Web Hosting

Friday, March 30, 2012

2.008 Kursi CPNS Pasti Terisi Tahun Ini

Sebanyak 2.008 kursi CPNS di seluruh kabupaten/kota dan Pemprov Sulut sudah pasti terisi tahun ini. Kuota itu akan diisi honorer daerah kategori 1 (K1) yang telah melalui verifikasi sejak 2010 lalu. “Kalau kami sudah dari 2010 lengkap berkas, dan pernah ditanya-tanyai petugas verifikasi dari KemenPAN dan BKN,” ungkap Joppy, salah satu honorer di Pemprov. 2.008 kursi ini masih akan bertambah lantaran pemerintah membuka formasi lain untuk tenaga teknis, guru, dan kesehatan. Menurut KemenPAN-RB, honorer dan formasi umum akan berbagi dua untuk kuota CPNS sebanyak 125 ribu orang.

“Didahulukan yang honorer dulu, dan sisanya yang umum itu. Kira-kira 62 ribu kursi,” kata MenPAN-RB Azwar Abubakar, awal pekan ini. Susanto, honorer lainnya mengaku yakin mereka yang telah melalui verifikasi itu akan lolos dalam proses pengalihan status ke CPNS. Sebab, dia mengaku sering berkomunikasi dengan staf Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal nasib berkas yang sudah mereka sediakan. “Aman-aman. Kami yang honorer 2005 ke bawah dan memenuhi kriteria (MK) tinggal menunggu waktu dari pemerintah,” kata honorer mengabdi sejak zaman Gubernur EE Mangindaan itu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy Tumiwa mengaku, tenaga honorer yang diajukan Pemprov sebanyak 839 orang, namun yang disetujui hanya 339 orang.

“Berkas mereka sudah lama di KemenPAN dan sudah melalui verifikasi lengkap,” kata Tumiwa. Jumlah 339 itu kelebihan sedikit dari jumlah yang akan pensiun tahun ini sebanyak 280 orang.

Di Manado, kata Kepala BKDD Manado, Hans Tinangon mengungkapkan jumlah honorer K1 yang telah diajukan Pemkot Manado sebanyak 87 orang. “Yang lulus hanya 76 orang. Tapi nama-nama yang lulus itu belum kami terima, masih di BKN,” ungkap Tinangon.

Sementara itu, tahun ini di Manado PNS yang akan pensiun berjumlah 282 orang. Mereka terdiri dari tenaga guru sejumlah 150 orang, tenaga kesehatan 11 orang, dan tenaga teknis sejumlah 121 orang. Sedangkan di Bolmut, dari 700 honorer tercatat, yang sudah memenuhi criteria sebanyak 46 orang, dan 492 masuk kategori 2.

“Dua kategori ini sudah memenuhi persyaratan, baik lama kerja dan SPUM. Sedangkan yang lain non kategori,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin BKDD Bolmut Mutto Dg Mulisa. “Tapi, tahun yang lalu ada 1 orang yang lolos seleksi, tapi nama yang telah terangkat menjadi PNS tersebut belum juga diumumkan pemerintah pusat,” kata Mulisa.


Nasrun Gilalom, Kepala BKDD Kotamobagu mengakui pemerintah masih memprioritaskan 47 tenaga honorer yang sudah diverifikasi tim pusat pada akhir 2010 lalu. “Nama ke-47 orang tersebut sudah berada di BKN dan KemenPAN,” katanya.


Selviah Van Gobel, Asisten III Setkab Bolsel mengatakan, Pemkab Bolsel telah mengusulkan honorer K1 sebanyak 71 orang. "Berkasnya sudah lama kita kirim ke pusat dan diverifikasi sejak 2009 lalu, tinggal menunggu penetapan," tutur Gobel.

Menariknya, KemenPAN telah memerintahkan seluruh instansi wajib mempublikasi nama-nama tenaga honorer K1 (digaji APBN atau APBD). Perintah ini digunakan untuk antisipasi terjadi kericuhan saat mereka diangkat menjadi CPNS nanti.

