Informasi CPNS Sulawesi Utara

Pemkab Talaud Usulkan 117 Honorer Direkrut Menjadi CPNS

2012-01-17T17:49:00.000-08:00

Pemkab Talaud melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di tahun 2012 ini, kembali telah mengusulkan 117 Honorer Daerah (Honda) untuk direktrut menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Diakui Kepala BKD Siloam Angkuma SmHk dari 117 orang tenaga honda Talaud itu, sebagian yang tidak lulus dalam verifikasi pada perekrutan CPNS tahun 2011 lalu. Sehingga di tahun 2012, kata Angkuma, bahwa yang tidak lulus tahun lalu akan diakomodir pada tahun ini.

Dijelaskannya, bahwa berkas tenaga honda yang diusulkan saat ini semuanya telah dirampungkan oleh pihaknya sejak akhir tahun 2011 lalu dan saat ini tinggal menunggu verifikasi dari pusat terkait usulan tersebut. “Jadi 117 orang tenaga honda yang diusulkan, saat ini berkas administrasinya telah di-rampungkan dan sekarang ini tinggal menunggu verifikasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Pusat,” jelas Angkuma.

sumber: www.hariankomentar.com

Badan Diklat SULUT Akan Laksanakan Diklat Prajabatan

2012-01-02T21:15:00.000-08:00

Kabar gembira bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi tahun 2010. Pasalnya, pertengahan bulan Januari 2012 mereka sudah bisa mengikuti diklat prajabatan.

"Tahun lalu kita tidak melaksanakan diklat prjabatan" kata Kepala Badan Diklat Sulut Dra Roosje Kalangi kepada Tribun Manado, Selasa (3/1).

Dikatakannya, tidak dilaksanakannya diklat prajabatan tahun 2011 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan diklat. Ditambahkan Kalangi, diklat prajab baru dianggarkan pada APBD 2012 atau di DPA Badan Diklat Provinsi. "CPNS yang diangkat oleh Pemprov dibebaskan dari biaya," ujar Kalangi.

Kalangi menambahkan, mereka yang akan mengikuti diklat prajabatan ini nantinya akan dihubungi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut. "Mereka akan dipanggil BKD melalui Surat Keputusan Gubernur untuk mengikuti diklat prajabatan," tandas Kalangi.

Sumber: TribunManado

Diklat Prajabatan CPNS Mitra Ditutup

2011-12-21T00:00:00.000-08:00

Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan (Prajab) untuk 220 CPNS Kabupaten Minahasa Tenggara plus, yang digelar sejak 27 November silam resmi ditutup, Senin (19/12).

Penutupan Diklat Prajab ini digelar di atrium Kantor Bupati Kabupaten Mitra, ditandai dengan pencopotan tanda peserta oleh Asisten I Sekdakab Mitra, Drs Frans Rolos mewakili Bupati, didampingi Kepala Badan Diklat Sulut, Dra Rosye Kalangi.

Menurut keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH, diklat prajab ini diikuti oleh 219 CPNS Kabupaten Mitra yang terdiri atas 54 CPNS Golongan II dan 165 CPNS golongan IV.

Selain itu, ada juga peserta lainnya masing-masing 2 dari Kabupaten Gorontalo Utara dan 1 dari Kabupaten Bolmut.

sumber: HarianKomentar

109 Tenaga Honorer Daerah Minsel Lulus Verifikasi

2011-12-19T00:44:00.000-08:00

Sebanyak 109 tenaga Honorer Daerah (Honda) yang mengais rejeki di Kabupaten Minahasa Selatan boleh bernapas lega. Pasalnya, dari 239 nama yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara, mereka itulah yang disetujui karena memenuhi kriteria. “Sesuai verifikasi dan validasi data sebanyak 109 orang telah memenuhi kriteria,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs Joutje Dehoop MSi seperti dilansir ManadoPost (18/12/2011).

Lebih jauh Dehoop menjelaskan, meskipun sudah dinyatakan lulus, ke 109 tenaga Honda ini masih akan menunggu petunjuk teknis berhubungan dengan penyelesaian status mereka. Apakah ditingkatkan menjadi PNS atau tidak. “Kami masih melakukan koordinasi dengan BKN terkait kelulusan mereka,” pungkas mantan Kepala Biro Kehumasan Unsrat ini.

Sementara itu pemerhati pembangunan Minsel Charmen Kasenda memberikan apresiasi yang besar kepada pemerintah daerah karena telah berupaya meloloskan ke 109 tenaga Honda tersebut. “Biar Minsel so gemuk dengan pegawai. Tapi Pemkab masih peduli dengan tenaga honorer daerah,” jelasnya.

Tenaga Honorer Daerah Minsel Menjerit Belum Menerima Haknya

2011-12-13T23:41:00.000-08:00

Sungguh memprihatinkan, hari ini genap setahun kepemimpinan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu dan Wakil Drs Sonny Tandayu, setelah dilantik 14 Desember 2010 lalu. Minsel berdikari cepat yang menjadi visi pasangan Pantas, ternyata tak dirasakan oleh tenaga honor daerah di sekretariat daerah Pemkab Minsel.

Anehnya, manakala para honorer daerah menjerit karena sejak Agustus lalu belum terima haknya, tapi pihak yang berkompeten di Pemkab Minsel hanya adem ayem.

“Kita mengharapkan kebijakan Bupati agar bisa memberikan kepastian kepada kami sebagai tenaga honda di Minsel, khususnya di sekretariat daerah yang hingga kini belum menerima gaji sejak agustus lalu. Kami yakin Bunda Tetty punya hati keibuan yang ingin membangun Minsel termasuk memperhatikan kami tenaga honda,”ujar sejumlah tenaga honda di sekretariat daerah yang enggan menyebutkan namanya.

Lanjut dikatakan mereka selain berharap gaji dapat diralisasikan secepatnya karena akan menghadapi hari raya Natal, para honda itu juga mengaharapkan langkah Bupati Mitra untuk memperjuangkan tenaga honda di KemenPAN-RB dapat diikuti dan ditindaklanjuti Bunda Tetty.

“Akses lobi bunda Tetty di Pusat tidak bisa diragukan lagi. Jadi berharap kami yang sudah masuk data bese sejak tahun 2005 lalu dapat diperjuangkan menjadi PNS,”pinta mereka.

sumber: ManadoToday.Com

CPNS Boltim 2010, Siap Dijadikan Tenaga Honorer

2011-12-13T21:05:00.000-08:00

Berita gembira bagi 324 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010. Pasalnya, tuntutan mereka untuk diakomodir sebagai tenaga honorer daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim, sambil menunggu penerbitan NIP, akan terwujud.

"Per 1 Januari mereka itu siap untuk ditempatkan sebagai tenaga tidak tetap di semua instansi di Boltim, dan hal itu sudah dibicarakan dengan bupati beberapa waktu lalu," ujar Sekretaris Daerah, Ir. Hi. Muhammad Assagaf seperti dilansir Manado Post (14/12/2011).

Terkait penerbitan NIP sendiri, Assegaf mengaku, Pemkab Boltim masih menunggu banding dari pihak tergugat.
"Dan pemkab siap bertarung sampai di mana proses hukum itu berlangsung," tegasnya.

Menurut Assagaf, penerbitan NIP itu sudah berkaitan dengan nama baik Pemkab Boltim dan hak 324 CPNS Boltim 2010.

"Maka Pemkab akan berjuang terus. Yang kami mintakan dari para CPNS dan masyarakat hanya dukungan moril lewat doa," katanya.

sumber: ManadoPost

BKN Akan Umumkan di Website, Honorer yang Lulus

2011-12-13T20:57:00.000-08:00

Sebanyak 324 tenaga honor daerah Pemkot Tomohon harap-harap cemas. Betapa tidak, pemerintah pusat hanya mengakomodir tiga nama yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Nantinya, ketiga nama tersebut akan diumumkan di website Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Honda yang lolos verifikasi, nama-namanya akan diumumkan di website sekaligus untuk uji publik." ungkap Kepala BKD Tomohon, Masnah Pioh, SSos.

Dijelaskannya, banyaknya Honda yang gugur dikarenakan saat verifikasi BKN tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran gaji yang menggunakan dana APBD.

sumber: Manado Post

Honorer Daerah Talaud Kategori I Dinyatakan Lulus

2011-12-11T22:26:00.001-08:00

Sebanyak 117 tenaga Honorer Daerah (Honda) Talaud untuk kategori I saat ini telah terakomodir dan telah dinyatakan lulus. Bahkan saat ini tinggal menunggu verifikasi serta validasi dari Badan Kepegawaian Nasional.

“Selanjutnya kami akan menerbitkan NIP yang akan diusakahan awal tahun 2012 mendatang,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Talaud, Siloam Ang-kuma SmHk MSi.

Ia pun menjelaskan, sedangkan untuk Honda Kategori II akan diproses pada tahun 2012 mendatang. Itupun, kata dia, sebagian perektrutan Honda kategori II nanti sudah termasuk bagi mereka yang telah mengikuti seleksi Honda kategori I yang tidak lolos dalam seleksi berkas administrasinya.

“Yang jelas untuk Honda kategori II akan diproses pada tahun 2012 mendatang. Hal ini sudah termasuk bagi Honda Kategori I yang tidak lulus seleksi berkas administrasi,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah kalangan Honda sangat menyaluti upaya Pemkab Talaud dalam memperjuangkan nasib Honda. “Kami serahkan sepenuhnya kepada Pemkab Talaud untuk memperjuangkan nasib kami.

Kami berharap bisa lulus pada perekrutan Honda kategori II pada tahun 2012 mendatang,” ujar salah satu honda yang tidak lulus perekrutan kategori I tanpa mau memberitahukan identitasnya.

sumber: HarianKomentar

BKDD Siapkan Penerimaan CPNS 2012

2011-12-11T17:08:00.001-08:00

Kabupaten Minahasa Tenggara yang memiliki jumlah anggaran belanja pegawai mencapai 30 persen dan belum melebihi 50 persen sesuai petunjuk teknis pusat masih boleh melakukan penerimaan pegawai di tahun mendatang 2012.

Penerimaan CPNS yang baru ini sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat agar sesuai dengan kebutuhan di daerah.

"Kami tengah melakukan pendataan formasi CPNS tahun depan sesuai juknis pusat agar penerimaan CPNS 2012 benar-benar sesuai kebutuhan daerah," ujar Kepala BKDD Mitra Phebe Punuindoong kepada wartawan akhir pekan lalu.

Pendatataan formasi tersebut akan dirampungkan sebelum menginjak tahun baru.

"Desember ini kami perkiraan pendataan CPNS 2012 sudah rampung," tambah Phebe.

Sementara itu, nasib para honorer daerah (honda) juga menjadi perhatian bagi BKDD Mitra yang baru-baru ini melakukan konsultasi di Bali.

"Kami tetap memperjuangkan keberadaan honda, semoga saja usulan kami bisa disetujui oleh pusat mengingat keberadaan Mitra sebagai kabupaten baru," tukasnya.

Sementara itu, seorang honda sebut saja Angel yang sudah mengikuti tes CPNS namun belum lulus mengaku masih mengikuti semua ketentuan yang ada dari BKDD Mitra.

"Kami masih mengikuti petunjuk dari BKDD Mitra untuk semua kelengkapan dari tahun ke tahun, siapa tahu bisa jadi PNS, tapi kalau tak jadi PNS ya tak masalah, buka usaha saja," ujar Angel tersenyum.

Impian Tenaga Honorer Tomohon Jadi PNS, Buyar

2011-12-07T18:27:00.001-08:00

Sebanyak 321 tenaga honor daerah (Honda) Tomohon gigit jari. Pasalnya, harapan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon kandas karena belum terakomodir dari hasil verifikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, akhir 2010 lalu. Praktis, hanya tiga Honda yang lolos untuk diangkat jadi PNS dari 324 yang diusulkan Pemkot Tomohon. “Hasil verifikasi sudah keluar dan Tomohon hanya mendapatkan jatah tiga orang,” terang Kepala BKD Tomohon Masna Pioh SSos, kemarin.

sumber: ManadoPost

Diungkapkannya, untuk tiga nama yang keluar sudah ada di pemerintah pusat dan tinggal menunggu pengumuman selanjutnya. “Sudah disampaikan dalam Rakor yang dilaksanakan BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), 5 Desember di Bali, baru pengumuman jumlah kuota,” sambungnya.

Ketua Komisi A DPRD Tomohon Drs Paulus Sembel meminta Pemkot untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait kurangnya kuota Honda. “Harus ada penjelasan dari Pemkot terkait pemerintah pusat hanya menyetujui tiga Honda,” harapnya.

Ratusan Honorer Pemprov Bakal Diangkat Jadi PNS

2011-12-06T01:04:00.000-08:00

Pemerintah telah membahas alokasi penerimaan honorer daerah, di Bali. Jumlah honorer daerah Sulut yang disetujui pemerintah pusat jeblok. Seperti daerah pemekaran baru rata-rata hanya 1 orang yang diterima.

Data diperoleh, yang terbanyak disetujui adalah honorer di Pemprov Sulut, yakni dari 839 orang, 339 lolos verifikasi dan akan diangkat tahun depan. "Karena semuanya mengabdi di Pemprov termasuk SKPD sebelum 2005. Bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy Tumiwa MPd.

Hasil ini, kata Tumiwa, diumumkan dalam Rakor yang dilaksanakan BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Senin (5/12) di Bali. "339 itu bukan hasil final. Karena teknisnya, kita masih menunggu perubahan PP 43 tentang Kepegawaian," ungkap Tumiwa.

Siapa saja yang lulus verifikasi ini? Menurut Tumiwa, data yang diumumkan baru jumlah yang lulus. "Kalau nama-namanya akan dikirim melalui website pada 16 Desember mendatang," imbuh Tumiwa.

Kepala BKD Boltim MR Alung menyebutkan, dari 13 yang diusulkan sebagai honorer kategori 1, yang lolos berkas hanya 1 orang. Senasib dengan Boltim adalah Bolsel dan Bolmut, yang usulannya hanya disetujui 1 orang. Menurut Kepala BKDD Bolmut Yusuf Lakoro, 45 honorer yang tidak disetujui dialihkan ke kategori 2.

Minut masih cukup beruntung. Sebab, dari 17 orang diusulkan ada 9 honorer lolos dalam verifikasi tim pusat. "Verifikasi itu berdasarkan lamanya bekerja dan dilihat dari SK yang ada," ujar Kepala BKDD Minut Frits Sigar.

"Jumlah ini sudah tidak akan berubah karena berdasarkan verifikasi pusat," ujar Sigar. Sedangkan Bitung dan Sitaro, sudah tak ada lagi honorer kategori 1 karena sudah diangkat tahun lalu. Bitung sebanyak 14 orang berstatus CPNS saat ini.

Sementara itu, seluruh Kepala BKD senada bahwa data-data ini belum final, dari sisi waktu pengangkatan, tapi jumlah tidak berubah. "Kepastiannya menunggu Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS yang masih sedang digodok," ujar Kepala BKDD Kotamobagu Nasrun Gilalom dan Kepala BKDD Sangihe Sukardi Adilang.

Sumber: ManadoPost
Powered by Telkomsel BlackBerry®

CPNS Yang Ikuti Diklat Prajabatan, Belum Otomatis Lulus

2011-11-28T22:11:00.001-08:00

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Minahasa Tenggara (Mitra) yang mengikuti Diklat Prajabatan di Balai Pelatihan SMK Kalasey, belum sepenuhnya lulus. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Badan Diklat Provinsi Odie Mewengkang.

Menurutnya, kelulusan para CPNS ini harus dicari sendiri. Dengan kata lain, mereka harus mengikuti semua petunjuk teknis yang ada.

“Jangan mengira karena sudah mengikuti diklat prajabatan ini dan serta-merta bisa langsung lulus. Untuk mendapatkan sertifikat diklat prajabatan sebagai salah satu syarat untuk menjadi PNS yang 100 persen harus mengikuti segala ketentuan, ” ujar Mewengkang.

Status mereka saat ini sudah 80 persen. Namun menurutnya, untuk memperoleh 20 persen sehingga genap 100 persen tidak gampang. ‘’Diklat Prajab inilah yang menentukan. Saya harapkan semua peserta untuk dapat mengikut semua materi dalam Diklat,” terangnya.

Sekretaris BKDD Mitra Clara Gosal mengatakan, bisa saja dalam Diklat Prajabatan tidak ada yang lulus. Untuk itu, semua peserta supaya mengikuti aturan dan semua materi yang diberikan. ‘’Kalau belum lulus, nanti ikut lagi tahun berikutnya,’’ tukasnya.

sumber: www.manadotoday.com

Moratorium CPNS, Wisudawan Unsrat Pilih Studi Lanjut

2011-11-28T16:30:00.001-08:00

Kebijakan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tak membuat sejumlah lulusan SMA sederajat maupun perguruan tinggi meninggalkan orientasi menjadi PNS. Mereka tetap ingin menjadi PNS bahkan siap menunggu hingga perekrutan CPNS dibuka, Senin (28/11/2011).

Berdasar pengakuan sejumlah wisudawan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, seperti dilansir Tribun Manado. Sejumlah wisudawan mengaku terpaksa akan melanjutkan studi ke jenjang strata dua karena menunggu seleksi CPNS.

"Yah, terpaksa kita musti lanjut dulu S2 karena suka ikut tes CPNS belum ada lantaran moratorium," kata Ongen, wisudawan dari FISIP.

Hal yang sama disampaikan beberapa orangtua wisudawan. Mereka menyarankan anaknya untuk lanjut studi ke jenjang S2, karena ada kebijakan moratorium, "Saya sarankan anak saya supaya lanjut S2, karena tes CPNS saat ini kan baru moratorium," ujar Abram, ayah seorang wisudawan Fakultas Hukum.

Berbeda dengan Iwan, orangtua wisudawan asal Fakultas Ekonomi Unsrat ini menyampaikan anaknya untuk berbisnis sambil menunggu moratorium CPNS.

Sumber: TribunManado
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kementerian Agama Tetap Terapkan Moratorium Penerimaan CPNS Hingga 2012

2011-11-26T04:12:00.001-08:00

Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI menggelar Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementrian Agama tahun 2011 di Hotel Sintesa Peninsula, Kamis-Sabtu (24-26/11/2011).

Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI, Dr H Masusi MM membuka kegiatan tersebut, Kamis malam. Ia menjelaskan, PBM (Peraturan Bersama Menteri) tersebut intinya ialah penundaan sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemenag RI tahun 2011-2012.

"Sosialisasi ini menjawab pertanyaan berbagai kalangan soal penerimaan CPNS. Penerimaan CPNS ditunda sampai ada pengumuman selanjutnya. Menunggu keputusan pemerintah," kata Masushi. Ia menjelaskan, dalam rentang waktu penundaan, peluang penerimaan tetap terbuka. Namun khusus fungsional guru, penyuluh agama dan penghulu.

Kakanwil Kemenag Sulut, Drs H Sya'ban Mauluddin kepada peserta menjelaskan panjang lebar profil Kanwil Kemenag Sulut dan kerukunan antarumat beragama Sulut yang menjadi patron kerukunan nasional.. Dikatakan, Kanwil Kemenag Sulut masih membutuhkan pegawai 712 orang. "Kondisi yang ada saat ini, jumlah pegawai 1.803 orang," katanya.

Peserta kegiatan ini ialah para kepala kanwil, kabag TU, kepala kantor kabupaten kota, pejabat pengelola kepegawaian, dan kepala IAIN, STAIN, dan STAKN dari lima provinsi, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Papua, dan Papua Barat.

Tujuan utama Peraturan Bersama Menpan Mendagri dan Menkeu Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011ialah menerapkan reformasi birokrasi dan optimaliasi kinerja PNS. Semua kementrian dan lembaga diminta menata kepegawaian dan personel demi good and clean governance.

Sumber: manado.tribunnews.com
------------------------
Sent by BlackBerry®

Diklat Prajabatan CPNS 2010 Mitra Dilaksanakan Senin Depan

2011-11-23T19:14:00.001-08:00

Kepala BKDD Mitra Phebe Punuindoong SH mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan untuk CPNS rekruitmen tahun 2010 di Kabupaten Mitra.

Dana Diklat Prajabatan tersebut katanya, telah dianggarkan dalam APBD-P tahun 2011 sebesar Rp 2,6 juta untuk disubsidi per satu orang CPNS. “Kami telah mengumpul semua CPNS, dan telah memberikan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan. Dan rencananya, Senin (28/11) pekan akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Kalasey,” ujar Punuindoong.

Selain itu, Punuindoong menjelaskan bahwa sesuai LAN, peserta harus membayar Rp 5,5 juta untuk golongan III dan Rp 4,5 juta untuk golongan II.‘’Namun untuk Mitra, kami melakukan penekanan biaya, sehingga tak mengikuti standart LAN. “

Aturan yang ada, CPNS sebelum dua tahun bekerja sudah harus 100 persen, dalam arti sudah mesti mengikuti prajab,” jelasnya.

Ditambahkannya, untuk Golongan III akan berlangsung selama 24 hari dan golongan II 19 hari.“Dari semua CPNS yang akan mengikuti Diklat Prajabatan telah menyetujui hal tersebut, dan semua dari mereka tak lagi ada komplain. Bahkan mereka menuturkan biaya ini sangat minim. Namun tujuan Pemkab, bagaimana memberikan kemudahan untuk para CPNS tersebut,” terangnya.

sumber: manadotoday.com

CPNS Mitra Harus Mengeluarkan Uang "Partisipasi" Jutaan Rupiah untuk Ikut Prajab

2011-11-23T18:13:00.001-08:00

Mulai Senin pekan depan, 219 CPNS yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), direncanakan akan mengikuti pendidikan dan latihan prajabatan (Diklat Prajab). Karena sudah disubsidi signifikan dalam APBD- Perubahan, maka CPNS tak akan lagi menanggung keseluruhan biaya keikutsertaan dalam Prajab, meski mereka tetap harus merogoh kocek sendiri.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH menjelaskan, sebenarnya sesuai standar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), biaya keikutsertaan setiap CPNS dalam Prajab masing-masing adalah Rp 5.550.000 untuk golongan III, dan Rp 4.570.000 untuk golongan II.

“Tetapi kita berusaha menekan angka itu supaya biaya yang harus dikeluarkan CPNS tak harus seperti standar LAN,” katanya kepada harian ini via ponsel, Rabu (23/11) kemarin seperti dilansir hariankomentar.

Apalagi, kata Punuindoong, telah ada subsidi keikutsertaan CPNS dalam prajab di APBD Perubahan 2011 yang mengalami kenaikan signifikan dibanding yang tertata di APBD in-duk 2011. “Ini artinya setiap CPNS hanya akan membayar partisipasi dalam keikutsertaan mereka di Prajab yang direncanakan digelar mulai Senin pekan depan,” terangnya.

Ditanya tentang besaran partisipasi yang masih harus dibayarkan CPNS, menurut Punuindoong masing-masing Rp 2 juta lebih untuk golongan III dan Rp 1 juta lebih untuk golongan II. “Tetapi ini tentu jauh meringankan dibanding kalau tak ada subsidi dari APBD atau kalau jumlahnya tak sebesar yang tertata di APBD-Perubahan. Karena itu, atas nama CPNS kami berterima kasih kepada Bupati dan DPRD yang te-lah memperjuangkan kenaikan subsidi ini,” tukasnya.

Ketua DPRD Mitra, Tonny Hendrik Lasut AmTm ketika ditanyakan soal masih adanya biaya yang harus dikeluarkan CPNS untuk mengikuti prajab menjelaskan, pihaknya akan mengecek lagi ke instansi terkait. “Memang waktu anggaran ditata, tak ada informasi jumlah persis biaya CPNS mengikuti prajab. Sekarang juga saya belum mendapat laporan, jadi nanti kita cek lagi,” tukasnya.

Hanya saja menurut personel Badan Anggaran DPRD, Kisman Hala, anggaran dalam APBD untuk prajab memang sifatnya subsidi, artinya tetap ada biaya yang harus dikeluarkan oleh CPNS peserta prajab. “Tetapi subsidi yang dianggarkan cukup signifikan dan meringankan CPNS,” tukasnya.

sumber: www.hariankomentar.com

Pemkab Bolsel Miliki Kriteria Bebas Dari Moratorium

2011-11-17T21:12:00.001-08:00

Masalah minimnya tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) setidaknya dapat sedikit teratasi. Ini karena pemerintahan yang dipimpin Hi Herson Mayulu SIP itu punya kans besar melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2012 nanti.

