru dilangsungkan siang hari.
Diawali dengan pemeriksaan lembar jawaban ujian CPNS di BPU Kantor Walikota dengan disaksikan secara langsung oleh semua peserta CPNS, pemeriksaan lembar jawaban selesai sekitar pukul 22.30 WITA dan langsung diumumkan melalui proyektor.
Siska, salah satu peserta ujian kepada beritamanado menyatakan, sangat senang dengan sistem ini karena akan menghilangkan resiko KKN, “kalau beginikan semua peserta mempunyai peluang untuk lolos,” ujarnya.
Tampak para peserta ujian serius mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan seperti nonton bareng dan semuanya merasa puas dengan sistem pemeriksaan seperti ini, namun banyak juga yang kecewa setelah namanya tidak keluar dan tidak ada di proyektor.
Michael, peserta ujian yang tidak lulus menyatakan, kedepan diharapkan nilai ijasah harus dijadikan panduan utama dalam penerimaan CPNS, “selama ini nilai ijasah terkesan tidak diperhitungkan padahal tingkat intelegensia pelajar sangat terlihat pada nilai-nilai yang tertera di ijasah,” terangnya.
sumber: http://beritamanado.com/2009/11/25/bitung-langsung-umumkan-hasil-tes-cpns/
Diawali dengan pemeriksaan lembar jawaban ujian CPNS di BPU Kantor Walikota dengan disaksikan secara langsung oleh semua peserta CPNS, pemeriksaan lembar jawaban selesai sekitar pukul 22.30 WITA dan langsung diumumkan melalui proyektor.
Siska, salah satu peserta ujian kepada beritamanado menyatakan, sangat senang dengan sistem ini karena akan menghilangkan resiko KKN, “kalau beginikan semua peserta mempunyai peluang untuk lolos,” ujarnya.
Tampak para peserta ujian serius mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan seperti nonton bareng dan semuanya merasa puas dengan sistem pemeriksaan seperti ini, namun banyak juga yang kecewa setelah namanya tidak keluar dan tidak ada di proyektor.
Michael, peserta ujian yang tidak lulus menyatakan, kedepan diharapkan nilai ijasah harus dijadikan panduan utama dalam penerimaan CPNS, “selama ini nilai ijasah terkesan tidak diperhitungkan padahal tingkat intelegensia pelajar sangat terlihat pada nilai-nilai yang tertera di ijasah,” terangnya.
sumber: http://beritamanado.com/2009/11/25/bitung-langsung-umumkan-hasil-tes-cpns/
Tuesday, November 24, 2009
Pengumuman Hasil Ujian Tes CPNS Tahun 2009
Berikut Pengumuman hasil ujian tertulis CPNS Tahun 2009 Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Keterangan: Silakan diunduh (download) semua lembar 1 dan lembar 2, karena keterbatasan mesin scanner kami, sehinnga harus dibagi atas 2 halaman.
- Kota Bitung >> DOWLOAD LEMBAR 1 | DOWNLOAD LEMBAR 2
- Kota Tomohon >> Belum Ada | Pemberitahuan
- Kota Manado >> DOWNLOAD LEMBAR 1 | DOWNLOAD LEMBAR 2 | DOWNLOAD LEMBAR 3 | DOWNLOAD LEMBAR 4
- Kabupaten Minahasa >> Belum Ada | Pemberitahuan
- Kabupaten Minahasa Selatan >> DOWNLOAD LEMBAR 1| DOWNLOAD LEMBAR 2
- Kabupaten Minahasa Utara >> DOWNLOAD LEMBAR 1 | DOWNLOAD LEMBAR 2
- Kabupaten Minahasa Tenggara >> Belum Ada | Pemberitahuan
- Kabupaten Sangihe >> Belum Ada | Pemberitahuan
- Kabupaten Talaud >> Belum Ada | Pemberitahuan
- Kabupaten Sitaro >> Belum Ada | Pemberitahuan
- Kabupaten Bolmong >> DOWNLOAD LEMBAR 1 |DOWNLOAD LEMBAR 2
- Kabupaten Bolmong Utara >> Belum Ada | Pemberitahuan
- Kabupaten Bolmong Selatan >> DOWNLOAD LEMBAR 1 | DOWNLOAD LEMBAR 2
- Kota Kotamobagu >> Belum Ada | Pemberitahuan
- Provinsi Sulawesi Utara >> Belum Ada | Pemberitahuan
Keterangan: Silakan diunduh (download) semua lembar 1 dan lembar 2, karena keterbatasan mesin scanner kami, sehinnga harus dibagi atas 2 halaman.
