Web Hosting

Monday, November 28, 2011

CPNS Yang Ikuti Diklat Prajabatan, Belum Otomatis Lulus

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Minahasa Tenggara (Mitra) yang mengikuti Diklat Prajabatan di Balai Pelatihan SMK Kalasey, belum sepenuhnya lulus. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Badan Diklat Provinsi Odie Mewengkang.

Menurutnya, kelulusan para CPNS ini harus dicari sendiri. Dengan kata lain, mereka harus mengikuti semua petunjuk teknis yang ada.

“Jangan mengira karena sudah mengikuti diklat prajabatan ini dan serta-merta bisa langsung lulus. Untuk mendapatkan sertifikat diklat prajabatan sebagai salah satu syarat untuk menjadi PNS yang 100 persen harus mengikuti segala ketentuan, ” ujar Mewengkang.

Status mereka saat ini sudah 80 persen. Namun menurutnya, untuk memperoleh 20 persen sehingga genap 100 persen tidak gampang. ‘’Diklat Prajab inilah yang menentukan. Saya harapkan semua peserta untuk dapat mengikut semua materi dalam Diklat,” terangnya.

Sekretaris BKDD Mitra Clara Gosal mengatakan, bisa saja dalam Diklat Prajabatan tidak ada yang lulus. Untuk itu, semua peserta supaya mengikuti aturan dan semua materi yang diberikan. ‘’Kalau belum lulus, nanti ikut lagi tahun berikutnya,’’ tukasnya.

sumber: www.manadotoday.com

Moratorium CPNS, Wisudawan Unsrat Pilih Studi Lanjut

Kebijakan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tak membuat sejumlah lulusan SMA sederajat maupun perguruan tinggi meninggalkan orientasi menjadi PNS. Mereka tetap ingin menjadi PNS bahkan siap menunggu hingga perekrutan CPNS dibuka, Senin (28/11/2011).

Berdasar pengakuan sejumlah wisudawan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, seperti dilansir Tribun Manado. Sejumlah wisudawan mengaku terpaksa akan melanjutkan studi ke jenjang strata dua karena menunggu seleksi CPNS.

"Yah, terpaksa kita musti lanjut dulu S2 karena suka ikut tes CPNS belum ada lantaran moratorium," kata Ongen, wisudawan dari FISIP.

Hal yang sama disampaikan beberapa orangtua wisudawan. Mereka menyarankan anaknya untuk lanjut studi ke jenjang S2, karena ada kebijakan moratorium, "Saya sarankan anak saya supaya lanjut S2, karena tes CPNS saat ini kan baru moratorium," ujar Abram, ayah seorang wisudawan Fakultas Hukum.

Berbeda dengan Iwan, orangtua wisudawan asal Fakultas Ekonomi Unsrat ini menyampaikan anaknya untuk berbisnis sambil menunggu moratorium CPNS.

Sumber: TribunManado
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Saturday, November 26, 2011

Kementerian Agama Tetap Terapkan Moratorium Penerimaan CPNS Hingga 2012

Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI menggelar Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementrian Agama tahun 2011 di Hotel Sintesa Peninsula, Kamis-Sabtu (24-26/11/2011).

Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI, Dr H Masusi MM membuka kegiatan tersebut, Kamis malam. Ia menjelaskan, PBM (Peraturan Bersama Menteri) tersebut intinya ialah penundaan sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemenag RI tahun 2011-2012.

"Sosialisasi ini menjawab pertanyaan berbagai kalangan soal penerimaan CPNS. Penerimaan CPNS ditunda sampai ada pengumuman selanjutnya. Menunggu keputusan pemerintah," kata Masushi. Ia menjelaskan, dalam rentang waktu penundaan, peluang penerimaan tetap terbuka. Namun khusus fungsional guru, penyuluh agama dan penghulu.