Kewajiban publikasi itu selama 14 hari berturut-turut, dan deadline hingga 31 Maret besok. Nah, daftar nama tenaga honorer K1 yang telah disampaikan itu terdiri dari dua kelompok. Yaitu tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria (MK). Cara untuk mempublikasi bisa mellaui pengumuman tertulis di kantor Pemda, melalui media cetak lokal, dan media online yang dikelola Pemda.

Setelah dipublikasikan, pejabat Pembina kepegawaian daerah maupun pusat atau pejabat yang ditunjuk meneliti kembali nama-nama tenaga honorer K1 kategori MK yang dipublikasikan tersebut. Dalam penelitian ini, tim verifikasi atau validasi wajib menampung suara dari masyarakat.

Saat publikasi tidak menutup kemungkinan ada masukan atau protes dari masyarakat. Dan, menurut Humas KemenPAN-RB Tumpak Hutabarat, masukan atau protes ini bisa dijadikan pintu masuk bagi tim verifikasi atau validasi bisa menjalankan penelitian. “Selama ini, ada sejumlah pihak yang melapor telah terjadi dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan tenaga honorer K1 kateogri MK,” ujarnya.

Dengan dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk melihat nama-nama tenaga honorer, Tumpak meminta masyarakat melapor jika ada kejanggalan. Dia juga mengingatkan, dokumen publikasi dan hasil penelitian oleh tim validasi atau verifikasi itu dilaporkan ke BKN dan KemenPAN-RB.

Tumpak mengaku, walau telah mengedarkan perintah publikasi itu lewat surat edaran KemenPAN-RB, sejak dua pekan lalu, belum ada satupun instansi di pusat maupun daerah yang sudah mempublikasi nama-nama tenaga honorer K1 kategori MK ke masyarakat.

Dia meminta instansi untuk segera mempublikasikannya, sehingga bisa segera diproses lebih lanjut. "Jika melihat ada nama-nama yang janggal, masyarakat diminta tidak canggung untuk melapor," jelas Tumpak.

 sumber: www.manadopost.co.id

Monday, March 19, 2012

Tahun 2011, SULUT Ajukan 7541 Formasi CPNS

Peluang pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang gagal tes pada penerimaan lalu masih terbuka. Selain mengisi kekosongan akibat PNS pensiun, ada banyak formasi yang sempat tak terisi pada rekrutmen terakhir 2010 lalu. 

Jika dikalkulasi, sekira 500 formasi di seluruh daerah se Sulut. “Itu hanya formasi yang tanpa pelamar. Belum lagi formasi yang sangat dibutuhkan daerah, misalnya tenaga kesehatan,” ujar sejumlah pegawai di BKD Sulut.

Data diperoleh, 2011 lalu sebenarnya Sulut telah mengajukan 7.541 CPNS. Namun sayang, kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang diambil pemerintah September 2011 lalu, telah membuyarkan harapan para calon pelamar. “Mudah-mudahan yang sudah diusulkan tahun lalu itu tak berubah,” kata Christian, alumni Fekon Unsrat. 

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Dr Flora Krisen mengatakan, untuk penerimaan CPNS 2012 nanti belum ada kepastian formasinya. Menurut Flora, BKD masih akan menata kembali kondisi kepegawaian, kemudian akan terlihat bagian mana tenaga CPNS akan dibutuhkan. “Formasinya belum bisa ditentukan berapa banyak dan di bagian apa saja. Sebenarnya kita (Pemprov, red) kelebihan 1.500 pegawai, makanya akan ditata dulu,” ujarnya. 

Pemprov, tambah Flora, juga belum bisa bikin apa-apa karena pemberitahuan resmi dari pusat belum diterima. “Sampai sekarang Kita belum melihat surat resmi dari pusat mengenai dibukanya rekrutmen CPNS 2012,” ujarnya. 

Sekadar referensi, pemerintah akan membuka kran penerimaan CPNS untuk 125 ribu kursi untuk menggantikan PNS yang pensiun di 2012. Namun, menurut MenPAN-RB Azwar Abubakar, setengah dari kebutuhan PNS itu akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang lulus test baik administratif maupun tertulis. “Sisanya akan diterima dari calon dari masyarakat umum,” ujar Azwar. Katanya, dari umum itu sudah termasuk formasi khusus seperti tenaga medis dan guru. 

