Tomohon, KOMENTAR
Formasi CPNS Kota Tomohon telah di usulkan ke pusat. Dari sebanyak 1.543 kursi yang diusulkan, 250 kursi diplot untuk lulusan SMA dan SMK. Hanya saja, lulusan SMA yang akan jadi prioritas untuk diakomodir adalah mereka yang memiliki keahlian.
“Yang dicari lulusan SMA plus. Maksudnya adalah mereka yang berijazah SMA tetapi memiliki keahlian. Setidaknya paham aplikasi komputer dan Bahasa Inggris,” kata Kepala BKD Pemkot Tomohon, Drs Alex Uguy kepada wartawan, kemarin (29/04).
Persyaratan tersebut, menurut Uguy, telah dipertegas Menpan kepada setiap daerah yang akan merekrut lulusan SMA. “Instruksi Menpan begitu. Harus SMA yang ada keahlian, tidak hanya berijazah SMA saja,” paparnya.
Dengan demikian, kata Uguy, lulusan SMA yang ingin mengikuti rekrutmen CPNS harus memasukkan ijazah komputer atau sertifikat keahlian lainnya seperti Bahasa Inggris.
BKD Tomohon sendiri belum memastikan kapan perekrutmen CPNS di mulai termasuk persetujuan usulan formasi dari Menpan. Hanya saja kata Uguy, perekrutmen dimulai antara bulan Oktober atau November.
sumber: www.hariankomentar.com
Thursday, April 29, 2010
CPNS Mitra DIsebar di Kecamatan
TOMBATU- Hari pertama aktivitas di enam kecamatan baru yang disahkan Bupati Telly Tjanggulung Rabu (28/4) belum terlihat aktifitas. Yang ada hanya camat dan sekretaris kecamatan (sekcam). Menurut Camat Tombatu Utara Alexander Lexi Tumigolung, beberapa minggu kedepan, belum akan terlihat aktivitas seperti kantor camat lainnya. “Masih menyesuaikan. Kan belum ada pegawai. Tadi saja hanya saya dan sekcam,”katanya kemarin. “Kami akan segera mengusulkan permintaan pegawai ke badan kepegawaian untuk Kecamatan Tombatu Utara. Minimal tiga jo so lumayan membantu,”tambahnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Robby Ngongoloy MSi ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah mendistribusikan pegawai untuk enam kecamatan baru dan kantor kelurahan. “Para CPNS yang sebagian sedang mengikuti prajabatan akan ditempatkan ke kecamatan baru. Jadi kami memang sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, agar saat kecamatan diresmikan, pegawai sudah ada,”tuturnya.
Lanjut mantan Kepala Inspektorat Mitra ini, usai mengikuti prajabatan, para CPNS tersebut akan langsung menempati kantor kecamatan baru. “Jadi soal kepegawaian tidak ada masalah lagi. Setelah prajab, aktivitas perkantoran akan normal,”tandasnya.
sumber: www.mdopost.com
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Robby Ngongoloy MSi ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah mendistribusikan pegawai untuk enam kecamatan baru dan kantor kelurahan. “Para CPNS yang sebagian sedang mengikuti prajabatan akan ditempatkan ke kecamatan baru. Jadi kami memang sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, agar saat kecamatan diresmikan, pegawai sudah ada,”tuturnya.
Lanjut mantan Kepala Inspektorat Mitra ini, usai mengikuti prajabatan, para CPNS tersebut akan langsung menempati kantor kecamatan baru. “Jadi soal kepegawaian tidak ada masalah lagi. Setelah prajab, aktivitas perkantoran akan normal,”tandasnya.
sumber: www.mdopost.com
Gaji PNS Minahasa Naik 5 Persen Mulai Mei 2010
TONDANO- Berita menggembirakan bagi 8.272 PNS yang ada di lingkup Pemkab Minahasa. Pasalnya, awal Mei, Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPAD) bakal segera merealissi kenaikan gaji 5 persen. ‘’Pembayaran kenaikan gaji 5 persen akan dilakukan awal bulan Mei, tepatnya satu dua hari di minggu pertama,’’ ujar Kepala Dinas PKPAD Warouw Karouwan melalui Kabid Perbendaharaan Vreklin B Rumbajan SE ME.
