Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Minahasa Tenggara (Mitra) yang mengikuti Diklat Prajabatan di Balai Pelatihan SMK Kalasey, belum sepenuhnya lulus. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Badan Diklat Provinsi Odie Mewengkang.
Menurutnya, kelulusan para CPNS ini harus dicari sendiri. Dengan kata lain, mereka harus mengikuti semua petunjuk teknis yang ada.
“Jangan mengira karena sudah mengikuti diklat prajabatan ini dan serta-merta bisa langsung lulus. Untuk mendapatkan sertifikat diklat prajabatan sebagai salah satu syarat untuk menjadi PNS yang 100 persen harus mengikuti segala ketentuan, ” ujar Mewengkang.
Status mereka saat ini sudah 80 persen. Namun menurutnya, untuk memperoleh 20 persen sehingga genap 100 persen tidak gampang. ‘’Diklat Prajab inilah yang menentukan. Saya harapkan semua peserta untuk dapat mengikut semua materi dalam Diklat,” terangnya.
Sekretaris BKDD Mitra Clara Gosal mengatakan, bisa saja dalam Diklat Prajabatan tidak ada yang lulus. Untuk itu, semua peserta supaya mengikuti aturan dan semua materi yang diberikan. ‘’Kalau belum lulus, nanti ikut lagi tahun berikutnya,’’ tukasnya.
sumber: www.manadotoday.com
Monday, November 28, 2011
Moratorium CPNS, Wisudawan Unsrat Pilih Studi Lanjut
Kebijakan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tak membuat sejumlah lulusan SMA sederajat maupun perguruan tinggi meninggalkan orientasi menjadi PNS. Mereka tetap ingin menjadi PNS bahkan siap menunggu hingga perekrutan CPNS dibuka, Senin (28/11/2011).
Berdasar pengakuan sejumlah wisudawan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, seperti dilansir Tribun Manado. Sejumlah wisudawan mengaku terpaksa akan melanjutkan studi ke jenjang strata dua karena menunggu seleksi CPNS.
"Yah, terpaksa kita musti lanjut dulu S2 karena suka ikut tes CPNS belum ada lantaran moratorium," kata Ongen, wisudawan dari FISIP.
Hal yang sama disampaikan beberapa orangtua wisudawan. Mereka menyarankan anaknya untuk lanjut studi ke jenjang S2, karena ada kebijakan moratorium, "Saya sarankan anak saya supaya lanjut S2, karena tes CPNS saat ini kan baru moratorium," ujar Abram, ayah seorang wisudawan Fakultas Hukum.
Berbeda dengan Iwan, orangtua wisudawan asal Fakultas Ekonomi Unsrat ini menyampaikan anaknya untuk berbisnis sambil menunggu moratorium CPNS.
Sumber: TribunManado
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Berdasar pengakuan sejumlah wisudawan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, seperti dilansir Tribun Manado. Sejumlah wisudawan mengaku terpaksa akan melanjutkan studi ke jenjang strata dua karena menunggu seleksi CPNS.
"Yah, terpaksa kita musti lanjut dulu S2 karena suka ikut tes CPNS belum ada lantaran moratorium," kata Ongen, wisudawan dari FISIP.
Hal yang sama disampaikan beberapa orangtua wisudawan. Mereka menyarankan anaknya untuk lanjut studi ke jenjang S2, karena ada kebijakan moratorium, "Saya sarankan anak saya supaya lanjut S2, karena tes CPNS saat ini kan baru moratorium," ujar Abram, ayah seorang wisudawan Fakultas Hukum.
Berbeda dengan Iwan, orangtua wisudawan asal Fakultas Ekonomi Unsrat ini menyampaikan anaknya untuk berbisnis sambil menunggu moratorium CPNS.
Sumber: TribunManado
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Saturday, November 26, 2011
Kementerian Agama Tetap Terapkan Moratorium Penerimaan CPNS Hingga 2012
Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI menggelar Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementrian Agama tahun 2011 di Hotel Sintesa Peninsula, Kamis-Sabtu (24-26/11/2011).
Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI, Dr H Masusi MM membuka kegiatan tersebut, Kamis malam. Ia menjelaskan, PBM (Peraturan Bersama Menteri) tersebut intinya ialah penundaan sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemenag RI tahun 2011-2012.
"Sosialisasi ini menjawab pertanyaan berbagai kalangan soal penerimaan CPNS. Penerimaan CPNS ditunda sampai ada pengumuman selanjutnya. Menunggu keputusan pemerintah," kata Masushi. Ia menjelaskan, dalam rentang waktu penundaan, peluang penerimaan tetap terbuka. Namun khusus fungsional guru, penyuluh agama dan penghulu.
Kakanwil Kemenag Sulut, Drs H Sya'ban Mauluddin kepada peserta menjelaskan panjang lebar profil Kanwil Kemenag Sulut dan kerukunan antarumat beragama Sulut yang menjadi patron kerukunan nasional.. Dikatakan, Kanwil Kemenag Sulut masih membutuhkan pegawai 712 orang. "Kondisi yang ada saat ini, jumlah pegawai 1.803 orang," katanya.
Peserta kegiatan ini ialah para kepala kanwil, kabag TU, kepala kantor kabupaten kota, pejabat pengelola kepegawaian, dan kepala IAIN, STAIN, dan STAKN dari lima provinsi, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Papua, dan Papua Barat.
Tujuan utama Peraturan Bersama Menpan Mendagri dan Menkeu Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011ialah menerapkan reformasi birokrasi dan optimaliasi kinerja PNS. Semua kementrian dan lembaga diminta menata kepegawaian dan personel demi good and clean governance.
Sumber: manado.tribunnews.com
------------------------
Sent by BlackBerry®
Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI, Dr H Masusi MM membuka kegiatan tersebut, Kamis malam. Ia menjelaskan, PBM (Peraturan Bersama Menteri) tersebut intinya ialah penundaan sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemenag RI tahun 2011-2012.
"Sosialisasi ini menjawab pertanyaan berbagai kalangan soal penerimaan CPNS. Penerimaan CPNS ditunda sampai ada pengumuman selanjutnya. Menunggu keputusan pemerintah," kata Masushi. Ia menjelaskan, dalam rentang waktu penundaan, peluang penerimaan tetap terbuka. Namun khusus fungsional guru, penyuluh agama dan penghulu.
Kakanwil Kemenag Sulut, Drs H Sya'ban Mauluddin kepada peserta menjelaskan panjang lebar profil Kanwil Kemenag Sulut dan kerukunan antarumat beragama Sulut yang menjadi patron kerukunan nasional.. Dikatakan, Kanwil Kemenag Sulut masih membutuhkan pegawai 712 orang. "Kondisi yang ada saat ini, jumlah pegawai 1.803 orang," katanya.
Peserta kegiatan ini ialah para kepala kanwil, kabag TU, kepala kantor kabupaten kota, pejabat pengelola kepegawaian, dan kepala IAIN, STAIN, dan STAKN dari lima provinsi, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Papua, dan Papua Barat.
Tujuan utama Peraturan Bersama Menpan Mendagri dan Menkeu Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011ialah menerapkan reformasi birokrasi dan optimaliasi kinerja PNS. Semua kementrian dan lembaga diminta menata kepegawaian dan personel demi good and clean governance.
Sumber: manado.tribunnews.com
------------------------
Sent by BlackBerry®
Wednesday, November 23, 2011
Diklat Prajabatan CPNS 2010 Mitra Dilaksanakan Senin Depan
Kepala BKDD Mitra Phebe Punuindoong SH mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan untuk CPNS rekruitmen tahun 2010 di Kabupaten Mitra.
