Ratahan-Kemarin (11/5) Diklat Prajabatan Golongan II Kabupaten Minahasa Tenggara ditutup. Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Wisma Mutiara Pineleng itu, Plt Sekretaris Daerah Drs Freddy F Lendo yang sekaligus menutup kegiatan yang dilaksanakan sejak 3 Mei lalu itu. Dalam sambutannya, Lendo mengimbau peserta prajabatan harus bisa menangkap peluang yang ada. “Jangan hanya terpaku pada golongan II saja, tapi harus mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu golongan III,” ujarnya. Lendo pun menegaskan, sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan yang excellent pada masyarakat. “Terapkan sikap disiplin bahkan kalau bisa, lakukan lebih dari yang diharapkan pimpinan,” tukas Lendo.
Sikap loyal dan patuh pada atasan disinggu Lendo dalam sambutannya. Lebih lanjut dia mengharapkan materi yang didapatkan selama prajab diklat bisa dijadikan pedoman bagi peserta untuk melaksanakan tugasnya. “Aplikasikan itu di setiap tempat kerja masing-masing, baik itu disiplin maupun ketekunan dalam tugas dan fungsi yang diemban oleh PNS,” urainya.
Diklat Prajabatan Golongan II itu merupakan pola kemitraan Badan Diklat Provinsi Sulut dengan Pemkab Mitra. Kegiatan ini diikuti oleh 171 orang peserta dan 10 orang diantaranya lulus dengan predikat terbaik. Hadir pula dalam penutupan prajab ini, Sekretaris Badan Diklat Provinsi dan Kepala BKDD Mitra, Drs Robby Ngongoloy
sumber: www.mdopost.com
Wednesday, May 12, 2010
Tuesday, May 11, 2010
Pengurusan NIP CPNS Kotamobagu Terancam Diambil Alih Kantor BKN
Kotamobagu-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menginstruksikan Pemkot Kotamobagu, untuk secepatnya menuntaskan pengurusan administrasi terkait penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) dari ke-352 CPNS yang lolos rekrutmen akhir November 2009 lalu. Pemkot bahkan telah diberi deadline hanya sampai 31 Mei ini. Jika sampai hari itu belum juga tuntas, maka proses penerbitan NIP akan diambil-alih oleh Kantor BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Di tengah harap-harap cemas para CPNS menanti pengesahan status mereka sebagai abdi negara, terbersit kabar yang cukup menggelikan. Bahwa, terkatung-katungnya nasib mereka lantaran terjadi tarik-menarik di tingkat elit pemerintah kota, terkait reposisi jabatan alias rolling pejabat di lingkungan Pemkot Kotamobagu.
Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu Walikota Drs Hi Djelantik Mokodompit telah mengisyaratkan bakal melakukan perombakan dalam kabinetnya. Hal ini juga pernah dibenarkan oleh Sekkot (Sekretaris Kota), Drs Muhammad Mokoginta. Bahkan Mokoginta selaku ketua tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) menyatakan, hasil kajian telah diserahkan ke walikota.
Papa Rasky –sapaan akrab Walikota Djelantik Mokodompit– kemudian menegaskan, rolling memang akan dilakukan seusai pelaksanaan rapat koordinasi Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Komwil VI. Agenda regional berskala nasional ini sendiri, dijadwalkan berlangsung 21-25 Mei mendatang.
Sementara itu, sejumlah CPNS meminta, proses penerbitan NIP mereka secepatnya dituntaskan. Bahkan kalau perlu sebelum ulang tahun Kotamobagu ke-3 yang jatuh pada 23 Mei nanti, NIP sudah terbit. “Sehingga kami dapat mengambil bagian sebagai peserta pada saat pelaksanaan upacara hari ulang tahun kota nanti,” pinta Hendra Tito Manggopa SPd dan Samsyuri Mokoginta, dua di antara 352 CPNS kepada Komentar, Minggu (09/05) kemarin.
Menariknya, kedua CPNS ini sempat menyentil soal rencana rolling pejabat yang sudah diagendakan. Mereka meminta, agar pengurusan NIP mereka tidak sampai terhambat hanya gara-gara ada bargaining jabatan di tingkat elit pemkot. “Kami kira sudah jamak terjadi bahwa setiap kali akan ada rolling pejabat, selalu diwarnai bargaining di tingkat elit. Nah, kami tentu tidak ingin proses pengurusan NIP itu menjadi terhambat lagi, gara-gara terjadi gesekan di tingkat elit lantaran urusan rolling itu,” tutur keduanya.