Sementara itu, jumlah PNS di Indonesia yang mencapai 4,7 juta akan dipangkas menjadi 3,5 juta saja. Itu berarti akan ada pengurangan hingga 1,2 juta PNS. "Jumlah PNS kita terlalu gemuk. Karena itu ke depan pemerintah hanya akan menerima PNS dalam jumlah yang terbatas, sehingga pertumbuhan jumlah PNS bukan lagi zero growth, tetapi minus growth (berkurang)," kata Azwar Abubakar, dalam keterangan persnya, Senin (19/3) kemarin.

Dia menyebut angka ideal PNS di Indonesia yang ingin dicapai adalah 3 – 3,5 juta. Selain pembatasan jumlah PNS, setiap aparatur negara juga harus memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan bisa memfasilitasi terciptanya lapangan kerja.

"Kalau PNS dijadikan lapangan kerja, jumlahnya tidak signifikan dibanding kebutuhan lapangan kerja yang mencapai tiga juta per tahun. Karena itu, bagi para lulusan perguruan tinggi, dipersilakan apakah akan menjadi PNS, bekerja di sektor swasta, atau bahkan berwiraswasta," katanya.

Bagi yang memilih menjadi PNS, mulai tahun ini seleksinya dilakukan secara transparan dan obyektif. Pelaksanaannya bekerja sama konsorsium 10 PTN, dengan menerapkan Computer Assisted Test (CAT). 

Dengan demikian, secara bertahap tidak lagi ada ujian CPNS di stadion-stadion seperti yang selama ini  sering terjadi. "Kalau dites di stadion, pesertanya bisa saling contek. Lain bila pakai CAT, lebih transparan dan bisa teruji siapa yang cerdas, setengah cerdas, biasa, dan tidak pintar," pungkasnya

DATA NAMA HONOR K1 WAJIB PUBLIKASI 
Seluruh instansi wajib mempublikasi nama-nama tenaga honorer Kategori 1/K1 (digaji APBN atau APBD). Perintah ini digunakan untuk antisipasi terjadi kericuhan saat mereka diangkat menjadi CPNS nanti. 

Perintah publikasi nama-nama tenaga honorer K1 tersebut, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 3 Tahun 2012. Surat yang ditandatangi oleh MenPAN-RB Azwar Abubakar itu mewajibkan publikasi selama 14 hari berturut-turut. Deadline untuk publikasi ini hingga 31 Maret nanti.

Dalam surat edaran itu disebutkan, sesuai dengan SE MenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pejabat Pembina Kepegaiwan Pusat dan dan Daerah telah menyampaikan daftar nama tenaga honorer K1 dan jumlah tenaga honorer K2.

Nah, daftar nama tenaga honorer K1 yang telah disampaikan itu terdiri dari dua kelompok. Yaitu tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria (MK), serta tenaga honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK). Pengklasifikasian dua kriteria berdasarkan pada PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007.

Merujuk pada surat edaran tadi, nama-nama tenaga honorer K1 yang wajib dipublikasikan adalah mereka yang masuk kategori MK. Cara untuk mempublikasi bisa mellaui pengumuman tertulis di kantor Pemda, melalui media cetak lokal, dan media online yang dikelola Pemda.

Setelah dipublikasikan, pejabat Pembina kepegawaian daerah maupun pusat atau pejabat yang ditunjuk meneliti kembali nama-nama tenaga honorer K1 kategori MK yang dipublikasikan tersebut. Dalam penelitian ini, tim verifikasi atau validasi wajib menampung suara dari masyarakat.

Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kemarin menuturkan, saat dipublikasi tidak menutup kemungkinan ada masukan atau protes dari masyarakat. “Nah, masukan atau protes ini bisa dijadikan pintu masuk bagi tim verifikasi atau validasi bisa menjalankan penelitian. Selama ini, ada sejumlah pihak yang melapor telah terjadi dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan tenaga honorer K1 kateogri MK,” ujarnya.

Dengan upaya ini, Tumpak mengatakan pemerintah sudah mendapatkan cara untuk mencegah terjadi pergolakan pengangkatan tenaga honorer K1 maupun K2 yang dijadwal tahun ini. "Intinya kan Presiden SBY berpesan supaya pengangkatan honorer jangan sampai menimbulkan gejolak," kata dia. 

