Kinerja Polres Talaud tak sia-sia. Buktinya, seorang tersangka kasus penipuan CPNS yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Pontianak, berhasil ditangkap Polres Talaud.
Informasi diperoleh, tersangka wanita berinisial HL alias Handayani yang bersembunyi di Talaud akhirnya dibekuk Tim Buser Rekrim Polres Talaud di Lirung, Talaud belum lama ini.
Diakui Kapolres Talaud, AKBP Endang Karnadi SSAP MK melalui Kasubag Humas Polres Talaud, AKP Mecky Bawengan bahwa Handayani merupakan salah seorang tersangka dalam kasus penipuan uang sebanyak Rp 2 miliar terhadap ratusan bakal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ada di Kota Pontianak.
Dijelaskannya, tersangka sering melakukan perbuatannya dengan meminta uang kepada setiap orang yang mengikuti tes masuk CPNS, dengan mengiming-iming meloloskan kepada pelamar. Bahkan uang yang diminta bervariasi mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta.
Menurutnya, tersangka berhasil diringkus pihak Polres Talaud setelah mendapat informasi dari pihak Polres Pontianak yang meminta bantuan untuk menelurusi keberadaan pelaku yang sempat terdeteksi adalah sebagai salah satu warga asal Talaud yang sudah berdomisili di Kota Pontianak.
“Pelaku berhasil dibekuk anggota tim Reskrim Polres Talaud. Saat pelaku menghadiri acara pemakaman orang tuanya di Kecamatan Lirung, Talaud,” ujar Bawengan sambil menambahkan anggota Polres Pontianak saat ini sudah ada di Talaud guna menjemput tersangka untuk diproses hukum.
sumber: www.hariankomentar.com
Sunday, April 17, 2011
Thursday, April 14, 2011
Diklat Prajabatan CPNS Rekrutan 2010 Butuh Tambahan Dana
390 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) angkatan 2010 di lingkup Pemkot Kotamobagu, hingga kini belum bisa menikmati gaji 100 persen. Ini, lantaran mereka belum mengikuti tahapan prajabatan. Padahal, syarat mutlak bagi calon abdi negara agar status dan kesejahteraannya dapat diterima utuh, maka yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan dan latihan lewat prajabatan.
Hanya saja, pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Kotamobagu belum juga menggelar prajabatan itu. Namun, instansi ini punya alasan tersendiri sehingga masih menunda pelaksanaan kegiatan tersebut. Yaitu, penambahan waktu pelaksanaan yang belum disertai penambahan anggaran.
Informasi yang ada menyebutkan, anggaran prajabatan yang telah ditata dalam APBD 2011 sebesar Rp 1 miliar. Namun anggaran ini rupanya dirasa tidak mencukupi, sebab kegiatan prajab untuk
golongan II dan III sama-sama telah bertambah waktu pelaksanaannya. Di mana, golongan II dari 10 hari menjadi 14 hari dan golongan III bertambah lima hari dari sebelumnya hanya dua minggu (14 hari).
Menurut Kepala BKDD Kotamobagu, Drs Hi Nasrun Gilalom, pihaknya bersama DPKAD saat ini sedang ber-koordinasi, terkait penambahan anggaran dimaksud. “Saya sudah bermohon kepada DPKAD, agar dapat memberikan tambahan dana terkait masalah prajab ini,” akunya.
Sebab, lanjut dia, jika hal ini tidak dapat segera dilakukan maka para peserta dapat dipastikan harus menanggung sisa dana yang diperlukan. “Alhamdulilah usulan kami itu direspon oleh DPKAD. Sehingga mudah-mudahan para peserta prajab tidak akan menanggung beban apapun,” tukas mantan Camat Kotamobagu Selatan ini.
sumber: www.hariankomentar.com
Hanya saja, pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Kotamobagu belum juga menggelar prajabatan itu. Namun, instansi ini punya alasan tersendiri sehingga masih menunda pelaksanaan kegiatan tersebut. Yaitu, penambahan waktu pelaksanaan yang belum disertai penambahan anggaran.
Informasi yang ada menyebutkan, anggaran prajabatan yang telah ditata dalam APBD 2011 sebesar Rp 1 miliar. Namun anggaran ini rupanya dirasa tidak mencukupi, sebab kegiatan prajab untuk
golongan II dan III sama-sama telah bertambah waktu pelaksanaannya. Di mana, golongan II dari 10 hari menjadi 14 hari dan golongan III bertambah lima hari dari sebelumnya hanya dua minggu (14 hari).
