Web Hosting

Tuesday, June 29, 2010

Juli, Juknis Penerimaan CPNS 2010 di Sitaro Dikantongi

Sitaro-Pemkab Sitaro segera mempersiapkan penerimaan CPNS. Ini merujuk dengan petunjuk teknis penerimaan CPNS tahun ini akan ditangani Pemkab Sitaro pada bulan Juli nanti.

“Informasi ini disampaikan langsung salah seorang eselon III di Kementrian PAN, khu-susnya yang membidangi penerimaan CPNS saat bertemu baru-baru ini di Jakarta,” tutur Kepala BKDD Sitaro Dantje Palar SH, Senin (28/06) kemarin, sembari menambahkan seperti tahun-tahun sebelumnya juknis nanti pada Agustus, tapi ini ada indikasi dipercepat.

Lebih lanjut, kata dia, terkait usulan formasi belum ada penetapan dari pihak MenPAN dari jumlah 360 formasi. Namun begitu, hal tersebut sudah bisa dipastikan 90 persen tidak ada perubahan. “Kemungkinan dari jumlah yang diusulkan itu sudah tidak ada lagi perubahan. Karena sebelumnya dari jumlah usulan sebanyak 560, namun dari kajian pihak BKN dan MenPAN jumlah dikurangkan menjadi 360. Jadi terlihat sudah tidak akan ada lagi perubahan dari usulan tersebut,” tandasnya.

Ditanya terkait rincian for-masi usulan, kata dia, formasi usulan tahun ini paling banyak akan menerima tenaga teknis, khususnya basic skill. “Pertimbangan ini kami sampaikan di dasarkan pada kondisi daerah Sitaro yang tergolong sebagai daerah baru. Dan rinciannya, 44 tenaga kesehatan, 79 tenaga guru, dan 245 tenaga guru. Dan sekitar 200 untuk lulusan SMA dan SMK, 45 lulusan sarjana,” pungkasnya.(sal)
sumber: www.hariankomentar.com

Wednesday, June 23, 2010

Formasi CPNS Diumumkan via Internet

JAKARTA— Proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tahun ini akan dibuat beda. Yakni, formasinya akan diumumkan secara terbuka lewat situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
”Dengan demikan setiap warga negara Indonesia bisa menetapkan pilihan mau melamar di daerah mana, tentunya sesuai kompetensi yang dimilikinya,” kata Deputi KemenPAN dan RB Ramli Naibaho. Menurutnya, kebijakan ini diambil berkaitan dengan reformasi birokrasi. "Untuk melaksanakan reformasi birokrasi harus mulai dari seleksi CPNS. Karena itu pemerintah akan mengumumkan formasi tiap daerah di website kami," tutur Ramli, kemarin


Pengumuman lewat website ini, lanjutnya, sebenarnya sudah dimintakan pusat ke daerah sejak tahun lalu. Namun, banyak daerah yang tidak melaksanakannya. Kebanyakan hanya diumumkan lewat media massa cetak dan elektronik lokal. Akibatnya, untuk formasi tertentu tidak ada pelamarnya.

"Tiap tahun selalu ada formasi yang kosong. Setelah kita cek, ternyata mekanisme penerimaan CPNS-nya yang salah. Sifat egois Pemda masih kental. Mereka maunya formasinya diisi oleh putra daerah. Padahal kan tidak begitu, kalau ingin maju daerah harus membuka diri dengan luar," jelas pria yang menjagokan Belanda dalam Piala Dunia ini.

Dengan diumumkannya formasi di website KemenPAN-RB, diharapkan tidak ada lagi formasi yang kosong. Hanya saja, Ramli mengaku, pusat masih terkendala untuk tanggal seleksi CPNS, karena pelaksanaannya tidak serentak. Lantaran masing-masing daerah punya perbedaan waktu penerimaan CPNS. "Kalau kita dapat info kapan seleksinya dibuka, akan tetap kita umumkan juga. Biar masyarakat tahu dan bisa menyiapkan dirinya," pungkasnya.
sumber: www.mdopost.com

Gaji 13 Pemprov-Bolmut Cair

MANADO- Senyum mengembang di wajah Andris S, PNS di Biro Umum, Kantor Gubernur. Kemarin, dia bersama teman-temannya sudah menikmati Gaji 13. “Ini gaji saya sebenarnya yang tanpa potongan bank,” katanya seraya membocorkan karena punya kredit di bank, setiap bulan gajinya mengalami pemotongan. “Gaji 13 ini utuh,” tambahnya.

Pantauan koran ini, ruangan Tata Usaha Keuangan Pemprov banyak didatangi PNS mengambil Gaji 13. Para staf keuangan pun sibuk melayani. Sedangkan staf keuangan yang lain terlihat mengisi Gaji 13 di dalam amplop. “Sudah banyak yang ambil. Besok lebih banyak lagi,” kata Julius Tumilantouw, Bendahara Sekretariat (Benset).

Pemprov memang telah lebih dulu membayar Gaji 13 karena telah menerima juknis pembayaran sejak pekan lalu. Menurut Plt Sekprov Rahmat Mokodongan, Pemprov langsung melakukan pengurusan administrasinya karena harus secepatnya dibayar.

“Kalau ada satu dua SKPD belum membayar, itu karena agak lama menyiapkan administrasinya. Tapi harus tuntas satu dua hari ini,” ujar Mokodongan.
Sementara itu, menurut salah seorang staf di Benset, Gaji 13 itu sama seperti gaji bulanan yang diterima. Yakni, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan. “Tapi tidak termasuk TKD,” kata Jetje, staf tersebut. “Gaji 13 ini tidak potongan, kecuali pajak untuk golongan III dan IV.

Sementara itu, menurut Kadis Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Bolmut Leopold Dalope, sebagian PNS sudah menerima bonus itu. “SKPD yang lain sedang mengurus pencairan di bank,” katanya.