Kakanwil Kemenag Sulut, Drs H Sya'ban Mauluddin kepada peserta menjelaskan panjang lebar profil Kanwil Kemenag Sulut dan kerukunan antarumat beragama Sulut yang menjadi patron kerukunan nasional.. Dikatakan, Kanwil Kemenag Sulut masih membutuhkan pegawai 712 orang. "Kondisi yang ada saat ini, jumlah pegawai 1.803 orang," katanya.

Peserta kegiatan ini ialah para kepala kanwil, kabag TU, kepala kantor kabupaten kota, pejabat pengelola kepegawaian, dan kepala IAIN, STAIN, dan STAKN dari lima provinsi, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Papua, dan Papua Barat.

Tujuan utama Peraturan Bersama Menpan Mendagri dan Menkeu Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011ialah menerapkan reformasi birokrasi dan optimaliasi kinerja PNS. Semua kementrian dan lembaga diminta menata kepegawaian dan personel demi good and clean governance.

Sumber: manado.tribunnews.com
------------------------
Sent by BlackBerry®

Wednesday, November 23, 2011

Diklat Prajabatan CPNS 2010 Mitra Dilaksanakan Senin Depan

Kepala BKDD Mitra Phebe Punuindoong SH mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan untuk CPNS rekruitmen tahun 2010 di Kabupaten Mitra.

Dana Diklat Prajabatan tersebut katanya, telah dianggarkan dalam APBD-P tahun 2011 sebesar Rp 2,6 juta untuk disubsidi per satu orang CPNS. “Kami telah mengumpul semua CPNS, dan telah memberikan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan. Dan rencananya, Senin (28/11) pekan akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Kalasey,” ujar Punuindoong.

Selain itu, Punuindoong menjelaskan bahwa sesuai LAN, peserta harus membayar Rp 5,5 juta untuk golongan III dan Rp 4,5 juta untuk golongan II. ‘’Namun untuk Mitra, kami melakukan penekanan biaya, sehingga tak mengikuti standart LAN. “

Aturan yang ada, CPNS sebelum dua tahun bekerja sudah harus 100 persen, dalam arti sudah mesti mengikuti prajab,” jelasnya.

Ditambahkannya, untuk Golongan III akan berlangsung selama 24 hari dan golongan II 19 hari. “Dari semua CPNS yang akan mengikuti Diklat Prajabatan telah menyetujui hal tersebut, dan semua dari mereka tak lagi ada komplain. Bahkan mereka menuturkan biaya ini sangat minim. Namun tujuan Pemkab, bagaimana memberikan kemudahan untuk para CPNS tersebut,” terangnya.

sumber: manadotoday.com

CPNS Mitra Harus Mengeluarkan Uang "Partisipasi" Jutaan Rupiah untuk Ikut Prajab

Mulai Senin pekan depan, 219 CPNS yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), direncanakan akan mengikuti pendidikan dan latihan prajabatan (Diklat Prajab). Karena sudah disubsidi signifikan dalam APBD- Perubahan, maka CPNS tak akan lagi menanggung keseluruhan biaya keikutsertaan dalam Prajab, meski mereka tetap harus merogoh kocek sendiri.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra, Phebe Punuindoong SH menjelaskan, sebenarnya sesuai standar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), biaya keikutsertaan setiap CPNS dalam Prajab masing-masing adalah Rp 5.550.000 untuk golongan III, dan Rp 4.570.000 untuk golongan II.

“Tetapi kita berusaha menekan angka itu supaya biaya yang harus dikeluarkan CPNS tak harus seperti standar LAN,” katanya kepada harian ini via ponsel, Rabu (23/11) kemarin seperti dilansir hariankomentar.

Apalagi, kata Punuindoong, telah ada subsidi keikutsertaan CPNS dalam prajab di APBD Perubahan 2011 yang mengalami kenaikan signifikan dibanding yang tertata di APBD in-duk 2011. “Ini artinya setiap CPNS hanya akan membayar partisipasi dalam keikutsertaan mereka di Prajab yang direncanakan digelar mulai Senin pekan depan,” terangnya.