“Kami salut atas langkah Pak Mangindaan selaku Menpan yang dengan sangat bijaksana dan arif menyikapi persoalan NIP kami. Karena itu, jangan lagi urusan rolling itu kemudian mengorbankan kami para calon abdi negara,” tegas Manggopa dan Mamonto, senada.
sumber: www.hariankomentar.com
Di tengah harap-harap cemas para CPNS menanti pengesahan status mereka sebagai abdi negara, terbersit kabar yang cukup menggelikan. Bahwa, terkatung-katungnya nasib mereka lantaran terjadi tarik-menarik di tingkat elit pemerintah kota, terkait reposisi jabatan alias rolling pejabat di lingkungan Pemkot Kotamobagu.
Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu Walikota Drs Hi Djelantik Mokodompit telah mengisyaratkan bakal melakukan perombakan dalam kabinetnya. Hal ini juga pernah dibenarkan oleh Sekkot (Sekretaris Kota), Drs Muhammad Mokoginta. Bahkan Mokoginta selaku ketua tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) menyatakan, hasil kajian telah diserahkan ke walikota.
Papa Rasky –sapaan akrab Walikota Djelantik Mokodompit– kemudian menegaskan, rolling memang akan dilakukan seusai pelaksanaan rapat koordinasi Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Komwil VI. Agenda regional berskala nasional ini sendiri, dijadwalkan berlangsung 21-25 Mei mendatang.
Sementara itu, sejumlah CPNS meminta, proses penerbitan NIP mereka secepatnya dituntaskan. Bahkan kalau perlu sebelum ulang tahun Kotamobagu ke-3 yang jatuh pada 23 Mei nanti, NIP sudah terbit. “Sehingga kami dapat mengambil bagian sebagai peserta pada saat pelaksanaan upacara hari ulang tahun kota nanti,” pinta Hendra Tito Manggopa SPd dan Samsyuri Mokoginta, dua di antara 352 CPNS kepada Komentar, Minggu (09/05) kemarin.
Menariknya, kedua CPNS ini sempat menyentil soal rencana rolling pejabat yang sudah diagendakan. Mereka meminta, agar pengurusan NIP mereka tidak sampai terhambat hanya gara-gara ada bargaining jabatan di tingkat elit pemkot. “Kami kira sudah jamak terjadi bahwa setiap kali akan ada rolling pejabat, selalu diwarnai bargaining di tingkat elit. Nah, kami tentu tidak ingin proses pengurusan NIP itu menjadi terhambat lagi, gara-gara terjadi gesekan di tingkat elit lantaran urusan rolling itu,” tutur keduanya.
“Kami salut atas langkah Pak Mangindaan selaku Menpan yang dengan sangat bijaksana dan arif menyikapi persoalan NIP kami. Karena itu, jangan lagi urusan rolling itu kemudian mengorbankan kami para calon abdi negara,” tegas Manggopa dan Mamonto, senada.
sumber: www.hariankomentar.com
Monday, May 10, 2010
Diklat Prajabatan CPNS Sitaro Ditutup Besok
Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan CPNS Sitaro angkatan III tahun 2010, Selasa (12/5) besok bakal ditutup secara resmi. Diklat dan Prajab kali ini dilakukan dua gelombang karena pesertanya mencapai 500-an CPNS.
Menurut Kepala BKDD Sitaro, Dantje Palar SH, gelombang pertama sudah selesai dua pekan lalu dan gelombang kedua sementara mengikuti Diklat dan Prajab. “Penutupan Selasa besok digelar serentak gelombang pertama dan kedua. Diharapkan semua peserta wajib mengikuti penutupan,” kata Palar.
Dilain pihak, terbesit kabar kalau peserta Diklat dan Prajab kali ini ada juga yang tak lulus. Dua diantaranya adalah sepasang peserta yang kepergok tidur sekamar beberapa waktu lalu.
sumber: www.mdopost.com
Menurut Kepala BKDD Sitaro, Dantje Palar SH, gelombang pertama sudah selesai dua pekan lalu dan gelombang kedua sementara mengikuti Diklat dan Prajab. “Penutupan Selasa besok digelar serentak gelombang pertama dan kedua. Diharapkan semua peserta wajib mengikuti penutupan,” kata Palar.