Jika Pemprov dan Bolmut sebagian SKPD sudah merealisasikan Gaji 13, Pemkot Bitung akan menyusul besok. Sekkot Bitung Max Lomban menyatakan PPKAD sedang memproses administrasi masing-masing SKPD yang telah masuk. “Hari Kamis kami sudah mulai membayar,” ujar Lomban.

sumber: www.mdopost.com

Sunday, June 20, 2010

Gaji 13 Segera Dibayarkan, Termasuk Untuk CPNS

JAKARTA- Sebanyak 64.469 PNS se-Sulut sudah bisa menikmati pembayaran Gaji 13 seiring terbitnya petunjuk teknis (Juknis) dalam Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-22/PB/2010 tanggal 16 Juni 2010. Surat edaran ini dikeluarkan Depkeu pada pekan lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Kepala Biro Humas Kemenkeu Harry Soeratin menjelaskan, kalau daerah sudah siap, silahkan melakukan pembayaran pada Juni ini. “Kalau daerah sudah siap, silakan membayar Juni ini," terangnya.

Dalam SE disebutkan, pelaksanaan pembayaran gaji, pensiun, tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat, anggota TNI/Polri dan pejabat negara, pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh masing-masing satuan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan pada Juni 2010. Untuk penerima pensiun atau tunjangan, dibayarkan melalui PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero) bersamaan dengan pembayaran pensiun atau tunjangan Juli 2010.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo meminta instansi pusat dan daerah segera membayarkan gaji ke-13 PNS, pensiunan dan TNI/Polri. "Pemberian gaji ke-13 ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, karena itu pemerintah pusat maupun daerah secepatnya melakukan pembayaran," ujarnya.

Dijelaskannya, anggaran dapat diberikan bila Satuan Kerja (Satker) setiap Kementerian/Lembaga menyerahkan kelengkapan berkasnya ke Kantor Pelayanan Perbendahaaraan Negara (KPPN) masing-masing. "Satker Kementerian/Lembaga bisa mengajukan pada Senin (21/6) depan dan kesiapan-kesiapannya jika sudah beres, Selasa (22/6) sudah bisa diberikan," pungkasnya.

Sementara itu, menurut Asisten III Pemkab Minahasa Drs Max Mantiri, Pemkab telah menyediakan dana Rp25 miliar lebih untuk 8.272 PNS. “Kemungkinan bulan Juli disalurkan,” ujarnya. “Bila petunjuk sudah ada, bagian keuangan akan segera memerintahkan bendahara SKPD untuk memasukan permintaan gaji, kemudian direalisasi,” tambahnya.

Demikian pula di Boltim, menurut Kabag Humas Pemkab Boltim Rizky Lamaluta, meski masih akan konfirmasi DPPKAD, dia pastikan Pemkab segera mencairkan ‘bonus’ bagi PNS itu. Menurutnya, untuk 1.300 PNS di Boltim, sekira Rp4,1 miliar anggarannya.
Sekkab Sangihe Ferdinand Wenas mengungkapkan, untuk 4.339 PNS dana yang disiapkan Rp12,7 miliar. “Besok (hari ini, red) kita akan cek langsung juknisnya di KPKN Tahuna,” kata Wenas. Sekkab Talaud Ir F Ch Udang mengaku, ada Rp10,2 miliar yang disiapkan buat membayar gaji 13 3.944 PNS.

Di Minut, meskipun waktunya bergeser dari Juni ke Juli, tapi Pemkab siap menyalurkan dana Rp13,6 miliar untuk gaji 13 4.300-an PNS. “Kalau juknisnya sudah ada, langsung diproses,” ujar Arnold Frederik, Kadis PPKAD Minut. Untuk 3.320 PNS, Pemkot Tomohon bakal menggelontorkan Rp9 miliar. “Kanwil Anggaran akan mengirimkan faks untuk Juknis gaji 13,” kata Kadis PPKAD Tomohon, Yan Lamba. Sedangkan Pemkot Manado, menurut Plt Sekkot Harold Monareh, direncanakan akan menyalurkan gaji 13 nanti Juli. Dananya Rp25 miliar untuk 8.760 PNS.
sumber: www.mdopost.com

Saturday, June 19, 2010

Juknis Gaji 13 Terbit, Pemda Dipersilakan Membayar

JAKARTA- Pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Sulut diminta segera mencairkan gaji ke-13. Perintah ini menyusul telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

"Berdasarkan PP tersebut, Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan menetapkan Surat Edaran (SE) Nomor : PER-22/PB/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang berisi ketentuan pembayaran gaji, pensiun, tunjangan bulan ketiga belas tahun ini," kata Kepala Biro Humas Kemenkeu Harry Soeratin, Jumat (18/6).

Dalam SE tersebut disebutkan, pelaksanaan pembayaran gaji, pensiun, tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat, anggota TNI/Polri dan pejabat negara, pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh masing-masing satuan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan pada Juni 2010. Untuk penerima pensiun atau tunjangan, dibayarkan melalui PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero) bersamaan dengan pembayaran pensiun atau tunjangan Juli 2010.

"Sedangkan untuk PNS daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah, dengan mengikuti ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2010. Kalau daerah sudah siap, silakan membayar Juni ini," terangnya.

Sementara, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Herry Purnomo meminta instansi pusat dan daerah segera membayarkan gaji ke-13 PNS, pensiunan dan TNI/Polri.

"Pemberian gaji ke-13 ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, karena itu pemerintah pusat maupun daerah secepatnya melakukan pembayaran," ujarnya.

Dijelaskannya, anggaran dapat diberikan bila Satuan Kerja (Satker) setiap Kementerian/Lembaga menyerahkan kelengkapan berkasnya ke Kantor Pelayanan Perbendahaaraan Negara (KPPN) masing-masing. "Satker Kementerian/Lembaga bisa mengajukan pada Senin (21/6) depan dan kesiapan-kesiapannya jika sudah beres, Selasa (22/6) sudah bisa diberikan," pungkasnya.