Pasalnya Bolsel memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat untuk tidak melakukan moratorium PNS. “Saat ini belanja pegawai PNS Bolsel di bawah 50 persen, jadi kami berpeluang besar diizinkan melakukan perekrutan CPNS,” terang Kaban Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Bolsel Selviah Van Gobel. “Kalau tidak salah baru sekira 38 persen,” sambung Selviah, kemarin.

Di tempat terpisah, Kadis PPKAD Berlian Potabuga menyatakan hal yang sama. Bahkan menurut Berlian, pihaknya sudah mengusulkan kuota dan formasi CPNS yang akan diterima nanti. “Sebanyak 639 formasi,” kata Berlian. “Itu termasuk formasi untuk lulusan SMA dan SMK,” lanjutnya wanita yang akrab disapa Mama Ratih itu, yang mengaku tak ingat lagi jumlah formasi SMA/SMK yang diusulkan.

Lanjut Berlian, usulan tersebut sudah dilakukan sejak enam bulan lalu, mengingat Bolsel sangat kekurangan tenaga pegawai. “Pemerintah pusat harus bijak melihat kondisi di daerah kami,” pungkas Berlian.

sumber: www.manadopost.co.id

Diklat Prajabatan Mitra Menunggu Penetapan APBD 2011

2011-11-17T06:18:00.001-08:00

Sebanyak 219 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mitra yang direkrut tahun 2010 boleh bernafas lega. Pasalnya, untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan segera dilaksanakan, tinggal menunggu penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2011.

Hal ini di ungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD-D) Mitra Phebe Punuindoong SH seperti dilansir manadotoday.

Punuindoong mengatakan, pihak BKDD tinggal menunggu penetapan APBDP tahun 2011 ini, karena untuk prajabatan 2010 anggarannya sudah diusulkan di APBDP. “Saat APBDP ditetapkan, kita tinggal menentukan akan jadwal untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan tersebut,”tukasnya seraya meminta pada CPNS yang direkrut tahun 2010 untuk bersabar.

sumber: www.manadotoday.com

Kansil Buka Diklat Prajabatan CPNS Pemprov

2011-11-15T02:14:00.001-08:00

(manadotoday.com)

Dalam rangka menuju pada administrasi pemerintahan yang lebih maju, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk menguasai seluruh Undang-Undang (UU) serta peraturan-peraturan yang berlaku.

“Sebagai seorang abdi Negara dan abdi masyarakat, PNS itu wajib menguasai undang-undang,” tukas Wakil Gubernur Sulut, DR. Djouhari Kansil MPd, dihadapan peserta pendidikan dan latihan (diklat) pra-jabatan golongan II dan III, serta diklat administrasi kearsipan Pemprov Sulut, tahun 2011, Selasa (15/11/2011).

Menurutnya, selain menguasai undang-undang, PNS juga diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan serta kemampuan, dengan mengasah spirit dan idealisme dimanapun PNS itu ditempatkan.

“PNS juga harus menjadi teladan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, serta menjadi pelayan masyarakat yang memiliki profesionalitas dan berdedikasi, juga memiliki integritas tinggi,” ujar Kansil.

Ia menambahkan, pelaksanaan diklat jabatan, adalah langkah awal dan persyaratan bagi CPNS untuk menjadi PNS, dimana akan dinilai dan dievaluasi apakan CPNS bisa layak menjadi seorang abdi Negara dan abdi masyarakat.

“Diklat adalah media pertama dan utama, guna melihat pola sikap dan tindak dalam mengemban tugas kedepan,” pungkasnya.Sementara itu, Kepala Badan diklat Sulut, Dra Rosye Kalangi Msi, mengatakan, peserta diklat prajabatan kali ini, berasal dari beberapa instasi se Provinsi Sulut dengan jumlah 97 orang.“Pelaksanaannya selama 19 hari untuk golongan II, dan 24 hari untuk golongan III,” terang Kalangi.

www.manadotoday.com

Nasib Ratusan Honda di Bolmong, Terancam Dicoret

2011-11-13T21:41:00.001-08:00

Ratusan pegawai Honorer daerah (Honda) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, terancam dicoret oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bolmong yang menangani kasus Honda tersebut.

"Satu hal yang pasti Pansus akan mencoret nama-nama yang bukan honorer yang kemudian telah dinyatakan lulus dalam "data base", kata Ketua Pansus, Herman Kembuan, di Bolmong, Senin, sambil menambahkan, Paling kurang ada seratus lebih nama yang akan dicoret.

Pansus akan membahas tentang rekomendasi akhir menyangkut permasalahan "data base" Honda tahun 2010, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, yang diduga sarat dengan penyimpangan, Senin ini.

"Senin hari ini Pansus akan menyimpulkan masalah Honda, dan langsung akan mengeluarkan rekomendasi, kami akan merundingkan dahulu sesama Pansus sebelum langkah tersebut diambil," ujarnya.

Apalagi Pansus baru menerima dan mengantongi data dari kecamatan untuk dilakukan pengujian, karena siapa tau masih ada honorer yang belum sempat dicatat.

Herman mengatakan, Pansus selanjutnya akan mengkomunikasikan dengan sesama anggota legislatif dan eksekutif agar segala keputusan yang akan diambil oleh pansus bisa melibatkan semua pihak.

Dia berharap persoalan Honda di Pemerintahan Kabupaten Bolmong ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman berharga sehingga kedepan tidak akan terulang lagi, karena ini menyangkut nasib orang banyak.

sumber: www.manado.antaranews.com

Penerimaan PNS di Tomohon Masih Berpeluang

2011-11-13T19:46:00.001-08:00

Harapan warga Tomohon untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih terbuka di tengah-tengah terbitnya moratorium (penghentian sementara, red) penerimaan PNS hingga 2012 mendatang. Pasalnya, belanja pegawai untuk Tomohon hanya sekira 40 persen dari APBD 2011, yakni Rp356M. Tak hanya itu, Tomohon yang memiliki PNS sebanyak 3.318, terbagi atas tenaga teknis 1.413, tenaga fungsional guru 1.452 serta tenaga penyuluh sebanyak 64 orang, masih terasa kurang untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Untuk sekarang ini, Pemkot masih membutuhkan PNS untuk tenaga penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan, tenaga kesehatan serta tenaga teknis yang akan ditempatkan di 44 kelurahan,” ujar Plt Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SEAk, di Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, Angka Kredit dan Peraturan Kepala BKN 37/ 2011 tentang Pedoman Penataan PNS, kemarin.

Ditegaskannya pula, Pemkot Tomohon sangat mendukung ditetapkannya pejabat fungsional auditor kepegawaian yang sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Kepala Kantor Regional (Kanreg) XI BKN Manado Yulianus Tandi SH MSi mengatakan, sosialisasi diadakan berkaitan dengan penataan PNS di Kabupaten/Kota, termasuk di wilayah regional XI. “Kegiatan ini juga menganalisis kepegawaian yang bertujuan untuk melihat penyebaran PNS dan berapa banyak pegawai yang dibutuhkan dalam setiap kabupaten kota,” tambahnya.

Kepala BKD Tomohon Masna Pioh SSos, memaparkan sosialisasi ini diikuti sekira 70 peserta yang terdiri dari BKD Kabupaten/Kota, Inspektorat Sulut , Gorontalo dan Maluku Utara yang merupakan wilayah kerja Kanreg XI BKN. Tampak hadir, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKN Jakarta Drs Made Arditha MSi, Sekkot Drs Arnold Poli SH MAP dan jajaran pejabat Pemkot Tomohon.

sumber: www.manadopost.co.id

Honorer Daerah Kota Tomohon Tunggu Penetapan Pusat

2011-11-13T04:44:00.001-08:00

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tomohon Masna Pioh SSos mengungkapkan, pengangkatan Tenaga Honorer Daerah (Honda) menjadi PNS masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Hal ini dikatakan Pioh menyusul terus dipertanyakannya pengangkatan para tenaga Honda tersebut.

‘’Kami sudah mengusulkan 324 tenaga Honda untuk diangkat menjadi PNS dan tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Yang pasti, tenaga Honda yang telah masuk data base di Kota Tomohon telah kami usulkan,’’ ungkap Pioh seperti dilansir manadotoday.

Di sisi lain, mantan Kabag Umum Setdakot Tomohon ini mengatakan, saat ini Tomohon masih kekurangan pegawai, terutama untuk ditemaparkan di kelurahan, serta tenaga teknis seperti tenaga kesehatan, bahkan guru dan tenaga teknis lainnya.

Hanya saja, dengan moratorium PNS yang diberlakukan, berarti tinggal berharap dari tenaga Honda yang diusulkan tersebut meskipun tidak semua kebutuhan akan terpenuhi.

sumber: www.manadotoday.com

Database Honda Bolmong Berindikasi Tidak Beres

2011-11-13T04:41:00.001-08:00

Ketua Pansus Data Base Honorer Daerah (DBHD) DPRD Bolmong Herman Kembuan mengatakan, banyak temuan-temuan pansus yang mengindikasikan ketidakberesan dalam pembuatan data base honorer daerah tersebut.

Paling nyata adalah banyak tenaga honorer daerah yang bertahun-tahun mengabdi tak masuk dalam data base tersebut.Pansus justru menemukan lebih dari 100 orang yang masuk data base yang tidak pernah bekerja sebagai honorer daerah di lingkup SKPD mana pun.

Alhasil, Pansus DBHD akan mencoret nama-nama tersebut dari data base yang telah dikirim ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Herman mengatakan, para tenaga honorer daerah yang mengabdi lima tahun lebih harus mendapat prioritas dan masuk DBHD.

"Lebih dari 100 nama yang kami coret. Dan bagi honorer yang telah mengabdi selama lima lebih harus dimasukan kembali," tandas dia.

sumber: manado.tribunnews.com

Tomohon Masih Kekurangan Pegawai

2011-11-11T04:26:00.001-08:00

Moratorium PNS rupanya merugikan Pemkot Tomohon.Pasalnya, hingga saat ini kota yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa tahun 2003 lalu ternyata masih kekurangan pegawai.

Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak pada Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, Angka Kredit dan Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Lokon Boutique Resort dihadiri peserta utusan dari BKN Wilayah Regional XI yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.Menurut Eman, saat ini Tomohon memiliki PNS sebanyak 3.318, terbagi atas tenaga teknis berjumlah 1.413, tenaga fungsional guru sebanyak 1.452 serta tenaga penyuluh sebanyak 64 orang.

‘’Jumlah ini masih kurang jika disesuaikan dengan kebutuhan,’’ ujar Eman.Menanggapi masalah ini, sejumlah elemen masyarakat Kota Bunga Tomohon meminta berharap kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali moratorium PNS.

’Kalau boleh hanya berlaku bagi daerah yag sudah lama. Sementara daerah baru seperti Kota Tomohon belum diberlakukan. Apalagi, sesuai data pembiayaan APBD untuk belanja pegawai hanya berada di kisaran 30 hingga 40 persen,’’tandas Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tomohon Tonnie Pandeirot.

sumber: www.manadotoday.com

BKD Sulut Bantah Terima Suap Terkait Kasus CPNS Boltim

2011-11-08T03:09:00.000-08:00

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Roy Tumiwa membantah adanya isu suap dari Pemkab Boltim terkait kasus CPNS tahun 2009.

"Kami sudah lakukan sesuai dengan norma serta standar prosedur yang berlaku terkair rekrutmen CPNS," kata Tumiwa.

Ia mengatakan, BKD Sulut tidak pernah melakukan komunikasi tersendiri dengan Pemkab Boltim terkait kasus ini. Bahkan Tumiwa mengatakan, belum mendengar adanya isu suap ini.
"Terus terang saya belum dengar isu ini," ujar Tumiwa.

Tumiwa menambahkan, BKD sudah memberikan keterangan di PTUN beberapa waktu lalu. Kata dia, selama dirinya menjadi kepala BKD, semua proses rekrutmen sudah sesuai dengan aturan.
"Sekali lagi, tidak benar adanya suap itu," tandas Tumiwa.

Ada isu yang berkembang di kalangan CPNS Boltim yang menggugat di PTUN, bahwa ada dugaan Pemkab Boltim mengalokasikan dana sebesar Rp 700 juta. Dana ini katanya akan digunakan untuk melobi BKD Sulut.

sumber: http://manado.tribunnews.com/

Satpol PP Pemprov Tidak Akan Menambah Honorer

2011-11-05T03:29:00.000-07:00

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemprov Sulut, Edwing Roring, menyatakan, pihaknya tak akan melakukan penambahan tenaga honor, melihat jumlah yang ada saat ini mencapai 90 orang.

“Kami tak akan lagi lakukan penambahan tenaga Sat Pol PP, karena jumlah saat ini dinilai sudah cukup,” kata Roring, menjawab pertanyaan wartawan, dimana beredar kabar pihak Pol PP Sulut akan melakukan penambahan tenaga honor.
Menurutnya, selain 90 tenaga honor yang ada, jumlah pegawai Sat Pol PP Sulut juga, sudah sebanyak 89 orang. Artinya, jumlah 179 ini, sudah dapat mengisi seluruh pos jaga yang berada di Setdaprov Sulut, dan di rumah dinas Gubernuran Bumi Beringin Manado. “Memang kalau dilihat dari jumlah yang efektif, sekitar 300-an. Namun, kami sudah membagi tugas anggota Pol PP Sulut ini, dimana minim personil namun kaya fungsi,” ungkap Roring.
Ia menambahkan, jadwal tugas juga dari anggota POL PP di pos masing-masing dibagi dalam dua sif jaga. Dimana, semua pos jaga itu, tetap ada personil selama 1×24 jam. “Mereka bertugas selama 1×24 jam, guna menjaga keamanan di masing-masing pos jaga,” imbuhnya.

sumber: www.manadotoday.com

Tenaga Honorer di Sulut Tetap Diangkat sebagai CPNS

2011-10-31T06:06:00.000-07:00

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memastikan tenaga honorer kategori satu tetap akan diangkat sebagai CPNS. Hanya saja kapan waktunya, tinggal menunggu penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Honorer Tertinggal menjadi Peraturan Pemerintah. Ini menjadi kabar baik bagi 2.988 honorer daerah (Honda) di Sulut.

"Prinsipnya, pemerintah tetap mengangkat honorer kategori satu yang sudah lolos verifikasi dan validasi. Tapi sebelum diangkat, karena dasar hukumnya harus ada dulu. Nah, RPP yang jadi dasar hukumnya tinggal ditunggu diteken saja," kata Sekretaris MenPAN-RB Tasdik Kinanto dalam konferensi pers, Jumat (29/10) kemarin.

Hal ini dipertegas Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN-RB, Ramli Naibaho. “Kami optimis tidak akan lari dari tahun ini. Hanya belum tahu kapan waktu tepatnya,” kata pejabat yang telah lama berkarir di KemenPAN-RB itu.

"Kami optimis, RPP-nya satu dua bulan ini disahkan presiden. Kalau sudah ada itu pengangkatan honorernya sudah bisa dilakukan. Tentunya disesuaikan dengan analisis jabatan dan beban kerja serta formasi yang ada," tambahnya.

Pernyataan dua pejabat senior di KemenPAN-RB itu mematahkan pendapat Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo bahwa penerbitan RPP itu takkan terwujud. Eko mengatakan, kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer.

Kita kan masih moratorium, termasuk tenaga honorer yang rencananya diangkat. Masih harus menunggu penataan pegawai dan berapa kebutuhan yang sebenarnya. Kemungkinan ada penundaan (pengangkatan honorer jadi CPNS, red)," kata mantan Ketua Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia kepada JPNN di Jakarta, Rabu (26/10) lalu.

Sementara Asisten Deputi Perencanaan Aparatur Nurhayati menambahkan setelah RPP diteken, pemberkasan 67.385 honorer segera dilakukan. Pasalnya, honorer kategori satu itu tidak termasuk dalam moratorium.

"Jadi meski daerah belum melakukan penataan organisasi termasuk memasukkan analisis jabatan dan beban kerjanya, pemberkasan honorer tetap berjalan," ujarnya.
Ramli menegaskan, penataan organisasi akan dijadikan sebagai acuan dalam pengadaan CPNS ke depan.

Dengan demikian instansi pusat maupun daerah akan mengusulkan pengadaan pegawai sesuai kebutuhan riilnya. "Honorer tidak perlu risau kalau daerah tempat dia bekerja belum menyelesaikan analisa jabatan dan beban kerjanya. Pemberkasan tetap jalan, kok.

Dari pemberkasan ini pula akan diketahui jumlah honorer yang layak dapat NIP dan mana yang dianulir. Sebab, bisa saja dalam pemberkasan itu, ada honorer yang berkasnya tidak lengkap, dimanipulasi, meninggal, dan lain-lain," tuturnya.

Sementara itu Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Gafar Patappe menyebutkan, data tenaga honorer dari daerah yang diusulkan ke pusat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagian besar dimanipulasi. Mayoritas honorer yang diusulkan justru merupakan honorer baru, yang angka tahun pengangkatannya diundurkan di bawah 2005.

Sementara, katanya, honorer yang benar-benar bersih, kerja sudah lama jauh sebelum 2005, oleh daerah malah tidak diusulkan. Gafar memperkirakan, hanya sekitar 20 persen tenaga honorer yang murni memenuhi persyaratan, yang diajukan daerah ke pusat.

Yang 80 persen honorer baru yang datanya dimanipulasi. Mereka itu diangkat jadi honorer oleh kepala daerah karena dulunya menjadi tim suksesnya saat pilkada. Balas jasa. Juga dari keluarganya," ujar Abdul Gafar Patappe kepada JPNN di Jakarta, kemarin (27/10).

Dengan alasan itu, Gafar menyatakan setuju dengan pernyataan WamenPAN-RB Eko Prasojo untuk menunda pengangkatan 67 ribu tenaga honorer kategori I. Gafar mengatakan, penundaan ini untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk memberikan waktu dilakukannya verifikasi mendalam terhadap data honorer yang disodorkan daerah. "Karena kalau tidak diverfikasi ulang, kasihan tenaga honorer yang lama, yang sudah lama mengabdi, yang benar-benar memenuhi persyaratan. Saya menerima banyak keluhan, honorer lama malah tidak diusulkan," ujar Gafar.

Pemerintah daerah di Sulut terkesan pasrah dengan pernyataan Wamen soal pembatalan pengangkatan honorer itu. “Kami berharap pemerintah membuat kebijakan khusus untuk pengangkatan Honda, khususnya kategori satu,” kata Kepala BKDD Minut FF Sigar.

Kepala BKDD Bolsel Selviah Van Gobel malah kecewa dengan pernyataan itu. Katanya, sebelumnya telah terbit PP Nomor 5 tentang Pendataan Pegawai Honorer dan Permen-PAN. “Bagaimana dengan aturan-aturan tersebut?” ujar Selviah.

Sedangkan Pemda yang lain mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi dari pusat. “Sejauh ini kita belum ada pemberitahuan,” kata Kepala BKDD Bolmong Mitran Tuna. “Kita akan konfirmasi lagi ke MenPAN dan BKN,” tambah Kabid Perencanaan BKDD Bolmut Fadly Binalombangan.

sumber: www.manadopost.co,id

Ribuan Honda SULUT Siap Diangkat

2011-10-18T04:33:00.000-07:00

Meski belum dapat dipastikan pengangkatan tenaga honorer daerah (Honda), tapi kemungkinan besar dimulai tahun ini. Pasalnya, pengangkatan tinggal menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga Honda yang kini sementara dibahas antar instansi. Di Sulut, sebanyak 2.988 orang yang siap diangkat. “Honda yang sudah melalui proses verifikasi siap untuk diangkat. Tinggal menunggu RPP-nya,” kata Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokoler Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto. Katanya, saat ini tindak lanjut pengangkatan tenaga honorer masih dalam pembahasan antarinstansi. “Kalau (RPP) itu sudah selesai pasti akan langsung dipublikasikan," ujarnya.Ia menyebutkan, pengangkatan tenaga honorer ini sifatnya yang tercecer saja.Sebagaimana pendataan yang telah dilakukan sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 05/2010, yakni tenaga honorer yang memenuhi kriteria PP 48/2005 dan PP 43/2007. "Tenaga honorer yang didata baik kategori satu maupun dua adalah yang memenuhi kriteria kedua PP tersebut. Yaitu, 2005 ke bawah. Sedangkan yang mulai bekerja pada 2006 ke atas, bukan merupakan tenaga honorer," jelasnya.Menurutnya lagi, pemerintah berupaya agar sisa honorer untuk diangkat menjadi CPNS ditargetkan tuntas 2013 mendatang. Itupun, lanjutnya, yang diangkat hanya sampai kategori dua. "Honorer tertinggal yang akan diangkat CPNS hanya kategori satu dan dua," ujarnya.Dijelaskannya, yang membedakan kategori satu dengan dua hanya pada sumber pembiayaannya. Kategori satu dibiayai dari APBN/APBD. Sedangkan kategori dua, gaji honorernya dibiayai dari non APBN/APBD. "Mereka dapat diangkat menjadi CPNS harus memenuhi beberapa kriteria sesuai PP," bebernya.Semua kriteria tersebut, lanjutnya, merupakan persyaratan kumulatif. Artinya bila tidak terpenuhi salah satu persyaratan yang dimaksud, maka tenaga honorer tidak bisa diangkat menjadi CPNS. "Yang jelas kita selesaikan kategori I dulu kemudian dilanjutkan dengan kategori II," kata Aris. Sebelumnya, sambung Aris, MenPAN-RB EE Mangindaan memperkirakan, paling lambat Oktober ini PP tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS, sudah diterbitkan. Dia pun meminta bantuan pemda, DPRD, maupun media untuk menyosialisasikan kalau pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS kali ini merupakan pengangkatan terakhir.sumber: www.manadopost.co.id

BKD Tomohon Perjuangkan Honda

2011-10-18T04:30:00.001-07:00

Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memperjuangkan 324 tenaga honor daerah (Honda) agar bisa diakomodir untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota bunga. Sebab itu, pihak BKD pun menunggu hasil verifikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang telah melakukan proses verifikasi beberapa waktu lalu. “BKD masih menunggu hasil verifikasi dari BKN dan kami telah mengirimkan semua data tenaga Honda di Tomohon,” terang Kepala BKD Tomohon Masna Pioh SSos.Ditegaskannya, begitu turun hasil verifikasi akan dilangsung diberitahukan kepada tenaga Honda. Karenanya, harap Pioh, tenaga Honda tetap bersabar dan bekerja sesuai tugas yang diberikan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sambil menunggu hasil verifikasi yang ada. “Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap tenaga honor yang bekerja di Pemkot,” kuncinya.sumber: www.manadopost.co.id

Peserta Prajab CPNS Sitaro Mendapat Ceramah dari Para Pimda

2011-10-06T21:42:00.000-07:00

Mendekati hari-hari terakhir pelaksanaan peserta diklat pra-jabatan angkatan ke-4 CPNS Sitaro diberi kesempatan bertatap muka secara langsung dengan para pimpinan daerah (Pimda) di daerah 47 pulau ini sekaligus menerima ceramah.Bupati Sitaro Toni Supit SE MM dari ceramah umum menyampaikan berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Perhatian terhadap pegawai dengan TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan), meski Sitaro daerah baru tapi untuk kesejahteraan pegawai sangat diperhatikan. “Karena itu dengan perhatian terhadap pegawai seperti ini, diharapkan pada kinerja nantinya akan lebih baik,” tandas orang nomor satu di Sitaro ini.Sebelumnya Ketua DPRD Sitaro Djibton ‘Bogar’ Tamudia BAc hadir sebagai penceramah sekitar pukul 14.00 WITA. Lelaki jebolan Lemhanas mengedepankan soal wasantara (wawasan nusantara). Di mana menurutnya, pemahaman hal ini harus diperdalam sebagai calon-calon aparatur pemerintah daerah. “Wawasan nusantara itu penting sebagai landasan pemersatu dari berbagai keanekaragaman budaya yang ada di negara ini,” urai Tamudia. Selain dua pimpinan daerah ini, Sekda Sitaro Heddy Wem Janis SH MM diberi kesempatan perdana saat pembukaan kegiatan. Janis cenderung dengan ceramah pengenalan tugas pokok dan fungsi OPD yang disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.Secara terpisah Plt Kaban BKDD Sitaro Marry Kalangit SSos diwawancarai mengata-kan, dari semua materi yang di dapat peserta itu menjadi bekal saat mereka akan kembali bertugas seperti semula.“Mendekati hari terakhir pelaksanaan ada ujian terkait materi-materi yang diterima peserta,” jelas wanita murah senyum ini.sumber: www.hariankomentar.com

Pemkot Kotamobagu Laksanakan Moratorium Tahun Ini

2011-10-05T03:12:00.000-07:00

Para pencari kerja di Kota Kotamobagu yang berkeinginan menjadi Pegawai Negeri Sipil 2011 ini bakal gigit jari. Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) mengaku belum menerima surat pemberitahuan atau edaran tentang penerimaan CPNS tahun ini.Hingga kini kami belum menerima petunjuk surat edaran maupun pemberitahuan dari pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS tahun ini,” kata Kepala BKDD Drs H Nasrun Gilalom melalui Sekretaris Drs Atim Paputungan ditemui kemarin (Selasa,4/10).Dia mengatakan kebutuhan PNS di Kotamobagu memang masih stabil karena sudah tersebar di 21 SKPD yang ada. “Pasti kalau sudah ada pemberitahuannya akan kami beritahukan,” kata Paputungan.Legislator DPRD Kotamobagu Jusran Mokolanut mengatakan moratorium yang digaungkan khusus wilayah Bolmong Raya sebaiknya dikaji lagi. Karena Kotamobagu masih termasuk daerah pemekaran yang masih membutuhkan tambahan pegawai. “Saya berharap BKDD bisa berupaya melobi pemerintah pusat agar penerimaan tahun ini bisa terealisasi,” kata Ketua Komisi I itu.Sementara, di beberapa kesempatan Wali Kota Djelantik Mokodompit selalu menegaskan dukungannya atas kebijakan moratorium maupun mutasi PNS. Pun, Wali Kota Djelantik ingin mentransfer pegawai Kotamobagu ke daerah yang kekurangan PNS.“Kami hanya membutuhkan tenaga kesehatan dan guru. Itu pengecualiannya,” tukas Djelantik. Sekadar diketahui Kota Kotamobagu saat ini memiliki 2986 pegawai dan tenaga honorer sebanyak 1105 pegawai.Sekedar diketahui, meski moratorium sudah diberlakukan, namun pemerintah daerah bisa dibolehkan melaksanakan penerimaan CPNS dengan ketentuan APBD dibawah 50 persen. Pun, formasi yang dibolehkan yakni tenaga pendidikan (guru), dokter, bidan dan perawat.

