Web Hosting

Wednesday, March 30, 2011

Pemkot Kotamobagu Siap Gelar Diklat Prajabatan CPNS 2010

Di tengah upaya memperjuangkan masuknya lulusan SMA sederajat dalam formasi CPNS 2011, sekaligus mengurus masa depan PNS lainnya di lingkup Pemkot Kotamobagu, pihak BKDD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) juga sedang berancang-ancang menggelar prajabatan buat CPNS 2010. Namun, di tengah persiapan ini, muncul satu persoalan yang mau tidak mau harus mereka hadapi.

Apa itu? Adalah bertambah panjangnya jadwal pelaksanaan prajab ini, Di mana, untuk golongan II yang biasanya hanya 10 hari, kini menjadi 19 hari. Sedangkan golongan III menjadi 29 hari, dari sebelumnya yang “hanya” 14 hari. Menjadi tantangan tersendiri, karena penambahan hari ini otomatis berimplikasi pada besaran anggaran yang harus disiapkan.

Hal ini diakui Kepala Bidang Diklat BKDD, Drs Mudini Mokodompit, Rabu (30/03) kemarin. “Semula kami merencanakan prajabatan dilaksanakan awal triwulan II ini. Namun karena ada aturan baru, terpaksa kami tunda dulu sambil lebih mematangkan persiapan,” tuturnya sambil menyebut aturan baru prajabatan, yaitu Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 11 Tahun 2010 tentang biaya prajabatan.

“Dana yang kami persiapkan sepertinya tidak mencukupi dengan waktu yang bertambah ini.
Sehingga kami bersama DPKAD harus mengkaji ulang besaran dana prajabatan ini, agar tidak memberatkan peserta prajab,” pungkas Papa Lia, sapaan akrab Mudini Mokodompit.

sumber: www.hariankomentar.com

Pemkot Kotamobagu Tetap Usulkan Formasi SMA

Meski sudah ada penegasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke-menpan-RB), kalau lulusan SMA sederajat bakal tidak diakomodasi lagi pada penerimaan CPNS 2011, namun Pemkot Kotamobagu tidak patah arang. Melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), pemkot tetap bersikukuh mengusulkan formasi tersebut.

“Iya, kami sudah tahu dari pemberitaan di media-media massa mengenai penegasan dari Menpan. Namun bukan berarti kami hanya berdiam diri saja. Kami tetap memperjuangkan untuk tetap tersedianya formasi lulusan SMA sederajat pada rekrutmen tahun ini,” tegas Kepala BKDD Kotamobagu, Drs Hi Nasrun Gilalom kepada Komentar per telepon, Rabu (30/03) sore kemarin.

Beberapa waktu lalu ia sempat mengungkapkan kepada media bahwa jumlah yang diusulkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Kemenpan, untuk penerimaan CPNS angkatan 2011 tidak melebihi kuota kursi tahun sebelumnya. “Jumlah kali ini hanya separuh dibanding penerimaan tahun 2010 lalu. Atau sekitar 200-an kursi saja,” sebut Gilalom waktu itu.

Ketika disinggung soal besaran jatah kursi untuk SMA sederajat yang diusulkan, mantan Camat Kotamobagu Selatan ini mengaku, jumlahnya kira-kira tidak lebih dari 20 kursi. “Mungkin hanya sekitar 10 persen saja dari total formasi yang kami usulkan,” sebut Gilalom. Di sisi lain, jika lulusan SMA yang diusulkan BKDD bakal digolkan oleh pemerintah pusat, berarti penerimaan tahun ini sedikit berbeda dibanding 2010 lalu. Sebab, waktu itu pemkot hanya menerima lulusan SMK saja, sementara satupun kursi buat pemegang ijasah SMA tidak tersedia sama sekali.

DOKTER AHLI
Ketika disinggung tentang kebutuhan tenaga PNS di lingkup Pemkot Kotamobagu, Nasrun Gilalom menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih membutuhkan para tenaga teknis. “Makanya, dalam usulan yang kami ajukan ke pemerintah pusat, jumlah terbesar adalah tenaga teknis,” ungkapnya.

Selain tenaga teknis, sebut dia, mungkin akan ditambah dengan tenaga kesehatan, khusus untuk dokter ahli. Berbicara masalah tenaga dokter ahli, lanjut Gilalom, saat ini Pemkot Kotamobagu melalui BKDD sedang mengkaji permohonan beberapa dokter ahli yang akan pindah ke Kotamobagu.
“Sudah ada beberapa dokter ahli yang akan pindah ke Kotamobagu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya para dokter ahli ini, maka akan makin bertambah lagi tenaga ahli di bidang kesehatan untuk Kotamobagu,” pungkasnya.

sumber: www.hariankomentar.com

Pemkot Manado Upayakan Akomodir Lulusan SMA

Pemkot Manado tetap akan berupaya agar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini bisa mengakomodir pelamar lulusan SMA. Upaya ini sendiri menurut Wakil Walikota Harley AB Mangindaan SE MSM akan diawali dengan melakukan koordinasi langsung bersama Kementerian PAN-RB di Jakarta.

