Web Hosting

Friday, February 26, 2010

Pemkot Tomohon Akomodir Honda Untuk Rekrutmen CPNS 2010

Pemkot Tomohon melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan mengupayakan agar ratusan tenaga honorer daerah (honda) yang tersisa bisa terakomodir pada rekrutmen CPNS tahun 2010 ini.
Hanya saja, hingga saat ini BKD Tomohon belum menerima petunjuk teknis (juknis) dari pusat soal rekrutmen tenaga Honda. Demikian dikatakan Kepala BKD Kota Tomohon, Drs Alex Uguy MSc, Senin (22/02). Uguy mengatakan, juknis pengangkatan CPNS dari jalur honda bisa saja diterbitkan setelah peraturan pemerintah yang mengatur tentang peng-angkatan tenaga kontrak menjadi PNS, yang saat ini masih sementara dibahas, ditetapkan. “Jika juknisnya ada, data honda tentu akan segera diajukan ke Menpan dan BKN, walaupun proses rekrutmen dilaksanakan secara bertahap,” ucapnya.

BKD Tomohon sendiri, kata Uguy, telah mengantisipasi kemungkinan diterbitkannya juknis tersebut dengan melakukan pendataan terhadap tenaga honda di lingkup Pemkot Tomohon. Dimana hasil pendataan menyebutkan jumlah tenaga honda saat ini tersisa sebanyak 288 orang yang meliputi tenaga guru, teknis, dan kesehatan.

sumber: www.tomohonkota.go.id

Prajab CPNS Kota Tomohon Mulai 1 Maret

Tomohon-PemkotTomohon memajukan jadwal pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajab) bagi 315 CPNS hasil rekrutmen tahun 2009.

Rencananya, Diklat Prajab akan dimulai pada 1 Maret 2010 mendatang. Menurut Kepala BKD Pemkot Tomohon, Drs Alex Uguy jadwal diklat dipercepat untuk menghindar tahapan pilwako (pemilihan walikota). “Awalnya dijadwalkan bulan Agustus. Tapi dengan pertimbangan agar tidak berbenturan dengan agenda pilwako, maka dipercepat Maret,” terang Uguy. Diklat Prajab, menurut Uguy, diselenggarakan selama 44 hari. Untuk golongan II selama 19 hari dan golongan III 23 hari. “Lokasinya belum ditetapkan karena masih dikaji mana yang representatif,” ujarnya seraya mengatakan, 351 peserta diklat prajab termasuk 8 tenaga honor yang diangkat sebagai PNS pada tahun 2009.

Uguy mengharapkan, peserta dapat serius mengikuti diklat karena hasilnya akan sangat menentukan, apalagi mereka tidak lagi dibebankan biaya alias gratis. “Ada sanksi tegas bagi peserta yang malas mengikuti diklat prajabatan. Sedangkan untuk peserta yang gagal pasti akan dipecat,” tegasnya.
sumber: www.tomohonkota.go.id

Thursday, February 25, 2010

Pemprov SULUT Usulkan Formasi SMA

MANADO — Pemprov Sulut akan mengusulkan juga kebutuhan CPNS pada rekrutmen 2010 ini. Lulusan SMA masih masuk formasi. “Mungkin formasi Pol PP, dan sisa honorer daerah (Honda),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Jeffrey Korengkeng SH, kemarin. Tahun lalu, 35 formasi Pol PP yang diusulkan Pemprov Sulut ‘ditolak’ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN).

Menurut Korengkeng, masih ada beberapa formasi teknis yang yang sangat dibutuhkan Pemprov Sulut, dan akan diajukan lagi tahun ini, seperti dokter jiwa. “Kita akan minta usulan tiap SKPD, dikaji lagi, dan selanjutnya diusulkan ke MenPAN,” katanya. Tapi Korengkeng masih enggan membeber kapan waktu pastinya. “Yang pasti kami akan mengusulkan, tapi belum tahu kapan waktunya,” ujar Korengkeng.

