Harapan para lulusan SMA untuk masuk dalam formasi CPNS Sangihe tahun ini kandas. Pasalnya, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak mencantumkan lulusan SMA pada daftar usulan formasi yang diajukan ke BKN.
Kepala BKD Sangihe, Drs Sukardi Adilangi tidak menepis akan hal tersebut. “Ya, formasi CPNS Sangihe tahun ini tidak ada jatah SMA,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua LSM Kadadema Sangihe Marslem Pulumbara menyesalkan tidak diusulkannya para lulusan SMA tersebut untuk formasi CPNS. Alasannya di Sangihe masih sangat mimin SDM yang setara dengan lulusan sarjana.
“Kami berharap pengaturan usulan untuk perekrutan CPNS Sangihe harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi SDM di daerah ini. Soal tidak adanya lulusan SMA perlu dipertimbangkan secara matang oleh Pemerin-tah setempat,” tegasnya. Begitu juga para lulusan yang bertahun-tahun yang sudah mengabdi sebagai Honor Daerah (Honda). Dia pun berharap agar dapat dimasukan dan diakomodir jika seandainya sudah ada batasan lulusan SMA tersebut. “Artinya minimal bagi mereka yang mengabdi bertahun-tahun atau sebagai tenaga Honda dapat diakomodir pada formasi CPNS lulusan SMA tahun ini,” pungkasnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Thursday, April 28, 2011
Pemkab Minahasa Pastikan Akan Merekrut CPNS 2011
Kepastian pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2011 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, terjawab sudah. Menyusul rencana Pemkab Minahasa untuk mengusulkan formasi tenaga medis dan guru, pada penerimaan CPNS tahun 2011, ke pemerintah pusat melalui Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sulut.
Kepada sejumlah waratwan, Kepala BKDD Kabupaten Minahasa, Jorry Gumansing, mengatakan, usulan penerimaan CPNS 2011 untuk Kabupaten Minahasa, akan diperbanyak tenaga teknis. “Dari hasil kajian dan usulan yang ada maka akan diperbanyak tenaga kesehatan, termasuk tenaga perawat dan medis. Hal ini dilakukan karena Minahasa masih membutuhkan tenaga-tenaga tersebut,” jelas Gumansing.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan, selain tenaga medis, pihaknya juga akan mengusulkan penambahan tenaga guru di Minahasa. “Semuanya ini masih sementara dalam tahapan kajian dan tinggal menunggu usulan dari SKPD, untuk selanjutnya dikaji dan diusulkan ke pihak propinsi,” ujarnya sambil menambahkan, jika tidak ada aral melintang, pengusulan tersebut akan dilakukan pada pekan depan.
sumber: www.hariankomentar.com
Kepada sejumlah waratwan, Kepala BKDD Kabupaten Minahasa, Jorry Gumansing, mengatakan, usulan penerimaan CPNS 2011 untuk Kabupaten Minahasa, akan diperbanyak tenaga teknis. “Dari hasil kajian dan usulan yang ada maka akan diperbanyak tenaga kesehatan, termasuk tenaga perawat dan medis. Hal ini dilakukan karena Minahasa masih membutuhkan tenaga-tenaga tersebut,” jelas Gumansing.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan, selain tenaga medis, pihaknya juga akan mengusulkan penambahan tenaga guru di Minahasa. “Semuanya ini masih sementara dalam tahapan kajian dan tinggal menunggu usulan dari SKPD, untuk selanjutnya dikaji dan diusulkan ke pihak propinsi,” ujarnya sambil menambahkan, jika tidak ada aral melintang, pengusulan tersebut akan dilakukan pada pekan depan.
sumber: www.hariankomentar.com
Wednesday, April 27, 2011
Di Bolsel, CPNS 2009 Terima SK 100% dan CPNS 2010 Terima NIP
Ratusan CPNS angkatan 2009 dan tahun 2010 akan menerima NIP sekaligus terangkat sebagai PNS di Pemkab Bolmong Selatan. Penyerahan ini akan dilakukan di halaman Sekretariat Daerah, Selasa (26/04) hari ini, yang dilakukan langsung oleh Bupati Bolmong Selatan Hi Herson Mayulu SIP. Rencana penyerahan NIP dan pengangkatan status menjadi PNS tersebut, disampaikan Kepala BKDD Dra Selviah AW Van Gobel kepada wartawan, Senin kemarin, di ruang kerjanya. Selviah mengatakan, penyerahan NIP bagi CPNS 2010 akan dirangkaikan dengan kenaikan status CPNS angkatan 2010 menjadi PNS. Sediktinya 363 CPNS angkatan pertama akan dinaikkan statusnya menjadi PNS Pemkab Bolmong Selatan. Ratusan CPNS itu terdiri atas 191 golongan II dan golongan III sebanyak 171 orang.