“Pemerintah akan berkoordinasi lagi dengan KemenPAN soal bisa tidaknya kita merekrut pelamar SMA pada penerimaan CPNS tahun ini. Pemkot sendiri akan berupaya agar pelamar lulusan SMA diberikan peluang,” ujar Ai sapaan akrabnya kepada wartawan di kantor pemkot, Rabu (30/03).

Hanya saja menurut wawali, status kota dalam suatu daerah seperti Kota Manado selayaknya mengakomodir pelamar CPNS minimal lulusan D3. Dan menurut dia kebijakan dari KemenPAN-RB tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya. “Kita memang agak lebih di atas sedikit. Ini karena di Manado atau beberapa kota/kabupaten lain telah memiliki universitas sendiri, bahkan jumlahnya lebih dari satu. Dan kemungkinan untuk lulusan SMA diberikan kesempatan untuk daerah kabupaten lain, seperti halnya di daerah kepulauan,” kata Ai yang saat itu didampingi Sekkot Harold PB Monareh SH MSi sembari tetap berharap agar Manado bisa mengakomodir pelamar CPNS lulusan SMA.

MenegPAN-RB, EE Mangindaan diketahui memberi syarat bila pada penerimaan CPNS tahun 2011 ini, tidak akan lagi mengakomodir lulusan SMA. Sedangkan ijazah minimal yang harus dikantongi pelamar adalah sarjana diploma tiga (D3). “Hasil rapat dengan BKN seperti itu,” ujar Mantan Gubernur Sulut itu. Sementara, Wakil Ketua DPRD Manado James Karinda SH MH menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk pendeskriminatifan kepada warga yang hanya mampu menggapai pendidikan sampai tingkat SMA. “Kebijakan itu perlu ditinjau dan dikaji lagi. Pemerintah harus tetap memberi kesempatan kepada lulusan SMA untuk bisa menjadi abdi negara. Lulusan SMA juga adalah warga negara yang berhak bekerja untuk negara,” tegas Karinda.

sumber: www.hariankomentar.com

Baru 5 Daerah Masukkan Usulan CPNS 2011

Hingga saat ini, baru 5 daerah kabupaten/kota, yakni, Kabupaten Minsel, Mitra, Bolmut, Boltim dan Talaud serta pemerintah propinsi yang mengajukan usulan formasi CPNS 2011 ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB.

Hal ini dikatakan Sekretaris BKD Sulut, Flora Krisen SH MH saat diwawancarai sejumlah wartawan, Rabu (30/03) kemarin.”Jadi, sampai sekarang baru 5 daerah dan pemerintah propinsi yang mengajukan usulan formasi CPNS,” ungkapnya.

Dikatakan Krisen, mekanis-me pengajuan dan pengusulan formasi sesuai aturan harus melalui pemerintah propinsi dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan sesuai informasi dari pemerintah pusat, batas waktu pengajuan formasi sudah sejak akhir Februari lalu.

Hal ini menurut Krisen sudah dipahami secara benar oleh masing-masing kepala BKD daerah seSulut. “Jadi sesuai aturan dari pemerintah pusat dan sudah diketahui serta dipahami bahkan sudah sepakat akan ditaati oleh BKD daerah masing-masing, pengajuan formasi CPNS harus melalui Gubernur,”ujar Krisen.

Saat ditanya jika pengajuan formasi dari daerah langsung ke KemenPAN-RB, tanpa melalui gubernur, Krisen mengatakan bahwa hal itu kewenangan Kementrian PAN-RB. “Jadi, terserah Kementerian PAN-RB apakah akan diterima atau tidak. Mungkin saja karena sudah terlambat, ada beberapa daerah yang mengajukan sendiri tanpa melalui pemerintah propinsi, tapi sekali lagi, terserah pemerintah pusat,” sambungnya.

Mengenai keterlambatan pengajuan formasi, Krisen mengatakan bahwa pembahasan usulan formasi dengan pemerintah pusat akan mengalami penundaan.