Sejumlah tenaga sukarela Pol PP, yang berlatar pendidikan SMA, yang tahun lalu sangat berharap akan terakomodir, sumringah mendengar informasi ini. “Mudah-mudahan benar MenPAN akan mengakomodir lulusan SMA. Hanya untuk kami pakai seragam, tapi sebenarnya belum PNS,” ujar salah seorang tenaga sukarela Pol PP Pemprov Sulut.
sumber: www.mdopost.com

Penerimaan CPNS 2010 Dipercepat Juli-Agustus

JAKARTA--Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini lebih cepat dibanding tahun lalu. Informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pelaksanaannya antara Juli dan Agustus.
Hanya saja cepat tidaknya seleksi CPNS tahun ini, pemerintah pusat kebalikan ke pemerintah daerah. Jika cepat memasukkan usulan kebutuhan CPNSnya, proses penggodokan di pusat juga lebih cepat. "Pemerintah pusat pada prinsipnya ingin seleksi CPNS bisa secepatnya dilaksanakan dibandingkan tahun lalu. Tapi itu tergantung daerah juga," kata Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho yang dihubungi koran ini, kemarin.
Kalau pemda sudah siap melaksanakan seleksi CPNS, terutama tentang usulannya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, pusat siap saja. Selama ini, seleksi CPNS selalu tertunda karena pemda terlambat mengajukan usulan.

"Pemda yang terlambat mengajukan, pusat yang dikejar-kejar. Ini sudah berlangsung lama, makanya mulai tahun ini prosedurnya diubah," tandasnya.
Dia juga mengimbau agar pemda secepatnya memasukkan usulan agar target yang ditetapkan bisa tercapai. "Dengan adanya reformasi birokrasi, paling tidak semua harus lebih dan lebih cepat. Kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat," tegasnya.
Mengenai kuota CPNS tahun ini, Ramli mengaku tengah menunggu hasil panitia kerja (Panja) tenaga honorer karena nantinya akan dimasukkan dalam formasi CPNS. Dia berharap hasil rekom panja ini bisa secepatnya agar target pemerintah tidak bergeser.
"Mudah-mudahan hasil Panja bisa secepatnya untuk mengetahui berapa jumlah pasti honorer non APBN/APBD yang akan masuk. Yang sudah jelaskan baru sisa honorer 104 ribu itu," terangnya.

Pemerintah sendiri tengah menyusun kuota pelamar umum 150 ribu orang, honorer non APBN/APBD 100 ribu orang, dan sisa honorer yang masuk data base 2005 104 ribu. Namun angka ini masih terus dibahas oleh pemerintah bersama panja.
Sedangkan untuk lulusan SMU, tahun ini pemerintah akan memasukkan lulusan SMU non kejuruan dalam formasi CPNS. Pemerintah pun menjatah 10 persen dari formasi yang diajukan tiap daerah.

“Lulusan SMU masih bisa kita toleransi. Asalkan daerah memang benar-benar butuh dan jelas job descriptionnya,” kata Ramli lagi.
Meski pemerintah memberikan peluang bagi lulusan SMU, ada kriteria yang harus dipenuhi. Antara lain, pengajuan berasal dari pemda di daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal. Tenaganya ditempatkan di mana? Apakah menjadi tenaga administrasi atau apa? “Jadi harus jelas pekerjaannya apa. Karena setiap usulan harus disertai alasan yang jelas,” tegasnya.
Bagaimana dengan daerah pemekaran? Menurut Ramli, tidak bisa mengusulkan tenaga dari lulusan SMU. Bisa lulusan sekolah menengah tapi harus kejuruan. Contohnya Sekolah Menengah Pertanian, Sekolah Menengan Ekonomi Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dll.
“Kalau yang dimekarkan itu perkotaan, tidak layak terima lulusan SMU lagi. Lulusan SMU itu harus melanjutkan pendidikan ke diploma atau S1,” ucapnya.
Diakui Ramli, pemerintah berkeinginan pendidikan PNS minimal DIII. Namun tahun lalu banyak daerah yang memohon untuk formasi dari SMU. Itu sebabnya, tahun ini peluang tersebut masih dibuka.