Tahun Ini Pemkot Manado Terapkan Moratorium

2011-10-05T02:55:00.000-07:00

Harapan masyarakat Kota Manado, khususnya yang tengah berancang-ancang untuk melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, pupus sudah. Sesuai informasi yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Manado, Drs Musa Hans Tinangon MSc, untuk tahun 2011 ini, pemkot tidak akan membuka penerimaan CPNS. Dan ini menurutnya sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat.“Jadi keputusan tidak menerima CPNS, merupakan keputusan pemerintah pusat yang memberlakukan moratorium sejak tahun 2011 hingga desember 2012,” ucap Tinangon kepada wartawan, kemarin.Meski demikian, lanjut Tinangon, pemkot sudah terlebih dahulu mengusulkan tambahan formasi berjumlah 486 kursi, yang terdiri dari formasi kesehatan, guru dan tenaga teknis. Namun usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat tersebut, dilakukan sebelum adanya moratorium.“Sampai sekarang, masih ba-nyak SKPD yang mengeluh ka-rena kekurangan tenaga komputer dan akuntansi, apalagi untuk tahun 2011 dan 2012 ba-nyak pegawai yang pensiun. Walaupun kita butuh tenaga PNS namun kita harus taat kepada pemerintah pusat,” terangnya.Menpan dan Reformasi Biro-krasi, EE Mangindaan sebe-lumnya kepada Komentar di Jakarta mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menggodok konsep tentang moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS. Namun tahapan rekrutmen CPNS 2011 yang formasinya telah diajukan daerah, akan tetap jalan. Kemungkinan besar, rekrutmen dilakukan pada Januari 2012. “Sampai Bulan Desember (2011) masuk tahap penyiapan, Januari (2012) jalan,’’ ungkap Lape sa-paan akrab Mangindaan. Terkait moratorium, Mantan Gubernur Sulut ini menjelaskan nantinya dilakukan secara selektif atau masih ada pengecualian. Terutama untuk tenaga dosen, guru kelas, guru komputer, guru produksi, dokter, bidan dan perawat serta tenaga yang bersifat khusus dan mendesak.Moratorium juga dikecualikan bagi daerah-daerah yang memiliki besaran anggaran untuk belanja pegawai di bawah 50 persen dari total APBD 2011. Untuk saat ini, dikatakannya, ada 297 peme-rintah daerah se-Indonesia yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen dari APBD. “Dan mereka ini yang harus melaksanakan moratorium,” tandasnya.sumber: www.hariankomentar.com

Pemkab Mitra Tetap Upayakan Prajab CPNS 2011 Selesai Tahun ini

2011-09-30T01:15:00.000-07:00

Berbeda dengan daerah lain yang belum akan menggelar pendidikan dan latihan pra jabatan (diklat prajab) di 2011 ini, khusus Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Pemkab tetap mengupayakan CPNS yang belum mengikuti prajab dapat mengikutinya di 2011 ini, supaya 219 CPNS di Mitra yang belum mengikuti prajab, tak akan menunggu terlalu lama.“Kita tetap mengupayakan supaya 219 CPNS Kabupaten Mitra yang belum mengikuti prajab, supaya dapat mengikutinya pada 2011 ini tanpa menunggu tahun depan lagi. Akan ada jadwal prajab di 2011 ini, di mana hal tersebut terus dan sementara kita per-juangkan” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH, Kamis (29/09) kemarin.Menurut Punuindoong, prajab merupakan salah satu tahapan yang harus diikuti setiap PNS untuk mendapatkan status sebagai PNS penuh. “Dan Pemkab juga tentu tidak ingin menahan-nahan setiap CPNS untuk mengikuti tahapan mendapatkan status PNS penuh. Ini menyangkut nasib mereka juga,” kata mantan Kepala Dinas Sosial Mitra ini.Saat ini, ungkap Punuin-doong, pihaknya sementara menunggu kepastian pembia-yaan dari kas daerah, khususnya yang dianggarkan lewat APBD-Perubahan Kabupaten Mitra Tahun Anggaran 2011. “Jadi soal pelaksanaannya akan digelar 2011 ini, namun soal pembiayaannya sementara menunggu kepas-tian dari APBD-Perubahan yang tahapannya sementara berjalan,” urainya.Punuindoong berharap ada tambahan anggaran signifi-kan dalam pembiayaan melalui APBD Perubahan Kabu-paten Mitra Tahun Anggaran 2011 ini.“Harapannya memang seperti itu, yakni ada subsidi signifikan dari anggaran daerah untuk 219 CPNS di Mitra dalam keikutsertaan mereka nantinya dalam diklat prajab. Kita sementara menunggu kepastian itu,” pungkasnya.sumber: www.hariankomentar.com

Mokoginta dan Ramdhani Tegaskan Tes Ulang CPNSD Boltim TIdak Sah

2011-09-28T06:37:00.000-07:00

Sidang gugatan yang dilayangkan oleh CPNSD (Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah) Kabupaten Bolmong Timur melalui kuasa hukum Novie Kolinug, Sigar Ticoalu SH dan Yantje Rumimpunu SH terhadap Bupati Boltim Sehan Landjar selaku Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, kembali digelar, Selasa (27/09) kemarin. Kali ini menghadirkan dua saksi masing-masing Muhammad R Mokoginta, mantan Sekkab Boltim yang juga Ketua Panitia tes CPNSD Boltim pertama tahun 2010 dan anggota DPR Benny Ramdhani. Keduanya dengan tegas menyatakan bahwa tes ulang CPNSD Boltim tidak sah.Dalam kesaksiannya, Moko-ginta mengatakan bahwa tes pertama CPNSD sudah melalui mekanisme yang berlaku yakni berdasarkan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara (juknis) no 30 tahun 2007 tertanggal 27 Agustus 2007. Ia mengaku menerima instruksi dari Tergugat selaku atasannya yang menghendaki agar formasi SMA diprioritaskan untuk putra dan putri Boltim, sehingga kemudian Tergugat mengharuskan digelarnya tes CPNSD ulang yang digelar tanggal 26 Mei 2011 lalu. Dikatakan Mokoginta, karena din-lai melanggar aturan sehingga dia tidak melaksanakan instruksi atasannya itu dan sebagai konsekuensinya dinonjobkan dari jabatannya. Karena baginya pelaksanaan tes ulang CPNSD Boltim tidak sah.Senada dikemukakan saksi Ramdhani. Menurutnya, sebagai wakil rakyat ia mendapatkan aspirasi masyarakat terkait dilakukannya tes ulang CPNSD oleh Tergugat. Karena dianggapnya melanggar aturan dan juknis, maka ia pun mempertanyakan hal itu ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Gubernur Sulut dan BKN (Badan Kepegawaian Negara). Dan berdasarkan surat BKN dan Menpan disebutkan bahwa tidak ada alasan untuk dilakukan tes ulang CPNSD Boltim. Karena itu secara tegas ia mengatakan bahwa tes ulang CPNSD yang digelar oleh Tergugat adalah tidak sah. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (05/10) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Di mana saksi yang akan dihadirkan adalah dari BKDD Boltim dan BKDD Propinsi Sulut.sumber: www.hariankomentar.com

Pemkab Boltim Optimis Menangkan Kasus Gugatan CPNS 2010

2011-09-09T06:44:00.000-07:00

Sidang sengketa perdata kasus calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) terus bergulir. Setelah menerima gugatan para CPNS yang gagal tahap dua, giliran Pemkab Boltim memberi tanggapan. Kuasa hukum Pemkab Boltim dalam kesempatan pembacaan jawaban gugatan di sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, Kamis (8/9) mengaku semua dalil penggugat lemah. Menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Boltim Priyamos SH MM, yang sekaligus bertindak sebagai kuasa hukum Pemkab Boltim. “Dua hal pokok yang kami tekankan yaitu bahwa para penggugat sudah mengakui tes ulang kedua dengan turut hadir berpartisipasi dalam tes ulang tersebut. Kedua, Pemkab Boltim tidak pernah mengeluarkan pengumuman hasil kelulusan tes ulang pertama. Jadi tidak benar kalau tes ulang pertama ada hasil resmi yang diumumkan,” jelasnya.Lanjut Priyamos, dalam sidang tadi turut dihadiri lima peserta CPNSD Boltim 2010 yang lulus, mewakili yang lain. “Mereka ini hadiri dalam kapasitas sebagai penggugat intervensi. Mereka inilah yang memberikan penguatan terhadap jawaban dari Pemkab Boltim,” katanya.Tambah Priyamos, masih ada sidang lanjutan lagi yang akan digelar khusus untuk mendengarkan tanggapan dari penggugat, dalam bentuk replik.Menurut Priyamos, sampai proses sidang kemarin, dirinya masih merasa yakin dan optimis Pemkab Boltim akan memenangkan kasus ini. “Karena tes ulang yang telah dibuat itu sesuai dengan petunjuk teknis (juknis),” ujarnya.sumber: www.manadopost.co.id

SK Honor Dihargai 5 Juta di Minut

2011-09-09T06:22:00.001-07:00

Status tenaga honorer daerah (Honda) Pemkab Minut yang hingga kini belum juga ada kejelasan, mulai terkuak. Sejumlah Honda yang bertugas di Minut, mengatakan mereka ditawari oknum PNS dan meminta uang agar bisa bida diangkat jadi PNS dan segera memperoleh SK. Tak tanggung-tanggung dana yang diminta sebesar Rp5 juta setiap orang. Hal ini langsung mendapat peringatan keras BKD Minut, dan akan segera memproses sesuai hukum yang berlaku. "Ini merupakan kasus penipuan, karena tidak ada alasan untuk meminta uang kepada Honda agar segera mendapat SK. Kasus ini segera ditindaklanjuti untuk dilaporkan ke pihak berwajib," urai Kepala BKDD Minut Frets Sigar SH, kemarin. Lanjut Sigar, oknum PNS yang meminta uang namanya sudah dikantongi. Dugaan sementara oknum PNS tersebut, merupakan mantan pegawai di BKDD sehingga mengetahui jumlah Honda yang ada untuk dimintai dana. Sigar berharp agar Honda jangan tertipu dengan cara-cara seperti itu. "Saat ini belum ada pemberitahuan dari tim verifikasi MenPAN-RB yang punya kewenangan dalam hal ini. Honda kategori I dan II belum ada pemberitahuan kapan SK pengangkatan kepada mereka akan turun," jelas Sigar.sumber; www.manadopost.co.id

Kamis, CPNS Minut Terima SK

2011-09-09T06:05:00.000-07:00

Penantian panjang Calon Pegawai Nageri Sipil (CPNS) 2010, terhadap SK nomor induk pegawai (NIP) akan segera berakhir. Badan Kepegawaian dan diklat daerah (BKDD) Minut sudah mengantongi SK NIP dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Sulut.Hal tersebut disampaikan Kepala BKDD Minut Frets Sigar, Jumat (9/9/2011), usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Minut. " Hari kamis, sudah kami terima dari BKN Sulut," kata dia.Setelah itu, BKDD masih mempunyai pekerjaan rumah sampai CPNS benar-benar bekerja. " Kami akan ajukan ke bupati untuk dikeluarkan SK, setelah itu kami akan membuat petikan atau SK per orang, yang kemudian akan dibagikan kepada mereka," katanya.Proses tersebut masih membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. "Paling lambat itu tanggal 19 September, yang penting kan sesuai janji sebelum tanggal 10, SK dari BKN sudah keluar," ujarnya.SK tersebut sangat dinantikan oleh 244 CPNS yang sudah menanti sejak sembilan bulan lalu. " Kami sangat membutuhkan itu, selama sembilan bulan kami tunggu, kalau sudah akan keluar ini kami sangat bersyukur, karena jujur, kami sudah habis-habisan," ujar sorang CPNS.sumber: http://manado.tribunnews.com/2011/09/09/bkdd-segera-terbitkan-sk-cpns-minut

Moratorium Tidak Berlaku untuk 3 Kabupaten

2011-09-09T05:48:00.000-07:00

Kebijakan Moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS tahun ini secara nasional, belum menjadi harga mati. Pasalnya, ada tiga daerah di Sulut memungkinkan untuk bisa membuka penerimaan CPNS 2011. Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, John Lontaan mengakui hal tersebut. “Bolmut dan Bolsel dan salah satu kabupaten di Minahasa berpeluang melakukan rekrutmen CPNS 2011. Di Minahasa, saya lupa nama kabupatennya,” ungkapnya. Alasannya, karena ketiga daerah ini selain daerah otonomi baru, juga belanja pegawainya masih di bawah 50 persen, Disinggung waktu pembukaan rekrutmen CPNS 2011, Lontaan mengaku belum bisa memastikan. “Belum tahu bulan apa pembukaan CPNS 2011 ini. Karena belum diputuskan,” kilahnya.Hanya saja penerimaan CPNS 2011 ada pengecualian. Yakni diperuntukkan buat tenaga pendidik, medis, sipir penjara dan lainya. “Rekrutmen CPNS 2011 ini ada pengecualian yakni untuk tenaga pendidik, medis, sipir dan lainnya saja,” tukasnya sambil mengungkapkan tidak seperti tahun sebelumnya.Sedangkan bagi daerah yang tidak bisa melakukan rekrutmen CPNS 2011, tapi membutuhkan PNS, maka PNS yang ada Pemprop Sulut dan Kabupaten Minahasa bisa memindahkan pegawainya un-tuk ditempatkan pada daerah yang kekurangan PNS.“Pemprop Sulut dan Kabupatan Minahasa kelebihan PNS maka PNS-nya bisa dipindahkan kepada daerah yang membutuhkan PNS,” ulasnya seraya menambahkan, PNS harus siap ditempatkan di mana saja. Jika PNS tersebut membangkang untuk dipindahkan, maka bakal pensiun dini. Sementara untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, Lontaan memastikan menunggu peraturan pemerintah diterbitkan. “Tenaga honorer yang sudah verifikasi, pengangkatannya tunggu PP diterbitkan,” imbuhnya.sumber: www.hariankomentar.com

Rekrutmen CPNS DIbuka 2012

2011-09-02T23:28:00.000-07:00

Kebijakan moratorium penerimaan CPNS akan dikecualikan bagi daerah yang belanja pegawai atau belanja aparaturnya masih di bawah 50 persen dari total APBD masing-masing. Hanya saja, kesempatan rekruitmen CPNS di daerah ini baru akan dibuka 2012 mendatang. Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN/RB), Letjen TNI (Purn) EE Mangindaan SIP, menjawab pertanyaan harian ini dalam kunjungannya di Ratahan Ka-bupaten Mitra, Jumat (02/09) kemarin.Menurut Lape, sapaan akrab mantan Ketua Komisi II DPR RI ini, waktu empat bulan terakhir di 2011 ini yakni dari September hingga Desember, diberikan kesempatan bagi pemerintah-pemerintah daerah menyusun data formasi PNS yang menjadi kebutuhan masing-masing. “Setelah disusun, data itu dimasukkan ke kita (Kementerian PAN/RB, red),” terangnya.Lanjut Mangindaan mengungkapkan, data formasi PNS yang dibutuhkan tiap daerah tidak boleh hanya secara umum, melainkan harus ter-perinci. “Misalnya berapa jumlah tenaga guru yang diperlukan, guru bidang studi apa saja, kemudian mau ditempatkan di mana guru itu. Demikian dengan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Jadi tidak boleh hanya secara umum. Kita sangat selektif untuk ini. Karena itu waktu penyusunan dan pengusulan data formasi CPNS diberikan cukup panjang, seki-tar empat bulan. Nanti mulai 2012 dibuka tahapan peneri-maan CPNS,” terangnya.Mangindaan menegaskan, pihaknya tidak mau main-main dengan perekrutan CPNS ini karena memang sudah tidak semua daerah bisa membukanya. “Jangan sampai ada masalah lagi seperti yang terjadi di beberapa kabupaten di Sulut ini. Karena itu, daerah yang masih dibolehkan merekrut CPNS antara lain karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen supaya dapat mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Selengga-rakan berbagai tahapan de-ngan baik,” tandasnya.Mangindaan kembali menjelaskan kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang diambil pemerintah. Katanya, hal ini semata-mata disebabkan atas pertimbangan bahwa keuangan di daerah lebih ban-yak terkuras untuk membayar gaji PNS dan aparat pemerintah, sementara anggaran pem-bangunan menjadi sangat ku-rang. “Ini yang harus dipahami oleh masyarakat, karena ada daerah yang jumlah PNS sudah overloaded dan banyak anggaran habis untuk membayar gaji mereka. Ini mem-buat anggaran pembangunan untuk masyarakat jadi sedikit. Karena torang berinisiatif untuk brenti dulu trima-trima pegawai khusus bagi daerah yang so talalu besar ato so 50 persen ke atas belanja pegawainya,” pungkasnya.sumber; www.hariankomentar.com

CPNS Minut: BKDD Jangan Mengumbar Janji

2011-09-01T22:14:00.000-07:00

Jangan hanya mengumbar janji, setidaknya itulah kata-kata yang dilontarkan sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 Minut untuk Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Minut. Bagaimana tidak, sampai saat ini Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) tidak jelas kapan turunnya padahal janji akan segera diberikan sudah beberapa kali diungkapkan. Soal itu, BKD melalui Kepala BKD Frets Sigar SH MM akhir bulan lalu kembali memberikan janji, kalau SK dan NIP akan segera turun dan ini dilakukan setelah berbagai pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “SK dan NIP turun paling lambat 10 September 2011. Dan perlu diketahui, keputusan tersebut dari BKN bukan dari BKD Minut,” ungkap Sigar. Disinggung soal 5 CPNS yang melewati batas usia yang ditemukan BKN, Sigar mengungkapkan kalau hal tersebut, sudah diserahkan sepenuhnya ke BKD Minut. “Untuk masalah tersebut, BKN telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pemkab Minut, nanti tindaklanjutnya akan kita lakukan, sesuai aturan yang ada,” tegas Sigar sembari menyinggung untuk Pra jabatan harus ada SK dan NIP baru bisa dilaksanakan.sumber: www.manadopost.co.id

BKKD Minut Kembali Berjanji, NIP dan SK Turun 10 September

2011-09-01T21:55:00.001-07:00

Berkali-kali Badan Kepegawaian dan Diklat mengumbar janji mengenai turunnya Nomor Induk Pegawai (NIP) dan SK CPNS 2010. Namun herannya meski sudah berkali-kali meleset, Kepala BKDD Minut, Frits Sigar SH MM tak kapok juga.Buktinya, dia kembali me-ngeluarkan statemen bahwa paling lambat pada 10 September ini NIP dan SK akan turun. Hal tersebut dikatakan Sigar ketika dikon-firmasi wartawan, Kamis (01/09) kemarin.”SK dan NIP akan segera turun setelah dilaku-kan berbagai pertimbangan dari BKN. Untuk kali ini, SK dan NIP dipastikan sudah turun paling lambat 10 Sep-tember 2011. Dan perlu diketahui, keputusan tersebut dari BKN bukan dari BKD,” jelasnya.Disinggung mengenai adanya tiga CPNS yang melewati batas usia yang ditemukan BKN, Sigar mengungkapkan kalau hal tersebut, sudah diserahkan sepenuhnya ke BKD. “Untuk masalah tersebut, BKN telah menyerahkan sepenuhnya kepada kita. Nanti tindaklanjutnya akan kita lakukan, sesuai aturan yang ada,” tegasnya sembari mengatakan, untuk prajab harus ada SK dan NIP baru bisa diikutsertakan.

Pengumuman Hasil Seleksi Akademis IPDN Tahun 2011

2011-08-26T04:05:00.000-07:00

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengumumkan Hasil Seleksi Akademis pada seleksi Penerimaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) TA. 2011/2012. Pengumuman yang dikeluarkan melalui surat keputusan bernomor 800/2127/Sekr-BKD bertanggal 24 Agustus 2011, menyampaikan bahwa yang dinyatakan lulus berjumlah 80 orang sedangkan yang tidak lulus berjumlah 95 orang.

Disampaikan pula, penentuan akhir (pantukhir) akan dilaksanakan di kampus IPDN Jatinangor Jawa Barat.

Untuk mendownload pengumuman lengkapnya silakan klik DISINI >> PENGUMUMAN HASIL SELEKSI IPDN 2011

Pemkab Mitra Masih Terima CPNS

2011-08-24T03:31:00.001-07:00

Pemkab Mitra dipastikan diserbu ribuan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab, Mitra merupakan salah satu daerah yang mendapat pengecualian moratorium dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB).

Harus diakui, kebijakan moratorium bisa menimbulkan ribuan pencari kerja. Apalagi, lulusan perguruan tinggi dan swasta senantiasa meningkat setiap tahun. Konsekuensinya, mereka tentu akan menyerbu daerah yang masih melakukan perekrutan CPNS, termasuk Mitra," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra Phebe Punuindong SH, kemarin (Selasa, 23/8).

Lanjutnya, Pemkab Mitra akan berkonsultasi dengan KemenPan-RB dan BKD Sulut untuk mengantisipasi hal tersebut. Sebab, jika penerimaan CPNS dibanjiri pelamar, otomatis juga akan menelan anggaran yang lebih besar.

Pada tahun lalu, penerimaan CPNS diikuti sekira tiga ribuan pelamar. Kalau tahun ini membludak, maka diperlukan biaya yang lebih besar dalam proses seleksi dan penerimaan nantinya. Hal ini tentunya patut diperhatikan karena anggaran yang tersedia di BKDD Mitra sangat terbatas," tukas Punuindong.

Punuindong mengungkapkan, ada beberapa solusi yang kemungkinan akan diambil Pemkab Mitra sebagai konsekuensi membludaknya pelamar. Misalnya, pembatasan pelamar sesuai nomor urut, atau kemungkinan merekrut CPNS yang merupakan putra daerah.