Ketika disinggung berapa besar kenaikan gaji di Minahasa? Rumbajan mengungkapkan kenaikan gaji hampir menyentuh level Rp1,1 miliar. “Bila belum ada kenaikan gaji 5 persen, DPKPAD biasa membayar gaji PNS sebesar Rp22 miliar. Berarti bila ada kenaikan 5 persen, bulan Mei gaji yang akan dibayarkan sudah mencapai Rp23,1 miliar,” ungkapnya.
Bagaimana dengan rapel kenaikan gaji 5 persen untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Rumbajan menjelaskan untuk rapel kenaikan gaji akan dibayarkan setelah pembayaran gaji 5 persen. “Kemungkinan realisasinya pertengahan bulan Mei atau awal bulan Juni,” tegas Rumbajan.
sumber: www.mdopost.com
Ketika disinggung berapa besar kenaikan gaji di Minahasa? Rumbajan mengungkapkan kenaikan gaji hampir menyentuh level Rp1,1 miliar. “Bila belum ada kenaikan gaji 5 persen, DPKPAD biasa membayar gaji PNS sebesar Rp22 miliar. Berarti bila ada kenaikan 5 persen, bulan Mei gaji yang akan dibayarkan sudah mencapai Rp23,1 miliar,” ungkapnya.
Bagaimana dengan rapel kenaikan gaji 5 persen untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Rumbajan menjelaskan untuk rapel kenaikan gaji akan dibayarkan setelah pembayaran gaji 5 persen. “Kemungkinan realisasinya pertengahan bulan Mei atau awal bulan Juni,” tegas Rumbajan.
sumber: www.mdopost.com
Warga Pertanyakan Fakta Manipulasi di Balik Rekrutmen CPNS 2009 Kotamobagu
KOTAMOBAGU — Penjelasan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi (RB) Letjen (purn) EE Mangindaan terkait penyebab tertahannya SK CPNS 2009, membuka mata warga dan 352 CPNS KK. Mereka mempertanyakan, kalau benar ada manipulasi kelulusan CPNS, kenapa Wali Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit tidak menjelaskan. Karena selama ini, Pemkot terus menutup-nutupi fakta dibalik kisruh rekrutmen. “Kami kan sebagai masyarakat perlu tahu, persoalan apa sebenarnya yang terjadi, sehingga 5 bulan nasib CPNS tidak jelas,” ujar sejumlah warga, menanggapi pemberitaan terkait jawaban Menpan.
Namun, Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit saat dimintai konfirmasi mengatakan, dirinya sama sekali tidak tahu soal itu. “Saya belum tahu soal itu,” ujarnya.
Meski baru mengetahui informasi tersebut, Djelantik mengatakan, kebijakan itu merupakan satu langkah maju untuk menyelesaikan persoalan yang melilit nasib CPNS Kotamobagu. “Saya akan koordinasikan kebijakan Menpan ini, dengan harapan persoalan CPNS cepat selesai,” aku Djelantik.
Sebagian CPNS dengan sinis mengaku, persoalan CPNS adalah buahg perseteruan internal antara Wali Kota dan Wakilnya. Bahkan, persoalan CPNS ini terlihat tidak akan lagi diselesaikan secara objektif, melainkan diselesaikan secara politis. “Kami sudah tahu sejak awal,” ujar beberapa CPNS.
Wali Kota sendiri hanya mengatakan, persoalan ini akan secepatnya diselesaikan. Demikian pula Sekretaris Kota (Sekot) Kotamobagu, hanya mengucapkan pernyataan yang sering diucapkannya. “Dalam waktu dekat NIP akan segera keluar,” ujarnya.
Sementara itu, para CPNS terus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, untuk dapat memfasilitasi untuk bertemu dengan para pimpinan eksekutif. ”Kami minta DPRD memfasilitasi kami untuk duduk satu meja dengan pemerintah kota, untuk membahas apa yang menjadi pokok permasalahan terkait CPNS ini,” terang Yaya Datuela, salah satu CPNS.