Sebelumnya KemenPAN menyatakan akan mengakomodir lulusan SMA non kejuruan dalam pemerimaan CPNS 2010. Jatahnya, tiap daerah 10 persen dari total usulan formasi. “Lulusan SMU masih bisa kita toleransi. Asalkan daerah memang benar-benar butuh dan jelas job description-nya,” kata Ramli Naibaho, medio Februari.
Pemprov Sulut akan mengusulkan formasi SMA untuk kebutuhan Pol PP, dan sisa honorer daerah (Honda). Tahun lalu, 35 formasi Pol PP yang diusulkan Pemprov Sulut ‘ditolak’ MenPAN, dan ada sisa 119 Honda. “Tergantung MenPAN berapa yang akan disetujui, tapi akan akan usulkan,” kata Kepala BKD Sulut Jeffrey Korengkeng.
Pemkab Sitaro, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dantje Palar, akan mengusulkan 139 kursi CPNS. “Banyak putra Sitaro yang lulusan SMA merindukan diangkat jadi PNS. Kalau direalisasikan pemerintah pusat maka Pemkab Sitaro berencana akan mengajukan 139 kursi SMA,” ujar Palar. Menurutnya, rencana pengajuan 139 kursi itu dalam rangka mengisi jatah kursi lowong CPNS Sitaro 2009 yang tak terisi. “Hasil laporan penerimaan CPNS 2009 akan dimasukan ke Menpan akhir Februari ini,” jelasnya.

Demikian juga di Boltim, yang 2009 lalu 60 kursi usulan formasi SMA yang tidak disetujui MenPAN, akan diajukan lagi. “Mungkin akan kita tambah lagi usulannya untuk memenuhi permintaan SKPD. Kira-kira 150 yang akan kami usulkan,” kata Kepala BKDD Boltim Darwis Lasabuda.
Sedangkan di Bolmut menurut Sekkab Recky Posumah, setiap SKPD membutuhkan minimal 1 orang PNS berijazah SMA. “Hasil kajian kita menunjukkan kebutuhan tenaga SMA ini minimal 1 orang di tiap SKPD,” jelasnya. Di Bolmut ada sebanyak 30-an SKPD.
Sementara Pemkab Bolsel masih akan membahas rencana pengusulan CPNS berlatar SMA itu. Asisten II Pemkab Bolsel Denny Mangala saat dikonfirmasi mengatakan, kalau bicara kebutuhan dan ketersediaan tenaga SMA di Bolsel, sangat banyak. “Itu yang menjadi pertimbangan kami. Jadi, masih akan dibahas,” ujarnya.

Di Minut, kata Kepala BKD Martino Dengah, formasi SMA/SMK sebenarnya 2009 lalu diusulkan 180 orang. Tapi tidak disetujui MenPAN. Katanya, tenaga tersebut sangat dibutuhkan sebagai petugas lapangan seperti di Dishub dan Satpol PP. “Kami akan berusaha agar formasi lulusan SMA/SMK sederajat yang ditunda lalu, akan disetujui tahun ini,” kata Dengah.
Di Tomohon pun tenaga SMA ternyata masih dibutuhkan. Menurut Kepala BKDD Tomohon Alex Uguy, jika bicara kebutuhan tenaga SMA, Tomohon masih perlu. “Terutama di kantor kelurahan,” katanya. Idealnya, kata Uguy, ada 440 staf yang dibutuhkan di seluruh kantor kelurahan di Tomohon. Dia berjanji akan mengusulkan minimal 10 persen dari total usulan formasi.

Sebaliknya di Kabupaten Sangihe justru belum bisa mengungkapkan rencana jumlah CPNS lulusan SMA yang akan diajukan ke MenPAN. “Berapa jumlah CPNS lulusan SMA yang akan diajukan kita akan tunggu hasil pendataan dan laporan kebutuhan SKPD, serta surat dari Pusat,” ujar Sekertaris BKDD Sangihe SS Maitulung.
Di Bitung, Kepala BKD Ferdinand Tangkudung menegaskan bahwa yang dibutuhkan justru lulusan SMK. “Mereka mungkin akan ditempatkan di kelurahan untuk pengurusan administrasi,” ujarnya kemarin. Jumlahnya, kata Tangkudung, sekitar 20 persen dari total kebutuhan.
Pemkot Manado belum menetapkan berapa kebutuhan tenaga CPNS dari lulusan SMA. Kabid Pengadaan dan Mutasi BKDD Manado, Paul Sualang mengatakan Pemkot masih menunggu petunjuk dari pusat. “Kalau sudah ada petunjuk dari pusat, kami bisa menyusun kebutuhan CPNS lulusan SMA,” katanya.
sumber: www.mdopost.com