Sementara untuk CPNS yang terangkat pada 2010 baru-baru ini, berjumlah 336 orang, yang terdiri Golongan II 156 dan Golongan III 160.
“Pemerintah daerah telah melakukan yang terbaik bagi aparatur pelayan masyarakat yang bertugas di Kabupaten Bolmong Selatan.
Pengurusan NIP dan per-alihan status menjadi PNS di pusat, akhirnya dapat dilalui dengan baik dan lancar,” kata Mama Ratih panggilan akrab Selviah Gobel.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Ahmadi Modoeng mengatakan, penyerahan NIP dan pengalihan status CPNS menjadi PNS akan dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong Selatan Hi Herson Mayulu SIP, pada Selasa (26/04) pagi hari, sebelum pelaksanaan apel pagi.
“Karena esok harinya, bupati langsung berangkat ke Jakarta. Sehingga pelaksanaan kegiatan BKDD akan dilangsungkan pada pagi hari. Jadi seluruh CPNS yang diterima pada tahun 2009 dan tahun 2009 diharapkan harus dapat hadir lebih awal. Karena acara akan dimulai pada pukul 05.30 pagi,” kata Modoeng.
sumber: www.hariankomentar.com
Sementara untuk CPNS yang terangkat pada 2010 baru-baru ini, berjumlah 336 orang, yang terdiri Golongan II 156 dan Golongan III 160.
“Pemerintah daerah telah melakukan yang terbaik bagi aparatur pelayan masyarakat yang bertugas di Kabupaten Bolmong Selatan.
Pengurusan NIP dan per-alihan status menjadi PNS di pusat, akhirnya dapat dilalui dengan baik dan lancar,” kata Mama Ratih panggilan akrab Selviah Gobel.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Ahmadi Modoeng mengatakan, penyerahan NIP dan pengalihan status CPNS menjadi PNS akan dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong Selatan Hi Herson Mayulu SIP, pada Selasa (26/04) pagi hari, sebelum pelaksanaan apel pagi.
“Karena esok harinya, bupati langsung berangkat ke Jakarta. Sehingga pelaksanaan kegiatan BKDD akan dilangsungkan pada pagi hari. Jadi seluruh CPNS yang diterima pada tahun 2009 dan tahun 2009 diharapkan harus dapat hadir lebih awal. Karena acara akan dimulai pada pukul 05.30 pagi,” kata Modoeng.
sumber: www.hariankomentar.com
Tuesday, April 26, 2011
BKD Provinsi SULUT, Tegaskan Tidak Ada Ujian Ulang CPNS 2010 di Boltim
BKD Propinsi Sulut tetap akan mengacu pada surat keterangan dari Kemenpan-RB terkait pelaksanaan pengadaan CPNS 2010 Pekab Bolmong Timur. Kemenpan-RB menyatakan, tidak ada ujian ulang untuk CPNS Bolmong Timur.
Berdasar surat keterangan dari Kemenpan-RB RI, EE Mangindaan Nomor B/803/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 16 Maret 2011, perihal penga-daan CPNS 2010, di mana dinyatakan tidak ada ujian ulang untuk CPNS Bolmong Timur 2010.
“BKD Pemprop Sulut tetap akan mengacu pada SK Menpan-RB RI EE Mangindaan tersebut. Bahwa pelaksanaan ujian ulang yang dilakukan oleh Pemkab Bolmong Timur nantinya, adalah sepenuhnya tanggungjawab Bupati Bolmong Timur,” kata Kepala BKD Propinsi Sulut Roy Tumiwa MPd kepada wartawan, pekan lalu.
Roy menambahkan, dalam surat keterangan dari Kempan-RB perihal pengadaan CPNS 2010 itu, menyatakan bahwa berdasar hasil klarivikasi tim gabungan yang terdiri dari Pejabat Kementerian Menpan-RB, BKN pusat, BKN Regional XI Manado, BKD dan Inspektorat Propinsi Sulut, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan Pemkab Bolmong Timur untuk membatalkan atau mengulang kembali tes ujian tertulis CPNS Kabupaten Bolmong Timur dalam rangka mengisi formasi PNS Kabupaten Bolmong Timur.
