Web Hosting

Tuesday, December 22, 2009

::Pengumuman:: Apel Perdana CPNS Pemprov

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan bahwa Apel Perdana CPNS Tahun 2010 akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Senin, 4 Januari 2010
Jam : 07.00 WITA
Tempat: Lapangan Upacara Kantor Gubernur
Seragam: Hansip/Linmas

Wednesday, December 16, 2009

Bupati Sitaro, Bekali Ratusan CPNS

PERHATIAN besar diberikan Bupati Sitaro Toni Supit SE ME bagi ratusan CPNS 2009 yang lulus seleksi di Pemkab Sitaro. Kepedulian orang nomor satu di Sitaro itu dibuktikannya, Selasa (15/12) kemarin dengan memberi pengarahan ke CPNS yang ikut pembekalan teknis di aula kantor Bupati. Didampingi Kepala BKDD Sitaro Dantje Palar SH, Supit meminta CPNS untuk pro aktif menjalankan tugas yang percayakan Pemkab. Sikap profesional dan disiplin wajib dimiliki CPNS. “Saudara-saudara sudah lulus dalam seleksi CPNS. Jalanilah tugas ini dengan baik dan penuh tanggungjawab. Jangan jadikan Sitaro sebagai batu loncatan untuk menjadi PNS. Setelah menjalankan tugas beberapa bulan minta pindah ke kabupatan/kota lainnya,” ujar Supit.

Kabid Pengadaan Mutasi dan Pensiun BKDD Sitaro Drs Hendrik Lalamentik mengatakan, sampai hari ini (kemarin) CPNS lulus seleksi yang memasukkan kelengkapan berkas mencapai 276 orang.
Ditempat yang sama Selasa (15/2) kemarin pukul 16.00 wita, Bupati Sitaro Toni Supit SE ME diwakili Asisten III Sekkab Heidy Janis SE ME melantik Dirut Perusahan Daerah (PD) Pelayaran Jolsen Sala S.Sos. Pelantikan yang disaksikan pejabat dan undangan lainnya ditandai pengambilan sumpah dan jabatan oleh Janis.

sumber: www.mdopost.com

Pusat Buru CPNS Bermasalah

Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus, khususnya titipan jangan bergembira dulu. Jika pemeriksaan berkas ditemukan hal-hal yang tidak sesuai persyaratan, CPNS bersangkutan bisa dianulir.

"Bisa saja CPNS yang sudah dinyatakan lulus dianulir. Karena setelah lulus tes, para CPNS masuk tahap pemberkasan. Di sini diteliti satu-satu, apakah sesuai kompetensi atau tidak," ungkap Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara &; Reformasi Birokrasi (PAN & RB) bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho, kemarin.

Dijelaskannya, CPNS akan dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) jika ijazahnya tidak sesuai, mengundurkan diri, menolak ditempatkan di daerah terpencil, dll. "Yang akan memeriksa berkas ini ada tim gabungan dari BKN dan Kementerian PAN & RB. Jadi meski sudah diusulkan BKD, kalau tidak sesuai akan ditolak," ujarnya.

Semada diungkapkan Kepala Biro Umum Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pepen Effendi. BKN tidak akan memproses berkas CPNS yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya, formasi yang ditetapkan harus S1 ekonomi, tapi diterima jurusan hukum atau sosial, berkas CPNS akan dikembalikan dan dianulir. "Jadi BKD maupun panitia tidak bisa main-main. Karena yang menentukan adalah pemeriksaan di BKN," tegasnya. Informasi dirangkum, konon di salah satu kabupaten baru CPNS siluman. Karena formasi Tata Boga tapi yang lulus jebolan Pariwisata.

PEMPROV JAMIN AMAN
Sementara, Panitia Pengadaan CPNS Pemprov 2009 sendiri mengaku, menjamin tak adanya kecurangan pasca pengumuman seleksi 25 November lalu. Menurut Sekretaris BKD Flora Krisen, CPNS yang lulus adalah yang memiliki ranking teratas.

BKD Sulut memang berniat memperjuangkan formasi yang kosong. Namun kata Flora, pihaknya masih akan berkosultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Tidak bisa sembarangan diisi. Harus dikonsultasikan dulu,” ujarnya.

Ia pun mengaku tak khawatir penganuliran CPNS di Pemprov dari Menpan. Karena pengisian formasi CPNS sudah sesuai disiplin ilmu. “Semua kan sudah diumumkan dan semua berdasarkan disiplin ilmu yang ditentukan,” katanya.