Semuanya akan dibahas lebih lanjut. Pastinya, kami tetap berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang diberikan KemenPan-RB. Solusi lain yang akan ditempuh yaitu transfer PNS dari daerah lain," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Mitra memastikan tetap merekrut CPNS pada tahun ini. Moratorium tidak berlaku karena belanja pegawai Pemkab Mitra hanya sekira 37 persen dari APBD. Selain itu, Pemkab Mitra masih kekurangan PNS terutama Guru dan tenaga kesehatan.

sumber: www.manadopost.co.id

Tahun 2012 Gaji PNS Naik, Penerimaan CPNS Diperketat

2011-08-16T18:06:00.000-07:00

Perekonomian negeri ini makin hebat. Ini bisa dilihat dari performance RAPBN 2012 yang mendekati angka Rp1400 Triliun dan akan dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato kenegaraan penyampaian nota keuangan, hari ini (16/8) atau sehari jelang HUT ke-66 RI.Dipastikan gaji PNS, TNI-Polri, dan pensiunan bakal melambung. Tak hanya itu, kesejahteraan karyawan swasta dan rakyat Indonesia secara keseluruhan makin baik.

Kenaikan gaji tahun 2012 nanti sebesar 10 persen. Dengan demikian penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) dengan pangkat terendah, akan meningkat dari Rp2 juta pada 2011 menjadi sekitar Rp2,2 juta.

Adapun guru dengan pangkat terendah, pendapatannya akan naik dari Rp2.654.000 pada 2011 menjadi Rp2.887.600 di 2012 nanti. Begitu juga dengan anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah, penghasilannya akan naik dari Rp2.625.000 di 2011 menjadi Rp2.819.400 di 2012.

Presiden akan mengumumkan kenaikan gaji pokok tahun 2012 bagi PNS, anggota TNI/Polri, serta pensiunan, sebesar 10 persen. Sama dengan kenaikan tahun 2011. Atau lebih besar dari kenaikan 2010 yang hanya 5 persen.

Dalam tahun 2012, kebijakan belanja pegawai antara lain kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata sepuluh persen," ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI, Melchias Mekeng.

Menurut Melchias, kebijakan kenaikan gaji tersebut diharapkan dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara serta dapat mendorong pelaksanaan proses pemerintahan berjalan lebih baik.

Tak hanya kenaikan gaji, tahun depan, pemerintah juga berencana untuk meneruskan kebijakan pemberian gaji ke-13, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. "Selain itu, pemerintah juga akan tetap memberikan remunerasi bagi kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi," katanya.

Sementara itu, terkait kebijakan belanja pegawai yang berpotensi membebani pemerintah daerah, termasuk pemberian gaji ke-13, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, hal tersebut merupakan konsekuensi pemerintah daerah. "Pemerintah harus anggarkan itu karena demi undang-undang, kita harus persiapkan gaji ke-13. Kalau ada daerah yang terbebani, itu konsekuensi daerah," ujarnya.

Menurut Agus, pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Sehingga, pemerintah daerahlah yang harus mengatur anggarannya agar tetap sehat. "Tentu, kita (pemerintah pusat) akan terus mendorong peningkatan kualitas keuangan daerah," katanya.

Di sisi lain, pengamat ekonomi, Dradjat Wibowo menilai, kenaikan belanja pegawai ini akan sangat membebani APBN. “Selama ini pun APBN sudah banyak terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu,” katanya.

Selain komponen biaya pegawai, terdapat pula pemborosan dari bunga hutang dan belanja barang dan modal yang tidak tepat guna. Sementara penerimaan pajak belum maksimal.

Tak hanya itu, pengalaman tiap tahun setiap gaji PNS dinaikkan, selalu tidak diimbangi dengan meningkatnya produktivitas PNS. “Kualitas kinerja mereka masih tetap saja rendah. Kendati tiap tahun pemerintah menaikkan gaji dengan tujuan, bisa meningkatkan produktivitas PNS,” katanya. (jpnn)

JATAH CPNS KETAT
Sementara itu, pemerintah daerah tidak boleh berharap banyak terhadap usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Jangan berharap usulan jumlah yang diajukan pasti disetujui pusat. Pasalnya, banyak indikator yang dijadikan pertimbangan untuk menetapkan berapa jumlah formasi CPNS yang layak bagi daerah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto menjelaskan, BKN yang akan memberikan pertimbangan kepada Kemenpan-RB terkait formasi CPNS masing-masing daerah. “BKN memberikan pertimbangan, Kemenpan-RB yang menentukan,” terang Aris kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin.
Aris, yang belum lama duduk sebagai Kabiro Humas dan Protokol BKN itu, menyebutkan, setidaknya ada empat indikator yang dijadikan pertimbangan penetapan formasi CPNS.

Pertama, kebijakan negara terkait anggaran yang sudah dialokasikan, dalam hal ini oleh kemenkeu. “Kemenkeu sudah menetapkan alokasi anggaran, misalnya untuk gaji. Formasi akan disesuaikan dengan alokasi itu,” terangnya.

Dia mengakui, banyak daerah yang mengajukan usulan formasi CPNS dalam jumlah sangat banyak. “Kalau misal rekrut banyak, ya nanti mau dibayar pakai apa? Jadi tak mungkin semua usulan dipenuhi,” cetusnya.

Kedua, kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat juga menjadi pertimbangan. Untuk saat ini, yang dianggap masih sangat dibutuhkan adalah CPNS tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.

Ketiga, akan dilihat rasio jumlah PNS dengan jumlah masyarakat yang dilayani di masing-masing daerah. Memang belum ada rasio ideal yang ditetapkan, tapi bisa membandingkan rasio PNS dengan masyarakat di sejumlah negara.

Keempat, alokasi APBD daerah tersebut yang dipergunakan untuk belanja pegawai. Jika APBD-nya sudah di atas 40 persen untuk belanja pegawai, maka usulan formasi CPNS dalam jumlah besar akan sulit disetujui.

Karena hanya akan menambah alokasi belanja pegawai. Terus, berapa yang akan digunakan untuk membangun?” ujarnya. Keempat indikator itu nanti akan diramu untuk menetapkan berapa idealnya formasi CPNS untuk masing-masing daerah. “Bisa saja dari rasio jumlah PNS dengan masyarakatnya masih mungkin untuk ditambah lagi jumlah CPNS-nya, tapi dilihat alokasi APBD untuk belanja pegawai sudah cukup besar, maka tetap sulit,” terangnya.

sumber: www.manadopost.co.id

Bitung Moratorium Penerimaan CPNS

2011-08-15T02:34:00.000-07:00

Harapan warga Kota Bitung untuk melamar menjadi CPNS 2011 ini, tampaknya harus dikubur dalam-dalam. Pasalnya, pihak pemkot telah menyatakan tidak lagi membuka
lamaran CPNS 2011. Pernyataan itu disampaikan langsung Walikota Bitung Hanny Sondakh kepada Komentar, Minggu (14/08).

Alasan pemkot tidak lagi menerima pegawai di tahun 2011 ini, disebabkan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini, sudah mencapai 60 persen, “Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam anggaran pembangunan di Bitung ini, sebab belanja publik hanya berkisar 40 persen saja, sementara belanja gaji pegawai sudah mencapai 60 persen. Ini kan sudah sangat tidak berimbang lagi,” ujar Sondakh sembari mengatakan, mudah-mudahan tahun 2012 mendatang pihaknya akan membuka lamaran CPNS lagi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemkot Drs Ferdinand Tangkudung SIP MSi ketika dimintai tangggapannya terkait pernyataan dari walikota itu mengatakan, saat ini walikota sudah mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi, terkait surat moratorium (pemberhentian sementara pengangkatan CPNS, red). “Dengan adanya hal ini, jumlah pegawai saat ini yang berjumlah 4.445 pegawai, saya kira sudah sangat cukup untuk Pemkot Bitung,” tuturnya.

Ditanya soal pengangkatan guru dan kalangan tenaga medis yang masih kurang dan sangat dibutuhkan, menurut Tangkudung hal tersebut bisa dipahami. “Yang pasti saat ini, kami akan melakukan fungsi dari pemanfaatan dalam memaksimalkan kinerja setiap PNS yang ada, baik itu tenaga guru dan tenaga kesehatan dalam hal ini perawat dan juga dokter,” tukasnya.

sumber: www.hariankomentar.co.id

CPNS 2011 Boltim Segera Terima NIP

2011-08-11T04:27:00.001-07:00

324 CPNS 2010 kabupaten Bolaang Mongondow Timur segera mendapatkan Nomor Induk Pegawai menyusul surat edaran dari Menpan RI.

"Besok, saya akan konsultasikan dengan BKN Regional terkait surat edaran dari Menpan," jelas Alung selaku Kaban BKDD Boltim kepada wartawan, kamis siang (11/8) di kantor Bupati Boltim.

Adapun hasil yang didapatkan adalah tidak adanya fakta yang bisa dijadikan alasan untuk mengulang pelaksanaan tes penerimaan CPNS 2010 lalu.

Adapun pengertian pelaksanaan tes ulang adalah sesuai dengan ketentuan berlaku yang tak akan merugikan CPNS yang sudah mengikuti tes sebelumnya.

"Jika tak ada aral melintang maka dalam waktu dekat NIP akan segera diterbitkan bagi CPNS 2010," tandasnya.

sumber: www.tribunmanado.co.id

CPNS Bikin Pendekatan dengan Petinggi Minut

2011-08-11T04:23:00.000-07:00

Sejumlah CPNS Minut diduga mulai mendekati beberapa petinggi Minut agar ditempatkan di wilayah kerja yang tak jauh dari kantor Pemkab. Bocoran yang diperoleh, banyak CPNS yang tak mau ditempatkan di pulau bahkan mereka siap memberikan pelicin agar mendapat posisi dalam SKPD tertentu.

Diduga juga ada penawaran yang dibuka instansi terkait untuk meloloskan penempatan CPNS itu. “Seperti CPNS sekarang sudah mulai manja karena tidak mau bekerja di wilayah yang jauh apalagi di kepulauan sehingga mereka mencoba untuk melobi penempatan di dekat-dekat kantor Pemkab.

Hal ini seharusnya dibalik, kalau ada CPNS seperti itu langsung ditempatkan di pulau. Mereka kan ketika menjadi CPNS siap ditempatkan dimana saja di wilayah negara Indonesia,” ungkap sumber kepada koran ini sambil menambahkan, keinginan CPNS ini membuka peluang SKPD menawarkan jasa.

Sementara itu, terkait informasi ini, kepala BKD Minut Frets Sigar SH menyatakan, kalau ada CPNS yang ketahuan melakukan cara seperti itu harus siap menerima konsekuensi yang akan diberikan.

BKD dalam melakukan penempatan itu diatur sesuai dengan posisi jabatan yang dilamar dan akan dilihat kebutuhan tenaga di setiap SKPD. “Pastinya setiap CPNS harus siap menerima penempatan kerja yang akan diberikan,” tegas Sigar sambil menolak ada instansi yang siap menerima CPNS dengan tawaran tertentu.

sumber: www.manadopost.co.id

Honorer Diusulkan Masuk Jatah Formasi CPNS Kotamobagu

2011-08-11T04:21:00.000-07:00

Jika tak ada perubahan jatah penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah Kotamobagu tahun ini berjumlah 200 formasi. Ini sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Pemkot Kotamobagu ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sebagian dari jumlah tersebut akan diberikan kepada para pegawai daerah non PNS atau biasa disebut tenaga honorer. Namun, para tenaga honorer tersebut harus lulus seleksi dan verifikasi yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Nasrun Gilalom, Kamis (11/8/2011). "Nantu akan diatur, berapa persen untuk pelamar umum dan berapa persen untuk tenaga honorer,” kata Nasrun.

Pembagian persentasenya, Nasrun mengatakan masih dibahas. Namun, informasi yang diperolehnya dari Kemen PAN-RB penerimaan CPNS tahun 2011 ini dilakukan sekaligus dengan seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.

Adapun jumlah tenaga honorer di lingkup Pemkot Kotamobagu berjumlah sekitar 200 pegawai. Jumlah tersebut terdiri dari dua kategori yakni tenaga honorer yang dibiayai APBD atau APBN dan ada pula sumber honornya bukan dari APBD.

Jumlah tersebut, kata dia, tentu saja tidak bisa diakomodir sekaligus menjadi PNS. Apalagi ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa diakomodir jadi PNS.

Adapun untuk kepastian jumlah formasi, Nasrun mengatakan kemungkinan besar baru diketahui akhie Agustus ini. Setelah itu, seluruh BKDD di Indonesia akan mengadakan rapat koordinasi.

“Kemungkinan akhir Agustus ini sudah selesai dibahas seluruh kuota yang akan diterima di seluruh daerah di Indoensia," tandas dia.

sumber: www.tribunmanado.co.id

Usulan Formasi CPNS Tmohon Masih

2011-08-11T02:38:00.000-07:00

Usulan 580 formasi yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN) di Jakarta, belum ada satupun yang disetujui. Usut punya usut, formasi tersebut masih akan dikaji KemenPAN RI menyesuaikan dengan PermenPAN 26/2011. “Memang untuk usulan tersebut masih akan menyesuaikan dengan PermenPAN dan ini juga sesuai dengan hasil rakor BKN di Ternate,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tomohon Masna Pioh SSos, Selasa (9/8), kemarin.

Pioh memaparkan pihaknya telah menerima fax untuk mengikutsertakan pihak terkait seperti bidang pengembangan, bagian organisasi dan tata laksana hingga operator komputer dalam bimbingan teknik (Bimtek). Nantinya, ungkap mantan Camat Tomohon Selatan ini, lewat Bimtek akan diinventarisir kebutuhan CPNS di Tomohon. “Mudah-mudahan apa yang diusulkan bisa terakomodir,” tambahnya.

Lanjutnya, terkait dengan wacana moratorium, ada kemungkinan bisa terjadi pembatasan jumlah PNS saat penerimaaan CPNS 2011. “Kalau soal pensiun dini mungkin masih akan dikaji lebih dalam karena saat ini yang dipakai masih PP 32/79 dimana batas usia pensiun 56 tahun,” sambungnya. “Pemkot kiranya dapat memperjuangkan 103 CPNS diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK,“ harap sejumlah lulusan SMA/SMK kota bunga.

sumber: www.manadopost.co.id

Biaya Diklat Prajabatan CPNS Minut Masuk APBD

2011-08-05T05:32:00.000-07:00

Ini kabar gembira bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Minut Tahun 2010. Di mana Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Minut, Frits Sigar SH MM menyatakan biaya diklat prajabatan untuk 244 CPNS 2010 sepenuhnya akan ditanggung Pemkab Minut dan akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2011 ini. Hal tersebut disampaikan Sigar ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (03/08) kemarin.

Dikatakannya lagi, biaya untuk diklat ini masing-masing Rp 7,5 juta bagi golongan III sementara untuk CPNS golongan II Rp 5,5 juta. “Kita belum tahu berapa biaya seluruhnya tapi untuk perorangan seperti itu nilainya,” terang Sigar lagi. Lanjut menurutnya, pelaksanaan diklat prajabatan tersebut akan dilakukan dalam Bulan Agustus ini.

Namun demikian menurut informasi yang diperoleh wartawan, setiap CPNS tersebut sudah dimintakan terlebih dahulu biaya diklat prajabatan mengingat P-APBD belum sama sekali masuk dalam pembahasan. “Karena biasanya P-APBD itu nanti selesai Bulan November maka dipastikan biaya itu ditanggung terlebih dahulu oleh para CPNS baru kemudian akan diganti setelah selesai APBD-P dan proses administrasi pencairannya,” tambah sumber.

Seperti diberitakan sebelumnya, 244 CPNS di lingkup Pemkab Minut sudah masuk bertugas Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Agustus 2011 ini namun mereka belum mengantongi Surat Keputusan (SK) mau-pun Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut informasi juga, pelaksanaan diklat yang dipercepat ini untuk menyesuaikan dengan jadwal penerimaan CPNS di Tahun 2011 yang diperkirakan akan dilaksanakan Bulan September-Oktober mendatang.

sumber: www.hariankomentar.com

Honorer di Atas Tahun 2005 Tidak Akan Diangkat Jadi PNS

2011-08-02T22:05:00.000-07:00

Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Salah satu syaratnya, pemerintah hanya memprioritaskan honorer yang tercatat sebelum 2005 untuk diangkat.

‘’Pokoknya honorer yang paling lama 2005. Jadi sebelum 2005 itu yang kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi,’’ ungkap Menpan dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan kepada wartawan, seusai mengikuti rapat terbatas di kantor presiden, Selasa (02/08) kemarin.

Sedangkan syarat-syarat pegawai honorer yang diangkat, diungkapkan Mangindaan, menyangkut ijazah dan lainnya. “Syarat ijazahnya apa betul. Kemudian dia punya SK, kemudian benar dia sebelum 2005 dan sebagainya, kadang-kadang maaf saja, yang masuk mendaftar 2008 dimasukkan juga. Tapi kita punya BPKP, BPKP pergi cek apa angka-angka itu sebelum 2005. Kalau tidak ada, tidak jadi,’’ ungkap Mangindaan.

Jadi verifikasi pegawai honorer diperketat? ‘’Ketat sekali. Karena yang lalu banyak yang tidak pakai verifikasi,’’ kata Menpan. Sedangkan soal jumlah honorer yang akan diangkat, Mangindaan mengatakan belum diputuskan. Hal tersebut masih perlu dibicarakan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Jumlah belum berani kami putuskan karena masih diverifikasi, menyangkut formasi. Kuotanya ini perlu dibicarakan juga dengan DPR,” kata dia.

Verifikasi ini, kata Mangindaan, dilakukan di pusat dan juga disesuaikan dengan kesiapan daerah. Apalagi saat ini cukup banyak tenaga honorer yang terdaftar yang menurutnya mencapai ratusan ribu orang. Yang paling banyak ada di bagian administrasi. Namun ia menjanjikan verifikasi akan selesai dalam satu bulan ini. “Kalau ada tes kami betul-betul lihat kualifikasi masing-masing,” kata dia lagi.

Lantas, berapa jumlah tenaga honorer yang akan diangkat tahun 2011 ini? “Sangat tergantung pada hasil verifikasi. Kalau verifikasi cuma 50 ribu, 50 ribu,” kata politikus Partai Demokrat itu. Mantan Gubernur Sulut ini menguraikan, dalam pemaparannya kepada Presiden SBY, terkait masalah tenaga honorer yang harus diselesaikan.

Pertama, adalah kaitan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain. Antara lain Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian di mana di situ ada dicantumkan ada pegawai tidak tetap selain pegawai negeri. Itu perlu kita cocokkan lagi. Kedua, kalau kita putuskan berapa ribu orang yang akan diangkat maka akan ada kaitannya dengan anggaran. Presiden mengatakan perhitungkan dulu detail, baru putuskan.

‘’Jadi prinsipnya para honorer itu akan diangkat yang memenuhi syarat semua karena masih diverifikasi sesuai PP yang lalu. Kemudian yang kedua anggaran kita perhitungkan. Ketiga peraturan-peraturan terkait dengan itu harus sejalan sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera selesaikan.’’

Ada lagi Presiden minta, kata dia, hal ini harus paparkan di hadapan gubernur. ‘’Sosialisasikan apa yang telah kita siapkan ini,’’ katanya.

Lalu proses verifikasi berapa lama? ‘’Sudah, verifikasi sudah. Tapi laporannya pada kami sedang, sehingga kami akan tentukan kapan. Dalam waktu dekat tidak akan lama. Kategori satu tidak lagi, yang sudah diangkat seperti dulu masih tersisa tidak usah. Yang kedua dites di antara mereka saja,’’ katanya.

Kategori dua itu yang bagaimana? ‘’Kategori dua yang non-APBN dan non-APBD. Kasihan juga mereka, mereka sudah lama kerja, mau angkat susah, tidak ada APBD, tidak ada APBN. Tapi kita manusiawi juga, kita terima, tapi harus dites antara mereka. Kalau kategori satu, kalau mereka lulus tes yang lalu, angkat,’’ ujar Mangindaan. Termasuk perangkat desa? ‘’Tidak, perangkat desa perundang-undangan sendiri,’’ katanya.

Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memimpin rapat terbatas membahas rancangan peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS mengatakan, pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS, harus dengan persyaratan-persyaratan tertentu agar sistem kepegawaian di Indonesia benar-benar tepat dan baik.

“Dalam perkembangannya kemudian banyak sekali diangkat tenaga-tenaga honorer baru di berbagai daerah. Tentu saja ini kita harus carikan solusinya. Solusi yang mesti kita ambil pertama-tama harus dihitung cermat berapa kebutuhan pegawai negeri ini dalam kegiatan penyelenggara negara tidak hanya di pemerintahan, tapi lembaga-lembaga negara yang lain,” papar SBY.

SBY memaparkan, tidak tepat jika Indonesia memiliki kelebihan PNS. Namun tidak baik juga jika mengalami kekurangan PNS sehingga diharapkan jumlah PNS yang nantinya akan direkrut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. “Tentu tidak tepat kalau kita memiliki kekurangan pegawai tapi sangat tidak tepatnya kalau kelebihan pegawai. Kalau berlebihan tidak sesuai apa yang akan dilakukan negara dan pemerintah ini,” ujar SBY.

sumber: www.hariankomentar.com

Penerimaan CPNS 2010 Masih Terbuka

2011-07-27T23:57:00.001-07:00

Pemerintah belum akan menutup penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Hasil pertemuan para Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan KemenPAN-RB di Ternate pekan lalu, tidak kepastian soal moratorioum (penghentian sementara) penerimaan CPNS tahun ini akan diberlakukan. “Mungkin tahun ini moratorium belum berlaku,” ungkap Kepala BKD Manado Hans Tinangon, Senin (25/7).

Hans menambahkan, pada pertemuan itu justru KemenPAN meminta seluruh daerah memasukan analisa kebutuhan PNS. Nanti dari data tersebut akan dilihat apakah komposisi PNS sudah berlebihan atau belum. “Kalau di Manado masih butuh guru dan staf yang akan ditempatkan di kelurahan yang idealnya 10 staf tiap kelurahan,” katanya.

Sebelumnya Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN-RB Ramli Naiboho mengatakan, tahun ini masih akan ada penerimaan CPNS, meski porsinya turun dibanding tahun lalu yang mencapi 300 ribu orang. Tapi juga, rekrutmen tahun ini separuh jatah yang ditetapkan sebanyak 250 ribu orang, 150 ribu untuk honorer.

Ramli menambahkan, penerimaan CPNS terutama untuk mengisi daerah-daerah pemekaran baru, perbatasan, dan di daerah tertinggal. Dan juga, meski belum memutuskan formasi prioritas, namun sudah ada ancang-ancang yang didahulukan tenaga kesehatan yaitu dokter ahli, perawat, dan bidan. Selanjutnya guru, tenaga penyuluh, keuangan, dan tenaga teknis lainnya.

Peluang lulusan SMK untuk mendaftar CPNS di daerah-daerah tertentu juga bakal dipertahankan. Seperti seperti perbatasan, pemekaran, tertinggal. Sedangkan untuk dearah perkotaan, minimal pendaftar lulusan DII.

Sementara itu, yang sudah merespon rencana moratorium CPNS adalah Pemkot Bitung. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD-PP) Bitung Ferdinand Tangkudung menyatakan, Bitung sudah pasti belum akan menerima CPNS tahun ini. “APBD kita terlalu berat untuk belanja pegawai,” katanya.

Ia menjelaskan, menurut kajian MenPAN, daerah yang belanja pegawainya mencapai 50 persen atau setengah dari total APBD, harus melakukan moratorium CPNS. Dan, dari total Rp415,82 miliar APBD Bitung 2011, Rp277,5 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. "Sudah lebih dari 61 persen," tuturnya.

Namun, Tangkudung meminta pemerintah pusat mengkaji lagi rencana kebijakan itu. Terutama dengan mempertimbangkan beberapa formasi yang sangat dibutuhkan di daerah. “Kita sangat membutuhkan tambahan tenaga guru TK dan SD, dokter dan formasi kesehatan untuk rumah sakit,” paparnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan FISIP Unsrat Herman Najoan berpendapat, penerimaan CPNS masih perlu terutama mengisi kebutuhan di daerah-daerah pemekaran baru. “Kalau di daerah-daerah induk tak perlu lagi. Malah, kalau boleh ada distribusi PNS ke pemekaran,” katanya.