Isu Hasil CPNS Sudah Dikantongi, Ditengarai Ujian Hanya Formalitas
Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah berlangsung serentak Selasa (24/11) pukul 09.00 Wita, kemarin, disinyalir hanya formalitas. Ada indikasi, rekrutmen tahun 2009 ini diadakan bukan karena kebutuhan daerah terhadap tenaga-tenaga PNS baru. Melainkan untuk memasukkan orang-orang tertentu.
Sumber Koran ini mengungkapkan, di beberapa kabupaten/kota, sebagian besar CPNS yang lulus sudah dikantongi panitia sebelum rangkaian tes berlangsung. Kebanyakan yang masuk jalan ton orang-orang dekat para tim sukses kepala daerah. Praktek ini diakui langsung Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan. “Ada banyak tim sukses yang diakomodir,” ungkapnya.
Meski panitia menutup rapat kecurangan-kecurangan tersebut, namun perlahan titik kecurangan mulai terlihat.
Seperti yang dikeluhkan sejumlah pelamar di Kabupaten Minahasa Selatan. “Maaf kami hanya mendapat kabar, ujian CPNS hanya formalitas sebab sudah ada yang memesan nama. Jadi kami sudah pasrah kalau memang dinyakan tidak lulus ujian,” ungkap sejumlah pelamar yang meminta nama mereka tidak dikorankan.
Mereka mengaku, proses yang dilakukan pemerintah saat ini memang terlihat transparan. Tetapi yang terjadi justru ada sejumlah oknum-oknum tertentu yang sengaja merusak kondisi terselenggaranya proses penjaringan. “Bagaimana kami tak kecewa, ada pelamar mengaku sudah punya koneksi di Pemkab dan Dekab. Kalau sudah seperti itu mau apa lagi,” tutur mereka.
Tomohon lain lagi. Setelah menyepakati penyusunan soal dilakukan tim independen, panitia tiba-tiba memutuskan menyusun soal sendiri. Padahal dalam beberapa kali rapat koordinasi, Tomohon menyatakan akan menggunakan soal bersama.
Kecurangan pra seleksi lainnya adalah kebocoran soal. Hal ini bisa terjadi saat penyusunan soal dan pencetakannya. Usai seleksi pun indikasi yang terjadi lebih parah. Bisa jadi panitia memanipulasi hasil pemeriksaan. Ini sangat mungkin terjadi karena pemeriksaan akan dilakukan secara tertutup.
Namun para Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di beberapa daerah membantah seleksi ini hanya formalitas. Pelaksana Harian Kepala BKD Sulut Flora Krisen MH menjamin tak ada kebocoran soal kalau masih di tangan panitia provinsi.
Indikasi lainnya bisa terjadi di saat pendistribusian soal ke kabupaten/kota. Peluang kolusi rawan terjadi, bila tak dikawal ketat. Pendistribusian soal CPNS dilakukan sejak Jumat (20/11) ke Kabupaten Sitaro, Talaud, dan Sangihe. Sementara kabupaten/kota di daratan Sulut akan mulai didistribusi hari ini. Menurut Flora, setiap daerah menyiapkan petugas pengawal.
Flora juga membantah akan terjadi kecurangan di saat setelah ujian. “Pemeriksaan di pemprov akan dilakukan secara terbuka menggunakan komputer,” katanya.
Kepala BKDD Minsel Drs Rolly Karamoy juga membantah tes CPNS ini tinggal formalitas. Menurut Karamoy, semua tahapan yang dilaksanakan pemerintah Minsel sudah sangat transparan. Misalnya saja, saat pengumuman berkas, panitia membeberkan seperti apa berkas pelamar yang dinyatakan tidak lulus. Hal ini dimaksudkan supaya si pelamar itu juga bisa tahu kekurangannya seperti apa. Al hasilnya banyak pelamar yang mengakui kekurangan mereka.
Kepala BKD Tomohon Alex Uguy sendiri enggan berkomentar terkait penyusunan soal sendiri. Sekot Tomohon Johny Mambu membantah dengan keras terkait penyusunan soal tersebut. Menurut Mambu, semua soal CPNS tahun 2009 diambil dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Bitung Ferdinand Tangkudung, mengaku telah berulang kali mengatakan kalau pihaknya transparan dan objektif dalam rekrument CPNS.
Untuk soal saja, katanya, panitia seleksi baru akan menjemputnya pada besok malam (hari ini, red) di Manado. Pengambilan soal akan dikawal petugas kepolisian. Selanjutnya, soal tersebut akan disimpan di kantor polisi demi keamanan. “Kalau masyarakat ingin membuktikan tidak ada kecurangan, nanti bisa sama-sama melihat soal itu disimpan,” jelasnya.
