Sunday, January 20, 2013

Calo CPNS Bergentayangan

Angin segar dari pemerintah pusat, akan segera membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta akan diangkatnya Honorer Daerah (honda) Kategori 2 (K2) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), bukan hanya ditunggu-tunggu para pencari kerja maupun para Honda.

Hal ini juga turut dinanti-nantikan para calo spesialis CPNS. Berdasarkan informasi yang diperoleh para calo musiman ini, mulai mendekati para calon korban yang kebanyakan masyarakat, dan Honda.

Tak tanggung-tanggung para calo ini mematok harga dari kisaran Rp50 Juta sampai Rp 75 Juta, per formasi untuk CPNS, dan Honda dipatok Rp35 Juta sampai Rp45 Juta. Selain itu calo-calo ini dengan terang-terangan mempergunakan nama BKDD Mitra,  sebagai perwakilan dari tersebut.

Ketika dikonfirmasi ke Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mitra Phebe Punuindoong, dirinya tak mengelak terkait adanya informasi tersebut. "Ia, sudah beberapa masyarakat dan Honda yang menanyakan soal adanya informasi tersebut," katanya. 

Selain itu kata Punuindoong, dirinya ataupun para staf di BKDD tak pernah menghubungi masyarakat maupun Honda untuk mengiming-imingi akan diangkat menjadi PNS di Mitra. "Saya maupun bawahan di BKD tidak pernah menghubungi atau menjanjikan adanya pengangkatan pegawai apalagi dengan embel-embel uang," jelasnya.

Punuindoong mengharapkan masyarakat maupun honda, jangan terjebak dengan informasi tersebut. "Kalau ada pengangkatan pasti akan diberitahukan. Prosesnya dilakukan berdasarkan mekanisme resmi," katanya.

Sementara itu salah satu Honda yang enggan namanya dikorankan, menuturkan dirinya pernah mendapatkan informasi tersebut, dan langsung mengecek ke BKDD. "Saya sempat dapat infonya, karena penasaran langsung cari informasi ke BKD, ternyata tidak ada.

Saya waktu itu ditawari 40 juta langsung diangkat," katanya. Khusus di Mitra sendiri saat ini jumlah Honda mencapai 791, dan formasi yang akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS secara reguler berjumlah 250 formasi.

 

Sumber: ManadoPost

Tuesday, January 15, 2013

Minahasa Berpeluang Membuka Penerimaan CPNS

Tahun ini Pemkab kemungkinan besar akan menerima CPNS. Data yang diperoleh koran ini di Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD),   analisis jabatan (Anjab) dan kebutuhan pegawai daerah telah dimasukkan BKDD akhir tahun lalu.

Menurut Kepala BKDD Drs Jorry Gumasning, Anjab yang dimasukkan tidak bermasalah. “Memang selain memasukkan Anjab, Pemkab juga memasukkan kebutuhan pegawai untuk tahun ini. Bila direstui, kemungkinan Pemkab berpeluang menerima CPNS,” ujar Gumansing.

Ditambahkannya,  kebutuhan pegawai yang dimasukkan mencapai 50 orang, dan hanya diperuntukkan untuk tenaga fungsional seperti guru, kesehatan dan penyuluh. “Kalaupun direstui ini masih akan dibahas di tingkat Pemkab,  berapa kebutuhan yang akan diterima. Mengingat jumlah PNS saat ini  sudah sangat banyak, mencapai 7 ribuan PNS,” tegas Gumansing.

 

Sumber: ManadoPost

Penerimaan CPNS Kembali Dibuka

Kabar gembira bagi peminat kerja pegawai negeri sipil (PNS). Mulai tahun ini pemerintah mencabut program penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS baru. Alasan pemerintah, moratorium yang berjalan pada 2011 dan 2012 telah efektif mengerem laju pertumbuhan abdi negara baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan Wakil Presiden Boediono untuk kepentingan pelaksanaan tes CPNS baru 2013. "Termasuk konsultasi berapa kebutuhan CPNS baru yang akan direkrut tahun ini. Analisa kita sudah hampir matang," katanya, di kantor BKN, Cawang, Jakarta.

Diperkirakan urusan teknis rekrutmen CPNS baru 2013 akan ditetapkan pemerintah pekan depan. Menteri yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, secara prinsip program moratorium yang berjalan pada 2011 dan 2012 telah menghasilkan dampak yang positif.

Selain berhasil menekan laju pertumbuhan CPNS, Azwar mengatakan moratorium CPNS baru telah melahirkan sistem rekrutmen CPNS jempolan. Yakni berlakukan ketentuan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Dengan dua persayaratan itu, instansi pusat atau daerah tidak lagi bisa asal mengusulkan formasi CPNS kepada KemenPAN-RB.

 Azwar mengatakan melalui dua persyaratan ini bisa diketahui apakah instansi yang bersangkutan benar-benar membutuhkan CPNS baru. "Sebelumnya mereka asal mengajukan usulan saja. Kami tidak tahu kondisi riilnya," ujarnya. Dia memastikan meskipun program moratorium dihentikan, persyaratan Anjab dan ABK tetap wajib diserahkan setiap instansi yang ingin meminta kursi CPNS baru.

"Intinya kebijakan yang baik-baik (dalam moratorium, red) kita pertahankan," kata dia. Termasuk mempertahankan konsorsium sepuluh PTN sebagai pelaksana tes CPNS sekaligus penyiapan naskah soal ujiannya.

Azwar juga memparkan hasil evaluasi penerimaan CPNS baru 2012 lalu. Dia mengatakan secara umum pelaksanaan CPNS 2013 berjalan baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Siswa SMA atau S1 sekarang benar-benar serius belajar, karena saringan CPNS tidak pakai sogok atau calo," ucapnya.

Tetapi dia mengatakan ada pelanggaran serius penerimaan CPNS 2012 yakni di Kabupaten Badung, Bali. Azwar menuturkan Pemkab Badung telah mengotak-atik data peserta yang lolos CPNS. "Ada sekitar 90 nama yang mereka otak-atik. Sekarang sudah diproses hukum," ujarnya.

 Azwar mengatakan instansi pusat atau daerah tidak bisa bermain dengan mengotak-atik data peserta yang lulus CPNS. Sebab  Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki salinan rekapitulasi peserta yang dinyatakan lulus. Sistem seperti ini berjalan karena secara teknis pelaksanaan tes CPNS baru diambil alih pemerintah pusat.

 Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, rekrutmen CPNS baru 2013 sudah hampir bisa dipastikan dijalankan. "Sebab dalam postur APBN 2013 ada postur anggaran untuk gaji CPNS baru," katanya. Tetapi Tumpak tidak hafal secara rinci besaran anggaran tersebut. sumber: ManadoPost