Dilain pihak, terbesit kabar kalau peserta Diklat dan Prajab kali ini ada juga yang tak lulus. Dua diantaranya adalah sepasang peserta yang kepergok tidur sekamar beberapa waktu lalu.
sumber: www.mdopost.com
Djelantik Akan Berusaha Urus NIP CPNS Kotamobagu
KOTAMOBAGU — Hari penentuan status 352 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kotamobagu tahun 2009 semakin dekat. Deadline yang diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) sampai 31 Mei 2010. Tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda SK dan NIP mereka diterbitkan. “Kalau sah, berarti kami masih bisa bernafas lega dengan kemungkinan wacana anulir. Sebaliknya, kalau tidak sah berarti ada persoalan krusial yang kemungkinan anulir sangat besar,” ujar seorang CPNS warga Desa Mogolaing.
Atas ketidakpastian ini, Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif Legislatif (LPKEL) Reformasi Efendy Abdul Kadir, menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, harus memberikan bukti dari sekian langkah penyelesaian yang direncanakan. “Kalau Pemkot diam saja, maka keraguan CPNS akan semakin besar,” ujarnya.
Ia memberikan tawaran solusi, Pemkot harus berani membeberkan yang salah dalam persoalan CPNS. Entah itu proses rekrutmennya atau hasil LJKnya atau bahkan soal jatah-jatahan, sebagaimana isu yang beradar kencang belakangan ini. “Pemkot harus berani membeberkan kesalahan sebagaimana temuan Menpan-RB,” tegasnya, sembari berharap persoalan CPNS akan selesai di daerah bukan di Menpan atau BKN.
Menanggapi itu, Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit mengatakan, dirinya akan bekerja penuh untuk menuntaskan persoalan CPNS. Kalau dinilai tidak serius, itu keliru. Karena selama ini, dirinya terus bolak-balik menghadap Menpan-RB. “Saya bersyukur Menpan mengembalikkan persoalan CPNS ini untuk kami selesaikan. Bukan berjanji, tapi saya dalam sebulan ini akan fokus pada penyelesaian persoalan CPNS,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Ir Tatong Bara pun mengatakan demikian. Dirinya akan berusaha menyelesaikan persoalan CPNS ini. “Sudah ada beberapa petunjuk penyelesaian dari Menpan. Namun, saya masih menunggu hasil investigasi dari Menpan,” kata Tatong.
sumber: www.mdopost.com
Atas ketidakpastian ini, Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif Legislatif (LPKEL) Reformasi Efendy Abdul Kadir, menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, harus memberikan bukti dari sekian langkah penyelesaian yang direncanakan. “Kalau Pemkot diam saja, maka keraguan CPNS akan semakin besar,” ujarnya.
Ia memberikan tawaran solusi, Pemkot harus berani membeberkan yang salah dalam persoalan CPNS. Entah itu proses rekrutmennya atau hasil LJKnya atau bahkan soal jatah-jatahan, sebagaimana isu yang beradar kencang belakangan ini. “Pemkot harus berani membeberkan kesalahan sebagaimana temuan Menpan-RB,” tegasnya, sembari berharap persoalan CPNS akan selesai di daerah bukan di Menpan atau BKN.
Menanggapi itu, Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit mengatakan, dirinya akan bekerja penuh untuk menuntaskan persoalan CPNS. Kalau dinilai tidak serius, itu keliru. Karena selama ini, dirinya terus bolak-balik menghadap Menpan-RB. “Saya bersyukur Menpan mengembalikkan persoalan CPNS ini untuk kami selesaikan. Bukan berjanji, tapi saya dalam sebulan ini akan fokus pada penyelesaian persoalan CPNS,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Ir Tatong Bara pun mengatakan demikian. Dirinya akan berusaha menyelesaikan persoalan CPNS ini. “Sudah ada beberapa petunjuk penyelesaian dari Menpan. Namun, saya masih menunggu hasil investigasi dari Menpan,” kata Tatong.
sumber: www.mdopost.com
Thursday, May 6, 2010
CPNS Kotamobagu Kuatir Akan Ada Intimidasi Usai Demo
KOTAMOBAGU — Sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kotamobagu, rupanya terlambat menyadari aksi demonstrasi ke kantor wali kota diawasi pejabat teras pemkot KK. Pasalnya, yang di demo ini tidak lain atasan mereka, jika SK CPNS telah disahkan.