Dengan dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk melihat nama-nama tenaga honorer, Tumpak meminta masyarakat melapor jika ada kejanggalan. Dia juga mengingatkan, dokumen publikasi dan hasil penelitian oleh tim validasi atau verifikasi itu dilaporkan ke BKN dan ditembuskan ke Kemen PAN-RB.

Tumpak mengatakan, sesuai dengan SE Menpan-RB yang baru itu, instansi yang memiliki tenaga honorer K1 kategori TM diberi tenggat waktu hingga 31 Maret untuk melaporkan hasil publikasi dan penilitian itu. Laporan ini dijadikan bahan rujukan sebelum ada pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 beberapa saat lagi.

Tapi, meskipun surat edaran sudah disebarkan akhir pekan lalu, Tumpak mengatakan belum ada satupun instansi di pusat maupun daerah yang sudah mempublikasi nama-nama tenaga honorer K1 kategori TM ke masyarakat. Dia meminta instansi untuk segera mempublikasikannya, sehingga bisa segera diproses lebih lanjut.

Sempat muncul kabar jika instansi di pusat maupun daerah dibuat repot dengan surat edaran ini. Sebab, ada sejumlah nama tenaga honorer K1 kategori TM yang bakal diprotes. Penyebabnya, nama-nama yang telah tercantum ini masuk tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

Aturan baku untuk menetapkan tenaga honorer K1 kategori TM di antaranya adalah, telah bekerja dan ber-SK tugas sebelum 2005. Dan yang paling utama adalah, digaji dari APBN atau APBD. "Jika melihat ada nama-nama yang janggal, masyarakat kita minta tidak canggung untuk melapor," jelas dia.


sumber: JPNN

Penerimaan CPNS Tahun 2012 Siap Dibuka

Penerimaan calon pegawai negeri sipil siap dibuka lagi. Namun, rekrutmen 2012 ini hanya dikhususkan untuk mengisi kekosongan formasi tertentu akibat PNS pensiun serta mengangkat tenaga honorer yang lama. 

“Tahun ini saja PNS Pemprov Sulut akan berkurang 280 orang. Sampai saat ini yang sedang diproses pensiun ada sekitar 49 orang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy M Tumiwa MPd. Sedangkan untuk tenaga honorer Pemprov yang mengajukan 839 orang, namun yang disetujui hanya 339 orang. 

Selain guru dan tenaga medis yang bakal diprioritaskan untuk direkrut, formasi tertentu lain juga adalah, antara lain, penyuluh, penata keuangan, arsiparis, dll. “Ada formasi yang dibuka tapi tak ada pelamar, padahal formasi itu sangat dibutuhkan,” ujar Tumiwa. “Lalu-lalu, setiap tahun kami buka tapi pelamarnya sangat minim, bahkan tak ada,” tambahnya. 
Sekprov Sulut Ir SR Mokodongan menambahkan, Pemprov Sulut, dan pemerintah kabupaten/kota, pada dasarnya siap melakukan rekrutmen, tapi hingga kini belum menerima petunjuk resmi dari Pemerintah Pusat. “Kalau Pak Menteri sudah ada statemen seperti itu, berarti kami tinggal menunggu petunjuk resmi,” ujar Mokodongan, tadi. 

“Petunjuk resmi melalui surat yang dikirimkan Pemerintah Pusat nantinya akan ditindaklanjuti Pemprov dengan melakukan perencanaan tentang penerimaan honorer dan bagaimana mekanisme penerimaan PNS untuk mengganti pensiun,” tambah Ketua Forum Komunikasi Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Unsrat ini. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minahasa Drs Jorry Gumansing menyambut baik kabar ini. Katanya, meski jumlah PNS di Minahasa sudah berlebihan, namun ada formasi khusus yang sangat dibutuhkan. “Kemungkinan kalau ada penerimaan CPNS, kalau di Minahasa, hanya dikhususkan untuk tenaga kesehatan dan penyuluh,” ujar Gumansing. 
Kepala BKDD Bolmut Drs Jusuf Lakoro menegaskan, sedangkan daerah yang telah berlebihan PNS masih saja butuh, apalagi seperti daerahnya yang baru yang serba kekurangan. “Jangankan tenaga kesehatan atau guru, sedangkan formasi umum yang berlebihan di daerah lain saja, kami kekurangan,” tukasnya. 