Menurut Kepala BKDD Kotamobagu, Drs Hi Nasrun Gilalom, pihaknya bersama DPKAD saat ini sedang ber-koordinasi, terkait penambahan anggaran dimaksud. “Saya sudah bermohon kepada DPKAD, agar dapat memberikan tambahan dana terkait masalah prajab ini,” akunya.
Sebab, lanjut dia, jika hal ini tidak dapat segera dilakukan maka para peserta dapat dipastikan harus menanggung sisa dana yang diperlukan. “Alhamdulilah usulan kami itu direspon oleh DPKAD. Sehingga mudah-mudahan para peserta prajab tidak akan menanggung beban apapun,” tukas mantan Camat Kotamobagu Selatan ini.
sumber: www.hariankomentar.com
Lulusan SMA Tidak Diakomodir dalam Formasi CPNS 2011 Kota Bitung
Harapan agar lulusan SMA dapat diakomodir, dalam penerimaan CPNS pada tahun 2011 ini akhirnya kandas. Pasalnya pihak Pemkot Bitung tidak lagi mengusulkan lulusan SMA masuk formasi penerimaan CPNS.
Diakui Kepala BKDD Ferdinand Tangkudung SIP MSi bahwa dari hasil koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi belum lama ini bahwa untuk Bitung sudah tidak bisa lagi diusulkan lulusan SMA dalam penerimaan CPNS ini.
Menurut Tangkudung, memang saat ini untuk Bitung tenaga lulusan SMA sudah sangat maksimal karena telah terisi di seluruh kantor pemerintah seperti di kantor lurah, camat dan instansi lainnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Diakui Kepala BKDD Ferdinand Tangkudung SIP MSi bahwa dari hasil koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi belum lama ini bahwa untuk Bitung sudah tidak bisa lagi diusulkan lulusan SMA dalam penerimaan CPNS ini.
Menurut Tangkudung, memang saat ini untuk Bitung tenaga lulusan SMA sudah sangat maksimal karena telah terisi di seluruh kantor pemerintah seperti di kantor lurah, camat dan instansi lainnya.
sumber: www.hariankomentar.com
Ujian Ulang CPNS 2010 Boltim, Setelah UAN
Terkait pelaksanaan ujian ulang CPNS 2010. Kepala BKDD Bolmong Timur MR Alung SE kembali menjelaskan, bahwa molornya gelaran ujian tersebut lantaran Universitas Negeri Manado tengah disibukkan persiapan pengadaan materi ujian Akhir Nasional pada Sekolah Menengah Atas di Sulut yang akan berlangsung April medio ini. “Pihak Unima sudah menyatakan bersidia bekerjasama dengan Pemkab Bolmong Timur untuk pengadaan materi soal ujian hingga pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer. Namun saat ini, Unima masih fokus pada mempersiapkan materi ujian UAN. Pastinya ujian ulang akan digelar setelah UAN April ini,” terang Alung seperti dilansir KOMENTAR, Rabu (13/04) saat ditemui di ruang kerjanya.
Dia menambahkan, sesuai atas petujuk Menpan-RB kepada Bupati Bolmong Timur Sehan Salim Lanjdar, pelaksanaan ujian ulang telah diserahkan sepenuh-nya kepada pemerintah daerah.
Pihak Kemenpan-RB berharap, pelaksanaan ujian ulang nantinya akan berjalan dengan baik. “Karena itu yang menjadi penekanan oleh Menpan. Dan pemerintah daerah siap untuk menggelar ujian ulang sesuai dengna harapan pemerintah pusat dan daerah,” kata Alung.
Sebelumnya, Bupati Bolmong Timur Sehan Salim Lanjdar telah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menuntu kepada pemerintah untuk memba-talkan tahapan pelaksa-naan ujian tulis CPNS 2010. Para pendemo yang sebagian besar ini adalah orang tua dan pemuda, menilai tahapan perekrtutan CPNS saat itu, mengandung un-sur kecurangan. Bupati Sehan Lanjdar sempat mengungkapkan, tahapan pelaksanaan perekrutan CPNS 2010 telah melanggar petunjuk dan teknis tentang pengadaan perekrutan CPNS.
