Web Hosting

Monday, May 23, 2011

Pemerintah Tetapkan 3 Juni, Cuti Bersama

Pemerintah memutuskan, hari Jumat tanggal 3 Juni 2011 sebagai cuti bersama. Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor. 03/2011, Kep. 135/MEN/V/2011, dan SKB/02/M.PAN-RB/05/2011 tentang Perubahan Hari Libur dan Cuti Bersama

Hal itu dikatakan Menko Kesra Agung Laksono dalam jumpa pers yang didampingi Sesmenko Kesra Indroyono Soesilo dan Sesmen PAN dan RB Tasdik Kinanto di Jakarta, Senin (23/5). Keputusan itu diambil setelah melakukan evaluasi atas perubahan cuti bersama tahun 2011, khususnya tanggal 16 Mei 2011 dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak.

Dijelaskan, penetapan cuti bersama 3 Juni 2011 itu, dimaksudkan untuk meningkatkan dan efisiensi pelaksanaan hari kerja di antara dua hari libur. Selain itu, selama ini sebagian PNS tidak sepenuhnya memanfaatkan hak cuti tahunan. ”Padahal cuti merupakan momen untuk revitalisasi, rekreasi dan penyegaran bagi pegawai dan keluarga,” ujarnya.

Cuti bersama ini juga untuk memberikan kesempatan kepada para orang tua untuk menyiapkan sekolah/kuliah putera-puterinya pada tahun ajaran baru. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pariwisata dalam negeri yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi.

Namun, Agung Laksono mengingatkan, untuk pelayanan umum (publik) yang bersifat strategis tetap dilakukan seperti biasa. Pelayanan publik dimaksud antara lain rumah sakit, Puskesmas, unit kerja pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan serta unit kerja pelayanan sejenis.

Untuk itu, pimpinan unit kerja diminta mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional Kenaikan Isa Almasih tanggal 2 Juni dan cuti bersama tanggal 3 Juni 2011, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menko Kesra menegaskan, pelaksanaan cuti bersama ini merupakan bagian dari hak cuti tahunan pegawai. ”Dalam waktu dekat pemeritah juga akan mengumumkan Keputusan Bersama tentang Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2012,” tambahnya.

sumber: Humas Menpan-RB

Kuota Formasi SMA Tersedia 10 %

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memenuhi permintaan daerah merekrut lulusan SMA/sederajat untuk diangkat jadi CPNS. Namun, pemberlakukan aturan ini diperuntukan bagi daerah-daerah yang terpencil dan tergolong belum maju. Kuotanya pun hanya dibatasi 10 persen. 


"Masih banyak daerah yang mengajukan lulusan SMA untuk formasi CPNS 2011. Contohnya Manado, Gorontalo, dan Papua," kata Deputi SDM bidang Aparatur KemenPAN-RB Ramli Naibaho, Minggu (22/5). 


Padahal, sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB sudah menyatakan untuk tahun ini akan menutup lulusan SMA. Karena banyaknya daerah yang terpencil dan usulan kebutuhan pegawai lulusan SMA yang akan mengisi formasi CPNS 2011 untuk tenaga administrasi, "kran" itu akhirnya dibuka. 


Kata Ramli pusat akan memberikan peluang buat Gorontalo dan Papua mengingat daerah tersebut kurang lulusan sarjananya. 


"Di Gorontalo dan Papua masih ada kabupaten/kota pemekaran yang terisolir dan SDM lulusan sarjana masih terbatas. Karena itu kita masih mengabulkan usulan Pemda-nya," ungkapnya.


Meski menyetujui, namun Ramli menegaskan, lulusan SMA yang diusulkan harus dilengkapi keterampilan khusus, seperti kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan komputer, dll. Ketrampilan tambahan ini bukan sekadar dilihat dari ijazah saja, tapi harus dites juga.


"Kalau hanya ijazah SMA saja tidak bisa, harus ada tambahan. Istilahnya SMA plus. Karena aslinya SMA itu harus lanjutkan kuliah dan bukan bekerja. Berbeda dengan SMK, lulusannya sudah disiapkan untuk bekerja," tuturnya. 


Lantas berapa jatah SMA plus ini? "Kita hanya berikan porsi maksimal 10 persen dari kuota daerah yang disetujui MenPAN-RB. Tapi bagi daerah terluar, yang punya letak geografis berliku-liku sehingga sulit SDM-nya mendapatkan pendidikan tinggi seperti Papua kita berikan jatah lebih dari 10 persen," beber mantan pejabat di BKN ini. Untuk SMK, kata Ramli pula, posisinya akan disamakan dengan SMA plus. 