Sementara, Pemkot Bitung mengaku telah mendapatkan juknis. Gaji 13 untuk 4133 pegawai akan segera dibayarkan pada Juni ini. Kabag Pengelolaan Keuangan Bitung Petrus Tuange, SSos mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan anggaran Rp11,6 M untuk gaji 13. “Dana ini sudah tertata dalam APBD pemerintah kota Bitung 2010, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai kebutuhan pegawai,” ujarnya.

Pemkot Manado mengaku telah menyiapkan banderol gaji 13 Rp25 M untuk 8.760 PNS. “Kami harus menunggu petunjuk teknis soal pencairan itu. Dananya sudah ada,” kata Sekkot Manado Harold Monareh seraya memperkirakan pembayaran akan dilakukan Juli.

Sama dengan Manado, Pemkab Bolmng mengaku belum mendapat kabar soal juknis. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bolmong Ramlah Mokodongan mengatakan, pihaknya belum mendengar apalagi menerima juknis. “Saya belum dengar. Tapi, saya sangat senang kalau juknisnya sudah turun,” ujarnya.
sumber: www.mdopost.com

DOWNLOAD PER-22 PB 2010
LINK - 1
LINK - 2

Sunday, June 13, 2010

Minahasa Tidak Menerima CPNS

TONDANO-Tahun 2010 ini Pemkab Minahasa terpaksa belum mau menerima CPNS. Informasi yang diperoleh wartawan koran ini beberapa waktu lalu, Pemkab telah menyurat ke BKN dimana menyampaikan tidak akan menerima PNS tahun 2010 ini.

Puasanya Kabupaten Minahasa menerima CPNS, ditanggapi berbeda oleh sejumlah elemen masyarakat. Menurut Forum Pemerhati Tombariri Allan Parinusa, sangat ironis bila tahun 2010 ini Pemkab Minahasa tidak akan menerima CPNS. “Saya rasa ini merupakan kerugian terbesar bagi Pemkab bila tidak melakukan penerimaan CPNS. Pasalnya tahun-tahun mendatang belum tentu ada penerimaan CPNS seperti tahun 2010 ini,” tegas Parinusa.

Menanggapi ini sendiri Kepala BKD Minahasa Jorry Gumansing ketika dikonfirmasi koran ini mengungkapkan, penerimaan CPNS di Minahasa sementara dikaji. Demikian pula yang diungkapkan Sekda Minahasa Jan F Soriton. Menurutnya, jumlah PNS di Minahasa saat ini sangat banyak. Jumlahnya mencapai 8 ribu orang, lebih banyak dibanding PNS Pemprov Sulut. Sehingga tiap tahun duit APBD hanya terkuras untuk membayar gaji PNS. Karena itu Pemkab harus mengendalikan jumlah PNS. ’’Kalaupun ada penerimaan CPNS, itu akan dikaji lebih dahulu, tenaga mana saja yang paling dibutuhkan,’’ ujar Gumansing.
sumber: www.mdopost.com

Thursday, June 10, 2010

CPNS Kotamobagu Mengadu di DPD

Sedikitnya 15 orang yang merupakan perwakilan dari 355 CPNS Kota Kotamobagu hasil seleksi 2009 yang belum memperoleh NIP hingga saat ini, mengadukan nasib mereka ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, kemarin (10/06). Kedatangan mereka diterima Anggota DPD RI utusan Sulut, Aryanti Baramuli Putri (ABP) dan Drs Alvius Lomban MSi. Perwakilan para CPNS, Renti Linggotu kepada ABP dan Lomban mengaku, sudah 6 bulan nasib mereka tidak ada kejelasan. Padahal pengumuman kelulusan sebagai CPNS sudah dikeluarkan. “Sudah 6 bulan nasib saya dan teman-teman tidak jelas sebagai CPNS. Pengumuman kelulusan CPNS sudah kami lihat. Kok kenapa sampai sekarang NIP belum juga dikeluarkan,” tandasnya sambil menahan tangis.

Dia mengaku kecewa terhadap pihak-pihak terkait yang dimintai klarifikasinya. Di daerah mereka mendapat jawaban bukan wewenangnya, begitu juga di Kemenpan, tambahnya. “Kita di Kemenpan mendapat penjelasan bahwa persoalan tersebut ada di daerah. Kita seakan dilempar seperti bola,” kata mantan Sespri Walikota KK ini seraya menambahkan, kedatangannya ke Jakarta menggunakan dana sendiri.

“Mohon bantuan ibu (ABP) untuk mengatasi persoalan kami ini,” harapnya yang diamini rekan-rekannya yang lain. Mendengar keluhan tersebut, ABP mengaku akan menindaklanjutinya ke Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara) dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional). “Saya sudah minta klarifikasi ke Menpan persoalan ini, tapi belum ada jawaban,” tukasnya.

Yang pasti sebagai utusan Sulut, kata ABP, sudah menjadi kewajibannya menindaklanjuti persoalan tersebut. “Saya akan perjuangkan sampai adik-adikku mendapat kejelasan hak-haknya,” tukas ABP di hadapan 15 CPNS itu.

ABP menambahkan, saat ini yang perlu dilakukan adalah lobi politik. Dia malah sudah menyampaikan masalah itu juga ke Menkokesra, Agung Laksono. “Kebetulan pak Agung kan Istrinya orang Sulut. Saya sudah laporkan ke dia (Agung Laksono) dan beliau sangat merespons sekali persoalan ini,” tukasnya. ABP sendiri mempersoalkan tindak lanjut surat Kemenpan bernomor B/3649/D.II PAN/12/2009, yakni mengacu surat pengaduan kecurangan penerimaan CPNS yang ditandatangani Wakil Walikota KK, Ir Tatong Bara. Padahal surat yang ditandatangani Wakil Walikota KK tersebut tidak adanya kop surat dan stempel dari Pemkot KK, kata ABP.

“Kami sepakat bersama pak Alvius Lomban bahwa surat yang ditandatangani ibu Tatong itu ilegal. Karena tidak ada kop surat dan stempel. Jadi kami berharap adik-adikku bersabar. Jangan prasangka buruk dulu. Apalagi saat ini menjelang pilkada,” imbaunya.