Saturday, February 20, 2010

Nasib CPNS Kota Kotamobagu Belum Jelas

Sampai sejauhmana nasib ke-356 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Kotamobagu yang diterima lewat seleksi pada November 2009 silam? Hingga pekan ketiga Februari ini masih diliputi tanda tanya besar. Kabar terakhir menyebutkan kalau jadi tidaknya NIP (Nomor Induk Pegawai) bagi para CPNS Kotamobagu ini sangat tergantung pada keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), EE Mangindaan.

Sementara, teman-teman ataupun kerabat mereka yang melamar dan kemudian diterima baik di Kabupaten Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Timur, maupun Kabupaten Bolmong Selatan, kini sudah bernafas lega.

Malah untuk Bolmut dan Bolsel, para PNS yang baru diterima itu sudah mulai menjalankan tugas termasuk telah menikmati pembayaran gaji untuk bulan pertama kendati mereka belum melaksanakan tugas-tugasnya alias bekerja.

Untuk Kabupaten Bolmong maupun Boltim, kabar terakhir yang diterima Komentar menyebutkan kalau saat ini pihak BKDD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) sedang merampungkan SK pengangkatan dan penempatan dari para PNS baru itu. Urusan NIP (Nomor Induk Pegawai) sudah tidak bermasalah lagi, karena sudah diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Lalu, mengapa nasib CPNS Kotamobagu bergantung pada keputusan Mangindaan? Ber-dasarkan informasi yang diterima Komentar belum lama ini, terungkap kalau seluruh berkas CPNS Kotamobagu telah dibawa ke Jakarta oleh pihak BKN Regional XI Manado dan BKD Propinsi Sulut. “Iya, hari Selasa (16/02) lalu berkas itu dibawa Kepala BKN dan BKD Propinsi ke Jakarta,” ungkap seorang staf BKD Propinsi Sulut ber-nama Jerry.

Ia menambahkan, dimintanya seluruh berkas CPNS Kotamobagu oleh Kantor Menpan di Jakarta menyusul adanya laporan yang masuk ke kantor kementerian tersebut. “Kalau soal apa isi laporan itu saya tidak tahu, silakan tanya saja langsung ke Kepala BKN,” elaknya.

Di sisi lain, Walikota Kotamobagu Drs Hi Djelantik Mokodompit sendiri diketahui sejak awal pekan ini telah bertolak ke Jakarta.

Terbetik kabar, keberangkatannya ke ibukota dalam rangka menuntaskan persoalan CPNS, termasuk memberikan klarifikasi seputar laporan yang disebut-sebut pelapornya adalah pejabat penting di lingkungan Pemkot sendiri.

Sayangnya belum diperoleh konfirmasi langsung dari Papa Rasky –sapaan akrab Walikota Mokodompit. Sebab, saat dihubungi lewat telepon selularnya ternyata dalam keadaan tidak aktif.

Kendati demikian, keberada-an Walikota di Jakarta salah satunya dalam rangka mengurus masalah CPNS itu sedikit terkuak dari kehadiran Kepala BKDD Kotamobagu, Drs Hi Idris Manoppo, juga di Jakarta.

Saat dihubungi di telepon genggamnya, Manoppo mengaku sedang di Jakarta. “Saya sekarang di Jakarta, ada urusan penting yang harus diurus,” ujarnya dari balik telepon.
sumber: www.hariankomentar.com

Pemkot Tomohon Ngotot CPNS Formasi SMA

Pemerintah Kota (Pemko) Tomohon ngotot mendapatkan formasi SMA dan SMK di penerimaan CPNS 2010, lebih banyak dari tahun sebelumnya. Untuk SMA, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tomohon menjatahkan porsi 10 persen dari total kuota yang akan diberikan pusat.