Wilayah pemekaran, katanya, seperti di Sulut, rata-rata lokasinya terpencil. Menurutnya, kondisi daerah tersebut memberi indikasi bahwa sangat dibutuhkan tenaga medis dan pendidik. “Kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan sangat penting rakyat kita untuk peningkatan kesejahteraaan,” katanya.

Kata Herman, yang dibutuhkan saat ini adalah analisa komprehensif soal kebutuhan dan ketersediaan PNS di tiap daerah. Soalnya, ujarnya, ada instansi yang pekerjaannya bejibun, sedangkan di instansi lain justru seharian hanya main game atau tidur-tiduran. “Ini tidak adil, karena mereka menikmati gaji yang sama,” tukas Herman.

Mendagri Gamawan Fauzi menilai belum perlu adanya moratorium CPNS. Ia menilai jumlah PNS di Indonesia baru mencakup 2,4% penduduk. “Di negara ASEAN jumlah PNS rata-rata 3% jumlah penduduk. Karena itu, rekrutmen PNS tetap akan dijalankan,” ujarnya.

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas juga beberapa waktu lalu mengusulkan agar rekrutmen CPNS dihentikan sementara.

Dikatakan, dari kajian timnya keberadaan PNS saat ini sudah tidak terkendali mengingat banyak pegawai yang tidak memiliki kemampuan tapi dipekerjakan. “Setidaknya jangan ada rekrutmen CPNS enam bulan ke depan sambil dilakukan pengkajian yang mendalam serta melakukan pencermatan sungguh-sungguh posisi yang diperlukan,” kata mantan Wakil Ketua KPK itu. Ery justru mendukung agar PNS mendekati pensiun dan tak produktif lagi untuk dipensiundinikan dan diberi pesangon.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Poernomo membenarkan anggaran untuk PNS setiap tahun meningkat. Pada 2005, anggaran PNS Rp54,3 triliun, kemudian membengkak menjadi Rpl62,7 triliun (APBNP) atau 147,9 triliun (realisasi) pada 2010. Kenaikan signifikan terjadi pada 2011, yakni Rp180,6 triliun (RAPBN). “APBN 2011 disebut sebesar Rpl.200 triliun, belanja pegawai porsinya 10 persen,” ujar Herry.

Polres Perdalam Kasus CPNS Minut

2011-07-09T07:27:00.001-07:00

Munculnya tabir baru mengenai kasus CPNS Minut yang menyebutkan adanya suap atau permintaan uang Rp20-60 juta, terus didalami Polres Minut. Tersangka SM alias Sonny, sudah melaporkan masalah ini ke Polres Minut dan Polda Sulut sekira pukul 10.30 Wita untuk menelusuri jelas siapa yang mengirimkan pesan di Facebook itu, yang menuliskan Asisten 1 Marthino Dengah SH, menerima uang. Kasus ini sendiri cukup menghebohkan dan menjadi buah bibir sejumlah kalangan PNS Minut. Dalam laporan, Sonny mengungkapkan, jika dirinya sudah tidak pernah membuka facebook sejak Desember 2010.

Apalagi mengirimkan pesan di akun jejaring sosial tersebut. “Ini merupakan ulah hacker, saya tidak pernah memposting pesan seperti itu dan mengirimnya ke facebook, bisa saja ini merupakan cyber crime,” jelas Sonny. Terkait, temuan baru dalam kasus CPNS Minut 2010, ketika dikonfirmasi Kapolres Minut AKBP Anis Viktor Brugman Sik melalui Kasat Reskrim AKP Herry Kandati mengatakan, soal benar tidaknya pengiriman pesan melalui facebook itu, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih dalam. “Ini merupakan fakta baru, dan pihak kepolisian serius mengungkap masalah ini,” jelas Kandati, kemarin.

sumber: www.manadopost.co.id

Bupati Bekali CPNS di Prajab

2011-07-06T01:10:00.001-07:00

PNS harus mampu mengedepankan etika moral sebagai seorang abdi negara. PNS juga harus mampu memahami dan mempelajari aturan tentang kepegawaian. Penegasan itu disampaikan Bupati Bolsel Hi Herson Mayulu, kemarin, saat pembukaan Prajab golongan II yang dipusatkan di SMU Negeri Pinolosian.

Menurut Oku, sapaannya, PNS sebagai pelayan haruslah mengedepankan profesionalisme kerja dan loyal. “Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan loyal lah pada sistem,” katanya seraya meminta PNS menhindari penyimpangan dan perbuatan amoral.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Selviah AW Van Gobel menambahkan, prajab ini ada beberapa penilaian yang diutamakan yakni, tingkat kedisiplinan, kemampuan berpikir, serta loyalitas.

sumber: www.manadopost.co.id

Lulusan SMS Berpeluang Direkrut di Bolmut

2011-07-04T23:00:00.001-07:00

Pemkab Bolmut memberikan prioritas terhadap tenaga honorer saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 2011 nanti. “Tenaga-tenaga honorer akan diprioritaskan saat penerimaan rekruitmen CPNS tahun ini. Terutama honorer yang sekarang bekerja dil ingkup Pemerintahan Kabupaten,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Yusuf Lakoro.

Alasnnya, sejumlah tenaga honorer di Pemkab Bolmut sudah lama mengabdi. Apalagi, diperkuat dengan petunjuk dari Kementrian Pemberdayaan Apraratur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). “Jadi sekitar 46 orang tenaga honorer yang nantinya akan diprioritaskan,” ujarnya.

Sementara itu, ketika disinggung untuk CPNS ijasah SMA sederajat, Lakoro mengaku, Pemkab telah mengusulkan sebanyak 30 formasi. Namun, usulan ini tidak mendapat respon positif dari MenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Nampaknya tenaga SMA tidak akan loloskan karena yang nantinya diproritaskan adalah sarjana dan diploma. Namun keputusanya ada di pemerintah pusat kita sebatas mengusulkan,” tutupnya.

sumber: www.manadopost.co.id

NIP CPNS Minut 2010 Tunggu BKN

2011-07-04T22:49:00.001-07:00

Bagaimana nasib CPNS Minahasa Utara (Minut) 2010 sampai saat ini belum jelas. Pasalnya sampai sekarang SK dan NIP mereka masih belum ada. Kepala BKD Minut Frets Sigar SH mengatakan, tertundanya NIP bagi CPNS Minut bukanlah kesalahan dari BKD Minut, sebab mereka tinggal menunggu dari MenPAN dan BKN. “BKD selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kepastian NIP bagi CPNS Minut 2010 itu,” ujar Sigar.

Ditambahkanya, saat ini begitu banyak CPNS yang datang ke BKD setiap hari untuk menanyakan langsung kejelasan NIP resminya namun BKD belum dapat memastikan. “Keputusan akhirnya ada di MenPAN dan BKN, kalau itu sudah masuk kami akan langsung menyampaikannya lewat pengumuman resmi,” kata Sigar.

Plh Sekda Minut Drs Johannes Rumambi juga menyatakan, saat ini keputusan akhir CPNS Minut tinggal menunggu keputusan pusat. “Mudah-mudahan akan disampaikan dalam waktu dekat mengenai NIP itu,” katanya singkat.

sumber: www.manadopost.co.id

Peserta Prajab CPNS Bolmut, Sumbang Genset

2011-07-04T07:21:00.000-07:00

Setelah berlangsung sekira 24 hari, pelaksanaan Pendidikan Pelatihan (Diklat) Golongan III Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan tahun 2010 berakhir.

Menariknya, sebagai bentuk keprihatinan, para 146 peserta yang mengikuti kegiatan ini menyumbangkan sebuah generator dengan daya 800 watt untuk Masjid Al’ihwan Desa Bigo.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Samidin Korompot STTP MSi, sumbangan ini kepedulian terhadap aktifitas masjid karena seringkali terjadi pemadaman aliran listrik di daerah tersebut. “Bukan hanya peserta umat muslim yang menyumbangkan generator tersebut melainkan ada peserta umat nasrani juga,” ujarnya.

Sementara itu, setelah pelaksanaan diklat golongan III akan dilanjutkan dengan golongan II yang dimulai pada (3/7) kemarin. “Diklat golongan dua ini diikuti sebanyak 120 peserta yang nantinya dilaksanakan sebanyak 19 hari,” jelas Korompot yang juga kepala sub bagian Diklat di kantor badan kepegawaian dan diklat daerah.

sumber: www.manadopost.co.id

Pemkot Tomohon Cetak Calon Abdi Negara Handal

2011-07-04T07:16:00.000-07:00

Kota bunga melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berhasil mencetak 258 Calon Pegawai Sipil Negeri Sipil (CPNS) andal dan profesional yang akan menjadi PNS. Peserta Diklat Prajabatan Angkatan X berjumlah 258 CPNS terdiri dari golongan III 142 orang dan golongan II 116 orang siap diterjunkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik badan, kantor, kecamatan hingga kelurahan.

Praktis, Diklat golongan III yang berlangsung selama 24 hari dan golongan II hanya 19 hari berhasil membina fisik dan mental dengan presentase 60 persen dan pembinaan akademik atau pengetahuan 40 persen yang melibatkan unsur Badan Diklat propinsi, Polisi dan TNI sebagai instruktur. “Seluruh CPNS agar benar-benar memiliki jiwa dan karakter sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” tegas Plt Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak.

Kepala BKD Tomohon Masna Pioh S.Sos yang juga Ketua Panitia Diklat Prajabatan menjelaskan ada dua orang CPNS dengan terpaksa dinyatakan tidak lulus oleh panitia karena tidak mengikuti full masa diklat. Yang satu alasan sakit dan satunya lagi absen karena melahirkan. “Disiplin, moral, mental etika dan pengetahuan yang telah didapat dalam Diklat akan mewujudkan good governance yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat,” pungkas mantan Camat Tomohon Selatan ini.

sumber: www.manadopost.co.id

Terkait Kisruh CPNS Boltim 2010, Brani Minta Pertanggung Jawaban Menpan-RB

2011-06-30T21:34:00.000-07:00

Anggota DPRD Sulut, Benny Rhamdani (Brani) mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), EE Mangindaan harus bertanggung jawab karena punya andil serta dosa besar terkait kekisruhan CPNS Boltim tahun 2010. Hal ini diungkapkan Brani saat mendampingi puluhan pendemo yang merasa dirugikan saat penerimaan CPNS Boltim, di Kantor Gubernur, Kamis (30/06) kemarin.

“Menpan Mangindaan punya andil dan dosa besar terkait surat yang dikeluarkan. Tidak ambil pusing Lape tersinggung. Silakan saja, saya tantang debat di depan rakyat. Mangindaan harus bertanggung jawab, karena kalimat dalam surat terkait CPNS Boltim itu memberi peluang. Surat Menpan Banci. Mangindaan memberi andil bikin kekisruhan, untung saja belum kerusuhan,” teriak Brani dengan alat pengeras suara di kantor gubernur kemarin.

Selain itu, Brani juga berjanji akan menggiring masalah ini hingga proses hukum. “Jika ada pemerintah daerah melaksanakan aturan daerah melaksanakan kegiatan di luar aturan negara, maka saya curiga yang mereka lakukan ingin menciptakan negara di dalam negara. Ini bahaya. Tentu semua aparat harus mengambil tindakan tegas. DPRD akan menggiring masalah ini ke proses hukum. Kepolisian daerah dan kejaksaan cepat mengambil alih. Diperiksa siapa pun yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Seperti diketahui, Kemenpan mengeluarkan surat dengan nomor B/803/M.PAN-RB/3/2011 tertanggal 16 Maret 2011 yang isinya menegaskan berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi tim gabungan yang terdiri pejabat Kementerian PAN-RB, BKN, BKD dan inspektorat, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan untuk membatalkan atau mengulang kembali tes tertulis CPNS Boltim. Namun dalam alinea terakhir isi surat tersebut, dijelaskan jika akan dilakukan tes ulang dengan alasan stabilitas keamanan dan memenuhi harapan masyarakat, hal tersebut bisa dipahami dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Boltim. Surat ini ditandatangani oleh Ramli Naibaho selaku deputi bidang SDM aparatur mewakili Menpan EE Mangindaan.

Sebelumnya, Kepala BKD Sulut Drs Roy Tumiwa MPd saat menerima aksi demo kemarin, mengatakan Pemprop Sulut akan melaporkan masalah CPNS Boltim. “Kami akan melaporkan masalah ini dan memang kewenangan ada di Menpan dan BKN,” ujar Tumiwa.

Dirinya juga menjelaskan bahwa ujian ulang CPNS Boltim tidak ada koordinasi sama sekali dengan gubernur selaku wakil pemerintah pusat. “Ada kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah pusat tidak dipedulikan Pemkab Boltim untuk melaksanakan ujian ulang CPNS. Kami saja hanya diundang sebagai penonton saat ujian ulang CPNS,” tambah Tumiwa.

sumber: www.hariankomentar.co.id

46 Kursi CPNS 2010 Boltim Berpeluang Terisi

2011-06-24T04:39:00.000-07:00

Asa baru diberikan panitia CPNS Boltim 2010. Ada 46 formasi CPNS Boltim 2010 yang kosong dan berpeluang untuk terisi. Namun kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Boltim MR Alung SE kepada Manado Post, di Auditorium Tutuyan, Kamis (23/6) kemarin, semuanya tergantung kebijakan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). "Soalnya hanya Menpan yang punya wewenang untuk itu," katanya.

Menurut Alung kalau dari Pemkab Boltim memang sangat berharap 46 formasi itu terisi supaya genap menjadi 370 sesuai dengan formasi sebenarnya. "Soalnya Boltim masih sangat membutuhkan pegawai," ungkapnya.

Lajut Alung, kekosongan 46 formasi itu sendiri bukan kesalahan dari panitia tetapi karena kesalahan peserta sendiri yang lalai mengisi Lembar Jawaban Komputer (LJK) dengan benar. "Makanya ini tinggal menunggu kebijakan Menpan," katanya.

Perlu diketahui kekosongan ini terjadi karena dari 370 formasi CPNSD Boltim 2010, hanya 324 yang lulus dan diumumkan. Sedangkan 46 formasi lain kosong, karena berdasarkan hasil scanner dari Unima LJK-nya error. (www.manadopost.co.id)

PNS Mitra Tahun 2009 Tagih Selisih Gaji

2011-06-23T02:18:00.000-07:00

Sejumlah PNS di Kabupaten Mitra yang direkrut dalam seleksi penerimaan CPNS Tahun 2009 dan menerima Surat Pengangkatan (SK) 100 persen pada Mei lalu, mempertanyakan selisih gaji sebagai PNS 100 persen yang belum mereka terima selama dua bulan. Pasalnya, masa pengangkatan mereka terhitung sejak April 2011 namun mereka baru menerima gaji full sebagai PNS 100 persen mulai Juni ini.

Menjawab harian ini, Rabu (22/06) kemarin, beberapa PNS 2009 mengungkapkan, dalam SK yang mereka terima Mei lalu disebut bahwa pengangkatan mereka sebagai PNS 100 persen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 April 2011. Hanya saja, gaji 100 persen sebagai PNS baru mereka terima mulai Juni ini.

“Pada April dan Mei, kami menerima gaji tetap 80 persen. Yang kami pertanyakan adalah soal selisih gaji 20 persen itu karena kami diangkat TMT 1 April. Apakah memang belum ditata untuk April dan Mei itu? Atau kalau sudah ditata, di-kemanakan anggarannya?” ujar beberapa PNS 2009 yang meminta namanya tidak usah dikorankan.

Para PNS ini menjelaskan, untuk satu bulan, 20 persen gaji untuk golongan II adalah sekitar Rp 321 ribu atau Rp 642 ribu untuk dua bulan. Semen-tara PNS 2009 yang bergologan II ada 150 PNS atau totalnya adalah Rp 96 juta lebih. Se-dangkan untuk golongan III, gaji 20 persen adalah sekitar Rp 388 ribu lebih atau Rp 778 ribu lebih untuk dua bulan. Jika PNS 2009 yang bergolongan III ada 337 PNS, maka jumlah keseluruhan adalah Rp 261 juta lebih. “Total selisih gaji yang tidak kami terima untuk golongan II dan III mencapai sekitar Rp 357 juta lebih,” terang mereka.

Kadis Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Mitra, Drs Arie J Wua MSi ME yang dikon-firmasi melalui Kepala Bidang Anggaran, Drs Nolvy Lenway menjelaskan, sebenarnya ang-garan gaji 100 persen PNS 2009 sudah tertata di APBD 2011. Hanya saja, kata dia, pihaknya sementara memperhitung-kan soal pembayaran kenaikan tunjangan beras bagi PNS yang harus dibayar selisihnya sejak januari 2010.
“Itu yang menyebabkan se-hingga gaji 100 persen untuk PNS 2009 baru mulai dibayar sejak Juni 2011 ini meski masa pengangkatan mereka TMT 1 April 2011,” terangnya.

Ditanya apakah karena sudah tertata dalam APBD 2011 kemudian selisih gaji 20 persen selama dua bulan tersebut akan tetap dibayarkan kepada PNS 2009, Lenway belum bisa memastikannya.

sumber: www.hariankomentar.co.id

Kasus CPNS 2009 Kotamobagu Berlanjut

2011-06-21T21:47:00.000-07:00

Kasus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 di Kotamobagu, terus berlanjut. Sebagaimana informasi Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, kasus tersebut sedang penyelesaian pemberkasan dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Diketahui pula, penyidik Polda Sulut sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang sempat menggegerkan Kotamobagu. Ketiga tersangka, yakni Sekretaris Kota (Sekkot) Drs Muhammad Mokoginta, Asisten II Ir Hardi Mokodompit dan mantan Asisten III Ir Enna Mokoginta. Sekkot Drs Muhammad Mokoginta saat dimintai tanggapan menduga, ada sejumlah oknum yang sengaja mengangkat kembali persoalan ini. Alasannya, proses hukum sementara berjalan dan dirinya sudah menjalani proses hukum tersebut. “Kalau memang mau dipenjara, ya silahkan saja. Tetapi, yang memutuskan adalah penegak hukum, yakni pengadilan, yang akan membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar,” tegas Mokoginta.

Ia pun menyebutkan, dirinya selalu siap untuk diproses secara hukum. “Sebagai warga negara yang baik tentunya apapun proses hukum itu tetap akan saya jalani,” tandas Mokoginta.

sumber: www.manadopost.co.id

Dewan BolTim Hearing Panitia CPNS

2011-06-19T21:21:00.001-07:00

Polemik panas kinerja panitia tes ulang CPNS 2010 akan disudahi melalui hearing dengan DPRD Boltim. Keputusan hearing berdasarkan rapat Banmus, Jumat (17/06) pekan lalu. Mereka sepakati solusi tepat melalui dengar pendapat dengan panitia tes ulang. Menurut Ketua DPRD Boltim Sumardia Modeong SE, langkah tersebut diambil karena diputuskan oleh mayoritas anggota dewan.

Dan DPR akan mengundang pihak eksekutif terkait untuk dengar pendapat dalam waktu dekat ini,” katanya kepada wartawan, ketika menuju mobilnya di kantor DPRD Boltim, Jumat sore, pekan lalu.

Reevy R Lengkong, anggota dewan dari Partai Damai Sejahtera (PDS), membenarkan pernyataan dari Modeong.. “Nanti setelah dengar pendapat itu dilaksanakan, baru langkah selanjutnya ditentukan, apakah perlu dibuat pansus atau hak angket,” jelasnya diaminkan Sofyan Alhabsy dan Luther Rambing, rekan sesama anggota dewan.

Argo Sumaiku, Ketua Fraksi Demokrat yang ngotot mengusulkan hak angket terdengar kecewa dengan hasil dari Banmus. Terutama kepada rekan-rekanya yang sudah sepakat untuk menyelesaikan kisruh CPNSD dengan terang-benderang. “Walaupun hanya saya sendiri, saya menolak dengar pendapat, karena bukti-buktinya sudah jelas,’’paparnya dengan raut wajah kecewa.

Sementara itu Yance Momongan, warga Modayag, menilai DPRD Boltim tidak pro rakyat. “Dengan tidak diputuskannya hak angket ataupun pansus, membenarkan penilaian banyak masyarakat kalau DPRD Boltim memang macan ompong,” katanya diaminkan Nelson Ochotan, warga yang lain.

sumber: www.manadopost.co.id

Gilalom: Waspadai Formasi CPNS Palsu

2011-06-19T21:18:00.000-07:00

Modus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) muncul lagi. Kali ini, dari pusat hingga daerah telah beredar SK palsu terkait formasi CPNS 2011. Untuk wilayah Kotamobagu modus seperti ini bukan pertama kali terjadi.

Telah banyak keluhan dari masyarakat, bahkan ada calon pelamar yang tertipu. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu Drs Nasrun Gilalom saat dihubungi mengatakan, secara pribadi maupun institusi kepegawaian daerah, belum menerima informasi soal itu. Namun hal itu perlu diantisipasi sejak dini. “Benar atau tidak harus diwaspadai. Biasanya informasi seperti ini ada edaran dari pusat ke daerah,” kata Nasrun.

Ia menyadari, untuk Kotamobagu dan umumnya daerah di Sulut CPNS masih menjadi pekerjaan yang paling diburu para pencari kerja. Bukan tidak mungkin, modus penipuan yang terjadi di wilayah pusat (Jawa, red) akan dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab di daerah. “Saya hanya bisa mengimbau kepada masyarakat, khususnya pencari kerja, untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah. Jangan percaya informasi sepihak dari perseorangan. Apalagi, tawaran membantu dengan iming-iming uang,” terang Nasrun.

Menurutnya, informasi terakhir yang diterima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), belum ada penetapan formasi CPNS. Penetapan baru akan dilakukan Agustus mendatang. “Itu kalau tidak ada perubahan. Jadi, harus sabar dan tunggu informasi resmi dari pemerintah. Ini termasuk pula, penetapan tenaga honor daerah ,” tandasnya.

sumber: www.manadopost.co.id

Pemkab Minsel Pangkas Kursi CPNS 2011 Jadi (Hanya) 100 Kursi

2011-06-19T21:13:00.000-07:00

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Minsel 2011 ini memilih irit dalam menerima CPNS. Usulan awal 300 kursi dianulir oleh Pemkab sendiri dan dirubah menjadi 100 kursi saja.

Menurut Kepala BKDD Minsel Drs Joutje Rehoop, pembatasan penerimaan CPNS adalah instruksi langsung bupati. “Yang ada hanya untuk pengisian kursi kosong dari PNS yang pensiun, meninggal dunia dan pindah ke daerah lain,” ujarnya akhir pekan lalu.

Dalam pengusulan ulang ke pusat, Minsel akhirnya hanya mengusulkan 100 kursi saja. Menurut Sekretaris BKDD Drs Wemmy Lengkong, usulan itu sudah cukup karena PNS di Minsel dipandang telah memadai.

Sementara saat disinggung soal jabatan-jabatan yang masih lowong di kecamatan dan kelurahan, Rehoop optimis hal tersebut bisa diatasi. Pengisian jabatan tersebut menurutnya harus melewati kajian yang komprehensif. “Kita akan kaji semua secara mendalam,” tuturnya.

Soal pembatasan penerimaan CPNS, sejumlah anggota DPRD Minsel berbeda pendapat dengan Pemkab. Menurut Jefferson Runtuwene SH, anggota komisi I DPR Minsel, seharusnya Pemkab tidak mematok kuota seperti sekarang. “Harusnya penambahan penerimaan CPNS tetap dilakukan, karena ini adalah salah satu langkah untuk menanggulangi pengangguran,” katanya.

sumber: www.manadopost.co.id

Beasiswa Universitas Soedirman Tahun 2011/2012

2011-06-17T08:25:00.000-07:00

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto membuka pendaftaran bagi para pengawai pemerintah daerah untuk Program Beasiswa Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Ajaran 2011/2012. Program studi yang ditawarkan adalah Magister Ilmu Ekonomi untuk kelas reguler dengan beban studi 45 SKS yang akan ditempuh selama 4 semester. Konsentrasi pendidikan utama yang dibuka untuk program Beasiswa Kemendiknas adalah Ekonomi Publik dan Keuangan Daerah Daerah dengan kekhususan pada pengelolaan keuangan daerah dan Ekonomi Sumber Daya dan Pembangunan Daerah dengan kekhususan pada Pembangunan Pedesaan.