“Yang mereka (BKD dan panitia) laksanakan itu jelas telah melanggar aturan dan kecurangan.
Ujian ulang ini patut dilakukan karena yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah bupati,” kata Eyang sapaan akrab bupati pertama pilihan rakyat ini.
sumber: www.hariankomentar.com
Dia menambahkan, sesuai atas petujuk Menpan-RB kepada Bupati Bolmong Timur Sehan Salim Lanjdar, pelaksanaan ujian ulang telah diserahkan sepenuh-nya kepada pemerintah daerah.
Pihak Kemenpan-RB berharap, pelaksanaan ujian ulang nantinya akan berjalan dengan baik. “Karena itu yang menjadi penekanan oleh Menpan. Dan pemerintah daerah siap untuk menggelar ujian ulang sesuai dengna harapan pemerintah pusat dan daerah,” kata Alung.
Sebelumnya, Bupati Bolmong Timur Sehan Salim Lanjdar telah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menuntu kepada pemerintah untuk memba-talkan tahapan pelaksa-naan ujian tulis CPNS 2010. Para pendemo yang sebagian besar ini adalah orang tua dan pemuda, menilai tahapan perekrtutan CPNS saat itu, mengandung un-sur kecurangan. Bupati Sehan Lanjdar sempat mengungkapkan, tahapan pelaksanaan perekrutan CPNS 2010 telah melanggar petunjuk dan teknis tentang pengadaan perekrutan CPNS.
“Yang mereka (BKD dan panitia) laksanakan itu jelas telah melanggar aturan dan kecurangan.
Ujian ulang ini patut dilakukan karena yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah bupati,” kata Eyang sapaan akrab bupati pertama pilihan rakyat ini.
sumber: www.hariankomentar.com
Wednesday, April 13, 2011
Tujuh Kabupaten/Kota Belum Ajukan Formasi CPNS 2011
Saat ini masih ada kabupaten/kota yang tidak peduli dengan penerimaan CPNS tahun 2011. Pasalnya, dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, masih ada tujuh kabupaten/kota di Sulut yang belum mengajukan formasi CPNS ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB.
Ketujuh daerah tersebut yakni, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Bolsel, Kabupaten Bolmong, Kabupaten Boltim, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Minahasa, dan Kota Bitung. Hal ini diungkapkan Kepala BKD Sulut, Drs Roy Tumiwa MPd saat seperti dilansir Komentar, Rabu (13/04) kemarin.
“Jadi masih ada tujuh daerah yang belum masukkan usulan formasi CPNS 2011. Memang sangat disayangkan dan saya tidak mengetahui secara persis alasan belum ada pengajuan dan usulan tersebut,” ungkap Tumiwa.
Lanjut dikatakan mantan Jubir Pemprop Sulut ini, pengusulan formasi seperti ini sangat penting agar pelaksanaan penerimaan CPNS 2011 bisa dilaksanakan tepat waktu. “Sebenarnya dari surat KemenPAN-RB, batas akhir pengajuan usulan formasi sejak bulan lalu, namun hingga saat ini belum juga dimasukkan,” sesal Tumiwa.
Sedangkan daerah lain diakui Tumiwa sudah mengajukan usulan formasi CPNS 2011. Dikatakan Tumiwa, usulan CPNS dari daerah lain bervariasi dan Kabupaten Minut tercatat paling banyak mengajukan usulan.
Untuk Propinsi Sulut mengajukan usulan 287 kursi, Kota Manado (468), Kota Tomohon (580), Kota Kotamo-bagu (150), Kabupaten Minsel (798), Kabupaten Mitra (350), Kabupaten Bolmut (610), Ka-bupaten Talaud (403) sedangkan Kabupaten Minut mengusulkan formasi 800 kursi.
“Semuanya ini baru sebatas usulan dan nanti diperjuangkan apakah akan disetujui oleh Kementerian PAN-RB atau tidak. Yang pasti kami akan terus berupaya,” tegas Tumiwa.
Terkait pengiriman usulan formasi CPNS, menurut Tumi-wa daerah kabupaten/kota harus melalui pemerintah propinsi karena sesuai aturan, nantinya gubernur yang adalah wakil pemerintah pusat yang akan mengusulkan formasi CPNS.