Bagi daerah yang lulusan SMK-nya lebih banyak, sebaiknya usulkan SMK. "Tadinya kita tetapkan lulusan SMK saja yang diterima. Tapi lulusan SMA ternyata banyak sekali. Makanya kita putuskan boleh SMA tapi harus plus," tegasnya. Di Sulut, kemungkinan besar yang akan disetujui usulannya untuk penempatan di wilayah terpencil dan perbatasan, seperti Bolsel, Boltim, Sangihe, Sitaro, dan Talaud.


sumber: www.manadopost.co.id

Sunday, May 22, 2011

Pengumuman Penerimaan Calon Praja IPDN

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/1245/SJ tanggal 6 April 2011 hal Penerimaan Calon Praja (CAPRA) IPDN Tahun Ajaran 2011/2012, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan kesempatan kepada Putra/Putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dengan status ikatan dinas dan tugas belajar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Tahapan seleksi
a.1. Kegiatan dan Waktu Seleksi
1. Pendaftaran  >> 2 s.d. 15 Mei 2011
2. Seleksi administrasi >> 15 s.d. 19 Mei 2011
3. Tes psikologi >> 31 Mei s.d. 1 Juni 2011
4. Tes kesehatan dan kesamaptaan >> 4 s.d. 6 Juli 2011
5. Tes akademik >> 16 Juli 2011
6. Penentuan akhir >> 9 s.d. 11 September 2011

a.2. Seleksi menggunakan Sistem Gugur yaitu peserta dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya apabila dinyatakan lulus/memenuhi syarat tahap sebelumnya. Bagi peserta seleksi yang pada tahun 2011 ini masih berada di kelas XII dan kemudian yang bersangkutan Tidak Lulus SMA/MA atau nilai rata-rata STTB SMA/MA Tidak Memenuhi Syarat Nilai 7,00 maka dinyatakan Gugurwalaupun dinyatakan lulus dan diterima sebagai praja IPDN.

a.3. Materi untuk Tes Akademik :

  • Pancasila
  • UUD 1945
  • Pengetahuan Umum, Sejarah, Kebijakan Pemerintah, Otonomi Daerah, Hukum, Pengetahuan Dalam dan Luar Negeri
  • Bahasa Indonesia
  • Bahasa Inggris
  • Matematika
Informasi lengkap bisa didownload di SINI

Thursday, May 19, 2011

November Ujian CPNS 2011, Sulut Usul 7.443 Posisi

Sulut yang terdiri dari 15 kabupaten/kota menduduki peringkat 26 dari 33 provinsi dalam hal pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011. Sulut tercatat mengajukan posisi untuk 7.443 orang. Jumlah ini kalah jauh dari yang diajukan Jawa Tengah dengan 67.278 posisi, tapi ribuan kali lebih banyak dari Jambi yang hanya mengajukan 2 posisi.

"Itu baru usulan. Angka pastinya pusat yang menentukan. Yang jelas, kuota CPNS tahun ini baik pelamar umum dan honorer kita upayakan maksimal 250 ribu orang saja," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho, Senin (16/5) lalu.

Total usulan yang diajukan seluruh provinsi di 2011 ini mencapai 665.518 orang. Angka yang sangat fantastis karena sekira 15% dari total jumlah PNS di Indonesia yang 4 juta lebih. Angka tersebut juga 4 kali lipat lebih besar dari PNS yang pensiun, meninggal, dipecat, dan berhenti tiap tahun, yang rata-rata tercatat hanya 150 ribu orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy Tumiwa MPd mengatakan, usulan itu menurun dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 8.453 kursi.

“Semua daerah masih butuh PNS. Jangankan yang baru mekar, yang induk saja butuh karena banyak yang pensiun,” tukasnya. Mantan Karo Pemerintahan dan Humas Pemprov ini menambahkan, yang signifikan penyusutan PNS-nya adalah aparat di bidang kesehatan seperti perawat.

“Padahal, semua daerah butuh tenaga kesehatan,” katanya.

Belum lagi tenaga teknis spesifik seperti akuntan dan ahli komputer. Tumiwa menambahkan, usulan tahun ini masih didominasi tenaga teknis.

“Karena di daerah-daerah baru, karena aparat teknis kurang, terpaksa “menggunakan” guru. Padahal, daerah-daerah itu kekurangan guru,” tambah Tumiwa.

Pernyataan Tumiwa itu banyak buktinya. Jangankan kepala dinas pendidikan, camat maupun kepala dinas non pendidikan sekalipun “memanfaatkan” jasa guru. Seperti di Bolsel dan Boltim.
“Kami masih butuh tenaga teknis yang banyak. Belum lagi guru dan petugas kesehatan yang sangat kurang,” ujar Bupati Bolsel Herson Mayulu.

Sementara itu, kendati Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan larangan lulusan SMA masuk dalam usulan formasi CPNS 2011 ini, Pemprov Sulut masih melihat adanya peluang lulusan SMA tetap diakomodir.