Pendaftaran dibuka mulai 9 Juni hingga 31 Juli 2011. Persyaratan akademis yang harus dipenuhi diantaranya lulusan S1 Ekonomi / S1 bidang ilmu lain dengan pertimbangan tertentu, Indeks Prestasi (IP) kumulatif minimum 3,25, usia maksimal 35 tahun, TOEFL 500, bukan dosen, CPNS/PNS pemerintah daerah, lulus ujian masuk, dan bersedia menyiapkan draft proposal tesis yang berkaitan dengan kekhususan pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan pedesaan.

Informasi selengkapnya, bisa mengakses di website http://unsoed.ac.id/pengumuman/pendaftaran-program-studi-magister-ilmu-ekonomi-mie-unsoed-bea-siswa-kemdiknas

Pemkab Minahasa Puasa Terima PNS

2011-06-17T01:57:00.000-07:00

Para pencari kerja di Minahasa yang ingin menjadi abdi negara sebagai pegawai negeri sipil (PNS), harus kembali gigit jari. Pasalnya, tahun 2011 ini Pemkab akan puasa menerima PNS. Hal ini diungkapkan Bupati Stefanus Vreeke Runtu, kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu di Gedung Manguni (DPRD, red).

Beban gaji PNS yang dibayarkan saat ini begitu besar dan nyaris menguras semua Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat,” tegas Vreeke.
Ditambahkannya, buntut banyaknya PNS yang mencapai 8 ribuan, mengakibatkan sebagian dari mereka tidak tahu akan mengerjakan apa ketika sampai di kantor. Ditanya berapa ideal PNS di Pemkab? Menurut Vreeke, idealnya hanya empat ribuan.

Bila jumlah PNS hanya empat ribuan, Minahasa bisa membangun dari sisa DAU yang ada,” tegasnya. Senada diungkapkan Sekda Drs Warouw Karouwan MM. Menurutnya, PNS yang ada di Minahasa sudah begitu banyak, jadi tidak perlu lagi ada penerimaan PNS.

sumber: www.manadopost.co.id

Herson: CPNS Jangan Ekslusif

2011-06-15T22:39:00.000-07:00

Bupati Bolmong Selatan Hi Herson Mayulu SIP kemarin membuka prajabatan CPNS Angkatan 2010, kemarin. Bupati didampingi Kepala Badan Diklat Sulut Dra Rosye Kalangi dan Sekretaris Kabupaten Drs Gunawan M Lombu memasang tanda peserta. ”CPNS baru sangat diharapkan untuk tidak membentuk kelompok eksklusif, dan bersikap feodalisme,” ucap Bupati, di hadapan ratusan peserta Diklat CPNS.

Melalui Diklat ini diharapkan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik, karena kita adalah pelayan masyarakat. ”Tidak perlu loyal ataupun takut kepada Bupati, tapi loyal lah kepada tugas dan aturan,” ujar Mayulu.

Sementara itu, Kalangi lebih menekankan pada pentingnya kedisiplinan seorang CPNS. ”Prajabatan ini bertujuan untuk merobah sikap dan perilaku agar mampu melakukan sesuatu yang berorientasi pada kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.

sumber: www.manadopost.co.id

Sejumlah CPNS Minut Siap Maju ke PTUN

2011-06-15T22:27:00.000-07:00

Dibatalkannya 21 nama CPNS Minut, setelah dilakukan pemeriksaan ulang hasil ujian, terus dipermasalahkan. 19 orang mewakili 21 nama CPNS itu meminta keadilan mengenai nasib mereka kepada beberapa anggota dewan Minut. “Kami melakukan ini minta pertanggungjawaban Pemkab Minut, karena dalam rekrutmen CPNS itu mereka telah melakukan kesalahan, tapi kami yang dikorbankan. Sesuai rencana kami akan membawa masalah ini ke PTUN,” ujar sejumlah CPNS Minut itu.

Sementara itu, Anggota DPRD Minut Piet Luntungan yang didatangi 19 CPNS Minut itu, memberikan wejangan bagi mereka. Menurutnya, sebaiknya 19 CPNS Minut yang ingin mendapatkan keadilan, secepatnya melaporkan ke PTUN karena ini berhubungan nasib mereka. Mengenai anggaran ke PTUN, diimbau agar ditanggung bersama, sehingga tidak memberatkan. “Masalah penerimaan CPNS Minut memang menurur keputusan Pansus sudah cacat hukum, untuk itu hasilnya perlu dikaji jangan sampai merugikan CPNS yang sudah lulus,” kata Luntungan.

Tambahnya, masalah CPNS Minut 2010 ini belum selesai karena masih ada yang keberatan. “Lebih parah lagi kalau sampai CPNS Minut itu melakukan demo. Imbasnya bisa kena Pemkab Minut dan pemerintah pusat,” tegas Luntungan. Sejumlah kalangan juga menilai masalah ini memang secepatnya harus diselesaikan. “Masalah penerimaan CPNS Minut 2010 itu, harus diselesaikan sampai tuntas, dan jangan ada CPNS yang dirugikan seperti sudah lulus sebelumnya tapi pengumuman baru dibatalkan,” pungkas Dotulong, warga Minut.

sumber: www.manadopost.co.id

Surat Penambahan Kuota CPNS 2011, Palsu

2011-06-12T20:19:00.000-07:00

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Everest Ernest (E.E.) Mangindaan dikabarkan menambah kuota CPNS 2011. Malah, Lape sapaan akrab Mangindaan, telah mengirim surat permintaan penambahan usulan alokasi CPNS 2011. Surat menggunakan kop surat Kemen PAN dan RB. Surat bernomor B/2313/M.PAN-RB/10/2011 itu, dilansir tanggal 23 Mei 2010.

Namun, surat ini langsung ditepis Kemen PAN dan RB. Isi surat tersebut mencantumkan tanda tangan Men-PAN dan RB EE Mangindaan diklaim palsu. Surat tersebut juga mencantumkan nama Sukardiana dengan nomor HP 085218666225 dan 02171109599 sebagai contact person. Saat dihubungi, kedua nomor tadi sudah tidak aktif. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, pihaknya sudah menetapkan surat tersebut palsu dan tidak benar.

"Surat edaran kementerian untuk mengklarifikasi surat bohong itu sudah disebar ke seluruh daerah," tandasnya.

Butir utama dalam surat yang dinyatakan palsu tersebut adalah, menteri menyetujui adanya penambahan alokasi CPNS daerah 2011. Ketentuan selanjutnya, kepala daerah yang juga bertindak sebagai pejabat pembina kepegawaian diharapkan menetapkan rincian tambahan alokasi itu menjadi keputusan kepala daerah. Dalam surat tersebut, seluruh tambahan alokasi CPNS daerah yang disebut sudah disetujui menteri, khusus untuk formasi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Kepala daerah, tidak diperkenankan merubah rincian alokasi, kualifikasi pendidikan, serta penempatan formasi tersebut. Si penipu juga menjelaskan, dampak keuangan dari keputusan ini dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten.

Dalam surat edaran yang ia tandatangani itu, Ramli menegaskan jika surat persetujuan rincian tambahan alokasi CPNS daerah 2011 itu ilegal. Surat ilegal itu, disebar ke instansi pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten dengan menggunakan media elektronik. Yaitu faksimil dan email.

"Himbauan kami, surat tersebut tidak perlu ditanggapi," tutur pejabat yang sementara ini merangkap menjadi Plh Sesmen PAN dan RB itu.

Pihak Kemen PAN dan RB menjelaskan banyak pemerintah daerah yang resah dengan munculnya surat tersebut. Surat itu mulai disebar akhir Mei hingga awal Juni. Diduga, surat itu digunakan untuk mengelabui pemerintah daerah. Penipu berharap, pemerintah daerah yang mendapatkan surat tersebut akan menghubungi nomor yang sudah dicantumkan. Menurut Ramli, motivasi dibalik penipuan semacam ini rata-rata untuk mengeruk keuangan.

Para penipu bisa jadi akan melakukan deal tentang tambahan alokasi setelah pemerintah daerah mengirim sejumlah uang. Surat tadi, juga tidak menutup kemungkinan digunakan untuk menyasar langsung calon pelamar seleksi CPNS 2011. Dengan surat tersebut, penipu berusaha meyakinkan calon pelamar jika ada penambahan formasi Satpol PP. Penipu juga bisa meminta imbalan uang dengan iming-iming bisa diloloskan sebagai CPNS Satpol PP. Ramli menegaskan, pihaknya hingga saat ini belum memutuskan ada penambahan alokasi CPNS daerah 2011. "Usulan formasi yang sudah masuk, masih dibahas di Kementerian Keuangan," ucapnya. Selanjutnya, usulan tersebut masih harus dibahas lagi di DPR RI. Bisa saja bakal ada penambahan alokasi, tapi juga bisa tidak. Jika tidak molor, diperkirakan seleksi CPNS 2011 digelar September-Oktober.

sumber: www.manadopost.co.id

Anggota Dewan: Ujian Ulang CPNS 2010 Boltim, Gagal

2011-06-09T21:03:00.001-07:00

Kejanggalan tes ulang CPNSD Boltim yang disuarakan warga dan peserta tes ulang sendiri, mendapat tanggapan Reevy R Lengkong anggota DPRD Boltim dari Partai Damai Sejahtera (PDS). Menurut Lengkong, aneka kejanggalan menunjukkan panitia tes ulang ini gagal. “Dan indikasi penyimpangan sudah jelas, malahan sudah ada peserta yang berani bersaksi,” katanya di kantor DPRD Boltim, Kamis (9/6) kemarin.

Lajut Lengkong, semua oknum-oknum yang terlibat harus diseret ke meja hukum. “Karena ini jelas-jelas sudah mencederai hati banyak masyarakat,” tegasnya. Tambah Lengkong, kalau para oknum tidak ditindak tegas, maka nasib Boltim akan suram karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan pudar.

sumber: www.manadopost.co.id

Hasil Ujian Ulang CPNS 2010 Boltim Dikirim ke BKN

2011-06-09T20:56:00.000-07:00

Hujan protes dari berbagai lapisan masyarakat kepada pantia tes ulang CPNSD Bolaang Mongondow Timur (Boltim) 2010, tak membuat Sekretaris Panitia tes ulang gamang.

Terbukti 332 nama CPNSD yang diumkan Senin (30/5) baru-baru ini diboyong Sekretaris Panitai MR Alung SE ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Ia, mau ke Jakarta untuk melaporkan hasil tes ulang CPNSD Boltim ke BKN,” terangnya sperti dilansir Manado Post, Selasa (7/6) kemarin.

Ketika ditanya optimisme NIP akan diterbitkan BKN, Alung mengaku optimis. “Saya optimis, walapun banyak tantangan harus tetap optimis,” katanya.
Terkait pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, yang tidak ikut bertanggung jawab, Alung diplomatis menjawab tunggu saja.

Sampai saat ini belum ada tanggapan negatif dari BKN dan MenPAN-RB. Jadi kami panitia mau melaporkan dulu. Kau sudah ada tanggapan baru dipikirkan selanjutnya untuk seperti apa, terangnya.

sumber: www.manadopost.co.id

Demonstran Beber Kecurangan Tes Ulang CPNS 2010 Boltim

2011-06-09T20:54:00.001-07:00

Kecurigaan hasil tes ulang calon pegawai negeri sipil (CPNS) Boltim 2010, diwarnai permainan terus terkuak. Kali ini, terkait dengan pengisian Lembar Jawaban Komputer (LJK) saat tes ulang Kamis (26/5) lalu. Seorang saksi mata, Frangky alias FB yang ikut tes ulang di formasi pertanian, saat menggelar demo warga Modayag Bersatu membongkar adanya keterlibatan pejabat teras Pemkab Boltim.

Dia mengaku saat para peserta serius mengisi LJK, tiba-tiba datang oknum mengaku suruhan elit panitia tes ulang meminta sejumlah LJK ke panitia. “Pengawas sempat tidak mengizinkan, tapi karena mengaku suruhan petinggi, oknum tersebut berhasil keluar membawa sekitar 6 atau 7 LJK,” jelasnya. Anehnya, kata Franky, pihak aparat keamanan tidak bereaksi, dan membiarkan onkum tersebut mengambil LJK dan pergi begitu saja.

Sayangnya, saat diminta tanggapan di saat demo, tidak dijawab Assegaf. Malahan dirinya cenderung mengalihkan topik pembicaraan ke hal lain.
Kapolsek Kotabunan Kompol Pawama, ketika dimintai tanggapan mengelak tuduhan pihak keamanan tidak sigap dan menyangkal kejadiannya seperti itu. “Tidak terjadi seperti itu, yang masuk itu Camat Tutuyan.

Menurut laporan anggota saya, dia tidak sempat membawa LJK karena langsung diamankan,” katanya Rabu (8/6) kemarin. Namun, kemarin, ketika wartawan meminta konfirmasi lagi ke Franky, dirinya berani bersaksi kejadiannya seperti itu. “Saya adalah saksinya, dan bisa panggil peserta lain dan pengawas di bilik 168 untuk bersaksi,” tegasnya.

sumber: www.manadopost.co.id

Status CPNS 2010 Boltim Belum Final

2011-06-07T23:35:00.001-07:00

Hasil tes ulang calon pegawai negeri sipil (CPNS) Bolmong Timur (Boltim) 26 Mei silam belum final. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) EE Mangindaan memberikan isarat kurang bagus. Lape sapaan akrab mantan gubernur Sulut ini menegaskan, tes ulang bukan tanggungjawab pusat. Semua konsekuensi menjadi tanggungjawab Pemkab Boltim. ‘

Kami jauh sebelumnya sudah mengirimkan surat mengenai resiko yang akan diterima bila bupati secara sepihak melakukan ujian ulang CPNS,’’tandas Mangindaan di Istana Negara Selasa (7/6) siang.

Sesepuh Partai Demokrat ini menyatakan, jika ada reaksi maka Pemkab Boltim harus bertanggung jawab mengenai kebijakan yang ditempuh. Dirinya akan memerintahkan untuk mengkaji lagi hasil tes ulang. “Hasil ujian ulang CPNS Boltim itu, akan dikaji lagi dan belum sepenuhnya akan diterima pemerintah pusat,’’tegas Mangindaan, di sela-sela acara menghadiri penerimaan Adipura Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado dan Kota Bitung.

Apa kata Lape benar adanya. Banyak peserta yang namanya lolos dites pertama, gugur dites ulang. Salah satunya Melda Onsu warga Modayag. Dia terlihat sangat terpukul. Saat menuturkan isi hatinya, suara Melda terdengar pelan dan terbata-bata. Gadis manis ini mengikuti formasi SMA di tes CPNS Boltim.Saat tes pertama Desember 2010 silam, Melda yakin lulus karena masuk rangking 28, dari 50 kuota diformasi yang sama, saat tes ulang bergeser 180 derajat.

Ketika panita tes ulang menempel hasil perengkingan LJK Senin 30 Mei pekan lalu, ternyata nama warga Dusun II, Modayag tidak tercantum dalam 332 orang yang beruntung itu. Sontak saja, gadis 21 tahun ini terpukul. “Saya kecewa pada waktu itu,” ucap mahasiswi semester IV STIE Widyadharma Kotamobagu.

Panitia tes ulang CPNS Boltim 2010 makin terpojok. Selain kritik peserta dan aksi demo, para senator Boltim (sebutan anggota DPRD) mulai menyangsikan hasil pengumuman CPNS Boltim 2010 yang dipampang Senin (30/5) akhir bulan lalu. Anggota DPRD Boltim Reevy R Lengkong dari PDS mendesak tim Unima dan panitia CPNS menjawab kecurigaan dengan membeberkan hasil rangking Lembar Jawaban Komputer (LJK) dari Universitas Negeri Manado (Unima). Itu harus! Karena sekarang yang terjadi, masyarakat sangsi dengan hasil pengumuman panitia, tegasnya kepada Manado Post, di Kantor DPRD Boltim, Selasa (7/6) kemarin.
Pasalnya, menurut Lengkong, hasil pengumuman tidak lazim dilakukan. Sejak Sabtu (28/5) Unima sudah menyerahkan hasilnya. “Kalau alasannya karena mau mengubah ke format pengumuman resmi, terbukti format pengumuman yang ditempelkan malahan tidak sesuai,” jelasnya.

Tambah Lengkong, jika Unima enggan membeber datanya dan panitia menghalang-halangi patut diberi tanda tanya besar. “Padahal ini demi kepentingan umum, keterbukan publik, dan berbicara nasib banyak orang,” ungkapnya.

Humas Unima Allan Parinusa S.Sos, mengaku bisa membeberkan data dari Unima asalkan seizin Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Boltim. Namun, menurut Parinusa, masyarakat perlu paham bahwa Unima tidak bisa membeberkan sepihak, karena ada Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati bersama PPK bahwa tugas Unima hanya sampai pada perengkingan. “Untuk pengumuman adalah kewenangan PPK dan panitia,” katanya.

Sekretaris Panitia MR Alung menanggapi pernyataan Mangindaan, yang menyerahkan tanggungjawab kepada panitia. Dengan diplomatis Alung menjawab tunggu saja. “Sampai saat ini belum ada tanggapan negatif dari BKN dan MenPAN-RB. Jadi kami panitia mau melaporkan dulu. Kau sudah ada tanggapan baru dipikirkan selanjutnya untuk seperti apa,” terangnya.

sumber: www.manadopost.co.id

Pemkot Bitung Tetap Perjuangkan Formasi SMK

2011-06-06T20:38:00.001-07:00

Pemerintah Kota Bitung tetap mengupayakan ada CPNS SMK yang bisa diakomodir pemerintah pusat. Ini terlihat dari tetap diajukannya 35 posisi CPNS lulusan SMK dalam usulan yang dimasukkan ke ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bitung, Ferdinand Tangkudung mengatakan, pengusulan 35 kursi dari 279 formasil yang diajukan itu semata-mata berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Mereka akan ditempatkan di bagian tata usaha sekolah-sekolah.

Menurutnya, hampir di semua sekolah ditempatkan para guru untuk menjadi pegawai tata usaha. Ini tak sesuai aturan karena pekerjaan para guru adalah mengajar. "Kebutuhan tenaga tata usaha ini sangat mendesak dan saya yakin akan diakomodir oleh pusat," tegasnya, kemarin.

"Kalau alasan karena kita daerah kepulauan seperti untuk penempatan di Lembeh, itu sudah diakomodir tahun lalu," tuturnya.
Menurutnya, tahun lalu telah diakomodir 45 CPNS SMA/SMK dari 60 yang diusulkan. Dan saat itu alasan Pemkot Bitung karena membutuhkan tenaga untuk penempatan di Lembeh sebagai daerah kepulauan.

Sementara itu, Kemenpan dan RB yang sebelumnya menyatakan tak akan mengakomodir usulan CPNS SMA dan SMK mulai melunak. Penerimaan bagi mereka yang tak berijazah sarjana ini akan dibuka tapi hanya untuk daerah-daerah dengan kriteria tertentu. Misalkan untuk daerah terpencil atau kepulauan.

sumber: www.manadopost.co.id

CPNS Minsel Akan Merasakan Gaji 13

2011-06-06T20:33:00.001-07:00

Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Minsel. Dalam waktu dekat ini penyaluran gaji 13 akan disalurkan. 'Penyaluran gaji 13 sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan pemerintah pusat' ujar Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (PKPAD), Drs Denny Kaawoan, kemarin.

Menurutnya, dana yang akan dikucurkan khusus membayar gaji 13 sekira Rp15 miliar. Pembayaran itu langsung diterima para PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Bahkan untuk CPNS yang baru diangkat sekalipun akan terima gaji 13,” jelas Kaawoan.

Yang pasti, penyaluran gaji 13 kepada sekitar 6 ribuan PNS tidak ada potongan sama sekali. “Bupati bahkan pak Sekda sudah warning sejak awal pembayaran gaji 13 tidak ada potongan apapun,” tandasnya.

Sejumlah PNS yang mendengar kabar gembira itu senang bukan main. “Bulan seperti ini pengeluaran besar. Kebutuhan anak-anak untuk masuk sekolah butuh dana besar,” tutur Nia Ruru dan Diane Turangan, PNS di salah satu instansi. (vif/lee)

sumber: www.manadopost.co.id

CPNS Kotamobagu Akan Terima Gaji 13

2011-06-06T20:29:00.003-07:00

Tak hanya PNS yang menerima gaji 13. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dipastikan turut menikmati bonus tahunan bagi aparatur negara itu. Anggaran yang disiapkan pun bertambah, dari sekira Rp7 miliar naik menjadi Rp8,2 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kotamobagu Drs Darusdin Mokoagow mengatakan, hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait pembayaran gaji 13.Tapi persiapan pembayaran dana sudah siap. DPKAD tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji tersebut. “Kami sudah siap untuk membayar gaji 13 dengan mempersiapkan dana sekira 8,2 miliar dari APBD Kotamobagu. Saat ini kami sedang dalam proses pembayaran gaji untuk Juni,” tutur Darusdin kemarin.

Lebih lanjut ditambahkan Sekretaris DPKAD Abdulah Mokoginta SH SE, gaji 13 hak semua abdi negara termasuk CPNS 2010. “Mereka juga menerima hak yang sama dengan PNS yang senior,’’ tegas Mokoginta.

Ditambahkannya, pembayaran gaji 13 sudah termasuk dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayar terlebih dahulu. “Kalau Peraturan Menteri (Permen) tidak ada pembayaran THR, yang ada hanya gaji 13. Sehingga pembayaran gaji 13 ini sudah termasuk THR, meski lebaran atau natal masih jauh,” terang Mokoginta.
Mokoginta menambahkan, pembayaran gaji 13 akan dibayarkan secara penuh. Namun, tetap harus dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Selain pajak tidak ada pemotongan,” kata Mokoginta, sembari menginformasikan Juknis diperkirakan pertengahan atau akhir Juni ini.

sumber: www.manadopost.co.id

CPNS Kotamobagu Akan Terima Gaji 13

2011-06-06T20:29:00.001-07:00

CPNS Minut Nganggur

2011-06-04T08:25:00.001-07:00

Sejak Januari 2011, CPNS Minut belum juga menerima SK Pengangkatan dan Nomor Induk Pegawai (NIP). Terhitung sudah memasuki bulan keenam sejak pengumuman kelulusan Desember 2010, mereka nganggur. Hal ini tentu saja merugikan daerah. Sebab harusnya mereka bisa dipekerjakan.

"Sebagai CPNS kami minta pemerintah memperhatikan penempatan kerja kami, dengan secepatnya memberikan SK Pengangkatan dan NIP agar bisa bekerja," kesal sejumlah CPNS Minut.

Kepala BKDD Minut Frets Sigar SH membenarkan sudah sekitar 6 bulan CPNS Minut belum bekerja, itu disebabkan karena penerimaan CPNS 2010 memang bermasalah sehingga pemerintah harus melakukan pemeriksaan kembali hasil ujian. Keterlambatan turunnya SK pengangkatan dan NIP CPNS Minut ini, juga berkaitan dengan masalah itu. Namun saat ini BKD berusaha agar CPNS segera menerima SK dan NIP.

"Dalam waktu dekat SK Pengangkatan dan NIP sudah akan turun dari BKN, sehingga mereka bisa dipekerjakan sesuai jurusan yang ditentukan," ujar Sigar.

sumber: www.manadopost.co.id

Menpan: Prajabatan Tidak Dikenakan Biaya

2011-06-02T21:59:00.000-07:00

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Reformasi Birokrasi, Letjen (Purn) EE Mangindaan menegaskan, CPNS yang ikut pendidikan dan latihan prajabatan, tidak dikenakan biaya apa pun. “CPNS yang ikut prajab tidak dikenakan biaya sedikit pun. Itu harus disiapkan oleh APBD setempat. Tidak ada pungutan. Tidak ada,” tegas Mangindaan dengan nada tinggi mendengar adanya pungutan bagi CPNS yang ikut praja di Sulut.

Mangindaan yang diwawancarai Komentar di Gedung MPR RI seusai menghadiri peringatan Hari Pancasila, Rabu (01/06), menekankan bahwa prajab merupakan tanggung jawab kabupaten dan kota setempat dan tidak dibebankan ke peserta. Pastinya, setelah CPNS tersebut diangkat maka harus mengikuti prajab. “Yang jelas setelah diangkat harus prajab. Itu sudah ketentuan. Karna ada batas waktu dua tahun paling lama harus prajab,” tandasnya.