Sumber: www.hariankomentar.com
Ketujuh daerah tersebut yakni, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Bolsel, Kabupaten Bolmong, Kabupaten Boltim, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Minahasa, dan Kota Bitung. Hal ini diungkapkan Kepala BKD Sulut, Drs Roy Tumiwa MPd saat seperti dilansir Komentar, Rabu (13/04) kemarin.
“Jadi masih ada tujuh daerah yang belum masukkan usulan formasi CPNS 2011. Memang sangat disayangkan dan saya tidak mengetahui secara persis alasan belum ada pengajuan dan usulan tersebut,” ungkap Tumiwa.
Lanjut dikatakan mantan Jubir Pemprop Sulut ini, pengusulan formasi seperti ini sangat penting agar pelaksanaan penerimaan CPNS 2011 bisa dilaksanakan tepat waktu. “Sebenarnya dari surat KemenPAN-RB, batas akhir pengajuan usulan formasi sejak bulan lalu, namun hingga saat ini belum juga dimasukkan,” sesal Tumiwa.
Sedangkan daerah lain diakui Tumiwa sudah mengajukan usulan formasi CPNS 2011. Dikatakan Tumiwa, usulan CPNS dari daerah lain bervariasi dan Kabupaten Minut tercatat paling banyak mengajukan usulan.
Untuk Propinsi Sulut mengajukan usulan 287 kursi, Kota Manado (468), Kota Tomohon (580), Kota Kotamo-bagu (150), Kabupaten Minsel (798), Kabupaten Mitra (350), Kabupaten Bolmut (610), Ka-bupaten Talaud (403) sedangkan Kabupaten Minut mengusulkan formasi 800 kursi.
“Semuanya ini baru sebatas usulan dan nanti diperjuangkan apakah akan disetujui oleh Kementerian PAN-RB atau tidak. Yang pasti kami akan terus berupaya,” tegas Tumiwa.
Terkait pengiriman usulan formasi CPNS, menurut Tumi-wa daerah kabupaten/kota harus melalui pemerintah propinsi karena sesuai aturan, nantinya gubernur yang adalah wakil pemerintah pusat yang akan mengusulkan formasi CPNS.
Sumber: www.hariankomentar.com
Monday, April 11, 2011
Ujian Ulang CPNS 2010 Boltim, Kewenangan Bupati
Bupati Bolmong Timur, Sehan Salim Landjar melalui Kepala Bagian Humas dan Protokoler Arfan Palima kembali menegaskan, bahwa pelaksanaan ujian ulang CPNS 2010 yang kini tengah dalam proses kerjasama dengan per-guruan tinggi Unima (Universitas Manado), merupakan kewenangan dan menjadi ranahnya Bupati Bolmong Timur selaku Pembina Kepegawaian Daerah.
Soal ujian ulang CPNS 2010 di Bolmong Timur, Kemen-pan-RB tidak dapat menga-tur, terlebih lagi mengambil alih persoalan perekrutan CPNS di daerah. Penegasan tersebut kembali dilontarkan terkait mulai munculnya lagi, bahwa ujian ulang CPNS 2010 tidak mendapatkan restu oleh Kemenpan-RB.
“Kemenpan tidak bisa menolak atau memutuskan bahwa CPNS di Boltim harus atau tidak diulang. Karena taha-pan perekrutan calon pegawai di daerah adalah kewenangan bupati, bukan pemerintah pu-sat,” ungkap Palima meneruskan pernyataan Bupati Sehan Lanjdar.
Hal senada juga disampai-kan Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintah DPRD Bolmong Timur Sofyan Alhabsih. Dia menilai kalau Kemenpan akhirnya nanti memaksakan tidak ada ujian ulang pada pengangkatan calon pegawai negeri 2010, yang nyata-nyata telah terjadi penyimpangan dan kecurangan itu, maka pihak dewan akan menggugat perekrutan CPNS 2009 yang juga bermasalah pidana itu dibatalkan.
“Kalau tahun 2010 tidak ada pengangkatan, 2009 juga harus dibatalkan, karena pelanggaran dan kecurangan. Karena pelaksanaan rekrutmen CPNS 2009 telah memakan tumbal, di mana salah seorang pejabat Boltim akhirnya diputuskan bersalah dan kini menjalani proses hukum,” ucap Ama Um sapaan akbrab Alhabsih.