Dirinya yakin Menpan EE Mangindaan sangat respons terhadap persoalan itu. “Sejak kecil saya kenal sekali Pak Mangindaan. Malah saya panggil beliau om,” ulasnya.
Alvius Lomban menambahkan, agar para CPNS tersebut terlebih dahulu melengkapi dokumen, seperti tanda tangan dari seluruh CPNS yang belum nenerima NIP, serta menggandakan pengumuman kelulusan yang sudah didapat.

“Dokumen itu sebagai dasar hukum kami untuk ditindaklanjuti kepada pihak terkait,” ulasnya. Selain itu, tanggal 22 Juni mendatang, pihaknya juga akan datang ke KK untuk minta kejelasan pemda. “Tanggal 22 Juni mendatang kita reses. Nah kesempatan itu akan kami gunakan untuk minta penjelasan kepada pihak terkait di KK,” tandasnya.

Sementara Sekretaris Penerimaan CPNS Nasional Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Tasdik Kinanto menjelaskan, persoalan tersebut sudah diserahkan kembali ke daerah. “Setahu saya, sudah ada petunjuk dari Menpan melalui surat yang dikirim ke daerah,” kuncinya.
sumber: www.hariankomentar.com

CPNS Kotamobagu Tembus Jakarta

Upaya 15 perwakilan CPNS Kota Kotamobagu untuk mencari kejelasan seputar terhambatnya penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) mereka, mulai mendapat titik terang. Di mana, terhambatnya penerbitan identitas dari para calon abdi negara tersebut lebih disebabkan oleh surat yang dikirimkan Wakil Walikota Ir Tatong Bara mengatas-namakan Pemkot Kotamobagu.

Hal ini diungkapkan dua pejabat penting di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Ne-gara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), saat menerima kedatangan perwakilan para CPNS Kotamobagu, Rabu (09/06) siang. “Iya, karena surat itulah sehingga penerbitan NIP kalian menjadi terhambat sampai sekarang,” ungkap Bowo dan Sarwo, dua pejabat di kantor Menpan-RB, seperti dikutip perwakilan CPNS saat dihubungi Komentar per telepon, tadi malam.

“Jadi kalau mau cari siapa penyebab masalah ini, salahkanlah wakil walikota kalian karena dia yang melapor. Sebab kalau tidak ada laporan itu, NIP kalian sudah lama diterbitkan,” lanjut perwakilan CPNS, masih mengutip pernyataan dua pejabat penting di kantor Menpan-RB.

Diketahui, sejak awal pekan ini ke-15 perwakilan CPNS telah bertolak ke Jakarta guna menemui beberapa pejabat terkait masalah NIP. Siang kemarin, mereka akhirnya berhasil menembus kantor Menpan-RB di Jl Jenderal Sudirman, Kav 69 Jakarta Selatan. Di sini, meski belum berhasil bertatap muka langsung dengan Menpan-RB EE Mangindaan, namun para perwakilan CPNS telah diterima oleh staf penting Menpan.
Yakni, Bowo selaku Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan serta Sarwo, Kepala Bidang Perekrutan Pegawai. Dari kedua pejabat inilah para CPNS mengetahui kalau penyebab utama terhambatnya NIP mereka, lantaran adanya laporan yang dikirimkan Wawali Tatong Bara. “Mereka (Bowo dan Sarwo, red) berdua kaget ketika kami beritahu hasil dialog di Dekot. Di mana, Ibu Wawali menyarankan kami untuk menanyakan langsung masalah NIP itu ke sini (kantor Menpan-RB),” ungkap salah satu perwakilan CPNS yang meminta, agar identitasnya tidak usah dikorankan.

Ketika dua staf Menpan tersebut menyinggung soal surat dari wawali itu, perwakilan CPNS pun mencoba meminta salinan laporan tersebut. Namun baik Bowo maupun Sarwo tak bersedia memberikannya. Kendati demikian, para CPNS akhirnya berhasil mendapatkan salinan surat tersebut dari sumber lain mereka di kantor Menpan-RB.

Dalam pembicaraan lewat telepon dengan harian ini tadi malam, perwakilan CPNS itu kemudian menguraikan secara rinci surat tersebut, meski sudah dalam bentuk fotokopian. Pada bagian tengah atas tertera kop Burung Garuda. Tepat di bawah lambang negara tersebut, terdapat tulisan dalam huruf besar Pemerintah Kota Kotamobagu.

Di bagian perihal surat tertanggal 1 Desember 2009, jelas ditulis Pengaduan Kecurangan Penerimaan CPNS. Sedangkan tujuan surat itu masing-masing Menpan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua Komisi Ombudsman, serta Gubernur Sulut. Isinya, Sehubungan dengan adanya informasi tentang kecurangan dalam proses penerimaan CPNS di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara, maka kami selaku pemerintah di Kota Kotamobagu berkewajiban memberikan beberapa informasi yang dirasa perlu sebagai bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti pada tatanan hukum atau penindakan terhadap oknum-oknum birokrasi yang terlibat kolusi dalam penerimaan CPNS di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara.

Untuk itu dimintakan kepada BKN agar tidak menerbitkan NIP sampai dengan persoalan ini selesai. Demikian surat pengaduan kecurangan penerimaan CPNS ini dibuat untuk selanjutnya supaya mendapatkan perhatian. Terima kasih. Hormat saya, Ir Tatong Bara, Wakil Walikota.

AKAN DISEBARKAN
Masih menurut sumber perwakilan CPNS, surat tersebut memiliki lampiran satu lembar. “Tapi torang so nda dapa depe lampiran, termasuk depe bunyi lampiran itu seperti apa,” ujarnya.