Sedangkan Anggota DPD RI asal Sulut, Mayjen (Purn) Ferry Tinggogoy memastikan pungutan teradap CPNS ikut prajabatan adalah bentuk pelanggaran terhadap UU. “Itu tindakan korupsi. Harus diusut,” tukasnya. Dikatakannya, prajab tersebut satu paket dengan rekutmen CPNS. “Katanya membangun tanpa korupsi. Kok kejadian ini didiamkan,” sitirnya soal dugaan adanya daerah di Sulut yang melakukan pungutan terhadap peserta prajab CPNS.

Tinggogoy juga meminta para CPNS agar menyampaikan persoalan tersebut ke DPD RI untuk ditindaklanjutinya. “Laporkan ke DPD RI untuk kami tindaklanjuti. Bila perlu minta kwitansi pembayaran. Jika tidak ada kuitansi, itu perampokan,” kuncinya.

Seperti diketahui, sejumlah CPNS di Mitra mengatakan untuk mengikuti prajab mereka harus menyediakan biaya yang mencakup jutaan rupiah karena subsidi APBD hanya Rp 1 juta.

Sumber KOMENTAR menyebut, untuk CPNS golongan III diharuskan membayar sekitar Rp 8,5 juta bila ingin ikut serta dalam diklat prajab, sedangkan CPNS golongan II Rp 7,5 juta. “Torang mo ambe di mana kasiang doi 7 sampe 8 juta ini. Gaji saja belum diterima penuh, sementara harus menyediakan dana be-sar untuk mengikuti prajab. Kami berharap kebijakan pemkab dalam hal ini,” ujar sejumlah CPNS 2010 yang meminta namanya tidak dikorankan, Senin (30/05) lalu.

Tingginya biaya keikutsertaan dalam diklat prajab ini disinyalir menjadi salah satu penyebab minimnya CPNS yang mendaftar sebagai (calon) peserta. Informasi diterima, CPNS yang mendaftar mengikuti prajab masih sangat minim.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH menjelaskan, membengkaknya biaya pendidikan dan latihan (diklat) prajabatan (prajab) untuk CPNS di 2011 ini, antara lain disebabkan karena faktor pembiayaan seperti akomodasi dan konsumsi.

Pasalnya, standar anggaran yang dari lembaga Administrasi Negara (LAN) belum ter-masuk hal itu. Lagi pula, diperoleh informasi diklat prajab 2011 ini akan berlangsung selama 25 hari dari biasanya 14 hari.

Pada prinsipnya, pihaknya tetap berpegang pada standar biaya yang ditetapkan LAN dalam edarannya bernomor 2055/X/4/1/2010 tanggal 14 Desember 2010 yakni Rp 4,5 juta untuk golongan II dan Rp 5,5 juta untuk golongan III.

Meski standar itu hanya urusan administrasi dan belum akomodasi dan lain-lain, namun Punuindoong menepis bila nanti anggaran diklat prajab akan mencapai Rp 8,5 juta.

Sementara itu, Wakil Bupati Mitra Drs Jeremia Damongilala MSi mengatakan, setiap CPNS mutlak mengikuti diklat prajab ini, namun yang jadi persoalan adalah biaya yang dirasa terlalu tinggi. Yang menarik, menurut wabup, harusnya hal ini tidak perlu terjadi, karena sebenarnya biaya yang diajukan pemkab untuk biaya prajab cukup memadai.

“Saat pembahasan anggaran di dewan saya mendapat laporan bahwa ada pimpinan dewan yang mencoret item anggaran tanpa dibicarakan bersama dalam komisi terkait dan panitia anggaran. Ini sudah menjadi rahasia umum tetapi kepala-kepala SKPD tak berdaya. Saya hanya berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di waktu-waktu yang akan datang,” kata-nya.

sumber: www.hariankomentar.com

Pengumuman Hasil Tes Ulang CPNS Boltim Diragukan Peserta

2011-06-02T17:21:00.000-07:00

Panitia tes ulang calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010 Bolmong Timur (Boltim) belum bisa tidur nyenyak. Mereka curiga, ada sebagian dari 332 nama yang diumumkan panitia, Senin (30/5) lalu, hasil rekayasa. Bentuk kecurigaan terlihat dari jeda waktu antara pemeriksaan LJK dan pengumuman.

"Kami lagi menunggu waktu yang pas untuk menyurat ke BKN dan MenPAN," kata Erny Sumangkut yang merasa namanya keluar di tes pertama. Keanehan lain yang disinyalir peserta CPNS yang enggan namanya jangan dikorankan, adalah banyak kerabat pejabat tembus.

"Ada lima orang kerabat dekat salah satu panitia inti tes ulang lolos," tandasnya.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara(BKN)Pusat menetapkan hasil ujian ulang CPNS 2010 di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sah. Menurut Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat Selasa (31/5) hasil tes ulang sah. Dengan kata lain, hasil ujian sebelumnya dianulir. "Ini yang sah," kata Tumpak.

Dengan demikian, peserta yang dinyatakan lulus berhak menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN. "Pastinya nama-nama yang lolos ujian ulang yang akan kami keluarkan NIPnya," katanya. Dia melanjutkan, sekarang ini BKN sementara menunggu pengajuan NIP dari BKDD melalui BKN Regional. "NIP diajukan oleh BKDD pada BKN di daerah. Nah, nanti BKN regional yang meneruskan pada kami," katanya sembari menambahkan, waktu NIP keluar belum bisa dipastikan sesuai dengan seberapa cepat BKDD melakukan pengajuan. Saat disinggung akan ada peserta yang menggugat BKN maupun MenPAN RB, Tumpak mengatakan siap menerima. "Ya silakan saja digugat," ujarnya singkat.

sumber: www.manadopost.co.id

Biaya Prajab CPNS Mitra Melonjak, Peserta Enggan Mendaftar

2011-06-02T17:02:00.000-07:00

Biaya keikutsertaan CPNS dalam Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan (Diklat Prajab), lumayan besar. Informasi yang berhasil dirangkum KOMENTAR menyebut, biaya untuk mengikuti salah satu tahapan wajib yang harus diikuti demi mendapatkan status sebagai PNS 100 persen ini mencapai Rp 8 juta per peserta.

Sumber KOMENTAR menyebut, untuk CPNS golongan III diharuskan membayar sekitar 8,5 juta bila ingin ikut serta dalam Diklat Prajab, sedangkan CPNS golongan II Rp7,5 juta. Bila dikurani dengan subsidi dari APBD, biaya kekutsertaan dalam diklat prajab inipun masih terhitung besar, karena subsidi APBD ‘hanya’ Rp 1 juta per peserta.

“Torang mo ambe di mana kasiang doi 7 sampe 8 juta ini. Gaji saja belum diterima penuh, sementara harus menyediakan dana besar untuk mengikuti prajab. Kami berharap kebijakan Pemkab dalam hal ini,” ujar beberapa CPNS 2010 yang meminta namanya jangan dikorankan, Senin (30/05)

Tingginya biaya keikutsertaan dalam diklat prajab ini disinyalir telah menjadi salah satu penyebab minimnya CPNS yang mendaftar sebagai (calon) peserta. Informasi diterima, CPNS yang mendaftar mengikuti prajab masih sangat minim.

Sayang, tak berhasil diperoleh konfirmasi akan tingginya biaya pendaftaran keikutsertaan dalam diklat prajab ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Mitra, Phebe Punuindoong SH tak bisa dihubungi. Ponselnya bernomor 08124 496xxx miliknya tak dalam keadaan aktif ketika berulang kali dihubungi.

Waktu lalu, biaya keikutsertaan dalam diklat prajab ini juga sempat dipersoalkan, meski (masih) dipatok pada angka Rp 4,5 juta untuk golongan II dan Rp 5,5 juta untuk golongan III. Ketika itu, Punuindoong kepada sejumlah wartawan menjelaskan, biaya prajabatan ini telah sesuai apa yang ditentukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam suratnya bernomor 2055/X/4/1/2010 tanggal 14 Desember 2010. “Biaya prajab antara lain digunakan untuk pembelian diktat serta penginapan plus pembayaran untuk tim pengajar dari propinsi,” ujar dia waktu itu.

Belakangan, biaya diklat prajab telah ‘membengkak’ hingga mencapai Rp 8,5 juta atau Rp 7,5 juta bila dipotong Rp 1 juta subsidi APBD. Ada informasi menyebut, perubahan biaya ini terjadi karena bertambahnya masa diklat itu sendiri, dari biasanya 14 hari menjadi 25 hari.

sumber: www.hariankomentar.co.id

Hasil Ujian Ulang CPNS 2010 Boltim Diumumkan

2011-06-02T16:59:00.000-07:00

Hasil ujian CPNS 2010 Pemkab Bolmong Timur akhirnya diumumkan oleh BKDD Pemkab Bolmong Timur, Senin (30/05) siang. Ratusan warga dan peserta tes ujian CPNS saling berhimpitan melihat hasil ujian ulang yang ditempel di papan pengumuman kantor BKDD.

Rasa penasaran yang lama tersimpan dibenak peserta ujian CPNS akhirnya terjawab sudah. Setelah beberapa bulan ini, menyisihkan waktu, menguras tenaga dan biaya dengan senantiasa mengikuti tahapan penjaringan pelaksanaan perekrutan CPNS yang berlangsung dua kali ini. Ditambah dengan situasi ketidakmenentuan pemerintah daerah dan pusat untuk mengambil keputusan. Mengenai pertentangan dan sikap ambivalensi antara pemerintah propinsi dan pusat, atas permohonan Pemkab Bolmong Timur untuk melaksanakan ujian ulang CPNSD berlangsung berbulan-bulan lamanya.
Kepala BKDD Bolmong Timur MR Alung SE mengatakan, seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan CPNSD 2010 yang diumumkan hari ini (kemarin, red), telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah telah bekerjasama dengan Unima, yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk mengadakan soal ujian sesuai klasifikasi pendidikan pelamar hingga pemeriksaan lembar jawaban komputer.

“Tahapan pemeriksaan dila-kukan di kantor rektorat Uni-ma berlangsung secara terbu-ka. Perwakilan dari berbagai unsur turut dilibatkan pada proses validasi hingga perangkingan lembar jawaban komputer. Dan hasil perangki-ngannya dibuat dua rangkap, untuk Unima dan BKDD Pem-kab Bolmong Timur,” kata Alung, saat ditemuai wartawan usai pengumuman hasil CPNS.

Namun, menurut sejumlah peserta ujian menyatakan penyesalan atas hasil pengumuman CPNS Pemkab Bolmong Timur angkatan kedua itu. Terdapat beberapa lembar jawaban komputer yang diperiksa melalui komputerisasi itu dinyatakan gugur karena tidak dapat terbaca melalui mesin scan. Mestinya, kata mereka, bila lembar jawaban komputer tersebut tidak dapat menilai hasil lembar jawaban komputer, panitia membijaksanai pemeriksaan dilakukan secara manual. “Kasiang torang yang berharap jadi PNS, tapi hanya kesalahan kecil yang bisa dibijaksanai oleh BKD, malah menjadi sia-sia,” tutur salah seorang peserta CPNS usai melihat hasil pengumuman di kantor BKDD, siang kemarin.

sumber: www.hariankomentar.co.id

Pemerintah Tetapkan 3 Juni, Cuti Bersama

2011-05-23T20:09:00.000-07:00

Pemerintah memutuskan, hari Jumat tanggal 3 Juni 2011 sebagai cuti bersama. Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor. 03/2011, Kep. 135/MEN/V/2011, dan SKB/02/M.PAN-RB/05/2011 tentang Perubahan Hari Libur dan Cuti Bersama

Hal itu dikatakan Menko Kesra Agung Laksono dalam jumpa pers yang didampingi Sesmenko Kesra Indroyono Soesilo dan Sesmen PAN dan RB Tasdik Kinanto di Jakarta, Senin (23/5). Keputusan itu diambil setelah melakukan evaluasi atas perubahan cuti bersama tahun 2011, khususnya tanggal 16 Mei 2011 dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak.

Dijelaskan, penetapan cuti bersama 3 Juni 2011 itu, dimaksudkan untuk meningkatkan dan efisiensi pelaksanaan hari kerja di antara dua hari libur. Selain itu, selama ini sebagian PNS tidak sepenuhnya memanfaatkan hak cuti tahunan. ”Padahal cuti merupakan momen untuk revitalisasi, rekreasi dan penyegaran bagi pegawai dan keluarga,” ujarnya.

Cuti bersama ini juga untuk memberikan kesempatan kepada para orang tua untuk menyiapkan sekolah/kuliah putera-puterinya pada tahun ajaran baru. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pariwisata dalam negeri yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi.

Namun, Agung Laksono mengingatkan, untuk pelayanan umum (publik) yang bersifat strategis tetap dilakukan seperti biasa. Pelayanan publik dimaksud antara lain rumah sakit, Puskesmas, unit kerja pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan serta unit kerja pelayanan sejenis.

Untuk itu, pimpinan unit kerja diminta mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional Kenaikan Isa Almasih tanggal 2 Juni dan cuti bersama tanggal 3 Juni 2011, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menko Kesra menegaskan, pelaksanaan cuti bersama ini merupakan bagian dari hak cuti tahunan pegawai. ”Dalam waktu dekat pemeritah juga akan mengumumkan Keputusan Bersama tentang Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2012,” tambahnya.

sumber: Humas Menpan-RB

Kuota Formasi SMA Tersedia 10 %

2011-05-23T00:46:00.000-07:00

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memenuhi permintaan daerah merekrut lulusan SMA/sederajat untuk diangkat jadi CPNS. Namun, pemberlakukan aturan ini diperuntukan bagi daerah-daerah yang terpencil dan tergolong belum maju. Kuotanya pun hanya dibatasi 10 persen.

"Masih banyak daerah yang mengajukan lulusan SMA untuk formasi CPNS 2011. Contohnya Manado, Gorontalo, dan Papua," kata Deputi SDM bidang Aparatur KemenPAN-RB Ramli Naibaho, Minggu (22/5).

Padahal, sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB sudah menyatakan untuk tahun ini akan menutup lulusan SMA. Karena banyaknya daerah yang terpencil dan usulan kebutuhan pegawai lulusan SMA yang akan mengisi formasi CPNS 2011 untuk tenaga administrasi, "kran" itu akhirnya dibuka.

Kata Ramli pusat akan memberikan peluang buat Gorontalo dan Papua mengingat daerah tersebut kurang lulusan sarjananya.

"Di Gorontalo dan Papua masih ada kabupaten/kota pemekaran yang terisolir dan SDM lulusan sarjana masih terbatas. Karena itu kita masih mengabulkan usulan Pemda-nya," ungkapnya.

Meski menyetujui, namun Ramli menegaskan, lulusan SMA yang diusulkan harus dilengkapi keterampilan khusus, seperti kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan komputer, dll. Ketrampilan tambahan ini bukan sekadar dilihat dari ijazah saja, tapi harus dites juga.

"Kalau hanya ijazah SMA saja tidak bisa, harus ada tambahan. Istilahnya SMA plus. Karena aslinya SMA itu harus lanjutkan kuliah dan bukan bekerja. Berbeda dengan SMK, lulusannya sudah disiapkan untuk bekerja," tuturnya.

Lantas berapa jatah SMA plus ini? "Kita hanya berikan porsi maksimal 10 persen dari kuota daerah yang disetujui MenPAN-RB. Tapi bagi daerah terluar, yang punya letak geografis berliku-liku sehingga sulit SDM-nya mendapatkan pendidikan tinggi seperti Papua kita berikan jatah lebih dari 10 persen," beber mantan pejabat di BKN ini. Untuk SMK, kata Ramli pula, posisinya akan disamakan dengan SMA plus.

Bagi daerah yang lulusan SMK-nya lebih banyak, sebaiknya usulkan SMK. "Tadinya kita tetapkan lulusan SMK saja yang diterima. Tapi lulusan SMA ternyata banyak sekali. Makanya kita putuskan boleh SMA tapi harus plus," tegasnya. Di Sulut, kemungkinan besar yang akan disetujui usulannya untuk penempatan di wilayah terpencil dan perbatasan, seperti Bolsel, Boltim, Sangihe, Sitaro, dan Talaud.

sumber: www.manadopost.co.id

Pengumuman Penerimaan Calon Praja IPDN

2011-05-22T19:17:00.000-07:00

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/1245/SJ tanggal 6 April 2011 hal Penerimaan Calon Praja (CAPRA) IPDN Tahun Ajaran 2011/2012, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan kesempatan kepada Putra/Putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dengan status ikatan dinas dan tugas belajar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Tahapan seleksi
a.1. Kegiatan dan Waktu Seleksi
1. Pendaftaran >> 2 s.d. 15 Mei 2011
2. Seleksi administrasi >> 15 s.d. 19 Mei 2011
3. Tes psikologi >> 31 Mei s.d. 1 Juni 2011
4. Tes kesehatan dan kesamaptaan >> 4 s.d. 6 Juli 2011
5. Tes akademik >> 16 Juli 2011
6. Penentuan akhir >> 9 s.d. 11 September 2011

a.2. Seleksi menggunakan Sistem Gugur yaitu peserta dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya apabila dinyatakan lulus/memenuhi syarat tahap sebelumnya. Bagi peserta seleksi yang pada tahun 2011 ini masih berada di kelas XII dan kemudian yang bersangkutan Tidak Lulus SMA/MA atau nilai rata-rata STTB SMA/MA Tidak Memenuhi Syarat Nilai 7,00 maka dinyatakan Gugurwalaupun dinyatakan lulus dan diterima sebagai praja IPDN.

a.3. Materi untuk Tes Akademik :

Pancasila
UUD 1945
Pengetahuan Umum, Sejarah, Kebijakan Pemerintah, Otonomi Daerah, Hukum, Pengetahuan Dalam dan Luar Negeri
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika

Informasi lengkap bisa didownload di SINI

November Ujian CPNS 2011, Sulut Usul 7.443 Posisi

2011-05-19T21:29:00.000-07:00

Sulut yang terdiri dari 15 kabupaten/kota menduduki peringkat 26 dari 33 provinsi dalam hal pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011. Sulut tercatat mengajukan posisi untuk 7.443 orang. Jumlah ini kalah jauh dari yang diajukan Jawa Tengah dengan 67.278 posisi, tapi ribuan kali lebih banyak dari Jambi yang hanya mengajukan 2 posisi.

"Itu baru usulan. Angka pastinya pusat yang menentukan. Yang jelas, kuota CPNS tahun ini baik pelamar umum dan honorer kita upayakan maksimal 250 ribu orang saja," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho, Senin (16/5) lalu.

Total usulan yang diajukan seluruh provinsi di 2011 ini mencapai 665.518 orang. Angka yang sangat fantastis karena sekira 15% dari total jumlah PNS di Indonesia yang 4 juta lebih. Angka tersebut juga 4 kali lipat lebih besar dari PNS yang pensiun, meninggal, dipecat, dan berhenti tiap tahun, yang rata-rata tercatat hanya 150 ribu orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy Tumiwa MPd mengatakan, usulan itu menurun dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 8.453 kursi.

“Semua daerah masih butuh PNS. Jangankan yang baru mekar, yang induk saja butuh karena banyak yang pensiun,” tukasnya. Mantan Karo Pemerintahan dan Humas Pemprov ini menambahkan, yang signifikan penyusutan PNS-nya adalah aparat di bidang kesehatan seperti perawat.

“Padahal, semua daerah butuh tenaga kesehatan,” katanya.

Belum lagi tenaga teknis spesifik seperti akuntan dan ahli komputer. Tumiwa menambahkan, usulan tahun ini masih didominasi tenaga teknis.

“Karena di daerah-daerah baru, karena aparat teknis kurang, terpaksa “menggunakan” guru. Padahal, daerah-daerah itu kekurangan guru,” tambah Tumiwa.

Pernyataan Tumiwa itu banyak buktinya. Jangankan kepala dinas pendidikan, camat maupun kepala dinas non pendidikan sekalipun “memanfaatkan” jasa guru. Seperti di Bolsel dan Boltim.
“Kami masih butuh tenaga teknis yang banyak. Belum lagi guru dan petugas kesehatan yang sangat kurang,” ujar Bupati Bolsel Herson Mayulu.

Sementara itu, kendati Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan larangan lulusan SMA masuk dalam usulan formasi CPNS 2011 ini, Pemprov Sulut masih melihat adanya peluang lulusan SMA tetap diakomodir.

“Kami mengusulkan 75 formasi untuk lulusan SMA yang terdiri dari 50 tenaga Polisi Pamong Praja (Pol PP), dan 25 tenaga Polisi Kehutanan (Polhut),” kata Tumiwa. Bolsel pun, yang nota bene adalah daerah otonom paling baru di Sulut, menurut Kepala BKDD Selviah Van Gobel, sangat butuh tenaga SMA/SMK. Makanya, dari dari 639 kursi yang diusulkan, ada 20 kursi untuk ijazah SMA/sederajat. Katanya, usulan tersebut terkait dengan kebutuhan mendesak Pemkab Bolsel. Seperti tenaga operator komputer, Satpol PP, dan tenaga operator lainnya.

“Kami akan berusaha agar tenaga SMU direkrut, mengingat yang kami usulkan adalah mereka yang memiliki ijazah dan keahlian komputer,” ujar Selviah. Sedangkan Tomohon yang mengusulkan 103 kuota untuk SMA/SMK, kata Eman, semoga dapat dipertimbangkan pemerintah pusat sebagaimana 2010 lalu.

“Kalau melihat kebutuhan, lulusan SMA/SMK masih sangat diperlukan, terutama untuk mengisi kekurangan tenaga di SKPD, kelurahan. maupun kecamatan,” tandasnya. Kepala BKDD Bitung Ferdinand Tangkudung menyebutkan, Pemkot Bitung masih tetap mengusulkan lulusan SMA/SMK, yang akan dijadikan tenaga guru TK, perawat, tenaga operator computer, dan administrasi.

“Untuk guru TK dan SD saya rasa bisa diakomodir dari lulusan SPG TK dan SPGSD, sementara untuk tenaga administrasi bisa direkrut dari lulusan SMEA dan operator komputer bisa dari SMK informatika, “ ujarnya. Sebelumnya Humas BKN Pusat Tumpak Hutabarat pernah mengatakan, pusat akan menolak usulan CPNS lulusan SMA karena berdasarkan statistik, jumlah PNS yang berasal dari SMA masih cukup banyak. Sehingga jumlah ini akan dikurangi pemerintah secara bertahap.

Sumber: www.manadopost.co.id

Lulusan SMA Terbuka Peluang untuk Daerah Perbatasan dan Pemekaran.

2011-05-19T18:25:00.000-07:00

Pemerintah pusat enggan menyetujui usulan CPNS lulusan SMA/SMK. Karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut MenPAN-RB EE Mangindaan, “larangan” lulusan SMA yang akan direkrut sebagai CPNS sudah berlangsung sejak 2009.

"Ketentuan tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun lalu," beber mantan Gubernur Sulut itu.
Tetapi, lanjut Mangindaan, ada pengecualian untuk daerah yang berada di perbatasan serta daerah pemekaran yang dinilai terisolir.

"Daerah-daerah ini masih bisa mengusulkan kuota untuk lulusan SMA, tapi itu pun tidak banyak. Maksimal empat orang dan harus lulusan SMA plus yakni SMA yang punya keterampilan," jelas Mangindaan.

Ditambahkannya, ketentuan tersebut dilakukan karena hingga saat ini dari jumlah total 4,4 juta PNS di Indonesia, sebagian besar lulusan SMA. "Kami perlahan mengurangi jumlah PNS dari SMA," ujarnya.

Sebelumnya pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Humasnya, Tumpak Hutabarat menyatakan, pusat akan menolak usulan CPNS lulusan SMA karena berdasarkan statistik, jumlah PNS yang berasal dari SMA masih cukup banyak. Sehingga jumlah ini akan dikurangi pemerintah secara bertahap.
"Sesuai data statistik, lulusan SMA masih mendominasi PNS di Indonesia. Jumlahnya melonjak sejak 2002. Karena itu tahun ini kita tidak akan menerima lulusan SMA lagi," tegas Tumpak, awal April lalu.

Kendati BKN menegaskan larangan lulusan SMA masuk dalam usulan formasi CPNS 2011 ini, Pemprov Sulut masih melihat adanya peluang lulusan SMA tetap diakomodir.

“Mudah-mudahan Pemerintah Pusat bisa memahami alasan alasan kita mengusulkan lulusan SMA,” ujar Tumiwa.