Ditanya tentang besaran partisipasi yang masih harus dibayarkan CPNS, menurut Punuindoong masing-masing Rp 2 juta lebih untuk golongan III dan Rp 1 juta lebih untuk golongan II. “Tetapi ini tentu jauh meringankan dibanding kalau tak ada subsidi dari APBD atau kalau jumlahnya tak sebesar yang tertata di APBD-Perubahan. Karena itu, atas nama CPNS kami berterima kasih kepada Bupati dan DPRD yang te-lah memperjuangkan kenaikan subsidi ini,” tukasnya.

Ketua DPRD Mitra, Tonny Hendrik Lasut AmTm ketika ditanyakan soal masih adanya biaya yang harus dikeluarkan CPNS untuk mengikuti prajab menjelaskan, pihaknya akan mengecek lagi ke instansi terkait. “Memang waktu anggaran ditata, tak ada informasi jumlah persis biaya CPNS mengikuti prajab. Sekarang juga saya belum mendapat laporan, jadi nanti kita cek lagi,” tukasnya.

Hanya saja menurut personel Badan Anggaran DPRD, Kisman Hala, anggaran dalam APBD untuk prajab memang sifatnya subsidi, artinya tetap ada biaya yang harus dikeluarkan oleh CPNS peserta prajab. “Tetapi subsidi yang dianggarkan cukup signifikan dan meringankan CPNS,” tukasnya.

sumber: www.hariankomentar.com

Thursday, November 17, 2011

Pemkab Bolsel Miliki Kriteria Bebas Dari Moratorium

Masalah minimnya tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) setidaknya dapat sedikit teratasi. Ini karena pemerintahan yang dipimpin Hi Herson Mayulu SIP itu punya kans besar melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2012 nanti.

Pasalnya Bolsel memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat untuk tidak melakukan moratorium PNS. “Saat ini belanja pegawai PNS Bolsel di bawah 50 persen, jadi kami berpeluang besar diizinkan melakukan perekrutan CPNS,” terang  Kaban Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Bolsel Selviah Van Gobel. “Kalau tidak salah baru sekira 38 persen,” sambung Selviah, kemarin.

Di tempat terpisah, Kadis PPKAD Berlian Potabuga menyatakan hal yang sama. Bahkan menurut Berlian, pihaknya sudah mengusulkan kuota dan formasi CPNS yang akan diterima nanti. “Sebanyak 639 formasi,” kata Berlian. “Itu termasuk formasi untuk lulusan SMA dan SMK,” lanjutnya wanita yang akrab disapa Mama Ratih itu, yang mengaku tak ingat lagi jumlah formasi SMA/SMK yang diusulkan.

Lanjut Berlian, usulan tersebut sudah dilakukan sejak enam bulan lalu, mengingat Bolsel sangat kekurangan tenaga pegawai. “Pemerintah pusat harus bijak melihat kondisi di daerah kami,” pungkas Berlian.

sumber: www.manadopost.co.id

Diklat Prajabatan Mitra Menunggu Penetapan APBD 2011

Sebanyak 219 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mitra yang direkrut tahun 2010 boleh bernafas lega. Pasalnya, untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan segera dilaksanakan, tinggal menunggu penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2011.

Hal ini di ungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD-D) Mitra Phebe Punuindoong SH seperti dilansir manadotoday.

Punuindoong mengatakan, pihak BKDD tinggal menunggu penetapan APBDP tahun 2011 ini, karena untuk prajabatan 2010 anggarannya sudah diusulkan di APBDP. “Saat APBDP ditetapkan, kita tinggal menentukan akan jadwal untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan tersebut,”tukasnya seraya meminta pada CPNS yang direkrut tahun 2010 untuk bersabar.

sumber: www.manadotoday.com

Tuesday, November 15, 2011

Kansil Buka Diklat Prajabatan CPNS Pemprov

(manadotoday.com)
Dalam rangka menuju pada administrasi pemerintahan yang lebih maju, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk menguasai seluruh Undang-Undang (UU) serta peraturan-peraturan yang berlaku.