Bahkan, menurut Wawan, CPNS lainnya, meminta pertanggung jawaban dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamobagu Idris Manoppo, untuk turun dari jabatannya. ”Dia pernah berjanji, kalau NIP belum keluar sampai April ini, dirinya siap lepaskan jabatan. Janji itu harus ditepati,” tegas Wawan.
sumber: www.mdopost.com
Namun, Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit saat dimintai konfirmasi mengatakan, dirinya sama sekali tidak tahu soal itu. “Saya belum tahu soal itu,” ujarnya.
Meski baru mengetahui informasi tersebut, Djelantik mengatakan, kebijakan itu merupakan satu langkah maju untuk menyelesaikan persoalan yang melilit nasib CPNS Kotamobagu. “Saya akan koordinasikan kebijakan Menpan ini, dengan harapan persoalan CPNS cepat selesai,” aku Djelantik.
Sebagian CPNS dengan sinis mengaku, persoalan CPNS adalah buahg perseteruan internal antara Wali Kota dan Wakilnya. Bahkan, persoalan CPNS ini terlihat tidak akan lagi diselesaikan secara objektif, melainkan diselesaikan secara politis. “Kami sudah tahu sejak awal,” ujar beberapa CPNS.
Wali Kota sendiri hanya mengatakan, persoalan ini akan secepatnya diselesaikan. Demikian pula Sekretaris Kota (Sekot) Kotamobagu, hanya mengucapkan pernyataan yang sering diucapkannya. “Dalam waktu dekat NIP akan segera keluar,” ujarnya.
Sementara itu, para CPNS terus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, untuk dapat memfasilitasi untuk bertemu dengan para pimpinan eksekutif. ”Kami minta DPRD memfasilitasi kami untuk duduk satu meja dengan pemerintah kota, untuk membahas apa yang menjadi pokok permasalahan terkait CPNS ini,” terang Yaya Datuela, salah satu CPNS.
Bahkan, menurut Wawan, CPNS lainnya, meminta pertanggung jawaban dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamobagu Idris Manoppo, untuk turun dari jabatannya. ”Dia pernah berjanji, kalau NIP belum keluar sampai April ini, dirinya siap lepaskan jabatan. Janji itu harus ditepati,” tegas Wawan.
sumber: www.mdopost.com
Wednesday, April 28, 2010
Anggota Dewan Diminta Lobi Menpan, Urus NIP CPNS Kotamobagu
Dua anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara yang notabene berasal dari Bumi Totabuan, yakni Aditya Anugrah Moha SKed dan Dra Yasti Soepredjo Mokoagow, kini dititipi persoalan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) buat 356 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang direkrut Pemkot Kotamobagu. Terlebih persoalan ini masih tertahan di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Sekalipun ADM (sapaan akrab Aditya Anugrah Moha, red) selaku anggota Komisi III DPR RI, tapi dia juga kan berasal dari Bolmong bersatu. Karena itu, kami berharap, ADM dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI asal Sulut dapat melobi Menpan yang kebetulan saat ini dijabat oleh putra Kawanua untuk bisa secepatnya menerbitkan NIP kami,” kata Hedra Tito Manggopa SPd, salah satu CPNS yang berdomisili di Kelurahan Genggulang, Ko-tamobagu Utara.
Saat berbincang-bincang dengan Komentar, Selasa (27/04) kemarin, ia meminta agar ADM dapat mensupport Pemkot Kotamobagu dalam memecahkan kebuntuan terkait penerbitan NIP dari ke-356 CPNS itu. “Saya yakin, ADM mampu melakukan lobi-lobi dan pendekatan kepada Menpan. Apalagi sebelum Pak M-ngindaan dilantik sebagai Menpan, mereka berdua sebelumnya sama-sama dilantik sebagai anggota DPR-RI,” tukas Manggopa.
Aspirasi yang tak jauh beda terlontar dari Ketua LPKEL (Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif-Legislatif) Reformasi, Efendy Abdul Kadir. Bedanya, jika Manggopa meni-tipkan aspirasinya tersebut ke ADM, maka Ending –sapaan akrab Efendy Abdul Kadir– secara khusus menggugah Yasti Supredjo Mokoagow agar mau ikut bahu-mem-bahu dengan Pemkot Kotamobagu menuntaskan masalah NIP CPNS.