Dana Diklat Prajabatan tersebut katanya, telah dianggarkan dalam APBD-P tahun 2011 sebesar Rp 2,6 juta untuk disubsidi per satu orang CPNS. “Kami telah mengumpul semua CPNS, dan telah memberikan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan. Dan rencananya, Senin (28/11) pekan akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Kalasey,” ujar Punuindoong.
Selain itu, Punuindoong menjelaskan bahwa sesuai LAN, peserta harus membayar Rp 5,5 juta untuk golongan III dan Rp 4,5 juta untuk golongan II. ‘’Namun untuk Mitra, kami melakukan penekanan biaya, sehingga tak mengikuti standart LAN. “
Aturan yang ada, CPNS sebelum dua tahun bekerja sudah harus 100 persen, dalam arti sudah mesti mengikuti prajab,” jelasnya.
Ditambahkannya, untuk Golongan III akan berlangsung selama 24 hari dan golongan II 19 hari. “Dari semua CPNS yang akan mengikuti Diklat Prajabatan telah menyetujui hal tersebut, dan semua dari mereka tak lagi ada komplain. Bahkan mereka menuturkan biaya ini sangat minim. Namun tujuan Pemkab, bagaimana memberikan kemudahan untuk para CPNS tersebut,” terangnya.
sumber: manadotoday.com
Dana Diklat Prajabatan tersebut katanya, telah dianggarkan dalam APBD-P tahun 2011 sebesar Rp 2,6 juta untuk disubsidi per satu orang CPNS. “Kami telah mengumpul semua CPNS, dan telah memberikan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan. Dan rencananya, Senin (28/11) pekan akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Kalasey,” ujar Punuindoong.
Selain itu, Punuindoong menjelaskan bahwa sesuai LAN, peserta harus membayar Rp 5,5 juta untuk golongan III dan Rp 4,5 juta untuk golongan II. ‘’Namun untuk Mitra, kami melakukan penekanan biaya, sehingga tak mengikuti standart LAN. “
Aturan yang ada, CPNS sebelum dua tahun bekerja sudah harus 100 persen, dalam arti sudah mesti mengikuti prajab,” jelasnya.
Ditambahkannya, untuk Golongan III akan berlangsung selama 24 hari dan golongan II 19 hari. “Dari semua CPNS yang akan mengikuti Diklat Prajabatan telah menyetujui hal tersebut, dan semua dari mereka tak lagi ada komplain. Bahkan mereka menuturkan biaya ini sangat minim. Namun tujuan Pemkab, bagaimana memberikan kemudahan untuk para CPNS tersebut,” terangnya.
sumber: manadotoday.com
Labels:
Minahasa Tenggara
CPNS Mitra Harus Mengeluarkan Uang "Partisipasi" Jutaan Rupiah untuk Ikut Prajab
Mulai Senin pekan depan, 219 CPNS yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), direncanakan akan mengikuti pendidikan dan latihan prajabatan (Diklat Prajab). Karena sudah disubsidi signifikan dalam APBD- Perubahan, maka CPNS tak akan lagi menanggung keseluruhan biaya keikutsertaan dalam Prajab, meski mereka tetap harus merogoh kocek sendiri.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH menjelaskan, sebenarnya sesuai standar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), biaya keikutsertaan setiap CPNS dalam Prajab masing-masing adalah Rp 5.550.000 untuk golongan III, dan Rp 4.570.000 untuk golongan II.
“Tetapi kita berusaha menekan angka itu supaya biaya yang harus dikeluarkan CPNS tak harus seperti standar LAN,” katanya kepada harian ini via ponsel, Rabu (23/11) kemarin seperti dilansir hariankomentar.
Apalagi, kata Punuindoong, telah ada subsidi keikutsertaan CPNS dalam prajab di APBD Perubahan 2011 yang mengalami kenaikan signifikan dibanding yang tertata di APBD in-duk 2011. “Ini artinya setiap CPNS hanya akan membayar partisipasi dalam keikutsertaan mereka di Prajab yang direncanakan digelar mulai Senin pekan depan,” terangnya.