“Memang sudah terlambat dan pembahasan pengajuan formasi dengan Kementrian PAN-RB akan mengalami penundaan,” tutupnya.

sumber: www.hariankomentar.com

Thursday, March 24, 2011

Gaji PNS Naik, April Dibayarkan

Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar 10-15 persen akan dibayarkan pada April 2011 nanti. Dengan kenaikan itu, gaji pokok PNS akan meningkat mulai dari Rp1,175 juta hingga Rp 4,1 juta per bulan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Supriyanto mengatakan, kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri berlaku sejak 1 Januari 2011.

Namun, peraturan pemerintah terkait kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri baru ditanda-tangani presiden pada 16 Februari lalu dengan kisaran kenaikan 10-15 persen. Besaran kenaikan gaji ditentukan berdasarkan golongan kepegawaian dan periode masa kerja.

Data Ditjen Anggaran menunjukkan setelah kenaikan ini pegawai baru dengan golongan Ia mendapat gaji pokok sebesar Rp1,175 juta. Golongan I/a merupakan pegawai dengan ijazah kelulusan sekolah dasar.

Ada pun golongan IV/e dengan masa kerja 32 tahun mendapat kenaikan gaji pokok menjadi sebesar Rp4,1 juta.

Sementara itu, tunjangan struktural yang diterima mencapai Rp 6 juta. Total, golongan IV e atau setingkat wakil menteri keuangan dapat membawa pulang gaji untuk eselon I hingga Rp40 juta.
Kebijakan kenaikan ini, menurut Agus, sudah diwacanakan sejak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, baru terealisasi tahun ini. Kenaikan ini dilakukan untuk menjaga daya beli pegawai negeri, TNI/Polri agar tidak terpangkas oleh laju inflasi.

Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan alokasi belanja pegawai pada 2011 sebesar Rp180,6 triliun atau 2,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari jumlah itu, sekitar Rp91,2 triliun atau 50,5 persen dialokasikan pada pos belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Alokasi anggaran tersebut tertuang dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. Alokasi anggaran belanja pegawai tahun depan mengalami kenaikan Rp17,9 triliun atau 11 persen bila dibandingkan alokasi dalam APBN-Perubahan 2010 sebesar Rp162,7 triliun.


PEJABAT
Di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan menahan rencana kenaikan gaji para pejabat dan anggota DPR. Padahal menurut rencana, kenaikan gaji tersebut akan dihitung mulai April mendatang. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Agus Supriyanto membenarkan bahwa peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji pejabat negara, saat ini masih di tangan Presiden SBY dan belum diturunkan.

“PP-nya belum keluar, masih di presiden. Kemarin kan mau dinaikkan (gajinya), tapi heboh, nggak turun-turun (PP-nya). Presidennya malu-malu,” ujarnya saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (24/03).

Menurut Agus, wacana kenaikan gaji pejabat negara tersebut sudah ada sejak zaman Sri Mulyani masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun, karena alasan tertentu, wacana tersebut belum terealisasikan.

“Sejak 2008, jadi sudah tiga tahun,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Agus, Menteri dan para anggota DPR tidak alami kenaikan gaji pada April ini la-yaknya para PNS, TNI/Polri. “Ya enggak (naik gaji) donk, menteri dan anggota DPR kan pejabat, bukan PNS,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kenaikan gaji pejabat sempat menimbulkan pro dan kontra beberapa waktu lalu, terutama setelah Presiden SBY mengungkapkan soal gajinya sudah tujuh tahun tidak naik. Menteri Keuangan Agus Mar-towardojo sempat menyatakan pihaknya akan terus memperjuangkan kenaikan gaji 8.000 pejabat yang sudah direncanakan sejak dua tahun lalu.

sumber: www.hariankomentar.com

BKN Pastikan Tidak Akan Ada Jatah Pelamar Lulusan SMA

Usulan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Sulut untuk mendapatkan 75 jatah kursi pelamar lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) dalam penerimaan CPNS 2011, dipastikan akan ditolak Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini dipertegas Kepala Humas BKN, Tumpak Hutabarat seperti dilansir Komentar di Jakarta.

“Untuk tahun ini, tidak ada (jatah) pelamar lulusan SMA di Sulut,” ujar Tumpak. Lebih lanjut, pria berdarah Sumatera Utara ini memaparkan bahwa penerimaan CPNS di Sulut, hanya dibatasi bagi pelamar dengan ijazah minimal diploma serta strata satu (S1).

Menurutnya, ketentuan ini telah diatur serta pembahasannya dilakukan bersama Ke-menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Itu juga sudah dibahas bersama dengan pihak Kementerian PAN,” lanjut Hutabarat.