“Kami tahu, Kementerian Negara Pendayagunaan Apartur Negara merupakan mitra kerja Komisi IV DPR-RI. Sementara Saudari Yasti memimpin Komisi V. Namun bukan berarti dia (Yasti Supredjo Mokoagow, red) tidak bisa atau tidak mampu melakukan lobi-lobi politik ke Menpan. Malah sebaliknya, kami sa-ngat yakin dia mampu mela-kukan itu demi memperjuangkan nasib para CPNS Kotamobagu,” tutur Ending kepada Komentar secara terpisah.
Aktivis LSM yang cukup vokal bila menyorot kinerja eksekutif dan legislatif ini mengingatkan, keberhasilan Yasti menembus Senayan (sebutan untuk gedung DPR-RI) juga tidak terlepas dari du-kungan masyarakat Kota Ko-tamobagu.
“Saya masih ingat betul bahwa beberapa hari sebelum pemilihan umum tahun lalu, Saudari Yasti sempat hadir pada penyerahan NIP dan SK penempatan untuk CPNS yang direkrut Pemkot Kotamobagu pada 2008. Dia bah-kan boleh dikata menjadi tamu istimewa pemkot pada acara tersebut, karena statusnya waktu itu sebagai calon anggota legislatif ke DPR-RI,” kenang Ending
“Karena itu saya sangat yakin kalau keberhasilannya ke Senayan juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan masyarakat Kotamobagu saat itu. Nah, bagaimana jika sekarang dia memberikan ja-waban atau balasan atas du-kungan tersebut dengan memperjuangkan nasib dari masyarakat Kotamobagu lainnya, terlebih khusus ratusan CPNS yang nasibnya masih terkatung-katung hingga saat ini,” tutur aktivis bertubuh gempal ini.
Ending rupanya punya alasan tersendiri sehingga cukup keras bersuara untuk Yasti, terutama menyangkut persoalan NIP CPNS Kotamo-bagu. Pasalnya, ia mengaku, dirinya sempat menerima informasi dari jaringannya bahwa tertahannya penerbitan NIP oleh Menpan lantaran sosok Yasti disebut-sebut tu-rut bermain
“Karena ada informasi seperti itu, makanya menurut saya, adalah bijaksana dan sangat tepat apabila Saudari Yasti mengcounter tudingan itu dengan membantu melobi Menpan untuk secepatnya menerbitkan NIP itu,” pung-kasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
“Sekalipun ADM (sapaan akrab Aditya Anugrah Moha, red) selaku anggota Komisi III DPR RI, tapi dia juga kan berasal dari Bolmong bersatu. Karena itu, kami berharap, ADM dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI asal Sulut dapat melobi Menpan yang kebetulan saat ini dijabat oleh putra Kawanua untuk bisa secepatnya menerbitkan NIP kami,” kata Hedra Tito Manggopa SPd, salah satu CPNS yang berdomisili di Kelurahan Genggulang, Ko-tamobagu Utara.
Saat berbincang-bincang dengan Komentar, Selasa (27/04) kemarin, ia meminta agar ADM dapat mensupport Pemkot Kotamobagu dalam memecahkan kebuntuan terkait penerbitan NIP dari ke-356 CPNS itu. “Saya yakin, ADM mampu melakukan lobi-lobi dan pendekatan kepada Menpan. Apalagi sebelum Pak M-ngindaan dilantik sebagai Menpan, mereka berdua sebelumnya sama-sama dilantik sebagai anggota DPR-RI,” tukas Manggopa.
Aspirasi yang tak jauh beda terlontar dari Ketua LPKEL (Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif-Legislatif) Reformasi, Efendy Abdul Kadir. Bedanya, jika Manggopa meni-tipkan aspirasinya tersebut ke ADM, maka Ending –sapaan akrab Efendy Abdul Kadir– secara khusus menggugah Yasti Supredjo Mokoagow agar mau ikut bahu-mem-bahu dengan Pemkot Kotamobagu menuntaskan masalah NIP CPNS.