“Kami mengusulkan 75 formasi untuk lulusan SMA yang terdiri dari 50 tenaga Polisi Pamong Praja (Pol PP), dan 25 tenaga Polisi Kehutanan (Polhut),” kata Tumiwa. Bolsel pun, yang nota bene adalah daerah otonom paling baru di Sulut, menurut Kepala BKDD Selviah Van Gobel, sangat butuh tenaga SMA/SMK. Makanya, dari dari 639 kursi yang diusulkan, ada 20 kursi untuk ijazah SMA/sederajat. Katanya, usulan tersebut terkait dengan kebutuhan mendesak Pemkab Bolsel. Seperti tenaga operator komputer, Satpol PP, dan tenaga operator lainnya.

“Kami akan berusaha agar tenaga SMU direkrut, mengingat yang kami usulkan adalah mereka yang memiliki ijazah dan keahlian komputer,” ujar Selviah. Sedangkan Tomohon yang mengusulkan 103 kuota untuk SMA/SMK, kata Eman, semoga dapat dipertimbangkan pemerintah pusat sebagaimana 2010 lalu.

“Kalau melihat kebutuhan, lulusan SMA/SMK masih sangat diperlukan, terutama untuk mengisi kekurangan tenaga di SKPD, kelurahan. maupun kecamatan,” tandasnya. Kepala BKDD Bitung Ferdinand Tangkudung menyebutkan, Pemkot Bitung masih tetap mengusulkan lulusan SMA/SMK, yang akan dijadikan tenaga guru TK, perawat, tenaga operator computer, dan administrasi.

“Untuk guru TK dan SD saya rasa bisa diakomodir dari lulusan SPG TK dan SPGSD, sementara untuk tenaga administrasi bisa direkrut dari lulusan SMEA dan operator komputer bisa dari SMK informatika, “ ujarnya. Sebelumnya Humas BKN Pusat Tumpak Hutabarat pernah mengatakan, pusat akan menolak usulan CPNS lulusan SMA karena berdasarkan statistik, jumlah PNS yang berasal dari SMA masih cukup banyak. Sehingga jumlah ini akan dikurangi pemerintah secara bertahap.

Sumber: www.manadopost.co.id

Lulusan SMA Terbuka Peluang untuk Daerah Perbatasan dan Pemekaran.

Pemerintah pusat enggan menyetujui usulan CPNS lulusan SMA/SMK. Karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut MenPAN-RB EE Mangindaan, “larangan” lulusan SMA yang akan direkrut sebagai CPNS sudah berlangsung sejak 2009.

"Ketentuan tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun lalu," beber mantan Gubernur Sulut itu.
Tetapi, lanjut Mangindaan, ada pengecualian untuk daerah yang berada di perbatasan serta daerah pemekaran yang dinilai terisolir.

"Daerah-daerah ini masih bisa mengusulkan kuota untuk lulusan SMA, tapi itu pun tidak banyak. Maksimal empat orang dan harus lulusan SMA plus yakni SMA yang punya keterampilan," jelas Mangindaan.

Ditambahkannya, ketentuan tersebut dilakukan karena hingga saat ini dari jumlah total 4,4 juta PNS di Indonesia, sebagian besar lulusan SMA. "Kami perlahan mengurangi jumlah PNS dari SMA," ujarnya.

Sebelumnya pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Humasnya, Tumpak Hutabarat menyatakan, pusat akan menolak usulan CPNS lulusan SMA karena berdasarkan statistik, jumlah PNS yang berasal dari SMA masih cukup banyak. Sehingga jumlah ini akan dikurangi pemerintah secara bertahap.
"Sesuai data statistik, lulusan SMA masih mendominasi PNS di Indonesia. Jumlahnya melonjak sejak 2002. Karena itu tahun ini kita tidak akan menerima lulusan SMA lagi," tegas Tumpak, awal April lalu.

Kendati BKN menegaskan larangan lulusan SMA masuk dalam usulan formasi CPNS 2011 ini, Pemprov Sulut masih melihat adanya peluang lulusan SMA tetap diakomodir.

“Mudah-mudahan Pemerintah Pusat bisa memahami alasan alasan kita mengusulkan lulusan SMA,” ujar Tumiwa.

Pemprov Sulut sendiri dalam usulannya mengajukan 75 formasi untuk lulusan SMA. Yang terdiri dari 50 tenaga Polisi Pamong Praja (Pol PP), dan 25 tenaga Polisi Kehutanan (Polhut). Bolsel pun, yang nota bene adalah daerah otonom paling baru di Sulut, menurut Kepala BKDD Selviah Van Gobel, sangat butuh tenaga SMA/SMK. Makanya, dari dari 639 kursi yang diusulkan, ada 20 kursi untuk ijazah SMA/sederajat. Katanya, usulan tersebut terkait dengan kebutuhan mendesak Pemkab Bolsel. Seperti tenaga operator komputer, Satpol PP, dan tenaga operator lainnya.