Ditanya tentang besaran partisipasi yang masih harus dibayarkan CPNS, menurut Punuindoong masing-masing Rp 2 juta lebih untuk golongan III dan Rp 1 juta lebih untuk golongan II. “Tetapi ini tentu jauh meringankan dibanding kalau tak ada subsidi dari APBD atau kalau jumlahnya tak sebesar yang tertata di APBD-Perubahan. Karena itu, atas nama CPNS kami berterima kasih kepada Bupati dan DPRD yang te-lah memperjuangkan kenaikan subsidi ini,” tukasnya.
Ketua DPRD Mitra, Tonny Hendrik Lasut AmTm ketika ditanyakan soal masih adanya biaya yang harus dikeluarkan CPNS untuk mengikuti prajab menjelaskan, pihaknya akan mengecek lagi ke instansi terkait. “Memang waktu anggaran ditata, tak ada informasi jumlah persis biaya CPNS mengikuti prajab. Sekarang juga saya belum mendapat laporan, jadi nanti kita cek lagi,” tukasnya.
Hanya saja menurut personel Badan Anggaran DPRD, Kisman Hala, anggaran dalam APBD untuk prajab memang sifatnya subsidi, artinya tetap ada biaya yang harus dikeluarkan oleh CPNS peserta prajab. “Tetapi subsidi yang dianggarkan cukup signifikan dan meringankan CPNS,” tukasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH menjelaskan, sebenarnya sesuai standar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), biaya keikutsertaan setiap CPNS dalam Prajab masing-masing adalah Rp 5.550.000 untuk golongan III, dan Rp 4.570.000 untuk golongan II.
“Tetapi kita berusaha menekan angka itu supaya biaya yang harus dikeluarkan CPNS tak harus seperti standar LAN,” katanya kepada harian ini via ponsel, Rabu (23/11) kemarin seperti dilansir hariankomentar.
Apalagi, kata Punuindoong, telah ada subsidi keikutsertaan CPNS dalam prajab di APBD Perubahan 2011 yang mengalami kenaikan signifikan dibanding yang tertata di APBD in-duk 2011. “Ini artinya setiap CPNS hanya akan membayar partisipasi dalam keikutsertaan mereka di Prajab yang direncanakan digelar mulai Senin pekan depan,” terangnya.
Ditanya tentang besaran partisipasi yang masih harus dibayarkan CPNS, menurut Punuindoong masing-masing Rp 2 juta lebih untuk golongan III dan Rp 1 juta lebih untuk golongan II. “Tetapi ini tentu jauh meringankan dibanding kalau tak ada subsidi dari APBD atau kalau jumlahnya tak sebesar yang tertata di APBD-Perubahan. Karena itu, atas nama CPNS kami berterima kasih kepada Bupati dan DPRD yang te-lah memperjuangkan kenaikan subsidi ini,” tukasnya.
Ketua DPRD Mitra, Tonny Hendrik Lasut AmTm ketika ditanyakan soal masih adanya biaya yang harus dikeluarkan CPNS untuk mengikuti prajab menjelaskan, pihaknya akan mengecek lagi ke instansi terkait. “Memang waktu anggaran ditata, tak ada informasi jumlah persis biaya CPNS mengikuti prajab. Sekarang juga saya belum mendapat laporan, jadi nanti kita cek lagi,” tukasnya.
Hanya saja menurut personel Badan Anggaran DPRD, Kisman Hala, anggaran dalam APBD untuk prajab memang sifatnya subsidi, artinya tetap ada biaya yang harus dikeluarkan oleh CPNS peserta prajab. “Tetapi subsidi yang dianggarkan cukup signifikan dan meringankan CPNS,” tukasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Labels:
Minahasa Tenggara
Thursday, November 17, 2011
Pemkab Bolsel Miliki Kriteria Bebas Dari Moratorium
Masalah minimnya tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) setidaknya dapat sedikit teratasi. Ini karena pemerintahan yang dipimpin Hi Herson Mayulu SIP itu punya kans besar melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2012 nanti.
