CPNS Kotamobagu Tembus Jakarta

Upaya 15 perwakilan CPNS Kota Kotamobagu untuk mencari kejelasan seputar terhambatnya penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) mereka, mulai mendapat titik terang. Di mana, terhambatnya penerbitan identitas dari para calon abdi negara tersebut lebih disebabkan oleh surat yang dikirimkan Wakil Walikota Ir Tatong Bara mengatas-namakan Pemkot Kotamobagu.

Hal ini diungkapkan dua pejabat penting di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Ne-gara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), saat menerima kedatangan perwakilan para CPNS Kotamobagu, Rabu (09/06) siang. “Iya, karena surat itulah sehingga penerbitan NIP kalian menjadi terhambat sampai sekarang,” ungkap Bowo dan Sarwo, dua pejabat di kantor Menpan-RB, seperti dikutip perwakilan CPNS saat dihubungi Komentar per telepon, tadi malam.

“Jadi kalau mau cari siapa penyebab masalah ini, salahkanlah wakil walikota kalian karena dia yang melapor. Sebab kalau tidak ada laporan itu, NIP kalian sudah lama diterbitkan,” lanjut perwakilan CPNS, masih mengutip pernyataan dua pejabat penting di kantor Menpan-RB.

Diketahui, sejak awal pekan ini ke-15 perwakilan CPNS telah bertolak ke Jakarta guna menemui beberapa pejabat terkait masalah NIP. Siang kemarin, mereka akhirnya berhasil menembus kantor Menpan-RB di Jl Jenderal Sudirman, Kav 69 Jakarta Selatan. Di sini, meski belum berhasil bertatap muka langsung dengan Menpan-RB EE Mangindaan, namun para perwakilan CPNS telah diterima oleh staf penting Menpan.
Yakni, Bowo selaku Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan serta Sarwo, Kepala Bidang Perekrutan Pegawai. Dari kedua pejabat inilah para CPNS mengetahui kalau penyebab utama terhambatnya NIP mereka, lantaran adanya laporan yang dikirimkan Wawali Tatong Bara. “Mereka (Bowo dan Sarwo, red) berdua kaget ketika kami beritahu hasil dialog di Dekot. Di mana, Ibu Wawali menyarankan kami untuk menanyakan langsung masalah NIP itu ke sini (kantor Menpan-RB),” ungkap salah satu perwakilan CPNS yang meminta, agar identitasnya tidak usah dikorankan.

Ketika dua staf Menpan tersebut menyinggung soal surat dari wawali itu, perwakilan CPNS pun mencoba meminta salinan laporan tersebut. Namun baik Bowo maupun Sarwo tak bersedia memberikannya. Kendati demikian, para CPNS akhirnya berhasil mendapatkan salinan surat tersebut dari sumber lain mereka di kantor Menpan-RB.

Dalam pembicaraan lewat telepon dengan harian ini tadi malam, perwakilan CPNS itu kemudian menguraikan secara rinci surat tersebut, meski sudah dalam bentuk fotokopian. Pada bagian tengah atas tertera kop Burung Garuda. Tepat di bawah lambang negara tersebut, terdapat tulisan dalam huruf besar Pemerintah Kota Kotamobagu.

Di bagian perihal surat tertanggal 1 Desember 2009, jelas ditulis Pengaduan Kecurangan Penerimaan CPNS. Sedangkan tujuan surat itu masing-masing Menpan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua Komisi Ombudsman, serta Gubernur Sulut. Isinya, Sehubungan dengan adanya informasi tentang kecurangan dalam proses penerimaan CPNS di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara, maka kami selaku pemerintah di Kota Kotamobagu berkewajiban memberikan beberapa informasi yang dirasa perlu sebagai bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti pada tatanan hukum atau penindakan terhadap oknum-oknum birokrasi yang terlibat kolusi dalam penerimaan CPNS di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara.

Untuk itu dimintakan kepada BKN agar tidak menerbitkan NIP sampai dengan persoalan ini selesai. Demikian surat pengaduan kecurangan penerimaan CPNS ini dibuat untuk selanjutnya supaya mendapatkan perhatian. Terima kasih. Hormat saya, Ir Tatong Bara, Wakil Walikota.