“Kami akan berusaha agar tenaga SMU direkrut, mengingat yang kami usulkan adalah mereka yang memiliki ijazah dan keahlian komputer,” ujar Selviah.

Sedangkan Tomohon yang mengusulkan 103 kuota untuk SMA/SMK, kata Eman, semoga dapat dipertimbangkan pemerintah pusat sebagaimana 2010 lalu.

“Kalau melihat kebutuhan, lulusan SMA/SMK masih sangat diperlukan, terutama untuk mengisi kekurangan tenaga di SKPD, kelurahan. maupun kecamatan,” tandasnya.

Kepala BKDD Bitung Ferdinand Tangkudung menyebutkan, Pemkot Bitung masih tetap mengusulkan lulusan SMA/SMK, yang akan dijadikan tenaga guru TK, perawat, tenaga operator computer, dan administrasi.

“Untuk guru TK dan SD saya rasa bisa diakomodir dari lulusan SPG TK dan SPGSD, sementara untuk tenaga administrasi bisa direkrut dari lulusan SMEA dan operator komputer bisa dari SMK informatika,” ujarnya. Sementara untuk lulusan SMA sederajat, kata Tangkudung untuk formasi Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat saat ini masih banyak lulusan SMA yang berstatus sebagai honor di Pol PP.

Sumber: www.manadopost.co.id

Mangindaan: Seleksi CPNS 2011 bulan November, Lulusan SMA Berpeluang Ikut

Rekrutmen CPNS 2011 yang akan berlangsung November mendatang, semakin menutup peluang bagi pelamar kerja lulusan SMA sederajat. Jatah bagi pelamar SMA hanya untuk daerah tertentu. Di Sulut sendiri, jatah tersebut kemungkinan hanya diberikan untuk daerah kepulauan seperti Kabupaten Sangihe, Talaud atau Kota Bitung (Pulau Lembeh).

Hal ini diamini Juru Bicara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Drs Gatot Sugi-harto MM. “Seleksi CPNS 2011 ini tidak ada lulusan SMA,” katanya kepada seperti dilansir KOMENTAR kemarin (19/05).

Menurutnya, hal tersebut sesuai surat edaran Kemenpan dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Namun tidak tertutup kemungkinan bagi daerah yang sesuai persyaratan yang ditentukan, yakni pemekaran baru, pasca konflik serta daerah kepulauan. Di Sulut sendiri, salah satu persyaratan yang bisa dipertimbangkan adalah daerah kepulauan.

“Lulusan SMA memrioritaskan bagi daerah seperti itu,” tukas Sugiharto seraya menambahkan, itu pun harus di selektif. “Tidak semua kabupaten/kota dengan syarat itu, mempunyai kesempatan meng-usulkan lulusan SMA untuk ikut seleksi CPNS tahun ini,” katanya.

Ditambahkan juga, lulusan SMA itu harus pula memiliki keterampilan yang dibutuhkan. “SMA plus yang dibutuhkan dengan dilakukan seleksi ketat,” argumennya seraya mengatakan, pemerintah ingin mewu-judkan PNS yang berkualitas.

“Saat ini kita sedang menggodok usulan formasi dari daerah, apakah kebutuhannya benar riil atau tidak,” kuncinya. Sebelumnya Menpan, Letjen (Purn) EE Mangindaan menginformasikan, seleksi CPNS 2011 berlangsung bulan November 2011 mendatang.

sumber: www.hariankomentar.com

Tuesday, May 17, 2011

CPNS 2009 Mitra Terima SK 100%

Tragis nasib yang dihadapi dua CPNS Kabupaten Mitra yang direkrut dalam seleksi penerimaan CPNS 2009 lalu, masing-masing Novi Mengko SP dan Novita Ombong ST. Keduanya tetap dengan status CPNS hingga akhir hayat dan tak sempat lagi menikmati statusnya sebagai PNS karena keburu meninggal sebelum Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai PNS 100 persen diserahkan untuk mereka.