Pasalnya Bolsel memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat untuk tidak melakukan moratorium PNS. “Saat ini belanja pegawai PNS Bolsel di bawah 50 persen, jadi kami berpeluang besar diizinkan melakukan perekrutan CPNS,” terang Kaban Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Bolsel Selviah Van Gobel. “Kalau tidak salah baru sekira 38 persen,” sambung Selviah, kemarin.
Di tempat terpisah, Kadis PPKAD Berlian Potabuga menyatakan hal yang sama. Bahkan menurut Berlian, pihaknya sudah mengusulkan kuota dan formasi CPNS yang akan diterima nanti. “Sebanyak 639 formasi,” kata Berlian. “Itu termasuk formasi untuk lulusan SMA dan SMK,” lanjutnya wanita yang akrab disapa Mama Ratih itu, yang mengaku tak ingat lagi jumlah formasi SMA/SMK yang diusulkan.
Lanjut Berlian, usulan tersebut sudah dilakukan sejak enam bulan lalu, mengingat Bolsel sangat kekurangan tenaga pegawai. “Pemerintah pusat harus bijak melihat kondisi di daerah kami,” pungkas Berlian.
sumber: www.manadopost.co.id
Pasalnya Bolsel memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat untuk tidak melakukan moratorium PNS. “Saat ini belanja pegawai PNS Bolsel di bawah 50 persen, jadi kami berpeluang besar diizinkan melakukan perekrutan CPNS,” terang Kaban Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Bolsel Selviah Van Gobel. “Kalau tidak salah baru sekira 38 persen,” sambung Selviah, kemarin.
Di tempat terpisah, Kadis PPKAD Berlian Potabuga menyatakan hal yang sama. Bahkan menurut Berlian, pihaknya sudah mengusulkan kuota dan formasi CPNS yang akan diterima nanti. “Sebanyak 639 formasi,” kata Berlian. “Itu termasuk formasi untuk lulusan SMA dan SMK,” lanjutnya wanita yang akrab disapa Mama Ratih itu, yang mengaku tak ingat lagi jumlah formasi SMA/SMK yang diusulkan.
Lanjut Berlian, usulan tersebut sudah dilakukan sejak enam bulan lalu, mengingat Bolsel sangat kekurangan tenaga pegawai. “Pemerintah pusat harus bijak melihat kondisi di daerah kami,” pungkas Berlian.
sumber: www.manadopost.co.id
Diklat Prajabatan Mitra Menunggu Penetapan APBD 2011
Sebanyak 219 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mitra yang direkrut tahun 2010 boleh bernafas lega. Pasalnya, untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan segera dilaksanakan, tinggal menunggu penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2011.
Hal ini di ungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD-D) Mitra Phebe Punuindoong SH seperti dilansir manadotoday.
Punuindoong mengatakan, pihak BKDD tinggal menunggu penetapan APBDP tahun 2011 ini, karena untuk prajabatan 2010 anggarannya sudah diusulkan di APBDP. “Saat APBDP ditetapkan, kita tinggal menentukan akan jadwal untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan tersebut,”tukasnya seraya meminta pada CPNS yang direkrut tahun 2010 untuk bersabar.
sumber: www.manadotoday.com
Hal ini di ungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD-D) Mitra Phebe Punuindoong SH seperti dilansir manadotoday.
Punuindoong mengatakan, pihak BKDD tinggal menunggu penetapan APBDP tahun 2011 ini, karena untuk prajabatan 2010 anggarannya sudah diusulkan di APBDP. “Saat APBDP ditetapkan, kita tinggal menentukan akan jadwal untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan tersebut,”tukasnya seraya meminta pada CPNS yang direkrut tahun 2010 untuk bersabar.
sumber: www.manadotoday.com
Labels:
Minahasa Tenggara
Subscribe to:
Posts (Atom)