“Sebagai seorang abdi Negara dan abdi masyarakat, PNS itu wajib menguasai undang-undang,” tukas Wakil Gubernur Sulut, DR. Djouhari Kansil MPd, dihadapan peserta pendidikan dan latihan (diklat) pra-jabatan golongan II dan III, serta diklat administrasi kearsipan Pemprov Sulut, tahun 2011, Selasa (15/11/2011).

Menurutnya, selain menguasai undang-undang, PNS juga diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan serta kemampuan, dengan mengasah spirit dan idealisme dimanapun PNS itu ditempatkan.

“PNS juga harus menjadi teladan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, serta menjadi pelayan masyarakat yang memiliki profesionalitas dan berdedikasi, juga memiliki integritas tinggi,” ujar Kansil.

Ia menambahkan, pelaksanaan diklat jabatan, adalah langkah awal dan persyaratan bagi CPNS untuk menjadi PNS, dimana akan dinilai dan dievaluasi apakan CPNS bisa layak menjadi seorang abdi Negara dan abdi masyarakat.

“Diklat adalah media pertama dan utama, guna melihat pola sikap dan tindak dalam mengemban tugas kedepan,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan diklat Sulut, Dra Rosye Kalangi Msi, mengatakan, peserta diklat prajabatan kali ini, berasal dari beberapa instasi se Provinsi Sulut dengan jumlah 97 orang. “Pelaksanaannya selama 19 hari untuk golongan II, dan 24 hari untuk golongan III,” terang Kalangi.

www.manadotoday.com

Sunday, November 13, 2011

Nasib Ratusan Honda di Bolmong, Terancam Dicoret

Ratusan pegawai Honorer daerah (Honda) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, terancam dicoret oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bolmong yang menangani kasus Honda tersebut.

"Satu hal yang pasti Pansus akan mencoret nama-nama yang bukan honorer yang kemudian telah dinyatakan lulus dalam "data base", kata Ketua Pansus, Herman Kembuan, di Bolmong, Senin,  sambil menambahkan, Paling kurang ada seratus lebih nama yang akan dicoret.

Pansus akan membahas tentang rekomendasi akhir menyangkut permasalahan "data base" Honda tahun 2010, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, yang diduga sarat dengan penyimpangan, Senin ini.

"Senin hari ini Pansus akan menyimpulkan masalah Honda, dan langsung akan mengeluarkan rekomendasi, kami akan merundingkan dahulu sesama Pansus sebelum langkah tersebut diambil," ujarnya.

Apalagi Pansus  baru menerima dan  mengantongi data dari kecamatan untuk dilakukan  pengujian, karena siapa tau masih  ada honorer yang belum sempat dicatat.

Herman mengatakan,  Pansus selanjutnya  akan mengkomunikasikan dengan sesama anggota legislatif dan eksekutif agar segala keputusan yang akan diambil oleh pansus bisa melibatkan semua pihak.

Dia berharap persoalan Honda di Pemerintahan Kabupaten Bolmong ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman berharga  sehingga kedepan tidak akan terulang lagi, karena ini menyangkut nasib orang banyak.

sumber: www.manado.antaranews.com

Penerimaan PNS di Tomohon Masih Berpeluang

Harapan warga Tomohon untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih terbuka di tengah-tengah terbitnya moratorium (penghentian sementara, red) penerimaan PNS hingga 2012 mendatang. Pasalnya, belanja pegawai untuk Tomohon hanya sekira 40 persen dari APBD 2011, yakni Rp356M. Tak hanya itu, Tomohon yang memiliki PNS sebanyak 3.318, terbagi atas tenaga teknis 1.413, tenaga fungsional guru 1.452 serta tenaga penyuluh sebanyak 64 orang, masih terasa kurang untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Untuk sekarang ini, Pemkot masih membutuhkan PNS untuk tenaga penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan, tenaga kesehatan serta tenaga teknis yang akan ditempatkan di 44 kelurahan,” ujar Plt Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SEAk, di Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, Angka Kredit dan Peraturan Kepala BKN 37/ 2011 tentang Pedoman Penataan PNS, kemarin.