Secara umum, katanya, yang dialami daerah pemekaran baru seperti Bolmong Raya dan beberapa wilayah lainnya adalah kekurangan tenaga yang sesuai kompetensinya. “Jangan tanya lagi kalau ada PNS yang berlatar belakang guru lalu memegang jabatan di struktural,” katanya. Guru dan dokter serta perawat adalah jabatan fungsional. 

Seperti diketahui, pemerintah akan membuka sekira 125 ribu kursi PNS baru tahun ini, meski kebijakan moratorium (penghentian sementara) rekrutmen CPNS berjalan hingga 31 Desember 2012. ‘’Moratorium tetap sampai 2012, yang kita terima ini yang khusus, ada jatah yang pensiun tahun ini 125.000, lebih kurang ya,” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (KemenPAN-RB) Azwar Abubakar, di Jakarta, Jumat (16/3) lalu.

Menurut Azwar, setengah dari kebutuhan PNS akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang lulus test baik administratif maupun tertulis. Selebihnya akan diterima dari calon dari masyarakat umum. ‘’Kita akan terima setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari Honorer K1. Setengahnya lagi baru kita terima yang khusus-khusus tadi," jelasnya.

Seorang tenaga honor di Kantor Gubernur yang mengaku bekerja sejak zamannya mantan Gubernur Sulut EE Mangindaan (kini Menteri Perhubungan) mengaku sejak memasukkan berkas seleksi honorer daerah beberapa tahun lalu, dia sabar menunggu kabar baik tersebut. “Syukur sekali karena sudah beberapa tahun kami menunggu,” kata honorer berusia 42 tahun.
 
Untuk diketahui, informasi terbaru, tahun ini pemerintah akan merekrut 139.878 CPNS baru. Mereka akan menggantikan PNS yang memasuki pensiun tahun ini.

Berdasar catatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini ada 23.152 PNS instansi pusat, sedangkan di instansi daerah berjumlah 116.726 orang. 

Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pemerintah memang sudah berkomitmen untuk menutup kursi yang ditinggal pensiun pemiliknya itu dengan mengangkat PNS baru. Skenario awal adalah mengoptimalkan tenaga honorer K1 yang sudah diverifikasi. Jika masih kurang, akan ditambah dari honorer K2. Kemudian juga merekrut CPNS baru dari pendaftar umum. "Bagaimana teknis pembagiannya, lalu berapa kuota pastinya, itu wewenang KemenPAN-RB," kata dia.
MenPAN menyatakan, pengalokasian PNS ini akan merata "Rata-rata, jadi pusat dapat, daerah juga dapat. Itu memang betul berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan, itu di tempat yang kosong. Jangan di tempat-tempat yang penuh, jangan numpuk di situ," pungkasnya.

sumber: www.manadopost.co.id

Friday, March 16, 2012

Rekrutmen CPNS 2012 Untuk Menggantikan yang Akan Pensiun

Moratorium (penghentian sementara) calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga 31 Desember 2012, tak menghalangi pemerintah merekrut CPNS. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Azwar Abubakar telah memutuskan akan membuka sekira 125.000 CPNS. Kementerian PAN RB beralasan rekrutmen ini untuk menggantikan PNS yang pensiun di 2012.

‘’Moratorium tetap sampai 2012, yang kita terima ini yang khusus, ada jatah yang pensiun tahun ini 125.000, lebih kurang ya, nanti kita juga akan terima 125.000,’’ ujar Azwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/3). Menurut Azwar, setengah dari kebutuhan PNS akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang lulus test baik administratif maupun tertulis.

Selebihnya akan diterima dari calon dari masyarakat umum. ‘’Kita akan terima sekitar segitu, setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari K1. Honorer, K1. Setengahnya lagi baru kita terima yang khusus-khusus tadi," jelasnya. Azwar menambahkan penerimaan dari pagawai honerer ini merupakan kesepakatan dengan DPR-RI. Asalkan si pegawai bisa memenuhi passing grade yang ditentukan pihak KemenPAN RB. "Yang K2 itu yang di bawah 2005, itu yang bekerja di bawah instansi pemerintah tapi dibayar tidak melalui APBD ataupun APBN. Kita sudah sepakat dengan DPR itu kita tampung. Tapi dengan syarat itu ada seleksi, harus ada passing grade. Seleksi kompetensi dasar maupun kompetensi bidang," ujarnya.