AKAN DISEBARKAN
Masih menurut sumber perwakilan CPNS, surat tersebut memiliki lampiran satu lembar. “Tapi torang so nda dapa depe lampiran, termasuk depe bunyi lampiran itu seperti apa,” ujarnya.

“Namun yang pasti, bagitu torang bale ke Kotamobagu, ini surat torang mo perbanyak kong mo sebarkan ke masyarakat. Supaya samua masyarakat Kotamobagu tahu, sapa sebenarnya biang kerok ini masalah CPNS,” sebut perwakilan ini bernada ketus dan terdengar masih memendam rasa kesal teramat dalam.

Lebih lanjut ia menuturkan, dalam pertemuan dengan dua staf Menpan-RB tersebut yang berlangsung lebih dari satu jam, terungkap banyak hal terkait masalah NIP mereka. Salah satu dari dua staf Menpan-RB itu juga mengaku, dia termasuk dalam tim investigasi dari kantor Menpan yang datang ke Kotamobagu beberapa waktu lalu, pascamasuknya surat dari Wawali Tatong Bara.

Di sisi lain, baik Bowo maupun Sarwo kemudian menyarankan kepada ke-15 perwakilan CPNS, untuk beraudiensi langsung dengan Menpan-RB EE Mangindaan. “Sampaikan langsung unek-unek kalian kepada Pak Menteri. Kami yakin, beliau tidak akan membiarkan nasib kalian terkatung-katung seperti ini, hanya gara-gara persoalan internal antara Walikota dan Wakil Walikota kalian,” sebut kedua pejabat tersebut sebagaimana dikutip lagi oleh perwakilan CPNS.

ABP-POGOGUTAT PEDULI
Sementara itu, Aryanthi Baramuli Putri (ABP) selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Utara, rupanya turut terusik dengan persoalan ke-355 CPNS Kota Kotamobagu. Buktinya, Kamis ini, ABP bersedia menerima ke-15 perwakilan CPNS guna menggali secara langsung persoalan terhambatnya NIP itu. Bahkan, terinformasi bahwa sebagai bentuk kepeduliannya atas nasib yang menimpa 355 CPNS, ABP telah menyata-kan kesiapannya untuk mencarikan jalan keluar. “Besok (hari ini, red) kami akan bertemu ABP di kantor DPD,” kata perwakilan CPNS itu.

Selain ABP, masih menurut dia, persoalan NIP ini juga ternyata mendapat perhatian dari para warga Bolmong bersatu yang tergabung dalam Rukun Pogogutat di Jakarta. Sebagai bentuk keprihatinan mereka, para warga Totabuan ini bahkan menyatakan kesediaan mereka, membantu semaksimal mungkin termasuk urusan akomodasi dan konsumsi dari 15 perwakilan mengatasi persoalan para CPNS Kotamobagu.
sumber: www.hariankomentar.com

Sponsor links:
Breach of Trust
Kindle Wireless Reading Device (6" Display, Global Wireless, Latest Generation)
The Girl Who Kicked the Hornet's Nest

CPNS Juga Akan Terima Gaji 13

Secrets of Power Salary Negotiating: Inside Secrets from a Master Negotiator

AIRMADIDI—Gaji 13 ternyata tidak hanya diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Namun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan kebagian. Kabarnya, hak PNS dan CPNS tersebut akan disalurkan akhir Juni. “Penyaluran gaji 13 untuk CPNS, akan diserahkan bersama-sama dengan 4.200 PNS Minut.Kemungkinan akhir Juni,” ujar Drs Arnold Frederik, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Minut.

Untuk penyaluran gaji 13 Frederik tak bisa pastikan. Tetapi yang jelas akan disalurkan Juni ini sambil penunggu petunjuk teknis (juknis). “Kami langsung melakukan pembayaran, jika juknisnya suda ada,” kata Frederik.

Untuk total anggaran, katanya, mencapai Rp13,6 miliar dan sudah tertata di APBD. ”Dipastikan akan langsung dibayar,” kata Frederik.