Ditegaskannya pula, Pemkot Tomohon sangat mendukung ditetapkannya pejabat fungsional auditor kepegawaian yang sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Kepala Kantor Regional (Kanreg) XI BKN Manado Yulianus Tandi SH MSi mengatakan, sosialisasi diadakan berkaitan dengan penataan PNS di Kabupaten/Kota, termasuk di wilayah regional XI. “Kegiatan ini juga menganalisis kepegawaian yang bertujuan untuk melihat penyebaran PNS dan berapa banyak pegawai yang dibutuhkan dalam setiap kabupaten kota,” tambahnya.


Kepala BKD Tomohon Masna Pioh SSos, memaparkan sosialisasi ini diikuti sekira 70 peserta yang terdiri dari BKD Kabupaten/Kota, Inspektorat Sulut , Gorontalo dan Maluku Utara yang merupakan wilayah kerja Kanreg XI BKN. Tampak hadir, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKN Jakarta Drs Made Arditha MSi, Sekkot Drs Arnold Poli SH MAP dan jajaran pejabat Pemkot Tomohon.



sumber: www.manadopost.co.id

Honorer Daerah Kota Tomohon Tunggu Penetapan Pusat

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tomohon Masna Pioh SSos mengungkapkan, pengangkatan Tenaga Honorer Daerah (Honda) menjadi PNS masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Hal ini dikatakan Pioh menyusul terus dipertanyakannya pengangkatan para tenaga Honda tersebut.

‘’Kami sudah mengusulkan 324 tenaga Honda untuk diangkat menjadi PNS dan tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Yang pasti, tenaga Honda yang telah masuk data base di Kota Tomohon telah kami usulkan,’’ ungkap Pioh seperti dilansir manadotoday.

Di sisi lain, mantan Kabag Umum Setdakot Tomohon ini mengatakan, saat ini Tomohon masih kekurangan pegawai, terutama untuk ditemaparkan di kelurahan, serta tenaga teknis seperti tenaga kesehatan, bahkan guru dan tenaga teknis lainnya.

Hanya saja, dengan moratorium PNS yang diberlakukan, berarti tinggal berharap dari tenaga Honda yang diusulkan tersebut meskipun tidak semua kebutuhan akan terpenuhi.

sumber: www.manadotoday.com

Database Honda Bolmong Berindikasi Tidak Beres

Ketua Pansus Data Base Honorer Daerah (DBHD) DPRD Bolmong Herman Kembuan mengatakan, banyak temuan-temuan pansus yang mengindikasikan ketidakberesan dalam pembuatan data base honorer daerah tersebut.

Paling nyata adalah banyak tenaga honorer daerah yang bertahun-tahun mengabdi tak masuk dalam data base tersebut. Pansus justru menemukan lebih dari 100 orang yang masuk data base yang tidak pernah bekerja sebagai honorer daerah di lingkup SKPD mana pun.

Alhasil, Pansus DBHD akan mencoret nama-nama tersebut dari data base yang telah dikirim ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Herman mengatakan, para tenaga honorer daerah yang mengabdi lima tahun lebih harus mendapat prioritas dan masuk DBHD.

"Lebih dari 100 nama yang kami coret. Dan bagi honorer yang telah mengabdi selama lima lebih harus dimasukan kembali," tandas dia.

sumber: manado.tribunnews.com

Friday, November 11, 2011

Tomohon Masih Kekurangan Pegawai

Moratorium PNS rupanya merugikan Pemkot Tomohon.Pasalnya, hingga saat ini kota yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa tahun 2003 lalu ternyata masih kekurangan pegawai.

Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak pada Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, Angka Kredit dan Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Lokon Boutique Resort dihadiri peserta utusan dari BKN Wilayah Regional XI yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Menurut Eman, saat ini Tomohon memiliki PNS sebanyak 3.318, terbagi atas tenaga teknis berjumlah 1.413, tenaga fungsional guru sebanyak 1.452 serta tenaga penyuluh sebanyak 64 orang.

‘’Jumlah ini masih kurang jika disesuaikan dengan kebutuhan,’’ ujar Eman. Menanggapi masalah ini, sejumlah elemen masyarakat Kota Bunga Tomohon meminta berharap kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali moratorium PNS.

’Kalau boleh hanya berlaku bagi daerah yag sudah lama. Sementara daerah baru seperti Kota Tomohon belum diberlakukan. Apalagi, sesuai data pembiayaan APBD untuk belanja pegawai hanya berada di kisaran 30 hingga 40 persen,’’tandas Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tomohon Tonnie Pandeirot.

sumber: www.manadotoday.com

Tuesday, November 8, 2011

BKD Sulut Bantah Terima Suap Terkait Kasus CPNS Boltim

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Roy Tumiwa membantah adanya isu suap dari Pemkab Boltim terkait kasus CPNS tahun 2009.

"Kami sudah lakukan sesuai dengan norma serta standar prosedur yang berlaku terkair rekrutmen CPNS," kata Tumiwa.

Ia mengatakan, BKD Sulut tidak pernah melakukan komunikasi tersendiri dengan Pemkab Boltim terkait kasus ini. Bahkan Tumiwa mengatakan, belum mendengar adanya isu suap ini.
"Terus terang saya belum dengar isu ini," ujar Tumiwa.

Tumiwa menambahkan, BKD sudah memberikan keterangan di PTUN beberapa waktu lalu. Kata dia, selama dirinya menjadi kepala BKD, semua proses rekrutmen sudah sesuai dengan aturan.
"Sekali lagi, tidak benar adanya suap itu," tandas Tumiwa.

Ada isu yang berkembang di kalangan CPNS Boltim yang menggugat di PTUN, bahwa ada dugaan Pemkab Boltim mengalokasikan dana sebesar Rp 700 juta. Dana ini katanya akan digunakan untuk melobi BKD Sulut.

sumber: http://manado.tribunnews.com/

Saturday, November 5, 2011

Satpol PP Pemprov Tidak Akan Menambah Honorer


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemprov Sulut, Edwing Roring, menyatakan, pihaknya tak akan melakukan penambahan tenaga honor, melihat jumlah yang ada saat ini mencapai 90 orang.
“Kami tak akan lagi lakukan penambahan tenaga Sat Pol PP, karena jumlah saat ini dinilai sudah cukup,” kata Roring, menjawab pertanyaan wartawan, dimana beredar kabar pihak Pol PP Sulut akan melakukan penambahan tenaga honor.
Menurutnya, selain 90 tenaga honor yang ada, jumlah pegawai Sat Pol PP Sulut juga, sudah sebanyak 89 orang. Artinya, jumlah 179 ini, sudah dapat mengisi seluruh pos jaga yang berada di Setdaprov Sulut, dan di rumah dinas Gubernuran Bumi Beringin Manado. “Memang kalau dilihat dari jumlah yang efektif, sekitar 300-an. Namun, kami sudah membagi tugas anggota Pol PP Sulut ini, dimana minim personil namun kaya fungsi,” ungkap Roring.
Ia menambahkan, jadwal tugas juga dari anggota POL PP di pos masing-masing dibagi dalam dua sif jaga. Dimana, semua pos jaga itu, tetap ada personil selama 1×24 jam. “Mereka bertugas selama 1×24 jam, guna menjaga keamanan di masing-masing pos jaga,” imbuhnya.

sumber: www.manadotoday.com