Dengan meninggalnya Mengko dan Ombong, maka hanya 485 CPNS 2009 Kabupaten Mitra yang menerima SK Pengangkatan PNS 100 persen dari 487 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk itu. SK 100 persen untuk CPNS 2009 Kabupaten Mitra ini sendiri diserahkan langsung Bupati Mitra, Telly Tjanggulung di Walei Wulan Ratahan, Senin (16/05).
Bupati menyerahkan SK 100 persen secara simbolis kepada Refly Masikome SE (mewakili golongan III) dan Julianti Sumangando AMd (mewakili golongan II). Dan selanjutnya diteruskan oleh Sekda Drs Freddy Lendo, Assisten Administrasi Pembangunan Setdakab Ir Hanny Roring MSi MM, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Phebe Punuindoong SH.
485 CPNS yang menerima SK Pengangkatan sebagai PNS dengan status 100 persen ini, terdiri atas 202 CPNS tenaga teknis, 122 CPNS tenaga kesehatan, dan 161 CPNS tenaga guru. Dalam arahannya, Bupati mengingatkan pentingnya sebuah loyalitas. Sebagai seorang Abdi Negara loyalitas harus diutamakan. “Kalian semua harus loyal kepada atasan. Itulah kunci kesuksesan sebagai seorang abdi Negara,” pesannya.
Bupati juga mengingatkan bahwa sebagai pelayan masyarakat maka aparat pemerintahan termasuk PNS tidak boleh pilih-pilih kerja. “Lakukan dulu perkara-perkara yang kecil, baru perkara-perkara yang besar. Jika tidak setia dengan perkara-perkara kecil, bagaimana melakukan perkara besar,” urai Bupati memberi motivasi.
Sementaraitu, menurut Ketua tim kerja CPNS 2009, Teddy Rugian SSos, sebagai bentuk penghormatan SK 100 persen tetap diserahkan kepada keluarga kedua almarhum. “Dan kami juga tak lupa menghaturkan banyak terima kasih untuk Bupati yang berkenan hadir menyerahkan SK 100 persen bagi kami,” kata Teddy didampingi Sekretaris Tommy Hamel SIK dan Bendahara Franny Ratuwongo SH.

Sumber: www.hariankomentar.com

Friday, May 13, 2011

Pemerintah Tetapkan Senin Depan (16/05) Cuti Bersama

Pemerintah merevisi kebijakan cuti bersama untuk 2011 menjelang jam pulang kantor sore ini. Berdasarkan hasil keputusan bersama 3 menteri, maka pemerintah menyatakan hari Senin 16 Mei 2011 sebagai cuti bersama.

Hal itu tertuang dalam siaran pers Humas Kantor Menko Kesra seperti yang dilansir detikcom, Jumat (13/5/2011). Disebutkan, dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama, dipandang perlu ditata kembali pelaksanaannya.

"Berdasarkan hasil keputusan bersama Menteri Pendayagunaan dan RB, Menteri Agama dan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, SKB no 2 / 2011 / Kep. / Men / V / 2011 dan SKB/01/M.Pan-RB/05/2011 , maka Hari Senin, Tanggal 16 Mei 2011 dinyatakan sebaga Cuti Bersama," demikian siaran pers tersebut.

Aturan tersebut merevisi SKB tiga menteri yang dirilis 15 Juni 2010 lalu, yang tidak menyebutkan 16 Mei sebagai cuti bersama, terkait hari libur Waisak pada Selasa 17 Mei 2011. Sebelumnya, Menko Kesra Agung Laksono menyatakan, PNS dipersilakan libur pada 16 Mei dengan lebih dulu berkoordinasi dengan atasan instansi masing-masing.

Thursday, May 5, 2011

Peserta Ujian CPNS 2010 Minut, Permasalahkan Pernyataan Sigar

Pernyataan Kepala BKD Minut F Sigar yang diberitakan sejumlah media cetak pasca pengumuman kembali hasil CPNS Minut, bahwa 21 CPNS Minut yang tereliminasi adalah CPNS yang bermasalah, dinilai merupakan bentuk pembunuhan karakter dan pengalihan isu.

“Saya akan terus menuntut hak saya sebagai warga negara. Dalam proses penerimaan CPNS, saya tidak mengeluarkan sepeser pun dan tidak terlibat permasalahan CPNS sebagaimana diungkapkan Kepala BKD Minut F Sigar di sejumlah media. Pengumuman pertama, saya masuk ranking empat dari lima kursi yang dibutuhkan formasi analisis tata praja dengan disiplin ilmu Strata I (SI) Hukum. Itu hasil murni, tidak bermasalah, seperti yang dikatakan Pak Sigar bahwa yang tereliminasi adalah pelamar-pelamar yang bermasalah,” tandas Junry Kapoh saat bertandang di Komentar tadi malam.

Seperti dilansir Komentar (06/5), Junry dengan nada kecewa mengungkapkan bahwa, dia sangat keberatan dengan hasil pengumuman tahap kedua yang dilakukan pada tanggal 20 April 2011. Lanjut dikatakannya, saat mengikuti CPNS dia tidak melakukan tindakan yang berbuntut pada kata bermasalah sebagaimana pernyataan Kepala BKD Minut FF Sigar SH yang menyatakan 21 CPNS yang dianulir itu karena bermasalah. Menurutnya, pernyataan itu sama sekali keliru, sebab dari 21 CPNS tersebut, belum tentu semua bermasalah.

“Pernyataan kaban BKDD di mana 21 CPNS bermasalah itu keliru. Kami meminta Kaban BKDD untuk tidak mengalihkan isu ke media bahwa semuanya bermasalah karena ini merupakan perbuatan pencemaran nama baik, bahkan pembunuhan karakter,” tandasnya.