Sementara itu, sejumlah PNS mengaku sudah sangat membutuhkan gaji 13 demi kelangsungan hidup. ”Lebih cepat lebih baik,” ujar sejumlah PNS.
sumber: www.mdopost.com
Secrets of Power Salary Negotiating: Inside Secrets from a Master Negotiator

Deprov SULUT Siap Perjuangkan NIP CPNS Kotamobagu

MANADO – Selalu memperjuangkan aspirasi rakyat sudah menjadi keharusan personil DPRD Sulut. Seperti polemik seputar belum adanya Nomor Induk Pegawai (NIP), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pengangkatan Pemerintah Kota Kotamobagu (KK) tahun 2009, siap diperjuangkan legislator Sario.

Komitmen ini diungkapkan saat CPNS dengan jumlah keseluruhan 355 orang itu bertandang ke Gedung Cengkih Senin (7/6) siang kemarin. Selain NIP para pendemo damai yang sebagian besar pemuda itu mengeluhkan Surat Keputusan (SK) yang tak kunjung diberikan.

Pihak DPRD Sulut dalam hal ini perwakilan Komisi I, bidang hukum dan pemerintahan, serta politisi dari daerah pemilihan Bolmong raya melakukan sharing bersama di ruang rapat I. “Kedatangan kami ini, diharapkan ada manfaat. Dengan dewan bisa bersama-sama dengan kami sekaligus memfasilitasi kami ke Men-PAN agar kami bisa segera memperoleh SK dan NIP,” pinta para pendemo.

Lanjutnya sudah enam bulan lebih nasib mereka terkatung-katung. “Padahal CPNS di kabupaten kota lain sudah bekerja dan memperoleh gaji,” sambung Hendra Monggopa, salah satu CPNS KK.

Diwakili Ketua Komisi I, John Dumais, para legislator berjanji akan memperjuangkan dengan melobi sekaligus mempertanyakan ke Men-PAN. “Rencananya kami akan menghadap pak EE Mangindaan untuk berjuang agar kalian segera mendapat SK,” ungkap Dumais.
Para personil dewan yang ikut menerima aspirasi tersebut, diantaranya dr Wisje Rompis, Mixon Tilaar, Eddyson Masengi, Mikson Tilaar, Soenardi Soemantha, Sudirman Hassan, Anton Mamonto, Raski Mokodompit dan Benny Rhamdani.
sumber: www.mdopost.com

Perwakilan CPNS Kotamobagu Terbang ke Jakarta

Sebanyak 14 orang perwakilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) rekrutan tahun 2009 berangkat menuju Jakarta, Senin (7/6/2010) hari ini. Mereka akan menemui BKN Pusat untuk mempertanyakan kejelasan Nomor Induk Pegawai yang hingga kini belum dikeluarkan.

Hendra Manggopa, satu di antara mereka yang berangkat, mengungkapkan, mereka menumpang Maskapai Lion Air menggunakan biaya pribadi. "Tiba di Jakarta kami langsung menuju kantor BKN," tuturnya.

Selain perwakilan CPNS, beberapa anggota DPRD Kota Kotamobagu juga akan mendampingi CPNS tersebut untuk memfasilitasi pertemuan itu. "Saya belum tahu siapa yang akan dampingi," tambah dia.


Ketua DPRD Kotamobagu Rustam Siahaan mengungkapkan, ada beberapa anggota dewan yang akan memfasilitasi peretmuan tersebut.

Sementara itu beredar kabar bahwa gaji para CPNS yang diplot 2008 lalu diselewengkan. Namun hal itu segera dibantah Sekertaris Kota Muhammad Mokoginta. Ia menuturkan, gaji sejumlah CPNS itu akan diberikan ketika mereka sudah mendapatkan NIP dan SK. "Jika NIP tersebut tidak keluar maka dana untuk membayar gaji tersebut akan kembali dimasukkan ke kas negara," katanya.
sumber: www.tribunmanado.co.id

Tidak Seluruh CPNS Kotamobagu Terima NIP

“Vonis” alias keputusan yang dijatuhkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat terkait NIP (Nomor Induk Pegawai) dari 355 CPNS Kota Kotamobagu, kontan mengundang reaksi keras. Terutama dari ratusan calon abdi negara di lingkungan Pekot Kotamobagu. “Kami tidak setuju dengan keputusan itu. Kami tetap menuntut bahwa jumlah penerima NIP harus sama dengan yang sudah diumumkan Pemkot Kotamobagu,” tegas Hendra Tito Manggopa SPd, koordinator para CPNS kepada Komentar, Minggu (06/06) kemarin.