“Kami tahu, Kementerian Negara Pendayagunaan Apartur Negara merupakan mitra kerja Komisi IV DPR-RI. Sementara Saudari Yasti memimpin Komisi V. Namun bukan berarti dia (Yasti Supredjo Mokoagow, red) tidak bisa atau tidak mampu melakukan lobi-lobi politik ke Menpan. Malah sebaliknya, kami sa-ngat yakin dia mampu mela-kukan itu demi memperjuangkan nasib para CPNS Kotamobagu,” tutur Ending kepada Komentar secara terpisah.
Aktivis LSM yang cukup vokal bila menyorot kinerja eksekutif dan legislatif ini mengingatkan, keberhasilan Yasti menembus Senayan (sebutan untuk gedung DPR-RI) juga tidak terlepas dari du-kungan masyarakat Kota Ko-tamobagu.
“Saya masih ingat betul bahwa beberapa hari sebelum pemilihan umum tahun lalu, Saudari Yasti sempat hadir pada penyerahan NIP dan SK penempatan untuk CPNS yang direkrut Pemkot Kotamobagu pada 2008. Dia bah-kan boleh dikata menjadi tamu istimewa pemkot pada acara tersebut, karena statusnya waktu itu sebagai calon anggota legislatif ke DPR-RI,” kenang Ending
“Karena itu saya sangat yakin kalau keberhasilannya ke Senayan juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan masyarakat Kotamobagu saat itu. Nah, bagaimana jika sekarang dia memberikan ja-waban atau balasan atas du-kungan tersebut dengan memperjuangkan nasib dari masyarakat Kotamobagu lainnya, terlebih khusus ratusan CPNS yang nasibnya masih terkatung-katung hingga saat ini,” tutur aktivis bertubuh gempal ini.
Ending rupanya punya alasan tersendiri sehingga cukup keras bersuara untuk Yasti, terutama menyangkut persoalan NIP CPNS Kotamo-bagu. Pasalnya, ia mengaku, dirinya sempat menerima informasi dari jaringannya bahwa tertahannya penerbitan NIP oleh Menpan lantaran sosok Yasti disebut-sebut tu-rut bermain
“Karena ada informasi seperti itu, makanya menurut saya, adalah bijaksana dan sangat tepat apabila Saudari Yasti mengcounter tudingan itu dengan membantu melobi Menpan untuk secepatnya menerbitkan NIP itu,” pung-kasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
SK 100% CPNS Tomohon Ditunda Penyerahannya
Tomohon, KOMENTAR
SK 100 persen PNS untuk 250 CPNS hasil rekrutmen tahun 2008 yang sedianya diserahkan Senin (26/04), terpaksa ditunda karena tak dihadiri Walikota Tomohon Jefferson SM Rumajar SE, yang hingga kemarin masih berada di Bali mengikuti World Geothermal Congress. Demikian diungkapkan Kepala Bagian Humas Pemkot Tomohon Drs Harison Dapu, Selasa (27/04) kemarin.
“SK tersebut harus diserahkan walikota. Kongres World Geothermal tidak kalah pen-ting sehingga harus dihadiri Pak Walikota. Tidak apalah agenda penyerahan SK terse-but digeser,” ungkapnya,
Penyerahan SK tersebut, kata Dapu, belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan. “Yang pasti akan diserahkan. Tapi saya belum bisa sebutkan jadwal pastinya karena harus menyesuaikan dengan kesiapan walikota,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BKD Tomohon Drs Alex Uguy, sebelumnya menjelaskan bahwa penyerahan SK 100 persen secara otomatis akan diikuti dengan pemenuhan hak-hak kepegawaian sesuai dengan golongan para PNS yang bersangkutan. Selain menerima gaji penuh, para PNS tersebut juga nantinya akan mendapat tambahan penghasilan lewat dana tunjangan.
Seperti diketahui, 250 CPNS hasil rekrutmen 2008 telah menjalani masa percobaan kurang lebih dua tahun dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan status tersebut, mereka berhak atas gaji penuh sesuai dengan golongan di samping hak-hak kepegawai-an dan dana tunjangan penghasilan lainnya.(bly)
SK 100 persen PNS untuk 250 CPNS hasil rekrutmen tahun 2008 yang sedianya diserahkan Senin (26/04), terpaksa ditunda karena tak dihadiri Walikota Tomohon Jefferson SM Rumajar SE, yang hingga kemarin masih berada di Bali mengikuti World Geothermal Congress. Demikian diungkapkan Kepala Bagian Humas Pemkot Tomohon Drs Harison Dapu, Selasa (27/04) kemarin.