Pada bagian lain, dari data yang dilansir Komentar ada beberapa kejanggalan pada pengumuman kedua yang dilakukan Pemkab Minut diantaranya, penerimaan formasi sanitarian dimana pengumuman tahap satu 7 orang dinyatakan lulus, namun pada pengumuman kedua menjadi 9 orang.

Begitu juga guru SMA terjadi beda formasi di mana salah satu pelamar saat pengumuman pertama lulus formasi guru SMA sosiologi dengan kode formasi 1,21, justru pada pengumuman kedua keluar pada formasi guru SMA antropologi kode 1,23. Lain lagi dengan formasi analisis kelembagaan, sesuai juknis syarat III disiplin ilmu Strata I (SI) Pemerintahan, namun anehnya pengumuman kedua salah satu CPNS yang lulus justru SI jurusan Hukum.

sumber: www.hariankomentar.co.id

Terkait Ujian Ulang CPNS 2010 Boltim, Menpan Kembalikan ke Bupati

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Letjen (Purn) EE Mangindan angkat bicara soal getolnya Bupati Blmong Timur Sehan Salim Landjar untuk mengulangi tes CPNS Boltim 2010. Mangindaan mengatakan, soal diulang atau tidaknya tes CPNS tersebut, bagi Kemenpan, diserahkan ke top eksekutif setempat.

“Kita serahkan kepada Bupati (Boltim),” tandas Mangindaan lewat pesan singkatnya seperti dilansir Komentar (06/05).

Seperti diketahui, Bupati Boltim Sehan Salim Landjar secara terang-terangan memohon kepada Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS), agar rencana pengulangan tes tertulis CPNS direalisasikan. “Mohon kiranya persetujuan kepada Gu-bernur Sulut Dr SH Sarundajang untuk merealisasikan pelaksanaan ujian ulang CPNS 2010. Karena ujian ulang ini merupakan tuntutan masyarakat dan DPRD Bolmong Timur dan demi stabilitas daerah,” kata Bupati Sehan Lanjdar pada pembacaan sambutan pembukaan Festival Tutuyan lalu.

sumber: www.hariankomentar.com

BKDD Bitung Perjuangkan Lulusan SMA/SMK dalam Penerimaan CPNS 2011

Sekretaris Kota (Sekkot) Bitung Drs Edison Humiang Msi mengatakan, Pemkot Bitung akan terus berupaya memperjuangkan lulusan SMA/SMK untuk diakomodir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Meski peluang lulusan SMA sangat kecil.

“Selain masih banyak lulusan SMA yang belum diakomodir sebagai CPNS pada 2010 lalu, Pemkot Bitung masih membutuhkan tenaga SMA untuk ditempatkan di sejumlah kelurahan khususnya di wilayah Kecamatan Lembeh Selatan dan Lembeh Utara. “ terang Humiang.

Hal yang sama dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bitung Ferdinand Tangkudung SIP Msi, bahwa memang pemkot Bitung masih sangat membutuhkan tenaga lulusan SMA, tapi karena penerimaan tahun lalu kuotanya terbatas sehingga diterima hanya sesuai jatah yang ditetapkan Menpan.

“Perlu adanya penambahan CPNS lulusan SMA, mengingat ada di sejumlah kelurahan yang tenaga stafnya hanya satu orang. Bahkan ada juga kelurahan yang tidak memiliki staf,“ ujar Tangkudung menambahkan akan terus berupaya untuk memperjuangkan agar lulusan SMA masih dapat diterima.

www.manadotoday.com

Wednesday, May 4, 2011

BKD Minut Tolak 21 Nama

Walaupun Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA telah mengirim surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tentang peninjauan kembali 21 nama CPNS 2010 yang diganti untuk diakomodir, tapi secara tegas itu dimentahkan BKD Minut.

"Pastinya 21 nama yang sudah tidak lulus itu tidak bisa diakomodir lagi," kata Kepala BKD Minut Frets Sigar SH. Menurutnya, kecil kemungkinan pihak pusat menyetujui pengusulan 21 nama CPNS itu untuk diakomodir kembali, karena pusat sudah menemui kesalahan dalam penerimaan mereka waktu lalu.

"Keputusan dari MenPAN dan BKN itu sudah final, dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi kecil kemungkinan kalau pihak pusat akan mengakomodir mereka, kalaupun kebijakan bupati untuk memperjuangkan nama-nama tersebut, itu kewenangannya," terang Sigar.

Sementara itu, Bupati Minut Drs Sompie Singal menyatakan, telah memperjuangkan nasib mereka sehingga untuk pengusulan CPNS tahun 2011 ada keistimewaan untuk 21 nama tersebut. Sejauh ini memang kajian pusat telah dilakukan sehingga tidak bisa diintervensi.