Sebagaimana diberitakan harian ini akhir pekan lalu, Kepala BKN pusat, Dr Edy Topo Ashari menyatakan bahwa tidak seluruh dari 355 CPNS Kota Kotamobagu akan menerima NIP. “Hanya 45 persen saja dari keseluruhan. Ini yang sedang kami proses administrasinya untuk diterbitkan NIP,” tegasnya kepada wartawan Komentar biro Jakarta di kantornya, Jumat (04/06) sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Nah, jika hanya 45 persen dari 355 CPNS yang diproses berarti cuma 160 orang saja yang bakal mengantongi NIP. Sisanya yang 195 dipastikan gugur, meski mereka sudah diumumkan telah lulus rekrutmen yang berlangsung November 2009 lalu.

Bukan itu saja. Ke-355 CPNS ini bahkan telah diikutkan dalam apel perdana seluruh jajaran Pemkot Kotamobagu yang digelar 4 Januari silam. Bahkan saat ikut apel perdana awal tahun itu, para CPNS telah diperkenankan mengenakan seragam laiknya PNS. Malah rata-rata dari 355 CPNS ini telah menjahit seragam tidak hanya satu potong, misalnya warna hijau. Melainkan ada pula yang telah menyiapkan seragamnya lebih dari satu warna, termasuk seragam PNS Pemkot Kotamobagu lengkap dengan atribut daerah.

“Sekalipun sudah ada penyampaian dari Kepala BKN pusat seperti itu, tapi kami tetap tidak terima. Makanya saya dan beberapa teman CPNS akan ke Jakarta, untuk menemui Pak Mangindaan (Menpan RB, EE Mangindaan, red) dan Kepala BKN. Kami akan mempertanyakan langsung persoalan NIP itu,” tandas Hendra Manggopa yang diiyakan Meyti Kaawoan dan Syamsuri Mamonto.

Edy Topo Ashari selaku Kepala BKN pusat pekan lalu, memang menyatakan kalau jumlah CPNS Kotamobagu yang menerima NIP telah menyusut dari 355 orang menjadi 45 persen saja. Hal ini, menurut dia, didasarkan atas hasil dengar pendapat antara Menpan-RB (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) EE Mangindaan dengan Komisi II DPRRI. Rapat dengar pendapat di gedung DPR-RI itu dilakukan 26 Mei silam, atau sehari sebelum berlangsungnya pertemuan antara Pemkot Kotamobagu dengan pihak BKN di Hotel Gran Puri Manado.

Ashari juga mengungkapkan, dengar pendapat Menpan EE Mangindaan dengan Komisi II DPR-RI secara khusus membahas kisruh dalam proses rekrutmen CPNS di beberapa daerah, termasuk Kota Kotamobagu. Ia bahkan menyentil pernyataan Mangindaan dalam dengar pendapat itu. Di mana, Menpan menyebut bahwa rekrutmen di Kota Kotamobagu diwarnai permainan tingkat tinggi.

“Itu yang menteri kalian (maksudnya Mangindaan yang asal Sulawesi Utara, red) sampaikan di Komisi II waktu itu. Nah, salah satu personel Komisi II juga kan adalah Pak Taufiq Effendi, mantan Menpan di kabinet lalu,” sebut Ashari.