“SK tersebut harus diserahkan walikota. Kongres World Geothermal tidak kalah pen-ting sehingga harus dihadiri Pak Walikota. Tidak apalah agenda penyerahan SK terse-but digeser,” ungkapnya,
Penyerahan SK tersebut, kata Dapu, belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan. “Yang pasti akan diserahkan. Tapi saya belum bisa sebutkan jadwal pastinya karena harus menyesuaikan dengan kesiapan walikota,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BKD Tomohon Drs Alex Uguy, sebelumnya menjelaskan bahwa penyerahan SK 100 persen secara otomatis akan diikuti dengan pemenuhan hak-hak kepegawaian sesuai dengan golongan para PNS yang bersangkutan. Selain menerima gaji penuh, para PNS tersebut juga nantinya akan mendapat tambahan penghasilan lewat dana tunjangan.
Seperti diketahui, 250 CPNS hasil rekrutmen 2008 telah menjalani masa percobaan kurang lebih dua tahun dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan status tersebut, mereka berhak atas gaji penuh sesuai dengan golongan di samping hak-hak kepegawai-an dan dana tunjangan penghasilan lainnya.(bly)
Monday, April 26, 2010
NIP CPNS Kota Kotamobagu Tidak Diproses
KOTAMOBAGU — Impian 352 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kotamobagu tahun 2009, mengenakan pakaian keki dan pin PNS sulit terwujud. Sumber di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) perwakilan Sulut di Manado mengaku, belum menerima perintah dari Menteri PAN dan Reformasi (MenPan) untuk memproses NIP Subhan Linggama cs.
‘’ “Kalau sudah ada berkasnya dan kalau sudah ada perintah dari MenPan untuk memproses, pasti akan kami proses. Namun sampai hari ini suratnya belum masuk,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Kepegawaian dan Pensiun di BKN Drs Suharno
Akar masalahnya berhasil dilacak. Ada sepucuk surat yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota Tatong Bara ditujukan ke MenPan Desember tahun lalu.
Surat tersebut diduga menjadi pertimbangan kuat MenPan Letjen (purn) EE Mangindaan tidak memproses NIP dari CPNS Kotamobagu. “Saya tidak tahu surat seperti apa, yang jelas mengetahui surat itu Wakil Wali Kota Kotamobagu,” ujar sumber sambil menunjukkan isi surat sakti.
Surat tertanggal 1 Desember 2009 itu, memiliki logo dan kop Pemkot Kotamobagu disertai nomor, perihal dan lampiran di kiri atas surat. Di bagian awal kalimat menyebutkan nama Wakil Wali Kota Kotamobagu. Ada 3 poin penting yang disebut sebagai alasan Wakil Wali Kota harus menyurat.
Pertama, menyebutkan lebih baik dirinya yang menyurat (Wakil Wali Kota) sebelum orang lain menyurat. Kedua, mengaku tidak diakomodirnya 64 orang dari 67 orang yang diusulkan Wakil Wali Kota. Dan ketiga, menyebutkan dirinya sebagai Wakil Wali Kota menerima informasi kelulusan peserta tes sesudah orang lain mengetahui terlebih dahulu.
Tatong Bara membenarkan telah mengeluarkan surat sebagai Wakil Wali Kota ke Menpan. Surat itu disebutkan sebagai respon atas warning MenPan supaya tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan panitia rekrutmen CPNS Kotamobagu pada 2008 lalu. “Surat itu hanya respon balik dari pemerintah atas warning Menpan,” ujarnya via telepon selular.
Saat ditanyakan, isi surat yang salah satunya menyebut soal jatah-jatahan, Tatong membantahnya. “Saya kan juga pernah menantang semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya proses rekrutmen. Kalau benar ada yang tidak beres, itu bukan berarti karena saya. Apalagi memprotes karena ada jatah saya yang tidak
terakomodir. Itu tidak benar,” tegasnya.