“Namun Pemkab Bolmong Timur sendiri tetap melakukan ujian ulang. Sebab banyak penilaian dari pemerintah setempat, mengenai masalah dari perekrtutan CPNS Bolmong Timur. Contohnya, terkait keamanan jika tak dilakukan ujian ulang. Namun sekali lagi, jika ada ujian ulang, itu jadi tanggung jawab Bupati dan Pemkab Bolmong Timur,” imbuhnya melalui rilis kepada wartawan.
Sebelumnya, Bupati Bolmong Timur Sehan Salim Landjar menyatakan, pelaksanaan pengadaan CPNS di daerah meamang merupakan tanggung-jawab kepala pemerintah daerah. Dan terkait pelaksanaan ujian ulang adalah suatu keharusan karena berbagai faktor pelanggaran dan dugaan kecurangan.
Seperti pengadaan soal ujian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan pelamar. Menurutnya, sesuai dengan petunjuk dan teknis pengadaan CPNS dan ujian tertulis, pihak pemerintah melalui panitia pelaksana CPNS, harus meng-order materi soal ujian kepada lembaga independen.
“Tidak ada yang namanya atas berdasar kesepakatan antara BKD Propinsi dan BKD kabupaten dan kota. Kalau memang begitu, tidak perlu ada aturan juknis. Hanya Bolsel dan Boltim yang akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengadaan soal ujian,” tegasnya.
Kepala BKDD MR Alung SE mengatakan, Universitas Negeri Manado menyatakan telah siap bekerjasama dengan Pemkab Bolmong Timur terkait pelaksanaan pengadaan soal ujian. Lembaga independen ini juga diberikan kewenangan untuk memeriksa Lembar Jawaban Komputer.
“Unima menyatakan kesiapan untuk kerjasama itu. Tapi saat ini masih disibukkan dengan pelaksanaan UAN SMU se-Sulut. Pastinya ujian ulang akan dilaksanakan,” kata Alung seperti dilansir KOMENTAR, belum lama ini.
Berdasar surat keterangan dari Kemenpan-RB RI, EE Mangindaan Nomor B/803/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 16 Maret 2011, perihal penga-daan CPNS 2010, di mana dinyatakan tidak ada ujian ulang untuk CPNS Bolmong Timur 2010.
“BKD Pemprop Sulut tetap akan mengacu pada SK Menpan-RB RI EE Mangindaan tersebut. Bahwa pelaksanaan ujian ulang yang dilakukan oleh Pemkab Bolmong Timur nantinya, adalah sepenuhnya tanggungjawab Bupati Bolmong Timur,” kata Kepala BKD Propinsi Sulut Roy Tumiwa MPd kepada wartawan, pekan lalu.
Roy menambahkan, dalam surat keterangan dari Kempan-RB perihal pengadaan CPNS 2010 itu, menyatakan bahwa berdasar hasil klarivikasi tim gabungan yang terdiri dari Pejabat Kementerian Menpan-RB, BKN pusat, BKN Regional XI Manado, BKD dan Inspektorat Propinsi Sulut, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan Pemkab Bolmong Timur untuk membatalkan atau mengulang kembali tes ujian tertulis CPNS Kabupaten Bolmong Timur dalam rangka mengisi formasi PNS Kabupaten Bolmong Timur.
“Namun Pemkab Bolmong Timur sendiri tetap melakukan ujian ulang. Sebab banyak penilaian dari pemerintah setempat, mengenai masalah dari perekrtutan CPNS Bolmong Timur. Contohnya, terkait keamanan jika tak dilakukan ujian ulang. Namun sekali lagi, jika ada ujian ulang, itu jadi tanggung jawab Bupati dan Pemkab Bolmong Timur,” imbuhnya melalui rilis kepada wartawan.
Sebelumnya, Bupati Bolmong Timur Sehan Salim Landjar menyatakan, pelaksanaan pengadaan CPNS di daerah meamang merupakan tanggung-jawab kepala pemerintah daerah. Dan terkait pelaksanaan ujian ulang adalah suatu keharusan karena berbagai faktor pelanggaran dan dugaan kecurangan.
Seperti pengadaan soal ujian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan pelamar. Menurutnya, sesuai dengan petunjuk dan teknis pengadaan CPNS dan ujian tertulis, pihak pemerintah melalui panitia pelaksana CPNS, harus meng-order materi soal ujian kepada lembaga independen.