Hanya saja, Kepala BKN tidak menjelaskan lebih jauh tentang maksud dari ucapan Mangindaan tentang permainan tingkat tinggi tersebut. Demikian pula siapa pemain yang terlibat dalam permainan dimaksud, juga tidak disebutkan oleh Ashari.
sumber: www.hariankomentar.com

Isak Tangis CPNS Kotamobagu, Tak Menghasilkan Apa-Apa

Kotamobagu, KOMENTAR
Isak tangis dan jerit menyayat hati dari ratusan CPNS dan orangtua mereka, pecah di ruang sidang DPRD Kota Kotamobagu, Kamis (03/06) siang kemarin. Itu, terjadi saat berlangsung dialog terbuka antara mereka dengan Wakil Walikota Ir Tatong Bara yang tidak menghasilkan apa-apa. Tak pelak, sejumlah CPNS dan orangtua pun langsung naik pitam. Mereka menuding, Tatong betul-betul tidak punya hati nurani.

“Torang butul-butul sangat sesalkan depe sikap deng tindakan sebagai Wakil Walikota. Dia (Tatong, red) so tau kalu gara-gara depe laporan ke Menpan itu yang beking torang pe NIP blum mo kaluar, eh dia malah tetap nemau mo tarek le tu laporan. Butul-butul so nyanda ada hati nurani komang ini noh,” tuding beberapa CPNS seusai mengikuti dialog dengan Tatong di Dekot.

Para CPNS bahkan sempat melakukan aksi menutup jalan, tepat di depan kantor walikota. Mereka berkumpul, bahkan ada yang langsung duduk berselonjor di aspal jalan, sambil berteriak-teriak mengecam Tatong. Seorang CPNS bahkan sempat mengenakan kemeja keki hijau (seragam PNS, red) kemudian berorasi. Aksi mereka di situ akhirnya terhenti, karena hujan deras tiba-tiba mengguyur Kotamobagu.

Sementara itu, saat berlangsung dialog di ruang sidang Dekot, Tatong yang “diserang” oleh ratusan calon abdi negara plus sejumlah orangtua CPNS, tetap tak memberikan penjelasan sebagaimana diharapkan mereka: terbitnya NIP. Wanita berparas cantik yang juga dikenal selaku Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kotamobagu, hanya menyampaikan bahwa persoalan NIP terbit atau tidak bukan di tangannya.

“Kalau saya punya kuasa atas (penerbitan NIP) itu, pasti sudah saya terbitkan. Tapi ini yang berwenang adalah Menpan dan Kantor BKN Pusat,” jelas Tatong yang dalam dialog itu didampingi Ketua Dekot Kotamobagu, Rustam Siahaan, Wakapolres Bolmong Kompol Boy Simanjuntak SIK MSi, Kakankesbangpolinmas Kotamobagu Dolly Zulhadji SH, serta Kabag Humas Pemkot Drs Roy Bara.

Dialog itu memang sudah ditunggu-tunggu oleh ratusan CPNS. Mereka bahkan sejak Senin lalu telah melakukan aksi pendudukan kantor walikota. Ketika pada Rabu (02/06) lalu terbetik kabar bahwa Tatong sudah berada di Kotamobagu, dari perjalanan dinas selama lima hari ke Jakarta, para CPNS pun “siaga penuh” menanti kedatangan wawali ke kantor.

Namun hari itu Tatong ternyata tak bersedia datang. Ia baru baru menyatakan kesediaannya berdialog langsung dengan para CPNS dan keluarga, pada Kamis (03/06) kemarin. Itupun dengan syarat seluruh areal kantor walikota harus disterilkan dari pihak-pihak luar.

Mendengar kesediaan Tatong berdialog, hati para CPNS sempat tenang. Meski demikian, mereka tetap belum mau beran-jak dari kompleks kantor walikota. Mereka tetap masih melakukan pendudukan. Dan, pada Rabu malam lalu itu, mereka kembali menggelar dzikir bersama di aula.

PENGAMANAN BERLEBIHAN
Kamis pagi-pagi tersiar kabar kalau Tatong akan muncul di kantor pukul 09.00 WITA. Maka, personel pengamanan dari Polres Bolmong ditingkat-kan dari yang semula hanya berjumlah 25 orang, pagi itu ditambah hingga menjadi 65 anggota. Bahkan ada di antara anggota Samapta yang terlihat membawa senapan laras panjang.