Ia menyebutkan, kalau surat itu yang dikatakan menjadi pertimbangan Menpan untuk menahan proses NIP CPNS Kotamobagu, berarti yang harus menjawab pertanyaan itu adalah Menpan atau BKN. “Saya tidak punya kewenangan itu menjawab. Coba ditanyakan,” jawab Tatong.
Sementara itu, soal nasib CPNS Kotamobagu, Tatong mengatakan, persoalan yang dialami CPNS Kotamobagu juga dialami daerah lain. Masih ada beberapa daerah yang proses NIPnya masih ditahan Menpan. “Saya yakin tidak akan dibatalkan. Pasti akan keluar,” jaminnya.
Jaminan yang sama dikatakan Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit. “Mungkin saja akan diselesaikan secara bersamaan. Yang pasti akan keluar,” tandasnya.
sumber: www.mdopost.com
‘’ “Kalau sudah ada berkasnya dan kalau sudah ada perintah dari MenPan untuk memproses, pasti akan kami proses. Namun sampai hari ini suratnya belum masuk,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Kepegawaian dan Pensiun di BKN Drs Suharno
Akar masalahnya berhasil dilacak. Ada sepucuk surat yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota Tatong Bara ditujukan ke MenPan Desember tahun lalu.
Surat tersebut diduga menjadi pertimbangan kuat MenPan Letjen (purn) EE Mangindaan tidak memproses NIP dari CPNS Kotamobagu. “Saya tidak tahu surat seperti apa, yang jelas mengetahui surat itu Wakil Wali Kota Kotamobagu,” ujar sumber sambil menunjukkan isi surat sakti.
Surat tertanggal 1 Desember 2009 itu, memiliki logo dan kop Pemkot Kotamobagu disertai nomor, perihal dan lampiran di kiri atas surat. Di bagian awal kalimat menyebutkan nama Wakil Wali Kota Kotamobagu. Ada 3 poin penting yang disebut sebagai alasan Wakil Wali Kota harus menyurat.
Pertama, menyebutkan lebih baik dirinya yang menyurat (Wakil Wali Kota) sebelum orang lain menyurat. Kedua, mengaku tidak diakomodirnya 64 orang dari 67 orang yang diusulkan Wakil Wali Kota. Dan ketiga, menyebutkan dirinya sebagai Wakil Wali Kota menerima informasi kelulusan peserta tes sesudah orang lain mengetahui terlebih dahulu.
Tatong Bara membenarkan telah mengeluarkan surat sebagai Wakil Wali Kota ke Menpan. Surat itu disebutkan sebagai respon atas warning MenPan supaya tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan panitia rekrutmen CPNS Kotamobagu pada 2008 lalu. “Surat itu hanya respon balik dari pemerintah atas warning Menpan,” ujarnya via telepon selular.
Saat ditanyakan, isi surat yang salah satunya menyebut soal jatah-jatahan, Tatong membantahnya. “Saya kan juga pernah menantang semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya proses rekrutmen. Kalau benar ada yang tidak beres, itu bukan berarti karena saya. Apalagi memprotes karena ada jatah saya yang tidak
terakomodir. Itu tidak benar,” tegasnya.
Ia menyebutkan, kalau surat itu yang dikatakan menjadi pertimbangan Menpan untuk menahan proses NIP CPNS Kotamobagu, berarti yang harus menjawab pertanyaan itu adalah Menpan atau BKN. “Saya tidak punya kewenangan itu menjawab. Coba ditanyakan,” jawab Tatong.
Sementara itu, soal nasib CPNS Kotamobagu, Tatong mengatakan, persoalan yang dialami CPNS Kotamobagu juga dialami daerah lain. Masih ada beberapa daerah yang proses NIPnya masih ditahan Menpan. “Saya yakin tidak akan dibatalkan. Pasti akan keluar,” jaminnya.
Jaminan yang sama dikatakan Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit. “Mungkin saja akan diselesaikan secara bersamaan. Yang pasti akan keluar,” tandasnya.
sumber: www.mdopost.com
Subscribe to:
Posts (Atom)