Pemprov Sulut sendiri dalam usulannya mengajukan 75 formasi untuk lulusan SMA. Yang terdiri dari 50 tenaga Polisi Pamong Praja (Pol PP), dan 25 tenaga Polisi Kehutanan (Polhut). Bolsel pun, yang nota bene adalah daerah otonom paling baru di Sulut, menurut Kepala BKDD Selviah Van Gobel, sangat butuh tenaga SMA/SMK. Makanya, dari dari 639 kursi yang diusulkan, ada 20 kursi untuk ijazah SMA/sederajat. Katanya, usulan tersebut terkait dengan kebutuhan mendesak Pemkab Bolsel. Seperti tenaga operator komputer, Satpol PP, dan tenaga operator lainnya.

“Kami akan berusaha agar tenaga SMU direkrut, mengingat yang kami usulkan adalah mereka yang memiliki ijazah dan keahlian komputer,” ujar Selviah.

Sedangkan Tomohon yang mengusulkan 103 kuota untuk SMA/SMK, kata Eman, semoga dapat dipertimbangkan pemerintah pusat sebagaimana 2010 lalu.

“Kalau melihat kebutuhan, lulusan SMA/SMK masih sangat diperlukan, terutama untuk mengisi kekurangan tenaga di SKPD, kelurahan. maupun kecamatan,” tandasnya.

Kepala BKDD Bitung Ferdinand Tangkudung menyebutkan, Pemkot Bitung masih tetap mengusulkan lulusan SMA/SMK, yang akan dijadikan tenaga guru TK, perawat, tenaga operator computer, dan administrasi.

“Untuk guru TK dan SD saya rasa bisa diakomodir dari lulusan SPG TK dan SPGSD, sementara untuk tenaga administrasi bisa direkrut dari lulusan SMEA dan operator komputer bisa dari SMK informatika,” ujarnya. Sementara untuk lulusan SMA sederajat, kata Tangkudung untuk formasi Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat saat ini masih banyak lulusan SMA yang berstatus sebagai honor di Pol PP.

Sumber: www.manadopost.co.id

Mangindaan: Seleksi CPNS 2011 bulan November, Lulusan SMA Berpeluang Ikut

2011-05-19T18:21:00.000-07:00

Rekrutmen CPNS 2011 yang akan berlangsung November mendatang, semakin menutup peluang bagi pelamar kerja lulusan SMA sederajat. Jatah bagi pelamar SMA hanya untuk daerah tertentu. Di Sulut sendiri, jatah tersebut kemungkinan hanya diberikan untuk daerah kepulauan seperti Kabupaten Sangihe, Talaud atau Kota Bitung (Pulau Lembeh).

Hal ini diamini Juru Bicara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Drs Gatot Sugi-harto MM. “Seleksi CPNS 2011 ini tidak ada lulusan SMA,” katanya kepada seperti dilansir KOMENTAR kemarin (19/05).

Menurutnya, hal tersebut sesuai surat edaran Kemenpan dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Namun tidak tertutup kemungkinan bagi daerah yang sesuai persyaratan yang ditentukan, yakni pemekaran baru, pasca konflik serta daerah kepulauan. Di Sulut sendiri, salah satu persyaratan yang bisa dipertimbangkan adalah daerah kepulauan.

“Lulusan SMA memrioritaskan bagi daerah seperti itu,” tukas Sugiharto seraya menambahkan, itu pun harus di selektif. “Tidak semua kabupaten/kota dengan syarat itu, mempunyai kesempatan meng-usulkan lulusan SMA untuk ikut seleksi CPNS tahun ini,” katanya.

Ditambahkan juga, lulusan SMA itu harus pula memiliki keterampilan yang dibutuhkan. “SMA plus yang dibutuhkan dengan dilakukan seleksi ketat,” argumennya seraya mengatakan, pemerintah ingin mewu-judkan PNS yang berkualitas.

“Saat ini kita sedang menggodok usulan formasi dari daerah, apakah kebutuhannya benar riil atau tidak,” kuncinya. Sebelumnya Menpan, Letjen (Purn) EE Mangindaan menginformasikan, seleksi CPNS 2011 berlangsung bulan November 2011 mendatang.

sumber: www.hariankomentar.com

CPNS 2009 Mitra Terima SK 100%

2011-05-17T20:15:00.000-07:00

Tragis nasib yang dihadapi dua CPNS Kabupaten Mitra yang direkrut dalam seleksi penerimaan CPNS 2009 lalu, masing-masing Novi Mengko SP dan Novita Ombong ST. Keduanya tetap dengan status CPNS hingga akhir hayat dan tak sempat lagi menikmati statusnya sebagai PNS karena keburu meninggal sebelum Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai PNS 100 persen diserahkan untuk mereka.

Dengan meninggalnya Mengko dan Ombong, maka hanya 485 CPNS 2009 Kabupaten Mitra yang menerima SK Pengangkatan PNS 100 persen dari 487 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk itu. SK 100 persen untuk CPNS 2009 Kabupaten Mitra ini sendiri diserahkan langsung Bupati Mitra, Telly Tjanggulung di Walei Wulan Ratahan, Senin (16/05).
Bupati menyerahkan SK 100 persen secara simbolis kepada Refly Masikome SE (mewakili golongan III) dan Julianti Sumangando AMd (mewakili golongan II). Dan selanjutnya diteruskan oleh Sekda Drs Freddy Lendo, Assisten Administrasi Pembangunan Setdakab Ir Hanny Roring MSi MM, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Phebe Punuindoong SH.
485 CPNS yang menerima SK Pengangkatan sebagai PNS dengan status 100 persen ini, terdiri atas 202 CPNS tenaga teknis, 122 CPNS tenaga kesehatan, dan 161 CPNS tenaga guru. Dalam arahannya, Bupati mengingatkan pentingnya sebuah loyalitas. Sebagai seorang Abdi Negara loyalitas harus diutamakan. “Kalian semua harus loyal kepada atasan. Itulah kunci kesuksesan sebagai seorang abdi Negara,” pesannya.
Bupati juga mengingatkan bahwa sebagai pelayan masyarakat maka aparat pemerintahan termasuk PNS tidak boleh pilih-pilih kerja. “Lakukan dulu perkara-perkara yang kecil, baru perkara-perkara yang besar. Jika tidak setia dengan perkara-perkara kecil, bagaimana melakukan perkara besar,” urai Bupati memberi motivasi.
Sementaraitu, menurut Ketua tim kerja CPNS 2009, Teddy Rugian SSos, sebagai bentuk penghormatan SK 100 persen tetap diserahkan kepada keluarga kedua almarhum. “Dan kami juga tak lupa menghaturkan banyak terima kasih untuk Bupati yang berkenan hadir menyerahkan SK 100 persen bagi kami,” kata Teddy didampingi Sekretaris Tommy Hamel SIK dan Bendahara Franny Ratuwongo SH.

Sumber: www.hariankomentar.com

Pemerintah Tetapkan Senin Depan (16/05) Cuti Bersama

2011-05-13T19:09:00.000-07:00

Pemerintah merevisi kebijakan cuti bersama untuk 2011 menjelang jam pulang kantor sore ini. Berdasarkan hasil keputusan bersama 3 menteri, maka pemerintah menyatakan hari Senin 16 Mei 2011 sebagai cuti bersama.

Hal itu tertuang dalam siaran pers Humas Kantor Menko Kesra seperti yang dilansir detikcom, Jumat (13/5/2011). Disebutkan, dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama, dipandang perlu ditata kembali pelaksanaannya.

"Berdasarkan hasil keputusan bersama Menteri Pendayagunaan dan RB, Menteri Agama dan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, SKB no 2 / 2011 / Kep. / Men / V / 2011 dan SKB/01/M.Pan-RB/05/2011 , maka Hari Senin, Tanggal 16 Mei 2011 dinyatakan sebaga Cuti Bersama," demikian siaran pers tersebut.

Aturan tersebut merevisi SKB tiga menteri yang dirilis 15 Juni 2010 lalu, yang tidak menyebutkan 16 Mei sebagai cuti bersama, terkait hari libur Waisak pada Selasa 17 Mei 2011. Sebelumnya, Menko Kesra Agung Laksono menyatakan, PNS dipersilakan libur pada 16 Mei dengan lebih dulu berkoordinasi dengan atasan instansi masing-masing.

Peserta Ujian CPNS 2010 Minut, Permasalahkan Pernyataan Sigar

2011-05-05T20:14:00.000-07:00

Pernyataan Kepala BKD Minut F Sigar yang diberitakan sejumlah media cetak pasca pengumuman kembali hasil CPNS Minut, bahwa 21 CPNS Minut yang tereliminasi adalah CPNS yang bermasalah, dinilai merupakan bentuk pembunuhan karakter dan pengalihan isu.

“Saya akan terus menuntut hak saya sebagai warga negara. Dalam proses penerimaan CPNS, saya tidak mengeluarkan sepeser pun dan tidak terlibat permasalahan CPNS sebagaimana diungkapkan Kepala BKD Minut F Sigar di sejumlah media. Pengumuman pertama, saya masuk ranking empat dari lima kursi yang dibutuhkan formasi analisis tata praja dengan disiplin ilmu Strata I (SI) Hukum. Itu hasil murni, tidak bermasalah, seperti yang dikatakan Pak Sigar bahwa yang tereliminasi adalah pelamar-pelamar yang bermasalah,” tandas Junry Kapoh saat bertandang di Komentar tadi malam.

Seperti dilansir Komentar (06/5), Junry dengan nada kecewa mengungkapkan bahwa, dia sangat keberatan dengan hasil pengumuman tahap kedua yang dilakukan pada tanggal 20 April 2011. Lanjut dikatakannya, saat mengikuti CPNS dia tidak melakukan tindakan yang berbuntut pada kata bermasalah sebagaimana pernyataan Kepala BKD Minut FF Sigar SH yang menyatakan 21 CPNS yang dianulir itu karena bermasalah. Menurutnya, pernyataan itu sama sekali keliru, sebab dari 21 CPNS tersebut, belum tentu semua bermasalah.

“Pernyataan kaban BKDD di mana 21 CPNS bermasalah itu keliru. Kami meminta Kaban BKDD untuk tidak mengalihkan isu ke media bahwa semuanya bermasalah karena ini merupakan perbuatan pencemaran nama baik, bahkan pembunuhan karakter,” tandasnya.

Pada bagian lain, dari data yang dilansir Komentar ada beberapa kejanggalan pada pengumuman kedua yang dilakukan Pemkab Minut diantaranya, penerimaan formasi sanitarian dimana pengumuman tahap satu 7 orang dinyatakan lulus, namun pada pengumuman kedua menjadi 9 orang.

Begitu juga guru SMA terjadi beda formasi di mana salah satu pelamar saat pengumuman pertama lulus formasi guru SMA sosiologi dengan kode formasi 1,21, justru pada pengumuman kedua keluar pada formasi guru SMA antropologi kode 1,23. Lain lagi dengan formasi analisis kelembagaan, sesuai juknis syarat III disiplin ilmu Strata I (SI) Pemerintahan, namun anehnya pengumuman kedua salah satu CPNS yang lulus justru SI jurusan Hukum.

sumber: www.hariankomentar.co.id

Terkait Ujian Ulang CPNS 2010 Boltim, Menpan Kembalikan ke Bupati

2011-05-05T19:57:00.000-07:00

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Letjen (Purn) EE Mangindan angkat bicara soal getolnya Bupati Blmong Timur Sehan Salim Landjar untuk mengulangi tes CPNS Boltim 2010. Mangindaan mengatakan, soal diulang atau tidaknya tes CPNS tersebut, bagi Kemenpan, diserahkan ke top eksekutif setempat.

“Kita serahkan kepada Bupati (Boltim),” tandas Mangindaan lewat pesan singkatnya seperti dilansir Komentar (06/05).

Seperti diketahui, Bupati Boltim Sehan Salim Landjar secara terang-terangan memohon kepada Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS), agar rencana pengulangan tes tertulis CPNS direalisasikan. “Mohon kiranya persetujuan kepada Gu-bernur Sulut Dr SH Sarundajang untuk merealisasikan pelaksanaan ujian ulang CPNS 2010. Karena ujian ulang ini merupakan tuntutan masyarakat dan DPRD Bolmong Timur dan demi stabilitas daerah,” kata Bupati Sehan Lanjdar pada pembacaan sambutan pembukaan Festival Tutuyan lalu.

sumber: www.hariankomentar.com

BKDD Bitung Perjuangkan Lulusan SMA/SMK dalam Penerimaan CPNS 2011

2011-05-05T17:40:00.000-07:00

Sekretaris Kota (Sekkot) Bitung Drs Edison Humiang Msi mengatakan, Pemkot Bitung akan terus berupaya memperjuangkan lulusan SMA/SMK untuk diakomodir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Meski peluang lulusan SMA sangat kecil.

“Selain masih banyak lulusan SMA yang belum diakomodir sebagai CPNS pada 2010 lalu, Pemkot Bitung masih membutuhkan tenaga SMA untuk ditempatkan di sejumlah kelurahan khususnya di wilayah Kecamatan Lembeh Selatan dan Lembeh Utara. “ terang Humiang.

Hal yang sama dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bitung Ferdinand Tangkudung SIP Msi, bahwa memang pemkot Bitung masih sangat membutuhkan tenaga lulusan SMA, tapi karena penerimaan tahun lalu kuotanya terbatas sehingga diterima hanya sesuai jatah yang ditetapkan Menpan.

“Perlu adanya penambahan CPNS lulusan SMA, mengingat ada di sejumlah kelurahan yang tenaga stafnya hanya satu orang. Bahkan ada juga kelurahan yang tidak memiliki staf,“ ujar Tangkudung menambahkan akan terus berupaya untuk memperjuangkan agar lulusan SMA masih dapat diterima.

www.manadotoday.com

BKD Minut Tolak 21 Nama

2011-05-04T22:23:00.000-07:00

Walaupun Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA telah mengirim surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tentang peninjauan kembali 21 nama CPNS 2010 yang diganti untuk diakomodir, tapi secara tegas itu dimentahkan BKD Minut.

"Pastinya 21 nama yang sudah tidak lulus itu tidak bisa diakomodir lagi," kata Kepala BKD Minut Frets Sigar SH. Menurutnya, kecil kemungkinan pihak pusat menyetujui pengusulan 21 nama CPNS itu untuk diakomodir kembali, karena pusat sudah menemui kesalahan dalam penerimaan mereka waktu lalu.

"Keputusan dari MenPAN dan BKN itu sudah final, dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi kecil kemungkinan kalau pihak pusat akan mengakomodir mereka, kalaupun kebijakan bupati untuk memperjuangkan nama-nama tersebut, itu kewenangannya," terang Sigar.

Sementara itu, Bupati Minut Drs Sompie Singal menyatakan, telah memperjuangkan nasib mereka sehingga untuk pengusulan CPNS tahun 2011 ada keistimewaan untuk 21 nama tersebut. Sejauh ini memang kajian pusat telah dilakukan sehingga tidak bisa diintervensi.

"Pemerintah Minut akan mencari solusi kepada mereka, kalaupun nantinya bisa diakomodir lewat pengangkatan tenaga honor daerah," jelas Sompie.

sumber: www.manadopost.co.id

Bupati Boltim Bermohon ke SHS, Terkait Ujian Ulang CPNS 2010

2011-05-03T21:43:00.000-07:00

Bupati Bolmong Timur, Sehan Salim Landjar (SSL) akhirnya secara terang-terangan menyampaikan permohonan kepada Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarudajang (SHS), terkait masih terkatung-katungnya rencana pelaksanaan ujian ulang CPNS 2010 di Bolmong Timur.

“Mohon kiranya, persetujuan kepada Gubuner Sulut DR SH Sarundajang untuk merealisasikan pelaksanaan ujian ulang CPNS 2010. Karena ujian ulang ini merupakan tuntutan masyarakat dan DPRD Bolmong Timur dan demi stabilitas daerah,” kata Bupati Sehan Lanjdar pada pembacaan sambutan pembukaan Festival Tutuyan, Selasa (03/05) kemarin.

Festival Tutuyan tersebut dihadiri oleh ribuan masyarakat Bolmong Timur dan 15 utusan Kabupaten dan Kota se-Sulut. Dikatakan Sehan Landjar, hingga kini pemerintah belum berani mengumumkan hasil pemeriksaan ribuan Lembar Jawaban Komputer. Pada proses tahapan pemeriksaan lembar jawaban yang pertama, terdapat sekitar 67 lembar jawaban komputer yang setelah diperiksa ternyata tidak lulus, namun pada pemeriksaan selanjutnya diluluskan. “Sesuai dengan tuntutan masyarakat dan demi stabilitas daerah, pemeritah daerah tetap berharap untuk dilaksanakan ujian ulang. Sebab, pemerintah pusat memiliki sikap ambivalen dan kepastian terkait keputusan terhadap pelaksanaan pengadaan CPNS 2010 di Bolmong Timur,”kata bupati lagi.

Namun, apa jawaban Gubernur Sulut pada kesempatan itu? Rupanya tidak memberikan kepastian juga. Hanya saja, menurut Sarundajang, persoalan pengadaan CPNS dipastikannya akan menemui jalan keluar. “Sebagian ada hak pusat dan hak daerah, terhadap keputusan pengadaan CPNS di Bolmong Timur. Tapi saya yakin ini akan selesai. Penyelesaian ini haruslah dilakukan secara bersama-sama,” ucap Sarundajang meski tidak memperjelas kembali akan kepastian hasil CPNS 2010 Bolmong Timur.

Kepala BKD Propinsi Sulut Roy Timuwa MPd sebelumnya sempat menyatakan, dimana dalam surat keterangan dari Kempan-RB prihal pengadaan CPNS 2010 itu, menyebutkan bahwa berdasar hasil klarifikasi tim gabungan yang terdiri dari Pejabat Kementerian Menpan-RB, BKN pusat, BKN Regional XI Manado, BKD dan Inspektorat Propinsi Sulut, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan Pemkab Bolmong Timur untuk membatalkan atau mengulang kembali tes ujian tertulis CPNS Kabupaten Bolmong Timur dalam rangka mengisi formasi PNS Kabupaten Bolmong Timur.

sumber: www.hariankomentar.com

Bupati Minut Telah Menyurat ke Menpan-RB, Terkait Nasib CPNS 2010

2011-05-02T19:46:00.000-07:00

Sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sebelumnya lulus, tapi pada pengumuman ulang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tidak terakomodir, terus mempertanyakan nasib mereka.

"Bagaimana nasib kami ke depan, kami berharap pemkab memberikan perhatian kepada kami," kata salah satu CPNS yang tidak diakomopdir BKN.

Bupati Minut sendiri Drs Sompie Singal MBA telah melayangkan surat ke MenPAN-RB untuk mempertanyakan alasan mengapa ada 21 orang yang tidak diakomodir. Namun hingga saat ini surat tersebut belum juga dijawab MenPAN-RB.

"Bupati telah mengirimkan surat ke pusat dan sampai sejauh ini BKD juga belum mendengar informasi dari pemerintah pusat soal penyebab tidak lulusnya 21 nama itu," ujar kepala BKD Minut Frets Sigar SH.

Saat dikonfirmasi Bupati Minut Drs Sompie Singal melalui Kabag Humas Drs Maximelian Tapada juga menuturkan jawaban dari MenPAN-RB belum ada.

"Mungkin sementara dikaji pihak pusat sehingga butuh waktu," terang Tapada.

Ditambahkannya agar 21 nama CPNS yang tidak diakomodir MenPAN ini agar tetap bersabar menunggu keputusan yang akan diberikan pihak MenPAN-RB dan BKN. Sebelumnya 21 CPNS tersebut telah meminta bupati untuk menyurat ke pusat agar nama mereka dapat diakomodir kembali dan meminta bupati menunda untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS tahun 2010 itu.

sumber: www.manadopost.co.id

Penerimaan CPNS 2011 Kota Kotamobagu, Kemungkinan Besar Akan Mengakomodir Honorer

2011-05-01T21:15:00.000-07:00

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011 bakal berbeda dengan penerimaan CPNS sebelumnya. Selain jumlah kuota lebih sedikit, kemungkinan besar jalur penerimaan CPNS akan ditambah dengan pengangkatan melalui jalur tenaga honor. Pertimbangan ini pula yang dipakai Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu sedikit membatasi kuota CPNS, terutama dari jalur umum. Bila sebelumnya, usulan kuota mencapai 400 kursi, kini hanya dibatasi sekira 200 kursi.

“Memang ada penurunan kursi sekira 50 persen,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) I Nyoman Sudiase, seperti dilansir www.manadopost.co.id (28/4).

Dijelaskan, penerimaan CPNS 2011 sudah didasarkan pada kajian kebutuhan kotamobagu akan sumber daya aparatur. Untuk tenaga teknis dibutuhkan sekira 100 orang, tenaga kesehatan sekira 25 orang dan tenaga guru sekira 25 orang. “Dari kajian kebutuhan sudah seperti itu. Karena jumlah PNS di Kotamobagu dapat dikatakan cukup. Saat ini sudah sekira tiga ribuan PNS di Kotamobagu,” jelasnya.

Disinggung soal penerimaan melalui jalur tenaga honor, Nyoman mengatakan dirinya belum bisa memastikan itu. “Kami menunggu saja petunjuk dari pemerintah pusat. Termasuk kuota yang akan diberikan bagi Kotamobagu,” ujarnya.

Soal formasi untuk pelamar berijazah SMA, sudah ditegaskan Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu Drs Muhammad Mokoginta, tidak akan diusulkan lagi. “Sebagaimana rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk tidak mengakomodir lulusan SMA, kami juga tidak akan mengusulkan formasi untuk lulusan SMA,” tegasnya.

Sementara Kepala BKDD Kotamobagu Drs Nasrun Gilalom mengatakan, pihaknya dalam penerimaan CPNS 2011 ini, sepenuhnya menunggu keputusan dari KemenPAN-RB. Alasannya, BKDD ditingkat kabupaten/kota tidak punya kewenangan terkait penerimaan CPNS. “Jadi, kita tunggu saja keputusan pusat,” tandasnya.

sumber: www.manadopost.co.id

CPNS Mitra Keluhkan Biaya Prajabatan Mencapai 5,5 Juta

2011-05-01T18:59:00.000-07:00

Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 mengeluhkan mahalnya biaya mengikuti Diklat Prajabatan (Prajab). “Mau ambil dimana uang sebanyak itu. Kalau bisa tolong dipertimbangkanlah untuk dikurangi biayanya,” keluh seorang CPNS yang enggan namanya seperti dilansir www.manadopost.co.id (28/4).

Ditambahkannya, biaya itu masih belum termasuk dengan biaya untuk penginapan dan konsumsi. “Sehingga kami harus membayar lebih dari 4 juta,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (KDD) Phebe J Punuindoong SH ketika dikonfirmasi menjelaskan, biaya tersebut sudah sesuai surat edaran dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). ‘’Memang belum termasuk biaya konsumsi dan penginapan. Makanya saat ini kita sementara mencari penginapan yang sesuai standar. Setelah itu baru kita bisa totalkan biaya keseluruhannya,” jelas Punuindoong.

Seperti diketahui berdasarkan surat edaran 2010 dari LAN, standar biaya umum Diklat untuk CPNS golongan I/II Rp4,4 juta, golongan III Rp5,5 juta.

sumber: www.manadopost.co.id

Usulan Formasi CPNS 2011, Pemkot Tomohon Menunggu Hasil Pembahasan KemenPAN-RB

2011-05-01T18:55:00.000-07:00

USULAN 580 Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011 Pemerintah Kota Tomohon masih menunggu hasil pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Hal ini ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tomohon Masna Pioh S.Sos.
Pioh memaparkan, yang paling dominan diusulkan adalah tenaga teknis sebanyak 453 formasi, mencakup S1, D3, D2 dan SMA/SMK. Ketika disinggung soal formasi SMA/SMK, Pioh menukas pendek, “Tetap kita usulkan sebanyak 103 formasi, disetujui atau tidak, tergantung dari KemenPAN-RB.”

Lanjutnya, untuk pengusulan 2011 tidak berbeda jauh dengan pengusulan tahun lalu dan diharapkan formasi yang diusulkan dapat terakomodir, begitu juga dengan formasi SMA/SMK. “580 formasi CPNS 2011 diusulkan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” pungkas Mantan Camat Tomohon Selatan ini.

sumber: www.manadopost.co.id