“Yang kami temukan hari pertama demo, ada kertas absensi yang beredar. Kabarnya, absensi itu datang dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” terang beberapa CPNS yang menolak membubuhkan nama dan tanda tangan mereka.
Kekhawatiran mereka, pemkot akan melakukan intimidasi terhadap CPNS, agar tidak lagi melakukan demonstrasi. “Inilah yang menimbulkan tanda tanya bagi kami,” kata mereka lagi.
Namun, soal intimidasi pemerintah kepada CPNS yang melakukan demonstrasi, dibantah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamogu Idris Manoppo. “Tidak ada tindakan ancam-ancaman kepada CPNS,” tegas Manoppo.
Menurutnya, kertas absensi yang beredar lalu, itu dibuat oleh staf dewan. Dan kalau pun ada staf dari BKD yang turut mengambil absen, itu hanya sekadar mencocokkan. “Jangan-jangan ada yang tidak lulus, terus menyusup sebagai provokator,” tandas Idris.
sumber: www.mdopost.com
“Yang kami temukan hari pertama demo, ada kertas absensi yang beredar. Kabarnya, absensi itu datang dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” terang beberapa CPNS yang menolak membubuhkan nama dan tanda tangan mereka.
Kekhawatiran mereka, pemkot akan melakukan intimidasi terhadap CPNS, agar tidak lagi melakukan demonstrasi. “Inilah yang menimbulkan tanda tanya bagi kami,” kata mereka lagi.
Namun, soal intimidasi pemerintah kepada CPNS yang melakukan demonstrasi, dibantah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamogu Idris Manoppo. “Tidak ada tindakan ancam-ancaman kepada CPNS,” tegas Manoppo.
Menurutnya, kertas absensi yang beredar lalu, itu dibuat oleh staf dewan. Dan kalau pun ada staf dari BKD yang turut mengambil absen, itu hanya sekadar mencocokkan. “Jangan-jangan ada yang tidak lulus, terus menyusup sebagai provokator,” tandas Idris.
sumber: www.mdopost.com
Sunday, May 2, 2010
Legislator Desak Gaji Perdana CPNS Kota Manado Dibayarkan
Manado - Belum terbayarkan gaji pertama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di jajaran Pemkot Manado, terhitung Februari 2010, mendapat tanggapan Legislator Manado, dr Richard Sualang, Drs John F Iroth, Sonny Lela dan Lily Binti SE. Menurut mereka, Pemkot harus segera merealisasikan gaji tersebut karena merupakan hak CPNS.
“Sudah menjadi kewajiban pemkot untuk segera membayar gaji CPNS. Jangan diulur-ulur waktu pembayarannya,” desak mereka.
Sementara itu, Plh Walikota Manado, Drs Robby Mamuaja meminta kepada para CPNS untuk tidak perlu khawatir karena gaji tersebut akan dibayarkan. Bahkan Mamuaja meminta kepada pihak keuangan untuk segera mencairkan gaji pertama CPNS. “Kalau sudah tak ada hambatan, langsung dibayar gaji pertama CPNS tersebut,” kunci pejabat yang akrab dengan wartawan ini, Jumat kemarin.
Sebelumnya pernah diberitakan, CPNS mengaku bahwa pencairan rapel mereka, yakni terhitung Februari 2010, kabur atau tak ada kejelasan.
“Sebenarnya tertulis di SK, torang pe pengangkatan bulan Januari 2010. Tapi torang pe gaji yang mo diterima terhitung bulan Februari. Nah gaji pertama ini yang belum torang terima sampe sekarang,” ungkap sejumlah CPNS sembari meminta nama mereka dirahasiakan.
Namun kata mereka, gaji bulan Maret dan April sudah dibayarkan Pemkot Manado. “Ini heran, gaji bulan Februari belum dibayarkan, tapi gaji Maret dan April sudah dibayarkan. Dapa lia mo pulih torang pe gaji pertama noh,” sembur mereka, beberapa waktu lalu.
sumber: www.hariankomentar.com
“Sudah menjadi kewajiban pemkot untuk segera membayar gaji CPNS. Jangan diulur-ulur waktu pembayarannya,” desak mereka.
Sementara itu, Plh Walikota Manado, Drs Robby Mamuaja meminta kepada para CPNS untuk tidak perlu khawatir karena gaji tersebut akan dibayarkan. Bahkan Mamuaja meminta kepada pihak keuangan untuk segera mencairkan gaji pertama CPNS. “Kalau sudah tak ada hambatan, langsung dibayar gaji pertama CPNS tersebut,” kunci pejabat yang akrab dengan wartawan ini, Jumat kemarin.