Pengamanan yang terkesan berlebihan ini tidak hanya terjadi di kompleks kantor walikota. Namun dilakukan pula di areal kantor Dekot yang terletak di sebelah kanan kompleks kantor walikota. Bahkan, gerbang masuk-keluar gedung dekot, dijaga ketat aparat dengan posisi terkunci. Hanya dibuka bila ada yang masuk dan itupun diketahui wartawan atau pegawai sekretariat dewan.

Setelah sekitar 2,5 jam menunggu dari jadwal semula, atau tepatnya pukul 11.30 WITA, para CPNS yang masih berada di aula mulai dilanda kegelisahan. Sebab, mereka belum melihat tanda-tanda kalau Tatong sudah akan muncul di kantor pemkot. Tak dinyana, datang informasi kalau Tatong bersedia berdialog asalkan di Dekot dengan difasilitasi Ketua Dekot.

Semula CPNS menolak tawaran itu, mereka tetap memilih dialog digelar di aula pemkot. Sikap ini diambil CPNS, karena kuatir kalau tawaran ke dekot itu hanya bagian dari strategi untuk “mengusir” mereka secara halus dari kompleks kantor walikota.

Kakansebangpolinmas Dolly Zulhadji, Kasat Pol-PP Herman J Aray SIP serta Kabag Ekonomi Hamzah Kastur SE mencoba bernegosiasi dengan Hendra Tito Manggopa SPd dan Samsyuri Mamonto, korlap (koordinator lapangan) aksi unjuk rasa ratusan CPNS tersebut. Negosiasi ini akhirnya diterima CPNS dengan catatan mereka tetap diizinkan kembali ke aula, untuk melanjutkan aksi pendudukan itu.

Setelah dicapai kesepakatan barulah secara teratur ratusan CPNS ditemani orangtua, sua-mi, istri, serta beberapa anak mereka yang masih kecil-kecil, bergerak teratur ke kantor dekot. Begitu tiba, mereka langsung mengambil posisi. Ada yang harus menyingkirkan meja-meja yang biasa dipakai anggota Dekot bersidang, karena ruangannya nyaris tak mampu menampung luberan orang itu, ada pula yang terpak-sa duduk melantai lantaran tak kebagian kursi lagi.

Sambil menunggu dilakukan dialog, seorang CPNS wanita memandu rekan-rekannya untuk memanjatkan shalawat. Tepat pukul 12.30 WITA, Tatong yang rupanya sudah berada di ruang kerja ketua dekot, akhirnya keluar. Begitu wanita berparas ayu ini muncul di ambang pintu, kontan seorang CPNS meneriakkan Allahu Akbar dengan suara lantang. Ajakannya langsung disambut ratusan orang yang memadati ruangan itu hingga di bagian balkon.

Dialog pun dimulai dengan dipandu oleh Roy Bara. Dua perwakilan CPNS, yakni Hendra Manggopa dan Meyti Kaawoan serta seorang bapak mewakili unsur orangtua CPNS, mendapat giliran pertama. Hanya satu yang mereka minta, yaitu Tatong menarik laporannya ke Menpan agar NIP sudah dapat diterbitkan.

“Kami sangat bermohon kepada ibu wakil walikota agar dapat memberikan penjelasan, kenapa NIP kami belum juga diterbitkan,” ujar juru bicara CPNS, Meyti Kaawoan.
Tatong sendiri di hadapan para CPNS Kotamobagu menga-takan, bahwa belum terbitnya NIP CPNS 2009 Kotamobagu, lebih dikarenakan masih ada permasalahan yang harus diselesaikan lagi, oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Negara (Menpan). “Jadi kita tunggu saja, karena dalam waktu dekat akan turun tim dari Menpan ke Kotamobagu,” ujarnya.

Ia juga membantah soal isu yang menyatakan bahwa dirinya dan Walikota Kotamobagu, Drs Hi Djelantik Mokodompit, saat ini terjadi ketidakserasian. “Saya dan Walikota Kotamobagu tidak ada rivalitas. Keterlambatan NIP ini hanya karena terdapat sedikit masalah yang akan diklarifikasi lagi oleh sebuah tim dari Menpan. Dalam waktu dekat tim itu akan ke sini,” terangnya.