Penyusunan formasi sudah dituntaskan BKD Tomohon dan dikiriman ke BKN dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. "Formasi sudah selesai disusun dan dikirim ke BKN juga ke MenPAN," tutur Kepala BKD Tomohon Alex Uguy, Rabu (17/02/10) kemarin.

Ia mengakui, tahun ini sedikit lebih terlambat dibanding tahun 2009 lalu. "Tahun lalu, kita mengirimkan formasi bulan Januari. Sekarang memang agak molor, baru dikirim Februari ini," ujar dia. Namun, katanya, hal ini tidak mengganggu proses sebab pihaknya tetap menunggu persetujuan pusat yang nantinya diikuti dengan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan CPNS.

Formasi yang diminta juga mengalami cukup banyak perubahan. Uguy menjelaskan, ada perimbangan dalam usulan formasi untuk golongan dua dan golongan tiga. Pemko Tomohon, lanjut dia, merencanakan akan menerima 250 CPNS untuk golongan dua dan sekitar 300 CPNS untuk golongan tiga. "Golongan dua itulah porsi untuk SMA dan SMK," tambahnya.

Untuk formasi guru, kata Uguy, di tahun ini mengalami pengurangan. "Kami hanya meminta formasi untuk beberapa mata pelajaran saja yang memang belum ada tenaga pendidiknya," kata dia. Ia berharap, formasi yang diusulkan ini bisa diterima pihak BKN dan MenPAN, sehingga mampu menutupi kekurangan pegawai di 44 kelurahan di Tomohon.
sumber: www.tribunmanado.co.id

Friday, February 19, 2010

Diklat Prajabatan CPNS Prov. SULUT Resmi Ditutup

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Prajab CPNS 2010 gelombang I resmi ditutup Sekprov Drs Robby Mamuaja, kemarin sore, di Aula Diklat Sulut. 20 orang, masing-masing 10 golongan III dan 10 golongan II, dinyatakan sebagai peserta terbaik.

Sekprov didampingi Kepala Badan Diklat Sulut Rosye Kalangi mengatakan, sebagai abdi negara PNS harus kerja paripurna, jangan setengah-setengah. “PNS bukan ajang pamer atau aktualisasi, tapi merupakan ladang pengabdian pada masyarakat untuk memberi layanan yang ramah, cepat, dan memuaskan,” kata Sekprov dalam sambutannya.

Mereka terbaik dalam diklat prajab di golongan III masing-masing, pertama dr Enricco Mamuaja, kedua Ronald Gioh SH, dan ketiga Shintami Saleh SE MM. Sementara untuk golongan II masing-masing Lindsay Sakul, Semmy Lontaan, dan Roland Theo.

Upacara yang dikomandani oleh Stenly Mandagi, SP tersebut ditutup dengan berbagai atraksi yang ditampilkan oleh peserta diklat, diantaranya atraksi bela diri pencak silat dan wushu. Atraksi pencak silat diperagakan oleh Fentje Maengkom dan Gasma U, sedangkan wushu dimainkan oleh Olivia Setiadi.

CPNS Prov. Sulut Ucapkan Panca Prasetya Korpri

Untuk pertama kalinya CPNS 2010 mengucapkan janjinya sebagai abdi negara. Janji itu diucapkan 200 CPNS yang menjalani pendidikan pelatihan (diklat) prajabatan di Badan Diklat Sulut dalam apel Korpri, Rabu (17/2) kemarin.
Apel Korpri itu yang bertindak sebagai pembina upacara Kepala Badan Diklat Sulut Dra Rosye Kalangi MSi dan pemimpin upacara Kabid Diklat dan PIM Drs Oddy Mewengkang MSi. Sementara yang dipercaya mengucapkan—dan diikuti CPNS lain—janji yang dikenal dengan Panca Prasetya Korpri itu adalah dr Stevanus Pesik dan Shintami Saleh SE MM.

Menurut Rosye, dari lima poin janji itu antara lain yang terpenting harus dicamkan abdi negara adalah point 3: mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. “Birokrat adalah pelayan masyarakat. Makanya janji itu harus diucapkan, bukan ,” kata Rosye.

sumber: www.mdopost.com

TKD CPNS 2010 Dibayar Di Bulan Maret

MANADO—Pemprov Sulut akan membayarkan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi CPNS 2010 nanti pertengahan Maret. Sebab, 346 CPNS 2010 tersebut bekerja nanti terhitung 1 Februari. “Aturannya, kerja dulu baru baru dapat TKD,” kata Sekprov Drs Robby Mamuaja.

Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Meki Tumimomor menegaskan, sas-sus yang menyebutkan bahwa CPNS akan menerima TKD Januari, tidak benar. “Soalnya masa kerja dalam Bulan Januari itu tidak cukup satu bulan. Baik gaji maupun TKD, CPNS tidak dapat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, TKD akan diberikan berdasarkan hasil verifikasi disiplin dan kinerja dari Tim Penilai Kinerja Daerah (Tipekida) di BKD Sulut. “Makanya, untuk Februari nanti dibayar Maret pertengahan,” kata Meki.

Sementara itu, Kasubbag Anggaran Belanja Rutin Pegawai Biro Keuangan Jetje Pangemanan menyebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk TKD CPNS sekira Rp455 juta. Perhitungannya 346 CPNS dan setiap orang menerima Rp1,25 juta. “Masih dibayar di Sekretariat Daerah, karena belum dianggarkan di SKPD masing-masing,” katanya.
sumber: www.mdopost.com

Wednesday, February 17, 2010

Malam Keakraban Diklat Prajab Provinsi Sulut Berlangsung Meriah

Pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan CPNS 2010 golongan II dan golongan III Pemprov Sulut telah berakhir kemarin. Dan tadi malam, 200 perserta diklat itu bersama panitia menggelar Malam Inaugurasi, di Aula Badan Diklat Sulut. “Malam keakraban ini dilaksanakan untuk memperat hubungan kekeluargaan antara panitia diklat dan peserta,” kata Ronald Gioh SH, Ketua Angkatan 2010 golongan III.

Acara yang sarat nuansa kekeluargaan itu dihadiri langsung Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Sulut Dra Rosye Kalangi MSi. Dalam sambutannya Kalangi mengatakan, setelah diklat ini CPNS harus bekerja dengan tulus, ikhlas, dan jujur. “Ingat, saudara-saudara adalah abdi negara. Jangan hanya tanya-tanya hak, tapi kerja tidak maksimal,” kata mantan atlit penerjun ini.

Kata Rosye, diklat ini menempa CPNS untuk disiplin, keteraturan, serta membekali dengan beberapa ilmu birokrasi.

“Didikan disiplin selama Diklat ini seharusnya diterapkan di tempat kerja,” ujarnya.

Sejumlah kegiatan disiapkan, yang membikin peserta dan panitia diklat bergembira. “Nanti hari Kamis lusa (besok, red) akan dilakukan penutupan seluruh rangkaian kegiatan diklat,” tambah Rosye.

Diklat Prajabatan CPNS Kota Tomohon Terkendala Pilkada

Diklat prajabatan bagi 340 CPNS Kota Tomohon hasil rekrutmen tahun 2009 yang pelaksanaannya dijadwalkan bulan maret 2010 mendatang kemungkinan akan ditunda penyebabnya, jadwal pelaksanaan diklat tersebut terbentur dengan tahapan pilkada (pemilihan kepala daerah) Kota Tomohon. Hal ini diakui kepala BKD Pemkot Tomohon, Drs. Alex Uguy kepada wartawan, kamis (21/01) kemarin “kemungkinan besar jadwal diklat prajab akan mengalami perubahan karena jika dipaksakan bulan maret kemungkinan akan terbentur dengan padatnya tahapan pilkada,” katanya. Untuk itu, lanjut Uguy, pihaknya harus melakukan penyesuaian agar kedua agenda tersebut tidak saling menganggu solusinya adalah memundurkan jadwal diklat atau mempercepatnya. “Kami akan upayakan dipercepat tetapi sebelumnya harus dikoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Diklat Propinsi karena mereka yang akan menyusun jadwal kegiatan,” tandasnya.
sumber: www.tomohonkota.go.id

CPNS Minut Pertanyakan Gaji Bulan Januari

Ratusan CPNS rekrutan tahun 2009, mulai was-was dan mulai mempertanyakan komitmen Pemkab Minut yang dipimpin Drs Sompie SF Singal MBA. Pasalnya informasi dirangkum Komentar dari sejumlah CPNS yang disebar di 10 kecamatan di Minut, meski mereka kerja sejak pertengahan bulan Januari 2010, dengan TMT 1 Januari 2010, justru Pemkab Minut menghitung pembayaran gaji mereka terhitung 1 Februari 2010. Dengan demikian, kerja mereka sejak Januari 2010 tidak dihitung Pemkab Minut.