Namun untuk pegawai honor daerah, memiliki pengecualian. “Kecuali pegawai honor daerah, masih diperkenankan lulusan SMA. Namun harus memenuhi persyaratan yang dikeluarkan BKN,” papar Hutabarat. Dijelaskannya, honorer daerah memiliki ketentuan khusus serta akan diteliti lebih lanjut keabsahan pegawai honor yang akan diajukan. “Tentunya kita akan teliti lagi status pegawai honor yang diajukan pemerintah daerah nantinya,” tutup Tumpak.

Sebelumnya, pihak BKD Sulut menyatakan telah mengusulkan permintaan jatah lulusan SMA dalam proses penerimaan CPNS di tahun 2011 ini. Para CPNS lulusan SMA yang diusulkan berjumlah 75 kursi itu, di antaranya akan ditempatkan sebagai petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP).

sumber: www.hariankomentar.com

Tuesday, March 22, 2011

Pemprov Usulkan 75 Formasi SMA untuk Penerimaan CPNS 2011

Pemprop Sulut tetap mengakomodasi lulusan SMA dalam penerimaan CPNS tahun 2011 mendatang. Formasi CPNS Pemprop yang sudah dikirim ke Kementerian PAN-RB sejak lalu, sebanyak 75 orang khusus lulusan SMA diharapkan dapat disetujui pemerintah pusat. Hal ini dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Sulut, Drs Roy Tumiwa MPd didampingi Sekretaris BKD, Flora Krisen SH MH.

“Kami sudah mengirim formasi CPNS penerimaan tahun 2011 dari seluruh formasi berjumlah 285 orang, untuk lulusan SMA berjumlah 75 formasi dan diharapkan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat,” ujar Tumiwa. Lanjutnya, untuk 75 formasi lulusan SMA masuk dalam anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) 50 orang dan 25 orang untuk Polisi Kehutanan (Polhut). “Jadi, 50 Pol PP dan 25 Polhut. Itu formasi lulusan SMA yang dikirim pemprop ke Kementerian PAN-RB,” sambungnya.

Sementara untuk daerah kabupaten/kota lainnya diharapkan dapat segera memasukkan usulan formasi CPNS 2011 ke pemprop. “Sesuai aturan dan seluruh kabupaten/kota sudah mengetahui, bahwa usulan formasi ke pemerintah pusat harus melalu gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,” jelas Tumiwa.

sumber: www.hariankomentar.com

Thursday, March 17, 2011

CPNS 2010 Kota Tomohon (Akan) Terima Gaji 2 Bulan

Raut wajah para CPNS 2010 terlihat sumringah saat mengikuti Apel Korpri di lapangan Kantor Walikota Tomohon, Kamis (17/03) kemarin. Maklum, dalam apel tersebut, para CPNS menerima informasi bahwa gaji mereka akan segera dibayarkan.

Informasi tersebut disampaikan langsung Plt Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak saat membawakan sambutan. Dimana menurut Eman, gaji CPNS 2010 akan dibayarkan dua bulan sekaligus sesuai masa kerja, yakni periode Februari-Maret 2011.

Sementara itu, menurut in-formasi yang diperoleh wartawan, gaji CPNS 2010 sudah siap dibayarkan karena proses administrasinya sudah rampung.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tomohon Masna JM Pioh SSos menegaskan bahwa CPNS 2010 akan segera menjalani diklat prajabatan.

Kegiatan ini sendiri menurutnya dibebaskan biaya alias gratis. “CPNS 2010 yang akan mengikuti prajabatan tidak dipungut biaya alias gratis. Dananya sudah diplot dalam APBD 2011,” ungkapnya.

sumber: www.hariankomentar.com

CPNS 2009 Kota Tomohon Terima SK 100 Persen

Sebanyak 340 CPNS yang direkrut pada tahun 2009, akhirnya resmi menyandang status PNS. Pasalnya, Kamis (17/03) kemarin, mereka menerima SK 100 persen yang diserahkan langsung oleh Plt Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak.

SK diserahkan Eman dalam Apel Korpri yang dilaksanakan di lapangan Kantor Walikota Tomohon. SK tersebut terhitung berlaku sejak 1 Maret 2011.

Dalam sambutannya, Eman meminta para CPNS yang telah berstatus PNS tersebut, untuk bertangungjawab dalam melaksanakan tugas serta taat pada aturan. “Silakan berinovasi asalkan tidak mengabaikan aturan,” kata Eman.

Diketahui, belum lama ini, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakot Tomohon Ir Ervinz Liuw mengatakan bahwa CPNS 2009 belum menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) untuk periode Januari-Februari 2011. Namun begitu, ia memastikan para CPNS akan menerima TTP terhitung Maret 2011 karena SK 100 persen terhitung 1 Maret 2011.”TTP CPNS 2009 terhitung Maret 2001,” katanya.