“Namun yang pasti, bagitu torang bale ke Kotamobagu, ini surat torang mo perbanyak kong mo sebarkan ke masyarakat. Supaya samua masyarakat Kotamobagu tahu, sapa sebenarnya biang kerok ini masalah CPNS,” sebut perwakilan ini bernada ketus dan terdengar masih memendam rasa kesal teramat dalam.

Lebih lanjut ia menuturkan, dalam pertemuan dengan dua staf Menpan-RB tersebut yang berlangsung lebih dari satu jam, terungkap banyak hal terkait masalah NIP mereka. Salah satu dari dua staf Menpan-RB itu juga mengaku, dia termasuk dalam tim investigasi dari kantor Menpan yang datang ke Kotamobagu beberapa waktu lalu, pascamasuknya surat dari Wawali Tatong Bara.

Di sisi lain, baik Bowo maupun Sarwo kemudian menyarankan kepada ke-15 perwakilan CPNS, untuk beraudiensi langsung dengan Menpan-RB EE Mangindaan. “Sampaikan langsung unek-unek kalian kepada Pak Menteri. Kami yakin, beliau tidak akan membiarkan nasib kalian terkatung-katung seperti ini, hanya gara-gara persoalan internal antara Walikota dan Wakil Walikota kalian,” sebut kedua pejabat tersebut sebagaimana dikutip lagi oleh perwakilan CPNS.

ABP-POGOGUTAT PEDULI
Sementara itu, Aryanthi Baramuli Putri (ABP) selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Utara, rupanya turut terusik dengan persoalan ke-355 CPNS Kota Kotamobagu. Buktinya, Kamis ini, ABP bersedia menerima ke-15 perwakilan CPNS guna menggali secara langsung persoalan terhambatnya NIP itu. Bahkan, terinformasi bahwa sebagai bentuk kepeduliannya atas nasib yang menimpa 355 CPNS, ABP telah menyata-kan kesiapannya untuk mencarikan jalan keluar. “Besok (hari ini, red) kami akan bertemu ABP di kantor DPD,” kata perwakilan CPNS itu.

Selain ABP, masih menurut dia, persoalan NIP ini juga ternyata mendapat perhatian dari para warga Bolmong bersatu yang tergabung dalam Rukun Pogogutat di Jakarta. Sebagai bentuk keprihatinan mereka, para warga Totabuan ini bahkan menyatakan kesediaan mereka, membantu semaksimal mungkin termasuk urusan akomodasi dan konsumsi dari 15 perwakilan mengatasi persoalan para CPNS Kotamobagu.
sumber: www.hariankomentar.com

Sponsor links:
Breach of Trust
Kindle Wireless Reading Device (6" Display, Global Wireless, Latest Generation)
The Girl Who Kicked the Hornet's Nest

Wednesday, June 9, 2010

CPNS Juga Akan Terima Gaji 13

AIRMADIDI—Gaji 13 ternyata tidak hanya diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Namun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan kebagian. Kabarnya, hak PNS dan CPNS tersebut akan disalurkan akhir Juni. “Penyaluran gaji 13 untuk CPNS, akan diserahkan bersama-sama dengan 4.200 PNS Minut.Kemungkinan akhir Juni,” ujar Drs Arnold Frederik, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Minut.

Untuk penyaluran gaji 13 Frederik tak bisa pastikan. Tetapi yang jelas akan disalurkan Juni ini sambil penunggu petunjuk teknis (juknis). “Kami langsung melakukan pembayaran, jika juknisnya suda ada,” kata Frederik.

Untuk total anggaran, katanya, mencapai Rp13,6 miliar dan sudah tertata di APBD. ”Dipastikan akan langsung dibayar,” kata Frederik.

Sementara itu, sejumlah PNS mengaku sudah sangat membutuhkan gaji 13 demi kelangsungan hidup. ”Lebih cepat lebih baik,” ujar sejumlah PNS.
sumber: www.mdopost.com
Secrets of Power Salary Negotiating: Inside Secrets from a Master Negotiator

Deprov SULUT Siap Perjuangkan NIP CPNS Kotamobagu

MANADO – Selalu memperjuangkan aspirasi rakyat sudah menjadi keharusan personil DPRD Sulut. Seperti polemik seputar belum adanya Nomor Induk Pegawai (NIP), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pengangkatan Pemerintah Kota Kotamobagu (KK) tahun 2009, siap diperjuangkan legislator Sario.

Komitmen ini diungkapkan saat CPNS dengan jumlah keseluruhan 355 orang itu bertandang ke Gedung Cengkih Senin (7/6) siang kemarin. Selain NIP para pendemo damai yang sebagian besar pemuda itu mengeluhkan Surat Keputusan (SK) yang tak kunjung diberikan.

Pihak DPRD Sulut dalam hal ini perwakilan Komisi I, bidang hukum dan pemerintahan, serta politisi dari daerah pemilihan Bolmong raya melakukan sharing bersama di ruang rapat I. “Kedatangan kami ini, diharapkan ada manfaat. Dengan dewan bisa bersama-sama dengan kami sekaligus memfasilitasi kami ke Men-PAN agar kami bisa segera memperoleh SK dan NIP,” pinta para pendemo.

Lanjutnya sudah enam bulan lebih nasib mereka terkatung-katung. “Padahal CPNS di kabupaten kota lain sudah bekerja dan memperoleh gaji,” sambung Hendra Monggopa, salah satu CPNS KK.

Diwakili Ketua Komisi I, John Dumais, para legislator berjanji akan memperjuangkan dengan melobi sekaligus mempertanyakan ke Men-PAN. “Rencananya kami akan menghadap pak EE Mangindaan untuk berjuang agar kalian segera mendapat SK,” ungkap Dumais.
Para personil dewan yang ikut menerima aspirasi tersebut, diantaranya dr Wisje Rompis, Mixon Tilaar, Eddyson Masengi, Mikson Tilaar, Soenardi Soemantha, Sudirman Hassan, Anton Mamonto, Raski Mokodompit dan Benny Rhamdani.
sumber: www.mdopost.com

Monday, June 7, 2010

Perwakilan CPNS Kotamobagu Terbang ke Jakarta

Sebanyak 14 orang perwakilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) rekrutan tahun 2009 berangkat menuju Jakarta, Senin (7/6/2010) hari ini. Mereka akan menemui BKN Pusat untuk mempertanyakan kejelasan Nomor Induk Pegawai yang hingga kini belum dikeluarkan.