Dari Bolmong dan Kota Kotamobagu peluang terjadinya kecurangan mulai tercium. Indikasi kecurangan telah terasa beberapa hari setelah pengumuman kelulusan berkas.Ada warga diduga sebagai makelar atau calo CPNS menawarkan tiket CPNS dengan uang senilai Rp35 juta hingga Rp40 juta.
‘’Dia memberikan jaminan akan disetujui Kepala BKD,’’ungkap seorang wanita pengusaha yang anaknya ingin jadi PNS pekan lalu. Dia mengaku anaknya sudah dua kali dengan tahun ini ikut tes CPNS di Bolmong.
‘’Kalau anak saya lulus tetap akan diberi imbalan,’’ bisik Lusiana, ibu pelamar yang mengaku bukan asli Bolmong. ‘’Ada juga yang siap membawa senilai Rp40 juta, tetapi yang bersangkutan (peserta ujian CPNS, red) tiba-tiba batal.
‘’Jangan sampai modus kecurangan itu dibiarkan, kalau betul harus ditindak tegas,’’ kata aktivis Bolmong, Syafruddin Mokodompit.
Ketua Panitia CPNS Bolmong Drs Ferry L Sugeha melalui Kepala BKD Drs Hi Mitran Tuna menegaskan, bagi peserta ujian untuk tidak terpengaruh dengan isu tersebut. ‘’Kalau ada yang iming-iming kelulusan dengan meminta imbalan jangan segan untuk melapor,’’ tegas Mitran, kemarin.
Mitran menambahkan, panitia CPNS selalu diingatkan untuk tidak macam-macam. ‘’Jadi, sekali lagi jangan mudah terpengaruh dengan makelar dan calo CPNS, kalau ada yang tidak jelas datang ke sekretariat BKD,’’ katanya, diiyakan Kepala BKD KK Drs Idris Manoppo, Kepala BKD Bolsel Drs Iqbal Datunsolang, dan Kabag Kepegawaian Boltim Drs Darwis Lasabuda.
sumber: http://www.mdopost.com/
Sumber Koran ini mengungkapkan, di beberapa kabupaten/kota, sebagian besar CPNS yang lulus sudah dikantongi panitia sebelum rangkaian tes berlangsung. Kebanyakan yang masuk jalan ton orang-orang dekat para tim sukses kepala daerah. Praktek ini diakui langsung Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan. “Ada banyak tim sukses yang diakomodir,” ungkapnya.
Meski panitia menutup rapat kecurangan-kecurangan tersebut, namun perlahan titik kecurangan mulai terlihat.
Seperti yang dikeluhkan sejumlah pelamar di Kabupaten Minahasa Selatan. “Maaf kami hanya mendapat kabar, ujian CPNS hanya formalitas sebab sudah ada yang memesan nama. Jadi kami sudah pasrah kalau memang dinyakan tidak lulus ujian,” ungkap sejumlah pelamar yang meminta nama mereka tidak dikorankan.
Mereka mengaku, proses yang dilakukan pemerintah saat ini memang terlihat transparan. Tetapi yang terjadi justru ada sejumlah oknum-oknum tertentu yang sengaja merusak kondisi terselenggaranya proses penjaringan. “Bagaimana kami tak kecewa, ada pelamar mengaku sudah punya koneksi di Pemkab dan Dekab. Kalau sudah seperti itu mau apa lagi,” tutur mereka.
Tomohon lain lagi. Setelah menyepakati penyusunan soal dilakukan tim independen, panitia tiba-tiba memutuskan menyusun soal sendiri. Padahal dalam beberapa kali rapat koordinasi, Tomohon menyatakan akan menggunakan soal bersama.
Kecurangan pra seleksi lainnya adalah kebocoran soal. Hal ini bisa terjadi saat penyusunan soal dan pencetakannya. Usai seleksi pun indikasi yang terjadi lebih parah. Bisa jadi panitia memanipulasi hasil pemeriksaan. Ini sangat mungkin terjadi karena pemeriksaan akan dilakukan secara tertutup.
Namun para Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di beberapa daerah membantah seleksi ini hanya formalitas. Pelaksana Harian Kepala BKD Sulut Flora Krisen MH menjamin tak ada kebocoran soal kalau masih di tangan panitia provinsi.