“Tidak ada yang namanya atas berdasar kesepakatan antara BKD Propinsi dan BKD kabupaten dan kota. Kalau memang begitu, tidak perlu ada aturan juknis. Hanya Bolsel dan Boltim yang akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengadaan soal ujian,” tegasnya.
Kepala BKDD MR Alung SE mengatakan, Universitas Negeri Manado menyatakan telah siap bekerjasama dengan Pemkab Bolmong Timur terkait pelaksanaan pengadaan soal ujian. Lembaga independen ini juga diberikan kewenangan untuk memeriksa Lembar Jawaban Komputer.
“Unima menyatakan kesiapan untuk kerjasama itu. Tapi saat ini masih disibukkan dengan pelaksanaan UAN SMU se-Sulut. Pastinya ujian ulang akan dilaksanakan,” kata Alung seperti dilansir KOMENTAR, belum lama ini.
Sunday, April 17, 2011
Tersangka Kasus Penipuan CPNS Ditangkap di Talaud
Kinerja Polres Talaud tak sia-sia. Buktinya, seorang tersangka kasus penipuan CPNS yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Pontianak, berhasil ditangkap Polres Talaud.
Informasi diperoleh, tersangka wanita berinisial HL alias Handayani yang bersembunyi di Talaud akhirnya dibekuk Tim Buser Rekrim Polres Talaud di Lirung, Talaud belum lama ini.
Diakui Kapolres Talaud, AKBP Endang Karnadi SSAP MK melalui Kasubag Humas Polres Talaud, AKP Mecky Bawengan bahwa Handayani merupakan salah seorang tersangka dalam kasus penipuan uang sebanyak Rp 2 miliar terhadap ratusan bakal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ada di Kota Pontianak.
Dijelaskannya, tersangka sering melakukan perbuatannya dengan meminta uang kepada setiap orang yang mengikuti tes masuk CPNS, dengan mengiming-iming meloloskan kepada pelamar. Bahkan uang yang diminta bervariasi mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta.
Menurutnya, tersangka berhasil diringkus pihak Polres Talaud setelah mendapat informasi dari pihak Polres Pontianak yang meminta bantuan untuk menelurusi keberadaan pelaku yang sempat terdeteksi adalah sebagai salah satu warga asal Talaud yang sudah berdomisili di Kota Pontianak.
“Pelaku berhasil dibekuk anggota tim Reskrim Polres Talaud. Saat pelaku menghadiri acara pemakaman orang tuanya di Kecamatan Lirung, Talaud,” ujar Bawengan sambil menambahkan anggota Polres Pontianak saat ini sudah ada di Talaud guna menjemput tersangka untuk diproses hukum.
sumber: www.hariankomentar.com
Informasi diperoleh, tersangka wanita berinisial HL alias Handayani yang bersembunyi di Talaud akhirnya dibekuk Tim Buser Rekrim Polres Talaud di Lirung, Talaud belum lama ini.
Diakui Kapolres Talaud, AKBP Endang Karnadi SSAP MK melalui Kasubag Humas Polres Talaud, AKP Mecky Bawengan bahwa Handayani merupakan salah seorang tersangka dalam kasus penipuan uang sebanyak Rp 2 miliar terhadap ratusan bakal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ada di Kota Pontianak.
Dijelaskannya, tersangka sering melakukan perbuatannya dengan meminta uang kepada setiap orang yang mengikuti tes masuk CPNS, dengan mengiming-iming meloloskan kepada pelamar. Bahkan uang yang diminta bervariasi mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta.
Menurutnya, tersangka berhasil diringkus pihak Polres Talaud setelah mendapat informasi dari pihak Polres Pontianak yang meminta bantuan untuk menelurusi keberadaan pelaku yang sempat terdeteksi adalah sebagai salah satu warga asal Talaud yang sudah berdomisili di Kota Pontianak.
“Pelaku berhasil dibekuk anggota tim Reskrim Polres Talaud. Saat pelaku menghadiri acara pemakaman orang tuanya di Kecamatan Lirung, Talaud,” ujar Bawengan sambil menambahkan anggota Polres Pontianak saat ini sudah ada di Talaud guna menjemput tersangka untuk diproses hukum.
sumber: www.hariankomentar.com
Thursday, April 14, 2011
Diklat Prajabatan CPNS Rekrutan 2010 Butuh Tambahan Dana
390 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) angkatan 2010 di lingkup Pemkot Kotamobagu, hingga kini belum bisa menikmati gaji 100 persen. Ini, lantaran mereka belum mengikuti tahapan prajabatan. Padahal, syarat mutlak bagi calon abdi negara agar status dan kesejahteraannya dapat diterima utuh, maka yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan dan latihan lewat prajabatan.