Hendra Manggopa, satu di antara mereka yang berangkat, mengungkapkan, mereka menumpang Maskapai Lion Air menggunakan biaya pribadi. "Tiba di Jakarta kami langsung menuju kantor BKN," tuturnya.

Selain perwakilan CPNS, beberapa anggota DPRD Kota Kotamobagu juga akan mendampingi CPNS tersebut untuk memfasilitasi pertemuan itu. "Saya belum tahu siapa yang akan dampingi," tambah dia.


Ketua DPRD Kotamobagu Rustam Siahaan mengungkapkan, ada beberapa anggota dewan yang akan memfasilitasi peretmuan tersebut.

Sementara itu beredar kabar bahwa gaji para CPNS yang diplot 2008 lalu diselewengkan. Namun hal itu segera dibantah Sekertaris Kota Muhammad Mokoginta. Ia menuturkan, gaji sejumlah CPNS itu akan diberikan ketika mereka sudah mendapatkan NIP dan SK. "Jika NIP tersebut tidak keluar maka dana untuk membayar gaji tersebut akan kembali dimasukkan ke kas negara," katanya.
sumber: www.tribunmanado.co.id

Tidak Seluruh CPNS Kotamobagu Terima NIP

“Vonis” alias keputusan yang dijatuhkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat terkait NIP (Nomor Induk Pegawai) dari 355 CPNS Kota Kotamobagu, kontan mengundang reaksi keras. Terutama dari ratusan calon abdi negara di lingkungan Pekot Kotamobagu. “Kami tidak setuju dengan keputusan itu. Kami tetap menuntut bahwa jumlah penerima NIP harus sama dengan yang sudah diumumkan Pemkot Kotamobagu,” tegas Hendra Tito Manggopa SPd, koordinator para CPNS kepada Komentar, Minggu (06/06) kemarin.

Sebagaimana diberitakan harian ini akhir pekan lalu, Kepala BKN pusat, Dr Edy Topo Ashari menyatakan bahwa tidak seluruh dari 355 CPNS Kota Kotamobagu akan menerima NIP. “Hanya 45 persen saja dari keseluruhan. Ini yang sedang kami proses administrasinya untuk diterbitkan NIP,” tegasnya kepada wartawan Komentar biro Jakarta di kantornya, Jumat (04/06) sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Nah, jika hanya 45 persen dari 355 CPNS yang diproses berarti cuma 160 orang saja yang bakal mengantongi NIP. Sisanya yang 195 dipastikan gugur, meski mereka sudah diumumkan telah lulus rekrutmen yang berlangsung November 2009 lalu.

Bukan itu saja. Ke-355 CPNS ini bahkan telah diikutkan dalam apel perdana seluruh jajaran Pemkot Kotamobagu yang digelar 4 Januari silam. Bahkan saat ikut apel perdana awal tahun itu, para CPNS telah diperkenankan mengenakan seragam laiknya PNS. Malah rata-rata dari 355 CPNS ini telah menjahit seragam tidak hanya satu potong, misalnya warna hijau. Melainkan ada pula yang telah menyiapkan seragamnya lebih dari satu warna, termasuk seragam PNS Pemkot Kotamobagu lengkap dengan atribut daerah.

“Sekalipun sudah ada penyampaian dari Kepala BKN pusat seperti itu, tapi kami tetap tidak terima. Makanya saya dan beberapa teman CPNS akan ke Jakarta, untuk menemui Pak Mangindaan (Menpan RB, EE Mangindaan, red) dan Kepala BKN. Kami akan mempertanyakan langsung persoalan NIP itu,” tandas Hendra Manggopa yang diiyakan Meyti Kaawoan dan Syamsuri Mamonto.

Edy Topo Ashari selaku Kepala BKN pusat pekan lalu, memang menyatakan kalau jumlah CPNS Kotamobagu yang menerima NIP telah menyusut dari 355 orang menjadi 45 persen saja. Hal ini, menurut dia, didasarkan atas hasil dengar pendapat antara Menpan-RB (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) EE Mangindaan dengan Komisi II DPRRI. Rapat dengar pendapat di gedung DPR-RI itu dilakukan 26 Mei silam, atau sehari sebelum berlangsungnya pertemuan antara Pemkot Kotamobagu dengan pihak BKN di Hotel Gran Puri Manado.

Ashari juga mengungkapkan, dengar pendapat Menpan EE Mangindaan dengan Komisi II DPR-RI secara khusus membahas kisruh dalam proses rekrutmen CPNS di beberapa daerah, termasuk Kota Kotamobagu. Ia bahkan menyentil pernyataan Mangindaan dalam dengar pendapat itu. Di mana, Menpan menyebut bahwa rekrutmen di Kota Kotamobagu diwarnai permainan tingkat tinggi.

“Itu yang menteri kalian (maksudnya Mangindaan yang asal Sulawesi Utara, red) sampaikan di Komisi II waktu itu. Nah, salah satu personel Komisi II juga kan adalah Pak Taufiq Effendi, mantan Menpan di kabinet lalu,” sebut Ashari.

Hanya saja, Kepala BKN tidak menjelaskan lebih jauh tentang maksud dari ucapan Mangindaan tentang permainan tingkat tinggi tersebut. Demikian pula siapa pemain yang terlibat dalam permainan dimaksud, juga tidak disebutkan oleh Ashari.
sumber: www.hariankomentar.com

Thursday, June 3, 2010

Isak Tangis CPNS Kotamobagu, Tak Menghasilkan Apa-Apa

Kotamobagu, KOMENTAR
Isak tangis dan jerit menyayat hati dari ratusan CPNS dan orangtua mereka, pecah di ruang sidang DPRD Kota Kotamobagu, Kamis (03/06) siang kemarin. Itu, terjadi saat berlangsung dialog terbuka antara mereka dengan Wakil Walikota Ir Tatong Bara yang tidak menghasilkan apa-apa. Tak pelak, sejumlah CPNS dan orangtua pun langsung naik pitam. Mereka menuding, Tatong betul-betul tidak punya hati nurani.