Sebelumnya pernah diberitakan, CPNS mengaku bahwa pencairan rapel mereka, yakni terhitung Februari 2010, kabur atau tak ada kejelasan.
“Sebenarnya tertulis di SK, torang pe pengangkatan bulan Januari 2010. Tapi torang pe gaji yang mo diterima terhitung bulan Februari. Nah gaji pertama ini yang belum torang terima sampe sekarang,” ungkap sejumlah CPNS sembari meminta nama mereka dirahasiakan.
Namun kata mereka, gaji bulan Maret dan April sudah dibayarkan Pemkot Manado. “Ini heran, gaji bulan Februari belum dibayarkan, tapi gaji Maret dan April sudah dibayarkan. Dapa lia mo pulih torang pe gaji pertama noh,” sembur mereka, beberapa waktu lalu.
sumber: www.hariankomentar.com
Gaji dan Rapel PNS Pemkot Bitung, Cair Senin Depan
BITUNG -- Kabar gembira bagi para 4231 PNS. Mereka akan menerima gaji yang naik lima persen, plus rapel kenaikan gaji tersebut yang dihitung per Januari 2010, Senin (3/5) mendatang. Pembayaran itu sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 06/PB/2010, mengenai besaran gaji pokok PNS, anggota TNI dan anggota kepolisian. "Ya, Senin nanti dibayar semuanya," ujar Asisten IV Drs Edison Humiang, kemarin.
Dia berharap kenaikan gaji tersebut dibarengi dengan peningkatan optimalisasi kinerja para PNS. "Pelayanan pada masyarakat harus kian ditingkatkan. Ini tuntutan masyarakat. Jangan gaji tiap tahun naik tapi kinerja biasa-biasa saja, malah turun," ingatnya.
Untuk membayar gaji plus rapel kenaikan gaji tersebut pemkot menyeadiakan anggaran hingga Rp13,8 M. "Dananya sudah disiapkan dan telah dialokasikan dalam APBD 2010. Tak ada masalah," tutur Kabag Pengelolaan Keuangan, Petrus Tuange SSos.
Sementara itu, Kapolres Bitung AKBP Suseno Noerhandoko SIK, melalui Kabag Ops Kompol Muhammad Zamroni mengungkapkan, kenaikan gaji 5 persen untuk anggota Polri akan dibayarkan Mei ini. “Pada penerimaan gaji nanti, akan diterima kenaikkan gaji beserta rapel dari bulan Januari,” jelasnya.
Kabar bakal dibayarnya gaji dan rapel kenaikan itu disambut gembira. Sejumlah PNS mengaku dana tersebut akan sangat membantu mereka, khususnya dalam menyiapkan pembiayaan bagi anak-anak mereka di tahun ajaran baru nanti.
sumber:www.mdopost.com
Dia berharap kenaikan gaji tersebut dibarengi dengan peningkatan optimalisasi kinerja para PNS. "Pelayanan pada masyarakat harus kian ditingkatkan. Ini tuntutan masyarakat. Jangan gaji tiap tahun naik tapi kinerja biasa-biasa saja, malah turun," ingatnya.
Untuk membayar gaji plus rapel kenaikan gaji tersebut pemkot menyeadiakan anggaran hingga Rp13,8 M. "Dananya sudah disiapkan dan telah dialokasikan dalam APBD 2010. Tak ada masalah," tutur Kabag Pengelolaan Keuangan, Petrus Tuange SSos.
Sementara itu, Kapolres Bitung AKBP Suseno Noerhandoko SIK, melalui Kabag Ops Kompol Muhammad Zamroni mengungkapkan, kenaikan gaji 5 persen untuk anggota Polri akan dibayarkan Mei ini. “Pada penerimaan gaji nanti, akan diterima kenaikkan gaji beserta rapel dari bulan Januari,” jelasnya.
Kabar bakal dibayarnya gaji dan rapel kenaikan itu disambut gembira. Sejumlah PNS mengaku dana tersebut akan sangat membantu mereka, khususnya dalam menyiapkan pembiayaan bagi anak-anak mereka di tahun ajaran baru nanti.
sumber:www.mdopost.com
Subscribe to:
Posts (Atom)