Hanya saja, pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Kotamobagu belum juga menggelar prajabatan itu. Namun, instansi ini punya alasan tersendiri sehingga masih menunda pelaksanaan kegiatan tersebut. Yaitu, penambahan waktu pelaksanaan yang belum disertai penambahan anggaran.
Informasi yang ada menyebutkan, anggaran prajabatan yang telah ditata dalam APBD 2011 sebesar Rp 1 miliar. Namun anggaran ini rupanya dirasa tidak mencukupi, sebab kegiatan prajab untuk
golongan II dan III sama-sama telah bertambah waktu pelaksanaannya. Di mana, golongan II dari 10 hari menjadi 14 hari dan golongan III bertambah lima hari dari sebelumnya hanya dua minggu (14 hari).
Menurut Kepala BKDD Kotamobagu, Drs Hi Nasrun Gilalom, pihaknya bersama DPKAD saat ini sedang ber-koordinasi, terkait penambahan anggaran dimaksud. “Saya sudah bermohon kepada DPKAD, agar dapat memberikan tambahan dana terkait masalah prajab ini,” akunya.
Sebab, lanjut dia, jika hal ini tidak dapat segera dilakukan maka para peserta dapat dipastikan harus menanggung sisa dana yang diperlukan. “Alhamdulilah usulan kami itu direspon oleh DPKAD. Sehingga mudah-mudahan para peserta prajab tidak akan menanggung beban apapun,” tukas mantan Camat Kotamobagu Selatan ini.
sumber: www.hariankomentar.com
Hanya saja, pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Kotamobagu belum juga menggelar prajabatan itu. Namun, instansi ini punya alasan tersendiri sehingga masih menunda pelaksanaan kegiatan tersebut. Yaitu, penambahan waktu pelaksanaan yang belum disertai penambahan anggaran.
Informasi yang ada menyebutkan, anggaran prajabatan yang telah ditata dalam APBD 2011 sebesar Rp 1 miliar. Namun anggaran ini rupanya dirasa tidak mencukupi, sebab kegiatan prajab untuk
golongan II dan III sama-sama telah bertambah waktu pelaksanaannya. Di mana, golongan II dari 10 hari menjadi 14 hari dan golongan III bertambah lima hari dari sebelumnya hanya dua minggu (14 hari).
Menurut Kepala BKDD Kotamobagu, Drs Hi Nasrun Gilalom, pihaknya bersama DPKAD saat ini sedang ber-koordinasi, terkait penambahan anggaran dimaksud. “Saya sudah bermohon kepada DPKAD, agar dapat memberikan tambahan dana terkait masalah prajab ini,” akunya.
Sebab, lanjut dia, jika hal ini tidak dapat segera dilakukan maka para peserta dapat dipastikan harus menanggung sisa dana yang diperlukan. “Alhamdulilah usulan kami itu direspon oleh DPKAD. Sehingga mudah-mudahan para peserta prajab tidak akan menanggung beban apapun,” tukas mantan Camat Kotamobagu Selatan ini.
sumber: www.hariankomentar.com
Lulusan SMA Tidak Diakomodir dalam Formasi CPNS 2011 Kota Bitung
Harapan agar lulusan SMA dapat diakomodir, dalam penerimaan CPNS pada tahun 2011 ini akhirnya kandas. Pasalnya pihak Pemkot Bitung tidak lagi mengusulkan lulusan SMA masuk formasi penerimaan CPNS.
Diakui Kepala BKDD Ferdinand Tangkudung SIP MSi bahwa dari hasil koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi belum lama ini bahwa untuk Bitung sudah tidak bisa lagi diusulkan lulusan SMA dalam penerimaan CPNS ini.
Menurut Tangkudung, memang saat ini untuk Bitung tenaga lulusan SMA sudah sangat maksimal karena telah terisi di seluruh kantor pemerintah seperti di kantor lurah, camat dan instansi lainnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Diakui Kepala BKDD Ferdinand Tangkudung SIP MSi bahwa dari hasil koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi belum lama ini bahwa untuk Bitung sudah tidak bisa lagi diusulkan lulusan SMA dalam penerimaan CPNS ini.
Menurut Tangkudung, memang saat ini untuk Bitung tenaga lulusan SMA sudah sangat maksimal karena telah terisi di seluruh kantor pemerintah seperti di kantor lurah, camat dan instansi lainnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Subscribe to:
Posts (Atom)