“Torang butul-butul sangat sesalkan depe sikap deng tindakan sebagai Wakil Walikota. Dia (Tatong, red) so tau kalu gara-gara depe laporan ke Menpan itu yang beking torang pe NIP blum mo kaluar, eh dia malah tetap nemau mo tarek le tu laporan. Butul-butul so nyanda ada hati nurani komang ini noh,” tuding beberapa CPNS seusai mengikuti dialog dengan Tatong di Dekot.

Para CPNS bahkan sempat melakukan aksi menutup jalan, tepat di depan kantor walikota. Mereka berkumpul, bahkan ada yang langsung duduk berselonjor di aspal jalan, sambil berteriak-teriak mengecam Tatong. Seorang CPNS bahkan sempat mengenakan kemeja keki hijau (seragam PNS, red) kemudian berorasi. Aksi mereka di situ akhirnya terhenti, karena hujan deras tiba-tiba mengguyur Kotamobagu.

Sementara itu, saat berlangsung dialog di ruang sidang Dekot, Tatong yang “diserang” oleh ratusan calon abdi negara plus sejumlah orangtua CPNS, tetap tak memberikan penjelasan sebagaimana diharapkan mereka: terbitnya NIP. Wanita berparas cantik yang juga dikenal selaku Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kotamobagu, hanya menyampaikan bahwa persoalan NIP terbit atau tidak bukan di tangannya.

“Kalau saya punya kuasa atas (penerbitan NIP) itu, pasti sudah saya terbitkan. Tapi ini yang berwenang adalah Menpan dan Kantor BKN Pusat,” jelas Tatong yang dalam dialog itu didampingi Ketua Dekot Kotamobagu, Rustam Siahaan, Wakapolres Bolmong Kompol Boy Simanjuntak SIK MSi, Kakankesbangpolinmas Kotamobagu Dolly Zulhadji SH, serta Kabag Humas Pemkot Drs Roy Bara.

Dialog itu memang sudah ditunggu-tunggu oleh ratusan CPNS. Mereka bahkan sejak Senin lalu telah melakukan aksi pendudukan kantor walikota. Ketika pada Rabu (02/06) lalu terbetik kabar bahwa Tatong sudah berada di Kotamobagu, dari perjalanan dinas selama lima hari ke Jakarta, para CPNS pun “siaga penuh” menanti kedatangan wawali ke kantor.

Namun hari itu Tatong ternyata tak bersedia datang. Ia baru baru menyatakan kesediaannya berdialog langsung dengan para CPNS dan keluarga, pada Kamis (03/06) kemarin. Itupun dengan syarat seluruh areal kantor walikota harus disterilkan dari pihak-pihak luar.

Mendengar kesediaan Tatong berdialog, hati para CPNS sempat tenang. Meski demikian, mereka tetap belum mau beran-jak dari kompleks kantor walikota. Mereka tetap masih melakukan pendudukan. Dan, pada Rabu malam lalu itu, mereka kembali menggelar dzikir bersama di aula.

PENGAMANAN BERLEBIHAN
Kamis pagi-pagi tersiar kabar kalau Tatong akan muncul di kantor pukul 09.00 WITA. Maka, personel pengamanan dari Polres Bolmong ditingkat-kan dari yang semula hanya berjumlah 25 orang, pagi itu ditambah hingga menjadi 65 anggota. Bahkan ada di antara anggota Samapta yang terlihat membawa senapan laras panjang.

Pengamanan yang terkesan berlebihan ini tidak hanya terjadi di kompleks kantor walikota. Namun dilakukan pula di areal kantor Dekot yang terletak di sebelah kanan kompleks kantor walikota. Bahkan, gerbang masuk-keluar gedung dekot, dijaga ketat aparat dengan posisi terkunci. Hanya dibuka bila ada yang masuk dan itupun diketahui wartawan atau pegawai sekretariat dewan.

Setelah sekitar 2,5 jam menunggu dari jadwal semula, atau tepatnya pukul 11.30 WITA, para CPNS yang masih berada di aula mulai dilanda kegelisahan. Sebab, mereka belum melihat tanda-tanda kalau Tatong sudah akan muncul di kantor pemkot. Tak dinyana, datang informasi kalau Tatong bersedia berdialog asalkan di Dekot dengan difasilitasi Ketua Dekot.

Semula CPNS menolak tawaran itu, mereka tetap memilih dialog digelar di aula pemkot. Sikap ini diambil CPNS, karena kuatir kalau tawaran ke dekot itu hanya bagian dari strategi untuk “mengusir” mereka secara halus dari kompleks kantor walikota.

Kakansebangpolinmas Dolly Zulhadji, Kasat Pol-PP Herman J Aray SIP serta Kabag Ekonomi Hamzah Kastur SE mencoba bernegosiasi dengan Hendra Tito Manggopa SPd dan Samsyuri Mamonto, korlap (koordinator lapangan) aksi unjuk rasa ratusan CPNS tersebut. Negosiasi ini akhirnya diterima CPNS dengan catatan mereka tetap diizinkan kembali ke aula, untuk melanjutkan aksi pendudukan itu.

Setelah dicapai kesepakatan barulah secara teratur ratusan CPNS ditemani orangtua, sua-mi, istri, serta beberapa anak mereka yang masih kecil-kecil, bergerak teratur ke kantor dekot. Begitu tiba, mereka langsung mengambil posisi. Ada yang harus menyingkirkan meja-meja yang biasa dipakai anggota Dekot bersidang, karena ruangannya nyaris tak mampu menampung luberan orang itu, ada pula yang terpak-sa duduk melantai lantaran tak kebagian kursi lagi.