Sementara itu, Kepala BKDD Bolmong Timur MR Alung SE ketika ditemui KOMENTAR baru-baru ini menyatakan, terkait kerja sama dengan Unima pada pelaksanaan ujian ulang, pihaknya telah bertemu langsung dengan petinggi Unima. Hanya saja, Unima masih membutuhkan waktu untuk penyelesaian agenda ujian doktor yang te-ngah berlangsung saat ini.
“Yang pasti April ini. Unima telah menyatakan kesedian untuk bekerjasama dengan Pemkab Boltim untuk pelaksanaan ujian ulang,” kata Alung di kantor Setda Bolmong Timur, Senin kemarin.
Seperti diketahui, sebelum-nya Plh Sekda Bolmong Timur Mohammad Assegaf menyatakan, pelaksanaan ujian ulang akan berlangsung pada tanggal 7 April.
Namun belakangan ujian yang diikuti 4000-an peserta pelamar CPNS itu rupanya mengalami kemoloran. Pihak Unima meminta kesediaan waktu persiapan penyiapan materi ujian.
sumber: www.hariankomentar.com
Soal ujian ulang CPNS 2010 di Bolmong Timur, Kemen-pan-RB tidak dapat menga-tur, terlebih lagi mengambil alih persoalan perekrutan CPNS di daerah. Penegasan tersebut kembali dilontarkan terkait mulai munculnya lagi, bahwa ujian ulang CPNS 2010 tidak mendapatkan restu oleh Kemenpan-RB.
“Kemenpan tidak bisa menolak atau memutuskan bahwa CPNS di Boltim harus atau tidak diulang. Karena taha-pan perekrutan calon pegawai di daerah adalah kewenangan bupati, bukan pemerintah pu-sat,” ungkap Palima meneruskan pernyataan Bupati Sehan Lanjdar.
Hal senada juga disampai-kan Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintah DPRD Bolmong Timur Sofyan Alhabsih. Dia menilai kalau Kemenpan akhirnya nanti memaksakan tidak ada ujian ulang pada pengangkatan calon pegawai negeri 2010, yang nyata-nyata telah terjadi penyimpangan dan kecurangan itu, maka pihak dewan akan menggugat perekrutan CPNS 2009 yang juga bermasalah pidana itu dibatalkan.
“Kalau tahun 2010 tidak ada pengangkatan, 2009 juga harus dibatalkan, karena pelanggaran dan kecurangan. Karena pelaksanaan rekrutmen CPNS 2009 telah memakan tumbal, di mana salah seorang pejabat Boltim akhirnya diputuskan bersalah dan kini menjalani proses hukum,” ucap Ama Um sapaan akbrab Alhabsih.
Sementara itu, Kepala BKDD Bolmong Timur MR Alung SE ketika ditemui KOMENTAR baru-baru ini menyatakan, terkait kerja sama dengan Unima pada pelaksanaan ujian ulang, pihaknya telah bertemu langsung dengan petinggi Unima. Hanya saja, Unima masih membutuhkan waktu untuk penyelesaian agenda ujian doktor yang te-ngah berlangsung saat ini.
“Yang pasti April ini. Unima telah menyatakan kesedian untuk bekerjasama dengan Pemkab Boltim untuk pelaksanaan ujian ulang,” kata Alung di kantor Setda Bolmong Timur, Senin kemarin.
Seperti diketahui, sebelum-nya Plh Sekda Bolmong Timur Mohammad Assegaf menyatakan, pelaksanaan ujian ulang akan berlangsung pada tanggal 7 April.
Namun belakangan ujian yang diikuti 4000-an peserta pelamar CPNS itu rupanya mengalami kemoloran. Pihak Unima meminta kesediaan waktu persiapan penyiapan materi ujian.
sumber: www.hariankomentar.com
Pemkot Tomohon Tetap Usulkan Formasi SMA/SMK
Meskipun Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)menolak untuk mengakomodir formasi SMA/SMK, namun BKD Kota Tomohon tetap berupaya untuk mengusulkan formasi tersebut ke pusat.
"Formasi SMA/SMK tetap diusulkan meskipun memang keputusan akhir ada di tangan KemenPAN-RB," tegas Kepala Kepegawaian Daerah Kota Tomohon, Masna Pioh, S.Sos.