Menariknya, sejumlah CPNS yang mulai kehilangan kesabarannya, menangis histeris, sambil meminta agar Wakil Walikota dapat membantu penerbitan NIP mereka. Bahkan, sejumlah CPNS dan orangtua mereka, merengsek maju dan mencium tangan Tatong, dan bermohon kemurahan hatinya, untuk bisa membantu penerbitan NIP. “Kasiang akan pa torang, bantu akang kasiang supaya tu NIP so-mo kaluar au a,” ujar sejumlah CPNS dengan dialek Bolmong.

Sejumlah CPNS mengaku sangat kecewa dengan hasil penjelasan Tatong. Sebab ke-inginan mereka untuk dapat mengetahui kepastian pener-bitan NIP-nya, tidak diketahui secara pasti. Termasuk saat mereka meminta agar Tatong, menandatangani surat yang menyatakan bahwa tidak terjadi masalah dalam seleksi penerimaan CPNS Kotamobagu 2009 lalu. Para CPNS juga mengaku akan tetap menggelar aksi demo, dan menduduki kantor Pemkot Kotamobagu, hingga mereka mendapatkan titik terang soal penerbitan NIP. “Kami semua sudah bersepakat, bahwa tidak akan meninggalkan Kantor Pemkot Kotamo-bagu sebelum NIP kami terbit,” tegas Hendra Manggopa.
(sumber: www.hariankomentar.com)

CPNS Kotamobagu, Bakar "Tatong"

KOTAMOBAGU — Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kotamobagu tidak henti-hentinya berteriak akan hak mereka, sebagai abdi negara. Di hari ketiga mereka (CPNS) menginap di Kantor Wali Kota Kotamobagu, kemarin, aksi berani dilakukan para CPNS dengan membakar poster bergambar Wakil Wali Kota Ir Tatong Bara.

Pembakaran ini menurut mereka, merupakan bentuk kekecewaan terhadap wakil wali kota pilihan rakyat pertama Kotamobagu itu. Mereka menuding, semua persoalan yang menimpa CPNS, sehingga harus rela menanti selama enam bulan, semua karena ulah Tatong. “Ini kekecewaan kami terhadap Tatong, yang tega menahan SK dan NIP CPNS Kotamobagu,” kata Hendra Manggopa, Koordinator Lapangan (Korlap).

Sekitar pukul 13.00 Wita, suasana sekitar kantor wali kota dibuat heboh. Terlihat dari kejauhan asap hitam mengepul ke udara dari kantor wali kota. Masyarakat yang berada di sekitar kantor wali kota mengira, kantor wali kota dibakar. Ternyata, para CPNS sedang membakar ban bekas beserta gambar wakil wali kota.

Pembakaran ban ini, sempat memancing emosi antara CPNS dengan para aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). kedua kelompok ini mulai saling tarik menarik ban. “Kami hanya tidak inginkan terjadi keributan,” kata Kasat Pol PP Herman Aray.

Para CPNS kemudian berjejer, menari dan meneriakkan yel-yel, meminta Tatong didatangkan ke hadapan para CPNS. “'Datangkan Tatong, datangkan Tatong, datangkan Tatong,” bunyi yel-yel yang diteriaki CPNS.

Sementara itu, informasinya Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit masih berada di Jakarta, untuk memperjuangkan nasib para CPNS. Sementara, Wakil Wali Kota Ir Tatong Bara dikabarkan sudah berada di Kotamobagu, namun ditunggui sejak pagi, tak kunjung datang. Itu juga yang menjadi alasan, marahnya CPNS.

Baik Djelantik maupun Tatong, nampaknya sedang puasa untuk memberikan keterangan menyangkut nasib 352 CPNS. “Tanyakan sendiri ke Menpan dan BKN, apa masalahnya sehingga NIP dan SK CPNS belum dikeluarkan. Apa daya saya menahan itu, sementara kewenangan ada di Menpan,” kata Tatong.
(sumber: www.mdopost.com)