Rasa was-was mereka terungkap ketika mereka mendapatkan informasi di Sekretariat Daerah, bahwa kinerja mereka pada bulan Januari 2010 tidak dihitung dan akan menerima gaji per 1 Februari 2010. Padahal dalam angan-angan mereka pada Februari 2010 ini mereka akan menerima gaji untuk dua bulan kerja sebagaimana SK yang diterima mereka.

Bahkan mereka menyinggung pernyataan pejabat Pemkab Minut saat pembekalan-pembekalan lalu bahwa mereka akan menerima gaji terhitung Januari 2010. “Jujur saja kami kecewa jika gaji Januari 2010 tidak dibayar, padahal kami kerja sejak 7 Januari 2010. Bahkan kami sekeluarga so ba kost supaya dekat tempat tugas. Dengan harapan akan terima gaji per Januari 2010 untuk bayar kontrak rumah dan persiapan membayar diklat Maret 2010 ini,” tukas salah satu CPNS.

Menurutnya, jika mungkin mereka tak kerja sejak januari, mereka juga tahu diri tidak me-nuntut macam-macam. “Tapi ini so kerja nda dihargai, kami mo-hon Pak Bupati Minut membijaksanai masalah ini, sebab jujur saja keluarga kami bukan orang mampu, kami sudah berkorban pinjam duit bayar kon-trakkan dengan harapan dapat ditutupi saat terima gaji perdana ini,” ungkap CPNS tersebut de-ngan mata berkaca-kaca.

CPNS lainnya juga mengungkapkan kekhawatiran mereka akan dikemanakan gaji CPNS bulan Januari 2010 tersebut. “Kalau mau dihitung, nominalnya nyaris Rp 1 miliar atau diatas Rp 500 juta. Yah…mau bagaimana lagi jelas kami ragu komitmen Pemkab Minut, dan kami harap Pak Bupati tolong kami, perjuangkan hak-hak kami jangan sampai disalahgunakan, kami punya tanggungan keluarga,” ungkapnya sambil meminta namanya disimpan.

Bendahara Setdakab Minut Telly Pandean pun tidak menampik informasi terserbut. Ketika dikonfirmasi mengenai hal itu, Pandean mengakui bahwa kemungkinan CPNS 2009 menerima gaji terhitung Februari bukan Januari.

“Mungkin mereka (CPNS, red) nanti terhitung februari,” ungkap Pandean.

Lebih lanjut ditambahkannya, hal itu disebabkan karena kerja perdana CPNS tidak bersamaan. Ada yang mulai kerja tanggal 7 Januari dan ada yang me-laksanakan tugas setelah tanggal 7. Begitu juga sejak ditempatkan, banyak keluhan dan alasan dari CPNS. “Masa-lah itu masih akan dikordinasi-kan dengan Kadis PPKA,” jelasnya.

Sementara itu Kadis PPKA Drs Jorry Dodie ketika dikonfirmasi mengatakan, hal itu masih akan dilihat dulu pada anggaran di APBD. Sehingga sampai sekarang ini gaji CPNS belum dapat memastikan apakah akan terhitung februari atau januari. “Saya masih akan melihat dulu anggaran APBD, dan belum dapat memastikan,” kata Dodie.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Minut Henry Walukow menegaskan dewan akan menindaklanjuti hal tersebut. “Kami tahu gajin CPNS tersebut ditata dalam APBD 2010, genap 12 bulan bukan 11 bulan. Ini temuan jika diberlakukan Pemkab Minut membayar gaji CPNS terhitung Februari 2010. Kami akan mengawal hal ini,” kunci Walukow.

sumber: www.hariankomentar.com