Azwar menyatakan, pemerintah kabupaten harus mendata semua pegawai honorer yang dimiliki setiap kementerian/lembaga sehingga dapat menghindari pegawai yang menggunakan ijazah palsu.

 "Nah sekarang yang terjadi apa, cuma jumlah saja ratusan ribu, nggak ada nama, nggak ada tempat. Saya sudah tanda tangan surat, supaya bupati, kepala daerah mendata kembali siapa yang sudah diusulkan. Kerjanya sejak kapan, di mana dia kerja apakah di rumah sakit, di sekolah, atau di kantor, kemudian sebagai apa profesinya. Siapa yang angkat dia, dengan dana darimana dia, itu yang saya minta. Nah data ini yang kita minta dimasukkan dalam waktu 2 bulan ini. Data ini menjadi syarat untuk supaya mereka bisa ikut testing, bukan langsung masuk," paparnya.

Azwar menyatakan pengalokasian PNS ini akan merata tetapi diutamakan bagi pos kementerian/lembaga yang benar-benar mengalami kekurangan pegawai. "Rata-rata, jadi pusat dapat, daerah juga dapat. Itu memang betul berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan, itu di tempat yang kosong. Jangan di tempat-tempat yang penuh, jangan numpuk di situ," pungkasnya.

Patut diketahui, informasi terbaru, tahun ini pemerintah akan merekrut 139.878 CPNS baru. Mereka akan menggantikan PNS yang memasuki pensiun tahun ini. Berdasar catatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini ada 23.152 PNS instansi pusat yang pensiun. Sedangkan untuk PNS di instansi daerah berjumlah 116.726 orang. Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pemerintah memang sudah berkomitmen untuk menutup kursi yang ditinggal pensiun pemiliknya itu dengan mengangkat PNS baru. Skenario awal adalah mengoptimalkan tenaga honorer K1 yang sudah diverifikasi. Jika masih kurang, akan ditambah dari honorer K2. Kemudian juga merekrut CPNS baru dari pendaftar umum.

"Bagaimana teknis pembagiannya, lalu berapa kuota pastinya, itu wewenang KemenPAN-RB," kata dia. Upaya KemenPAN-RB merekrut CPNS sebagai kompensasi PNS pensiun merupakan langkah baru.

Sejak beberapa waktu lalu, institusi ini memang berencana mengembangkan penerimaan CPNS baru dengan skema zero growth. Artinya, jumlah CPNS baru yang diterima, harus sesuai dengan PNS yang pensiun. Dengan model ini, diharapkan gaji PNS tidak terlalu membebani APBN. Azwar mengatakan, tanggal pelaksanaan seleksi CPNS baru tahun ini belum bisa dipastikan. Dia hanya mengatakan, setengah dari kebutuhan CPNS baru tahun ini akan ditutup dari honorer K1 dan K2. Sementara sisanya ditambal oleh CPNS dari pendaftar umum atau fresh graduate.

"Mereka (honorer K1 dan K2, Red) tidak serta merta lulus. Ada proses verifikasi dokumen dan tes tulis," tandasnya. Sedangkan untuk pendaftar baru, akan melalui seleksi CPNS sebagai mana biasanya. Azwar mengingatkan, jumlah tenaga honorer yang masuk ke mejanya sampai sekarang masih belum jelas. Data yang masuk masih berupa angka-angka, sehingga masih perlu verifikasi lagi. Data honorer yang sudah diverifikasi nantinya minimal mencantumkan nama, kapan SK pengangkatan diterbitkan, di mana tempat berdinas, berkerja sebagai apa, siapa yang mengangkat, dan dari mana gaji yang diterima. "Kita tidak mau setelah honorer diangkat ada persoalan lagi. Verifikasi harus benar-benar optimal," kata dia.

sumber: www.manadopost.co.id