Sambil menunggu dilakukan dialog, seorang CPNS wanita memandu rekan-rekannya untuk memanjatkan shalawat. Tepat pukul 12.30 WITA, Tatong yang rupanya sudah berada di ruang kerja ketua dekot, akhirnya keluar. Begitu wanita berparas ayu ini muncul di ambang pintu, kontan seorang CPNS meneriakkan Allahu Akbar dengan suara lantang. Ajakannya langsung disambut ratusan orang yang memadati ruangan itu hingga di bagian balkon.

Dialog pun dimulai dengan dipandu oleh Roy Bara. Dua perwakilan CPNS, yakni Hendra Manggopa dan Meyti Kaawoan serta seorang bapak mewakili unsur orangtua CPNS, mendapat giliran pertama. Hanya satu yang mereka minta, yaitu Tatong menarik laporannya ke Menpan agar NIP sudah dapat diterbitkan.

“Kami sangat bermohon kepada ibu wakil walikota agar dapat memberikan penjelasan, kenapa NIP kami belum juga diterbitkan,” ujar juru bicara CPNS, Meyti Kaawoan.
Tatong sendiri di hadapan para CPNS Kotamobagu menga-takan, bahwa belum terbitnya NIP CPNS 2009 Kotamobagu, lebih dikarenakan masih ada permasalahan yang harus diselesaikan lagi, oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Negara (Menpan). “Jadi kita tunggu saja, karena dalam waktu dekat akan turun tim dari Menpan ke Kotamobagu,” ujarnya.

Ia juga membantah soal isu yang menyatakan bahwa dirinya dan Walikota Kotamobagu, Drs Hi Djelantik Mokodompit, saat ini terjadi ketidakserasian. “Saya dan Walikota Kotamobagu tidak ada rivalitas. Keterlambatan NIP ini hanya karena terdapat sedikit masalah yang akan diklarifikasi lagi oleh sebuah tim dari Menpan. Dalam waktu dekat tim itu akan ke sini,” terangnya.

Menariknya, sejumlah CPNS yang mulai kehilangan kesabarannya, menangis histeris, sambil meminta agar Wakil Walikota dapat membantu penerbitan NIP mereka. Bahkan, sejumlah CPNS dan orangtua mereka, merengsek maju dan mencium tangan Tatong, dan bermohon kemurahan hatinya, untuk bisa membantu penerbitan NIP. “Kasiang akan pa torang, bantu akang kasiang supaya tu NIP so-mo kaluar au a,” ujar sejumlah CPNS dengan dialek Bolmong.

Sejumlah CPNS mengaku sangat kecewa dengan hasil penjelasan Tatong. Sebab ke-inginan mereka untuk dapat mengetahui kepastian pener-bitan NIP-nya, tidak diketahui secara pasti. Termasuk saat mereka meminta agar Tatong, menandatangani surat yang menyatakan bahwa tidak terjadi masalah dalam seleksi penerimaan CPNS Kotamobagu 2009 lalu. Para CPNS juga mengaku akan tetap menggelar aksi demo, dan menduduki kantor Pemkot Kotamobagu, hingga mereka mendapatkan titik terang soal penerbitan NIP. “Kami semua sudah bersepakat, bahwa tidak akan meninggalkan Kantor Pemkot Kotamo-bagu sebelum NIP kami terbit,” tegas Hendra Manggopa.
(sumber: www.hariankomentar.com)

CPNS Kotamobagu, Bakar "Tatong"

KOTAMOBAGU — Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kotamobagu tidak henti-hentinya berteriak akan hak mereka, sebagai abdi negara. Di hari ketiga mereka (CPNS) menginap di Kantor Wali Kota Kotamobagu, kemarin, aksi berani dilakukan para CPNS dengan membakar poster bergambar Wakil Wali Kota Ir Tatong Bara.

Pembakaran ini menurut mereka, merupakan bentuk kekecewaan terhadap wakil wali kota pilihan rakyat pertama Kotamobagu itu. Mereka menuding, semua persoalan yang menimpa CPNS, sehingga harus rela menanti selama enam bulan, semua karena ulah Tatong. “Ini kekecewaan kami terhadap Tatong, yang tega menahan SK dan NIP CPNS Kotamobagu,” kata Hendra Manggopa, Koordinator Lapangan (Korlap).

Sekitar pukul 13.00 Wita, suasana sekitar kantor wali kota dibuat heboh. Terlihat dari kejauhan asap hitam mengepul ke udara dari kantor wali kota. Masyarakat yang berada di sekitar kantor wali kota mengira, kantor wali kota dibakar. Ternyata, para CPNS sedang membakar ban bekas beserta gambar wakil wali kota.

Pembakaran ban ini, sempat memancing emosi antara CPNS dengan para aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). kedua kelompok ini mulai saling tarik menarik ban. “Kami hanya tidak inginkan terjadi keributan,” kata Kasat Pol PP Herman Aray.

Para CPNS kemudian berjejer, menari dan meneriakkan yel-yel, meminta Tatong didatangkan ke hadapan para CPNS. “'Datangkan Tatong, datangkan Tatong, datangkan Tatong,” bunyi yel-yel yang diteriaki CPNS.

Sementara itu, informasinya Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit masih berada di Jakarta, untuk memperjuangkan nasib para CPNS. Sementara, Wakil Wali Kota Ir Tatong Bara dikabarkan sudah berada di Kotamobagu, namun ditunggui sejak pagi, tak kunjung datang. Itu juga yang menjadi alasan, marahnya CPNS.

Baik Djelantik maupun Tatong, nampaknya sedang puasa untuk memberikan keterangan menyangkut nasib 352 CPNS. “Tanyakan sendiri ke Menpan dan BKN, apa masalahnya sehingga NIP dan SK CPNS belum dikeluarkan. Apa daya saya menahan itu, sementara kewenangan ada di Menpan,” kata Tatong.
(sumber: www.mdopost.com)