"Pemerintah Minut akan mencari solusi kepada mereka, kalaupun nantinya bisa diakomodir lewat pengangkatan tenaga honor daerah," jelas Sompie.

sumber: www.manadopost.co.id

Tuesday, May 3, 2011

Bupati Boltim Bermohon ke SHS, Terkait Ujian Ulang CPNS 2010

Bupati Bolmong Timur, Sehan Salim Landjar (SSL) akhirnya secara terang-terangan menyampaikan permohonan kepada Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarudajang (SHS), terkait masih terkatung-katungnya rencana pelaksanaan ujian ulang CPNS 2010 di Bolmong Timur.

“Mohon kiranya, persetujuan kepada Gubuner Sulut DR SH Sarundajang untuk merealisasikan pelaksanaan ujian ulang CPNS 2010. Karena ujian ulang ini merupakan tuntutan masyarakat dan DPRD Bolmong Timur dan demi stabilitas daerah,” kata Bupati Sehan Lanjdar pada pembacaan sambutan pembukaan Festival Tutuyan, Selasa (03/05) kemarin.

Festival Tutuyan tersebut dihadiri oleh ribuan masyarakat Bolmong Timur dan 15 utusan Kabupaten dan Kota se-Sulut. Dikatakan Sehan Landjar, hingga kini pemerintah belum berani mengumumkan hasil pemeriksaan ribuan Lembar Jawaban Komputer. Pada proses tahapan pemeriksaan lembar jawaban yang pertama, terdapat sekitar 67 lembar jawaban komputer yang setelah diperiksa ternyata tidak lulus, namun pada pemeriksaan selanjutnya diluluskan. “Sesuai dengan tuntutan masyarakat dan demi stabilitas daerah, pemeritah daerah tetap berharap untuk dilaksanakan ujian ulang. Sebab, pemerintah pusat memiliki sikap ambivalen dan kepastian terkait keputusan terhadap pelaksanaan pengadaan CPNS 2010 di Bolmong Timur,”kata bupati lagi.

Namun, apa jawaban Gubernur Sulut pada kesempatan itu? Rupanya tidak memberikan kepastian juga. Hanya saja, menurut Sarundajang, persoalan pengadaan CPNS dipastikannya akan menemui jalan keluar. “Sebagian ada hak pusat dan hak daerah, terhadap keputusan pengadaan CPNS di Bolmong Timur. Tapi saya yakin ini akan selesai. Penyelesaian ini haruslah dilakukan secara bersama-sama,” ucap Sarundajang meski tidak memperjelas kembali akan kepastian hasil CPNS 2010 Bolmong Timur.

Kepala BKD Propinsi Sulut Roy Timuwa MPd sebelumnya sempat menyatakan, dimana dalam surat keterangan dari Kempan-RB prihal pengadaan CPNS 2010 itu, menyebutkan bahwa berdasar hasil klarifikasi tim gabungan yang terdiri dari Pejabat Kementerian Menpan-RB, BKN pusat, BKN Regional XI Manado, BKD dan Inspektorat Propinsi Sulut, tidak ditemukan fakta yang menjadi alasan Pemkab Bolmong Timur untuk membatalkan atau mengulang kembali tes ujian tertulis CPNS Kabupaten Bolmong Timur dalam rangka mengisi formasi PNS Kabupaten Bolmong Timur.

sumber: www.hariankomentar.com

Monday, May 2, 2011

Bupati Minut Telah Menyurat ke Menpan-RB, Terkait Nasib CPNS 2010

Sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sebelumnya lulus, tapi pada pengumuman ulang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tidak terakomodir, terus mempertanyakan nasib mereka.

"Bagaimana nasib kami ke depan, kami berharap pemkab memberikan perhatian kepada kami," kata salah satu CPNS yang tidak diakomopdir BKN.

Bupati Minut sendiri Drs Sompie Singal MBA telah melayangkan surat ke MenPAN-RB untuk mempertanyakan alasan mengapa ada 21 orang yang tidak diakomodir. Namun hingga saat ini surat tersebut belum juga dijawab MenPAN-RB.

"Bupati telah mengirimkan surat ke pusat dan sampai sejauh ini BKD juga belum mendengar informasi dari pemerintah pusat soal penyebab tidak lulusnya 21 nama itu," ujar kepala BKD Minut Frets Sigar SH.

Saat dikonfirmasi Bupati Minut Drs Sompie Singal melalui Kabag Humas Drs Maximelian Tapada juga menuturkan jawaban dari MenPAN-RB belum ada.

"Mungkin sementara dikaji pihak pusat sehingga butuh waktu," terang Tapada.