Indikasi lainnya bisa terjadi di saat pendistribusian soal ke kabupaten/kota. Peluang kolusi rawan terjadi, bila tak dikawal ketat. Pendistribusian soal CPNS dilakukan sejak Jumat (20/11) ke Kabupaten Sitaro, Talaud, dan Sangihe. Sementara kabupaten/kota di daratan Sulut akan mulai didistribusi hari ini. Menurut Flora, setiap daerah menyiapkan petugas pengawal.
Flora juga membantah akan terjadi kecurangan di saat setelah ujian. “Pemeriksaan di pemprov akan dilakukan secara terbuka menggunakan komputer,” katanya.
Kepala BKDD Minsel Drs Rolly Karamoy juga membantah tes CPNS ini tinggal formalitas. Menurut Karamoy, semua tahapan yang dilaksanakan pemerintah Minsel sudah sangat transparan. Misalnya saja, saat pengumuman berkas, panitia membeberkan seperti apa berkas pelamar yang dinyatakan tidak lulus. Hal ini dimaksudkan supaya si pelamar itu juga bisa tahu kekurangannya seperti apa. Al hasilnya banyak pelamar yang mengakui kekurangan mereka.
Kepala BKD Tomohon Alex Uguy sendiri enggan berkomentar terkait penyusunan soal sendiri. Sekot Tomohon Johny Mambu membantah dengan keras terkait penyusunan soal tersebut. Menurut Mambu, semua soal CPNS tahun 2009 diambil dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Bitung Ferdinand Tangkudung, mengaku telah berulang kali mengatakan kalau pihaknya transparan dan objektif dalam rekrument CPNS.
Untuk soal saja, katanya, panitia seleksi baru akan menjemputnya pada besok malam (hari ini, red) di Manado. Pengambilan soal akan dikawal petugas kepolisian. Selanjutnya, soal tersebut akan disimpan di kantor polisi demi keamanan. “Kalau masyarakat ingin membuktikan tidak ada kecurangan, nanti bisa sama-sama melihat soal itu disimpan,” jelasnya.
Dari Bolmong dan Kota Kotamobagu peluang terjadinya kecurangan mulai tercium. Indikasi kecurangan telah terasa beberapa hari setelah pengumuman kelulusan berkas.Ada warga diduga sebagai makelar atau calo CPNS menawarkan tiket CPNS dengan uang senilai Rp35 juta hingga Rp40 juta.
‘’Dia memberikan jaminan akan disetujui Kepala BKD,’’ungkap seorang wanita pengusaha yang anaknya ingin jadi PNS pekan lalu. Dia mengaku anaknya sudah dua kali dengan tahun ini ikut tes CPNS di Bolmong.
‘’Kalau anak saya lulus tetap akan diberi imbalan,’’ bisik Lusiana, ibu pelamar yang mengaku bukan asli Bolmong. ‘’Ada juga yang siap membawa senilai Rp40 juta, tetapi yang bersangkutan (peserta ujian CPNS, red) tiba-tiba batal.
‘’Jangan sampai modus kecurangan itu dibiarkan, kalau betul harus ditindak tegas,’’ kata aktivis Bolmong, Syafruddin Mokodompit.
Ketua Panitia CPNS Bolmong Drs Ferry L Sugeha melalui Kepala BKD Drs Hi Mitran Tuna menegaskan, bagi peserta ujian untuk tidak terpengaruh dengan isu tersebut. ‘’Kalau ada yang iming-iming kelulusan dengan meminta imbalan jangan segan untuk melapor,’’ tegas Mitran, kemarin.
Mitran menambahkan, panitia CPNS selalu diingatkan untuk tidak macam-macam. ‘’Jadi, sekali lagi jangan mudah terpengaruh dengan makelar dan calo CPNS, kalau ada yang tidak jelas datang ke sekretariat BKD,’’ katanya, diiyakan Kepala BKD KK Drs Idris Manoppo, Kepala BKD Bolsel Drs Iqbal Datunsolang, dan Kabag Kepegawaian Boltim Drs Darwis Lasabuda.
sumber: http://www.mdopost.com/
Monday, November 23, 2009
Tahapan Pemeriksaan dan Pengumuman Hasil Ujian CPNS
Jadwal Pemeriksaan dan Pengumuman Hasil Ujian CPNS Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara
- Pemasukan LJK 24-25 November 2009
- Pemeriksaan/Pengolahah LJK 24-26 November 2009
- Pengumuman Hasil Ujian 28 November
- Batas akhir melengkapi berkas 17 Des
- Pemberkasan dan Pengusulan NIP 17-31Des
- Penempatan 1 Jan 2010
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- Surat Keterangan Berbadan Sehat Dokter/RS
Subscribe to:
Posts (Atom)