Usulan 103 formasi lulusan SMA/SMK untuk penerimaan CPNS tahun 2011 sendiri akan diposisikan pada jabatan-jabatan khusus, diantaranya pemandu wisata, staf penyuluh pertanian, teknisi mesin, arsiparis pegawai administrasi keuangan, polisi pamong praja, teknisi bangunan, teknisi listrik hingga polisi hutan atau jagawana.
"580 Formasi CPNS 2011 yang diusulkan ke pusat tidak sekedar usulan, tetapi akan diperjuangkan," sambung Mantan Camat Tomohon Selatan seraya menambahkan formasi yang diusulkan itu berdasarkan kebutuhan CPNS sekarang.
Mantan Kabag Umum Pemkot TOmohon ini menambahkan, untuk pelamar Diploma II hingga Stata I akan ditempatkan antara lain sebagai pustakawan, tenaga kultur jaringan, analisis data geologi, inspektur tambang, analisis dampak limbah industri, analisis laboratorium, apoteker, asisten apoteker, bidan dan dokter hewan.
Mengenai formasi SMA/SMK, Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat sebelumnya memberikan penegasan bahwa Pemda diminta untuk tidak mengusulkan lulusan SLTA dalam formasi CPNS 2011.
Pasalnya, berdasarkan statistik jumlah PNS yang berasal dari SMA masih cukup banyak sehingga jumlah ini akan dikurangi pemerintah secara bertahap. Hanya saja, lulusan SMA masih memungkinkan dalam formasi CPNS, lewat jalur honorer tertinggal.
Karena berdasarkan verifikasi dan validasi honorer katogeri I (yang dibiayai APBN/APBD), banyak lulusan SMA.
"Kalau lulusan SMA yang merupakan honorer tertinggal bisa masuk dalam formasi. Namun tidak berlaku untuk formasi pelamar umum," ungkap Hutabarat seraya menambahkan pemerintah berencana merekrut sebanyak 100 ribu CPNS 2011 dengan pendidikan terendah adalah Diploma II (DII).
sumber: www.mdopost.com
"Formasi SMA/SMK tetap diusulkan meskipun memang keputusan akhir ada di tangan KemenPAN-RB," tegas Kepala Kepegawaian Daerah Kota Tomohon, Masna Pioh, S.Sos.
Usulan 103 formasi lulusan SMA/SMK untuk penerimaan CPNS tahun 2011 sendiri akan diposisikan pada jabatan-jabatan khusus, diantaranya pemandu wisata, staf penyuluh pertanian, teknisi mesin, arsiparis pegawai administrasi keuangan, polisi pamong praja, teknisi bangunan, teknisi listrik hingga polisi hutan atau jagawana.
"580 Formasi CPNS 2011 yang diusulkan ke pusat tidak sekedar usulan, tetapi akan diperjuangkan," sambung Mantan Camat Tomohon Selatan seraya menambahkan formasi yang diusulkan itu berdasarkan kebutuhan CPNS sekarang.
Mantan Kabag Umum Pemkot TOmohon ini menambahkan, untuk pelamar Diploma II hingga Stata I akan ditempatkan antara lain sebagai pustakawan, tenaga kultur jaringan, analisis data geologi, inspektur tambang, analisis dampak limbah industri, analisis laboratorium, apoteker, asisten apoteker, bidan dan dokter hewan.
Mengenai formasi SMA/SMK, Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat sebelumnya memberikan penegasan bahwa Pemda diminta untuk tidak mengusulkan lulusan SLTA dalam formasi CPNS 2011.
Pasalnya, berdasarkan statistik jumlah PNS yang berasal dari SMA masih cukup banyak sehingga jumlah ini akan dikurangi pemerintah secara bertahap. Hanya saja, lulusan SMA masih memungkinkan dalam formasi CPNS, lewat jalur honorer tertinggal.
Karena berdasarkan verifikasi dan validasi honorer katogeri I (yang dibiayai APBN/APBD), banyak lulusan SMA.
"Kalau lulusan SMA yang merupakan honorer tertinggal bisa masuk dalam formasi. Namun tidak berlaku untuk formasi pelamar umum," ungkap Hutabarat seraya menambahkan pemerintah berencana merekrut sebanyak 100 ribu CPNS 2011 dengan pendidikan terendah adalah Diploma II (DII).
sumber: www.mdopost.com
Subscribe to:
Posts (Atom)