Ditambahkannya agar 21 nama CPNS yang tidak diakomodir MenPAN ini agar tetap bersabar menunggu keputusan yang akan diberikan pihak MenPAN-RB dan BKN. Sebelumnya 21 CPNS tersebut telah meminta bupati untuk menyurat ke pusat agar nama mereka dapat diakomodir kembali dan meminta bupati menunda untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS tahun 2010 itu.

sumber: www.manadopost.co.id

Sunday, May 1, 2011

Penerimaan CPNS 2011 Kota Kotamobagu, Kemungkinan Besar Akan Mengakomodir Honorer

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011 bakal berbeda dengan penerimaan CPNS sebelumnya. Selain jumlah kuota lebih sedikit, kemungkinan besar jalur penerimaan CPNS akan ditambah dengan pengangkatan melalui jalur tenaga honor. Pertimbangan ini pula yang dipakai Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu sedikit membatasi kuota CPNS, terutama dari jalur umum. Bila sebelumnya, usulan kuota mencapai 400 kursi, kini hanya dibatasi sekira 200 kursi.

“Memang ada penurunan kursi sekira 50 persen,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) I Nyoman Sudiase, seperti dilansir www.manadopost.co.id (28/4).

Dijelaskan, penerimaan CPNS 2011 sudah didasarkan pada kajian kebutuhan kotamobagu akan sumber daya aparatur. Untuk tenaga teknis dibutuhkan sekira 100 orang, tenaga kesehatan sekira 25 orang dan tenaga guru sekira 25 orang. “Dari kajian kebutuhan sudah seperti itu. Karena jumlah PNS di Kotamobagu dapat dikatakan cukup. Saat ini sudah sekira tiga ribuan PNS di Kotamobagu,” jelasnya.

Disinggung soal penerimaan melalui jalur tenaga honor, Nyoman mengatakan dirinya belum bisa memastikan itu. “Kami menunggu saja petunjuk dari pemerintah pusat. Termasuk kuota yang akan diberikan bagi Kotamobagu,” ujarnya.

Soal formasi untuk pelamar berijazah SMA, sudah ditegaskan Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu Drs Muhammad Mokoginta, tidak akan diusulkan lagi. “Sebagaimana rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk tidak mengakomodir lulusan SMA, kami juga tidak akan mengusulkan formasi untuk lulusan SMA,” tegasnya.

Sementara Kepala BKDD Kotamobagu Drs Nasrun Gilalom mengatakan, pihaknya dalam penerimaan CPNS 2011 ini, sepenuhnya menunggu keputusan dari KemenPAN-RB. Alasannya, BKDD ditingkat kabupaten/kota tidak punya kewenangan terkait penerimaan CPNS. “Jadi, kita tunggu saja keputusan pusat,” tandasnya.

sumber: www.manadopost.co.id

CPNS Mitra Keluhkan Biaya Prajabatan Mencapai 5,5 Juta

Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 mengeluhkan mahalnya biaya mengikuti Diklat Prajabatan (Prajab). “Mau ambil dimana uang sebanyak itu. Kalau bisa tolong dipertimbangkanlah untuk dikurangi biayanya,” keluh seorang CPNS yang enggan namanya seperti dilansir www.manadopost.co.id (28/4).

Ditambahkannya, biaya itu masih belum termasuk dengan biaya untuk penginapan dan konsumsi. “Sehingga kami harus membayar lebih dari 4 juta,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (KDD) Phebe J Punuindoong SH ketika dikonfirmasi menjelaskan, biaya tersebut sudah sesuai surat edaran dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). ‘’Memang belum termasuk biaya konsumsi dan penginapan. Makanya saat ini kita sementara mencari penginapan yang sesuai standar. Setelah itu baru kita bisa totalkan biaya keseluruhannya,” jelas Punuindoong.

Seperti diketahui berdasarkan surat edaran 2010 dari LAN, standar biaya umum Diklat untuk CPNS golongan I/II Rp4,4 juta, golongan III Rp5,5 juta.

sumber: www.manadopost.co.id

Usulan Formasi CPNS 2011, Pemkot Tomohon Menunggu Hasil Pembahasan KemenPAN-RB

USULAN 580 Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011 Pemerintah Kota Tomohon masih menunggu hasil pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Hal ini ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tomohon Masna Pioh S.Sos.
Pioh memaparkan, yang paling dominan diusulkan adalah tenaga teknis sebanyak 453 formasi, mencakup S1, D3, D2 dan SMA/SMK. Ketika disinggung soal formasi SMA/SMK, Pioh menukas pendek, “Tetap kita usulkan sebanyak 103 formasi, disetujui atau tidak, tergantung dari KemenPAN-RB.”

Lanjutnya, untuk pengusulan 2011 tidak berbeda jauh dengan pengusulan tahun lalu dan diharapkan formasi yang diusulkan dapat terakomodir, begitu juga dengan formasi SMA/SMK. “580 formasi CPNS 2011 diusulkan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” pungkas Mantan Camat Tomohon Selatan ini.

sumber: www.manadopost.co.id

Blog Archive