Formasi CPNS di Pemprov sendiri sebanyak 387, namun yang lulus hanya 338. Dengan demikian ada 49 formasi kosong.

Kepala BKD Sulut Jeffry Korengkeng menegaskan, Pemprov akan memperjuangkan salah satu CPNS yang tak lulus seleksi administrasi pada foremasi dokter jiwa. “Tapi ia akan diupayakan mengikuti penerimaan dari pusat bukan Sulut,” tambah Korengkeng. Ia menjamin tak ada kecurangan dalam rangkaian seleksi yang berlangsung di Pemprov. “Yang lulus itu murni,” pungkas birokrat andal Sulut ini.
sumber: www.mdopost.com

Tuesday, December 8, 2009

BKDD Talaud Lobi Pusat, untuk Isi Kursi Kosong

CPNS yang tak lulus seleksi ujian janganlah berkecil hati. Soalnya saat ini Pemkab Talaud sedang melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk pengisian formasi CPNS kosong.

Kepala BKDD Talaud Ir Moddy Gumansalangi ME mengatakan, selain memperjuangkan pengisian 33 formasi CPNS yang tak ada pelamar, BKDD Talaud juga berjuang untuk pengisian 12 formasi yang sebelumnya terjadi kesalahan teknis saat pemeriksaan hasil ujian. “Perjuangan meloloskan 45 kursi CPNS itu dilakukan bersama BKDD Sulut dan Kabupaten/Kota ke MenPan,” jelas Gumansalangi. Selain menjawab permintaan warga, langkah ini dilakukan agar formasi yang ditetapkan Pusat bisa terakomodir seluruhnya. “Kalau tidak dilakukan maka daerah yang dirugikan,” jelasnya.

Soal apakah langkah ini akan direstui MenPan, Gumansalangi memang belum memastikan. “Semuanya tergantung putusan MenPan. Tapi pengalaman tahun sebelumnya upaya yang dilakukan seperti ini mendapat restu dari MenPan,” jelasnya. Tambah Gumansalangi, jika upaya ini direstui MenPan maka, CPNS yang dinyatakan lulus adalah mereka yang meraih nilai ujian tertinggi di formasi tersebut.

Khusus formasi CPNS yang tak ada pelamar, itu akan dialihkan ke formasi lainnya yang sama sesuai bidang yang dibutuhkan. “Misalnya, formasi dokter gigi, perawat gigi dan bidan yang tak ada pelamar, maka formasi ini akan diganti dengan formasi lain di bidang kesehatan yang ada pelamarnya. Begitu juga di bidang pendidikan dan teknis,” jelas pamong senior di bumi Porodisa itu.
sumber: www.mdopost.com

NIP Keluar April

Meski 458 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah dinyatakan lulus, namun tidak dibarengi dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pengangkatan. “SK-nya tergantung dari BKN. Kemungkinan besar 1 April 2010 sudah ada,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD), Minahasa Selatan (Minsel), Drs Rolly Karamoj, kemarin.

Menurutnya, soal SK keputusan akhir ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Lulus CPNS bisa tahun 2009 ini, tapi soal SK pengangkatan masih harus diurus lagi BKDD,” tegasnya.

Di sisi lain soal penempatan tugas, Karamoj mengaku tak ada yang dispesialkan, semua CPNS perlakukannya sama. Yaitu harus bersedia di tempatkan dimana saja. “Nantinya semua akan buat surat perjanjian dan pernyataan,” pungkasnya.

Mengenai gaji, tak perlu kuatirkan. Sebab menurut Kadis Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Drs Boy Pandeiroth, gaji CPNS sudah ditata dalam APBD 2010. “Jadi gaji mereka sudah tak ada masalah,” jelasnya.
sumber: www.mdopost.com

Pengurusan SKCK di Bolmung Utara, Dilayani Hingga Malam Hari

Sejak kemarin pagi, Mapolsek Kaidipang dibanjiri warga. Hampir semuanya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru lolos seleksi. "Mereka datang untuk urus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dilakukan di Bolmut agar lebih mudah. Tapi yang melakukan tetap tim dari Polres Bolmong, yaitu bagian reserse dan intel," ujar Kapolsek Kaidipang AKP Teddy Pontoh, kemarin.

Selain mudah, CPNS tak butuh dan biaya ekstra ke Kotamobagu sekedar mengurus SKCK. Ratusan ribu bisa dihemat CPNS. Baik untuk biaya transportasi dan akomodasi.

Untuk memudahkan pemohon SKCK, kepolisian membuka pengurusan selama 3 hari. Waktunya dari pagi hingga malam hari. "Pagi, siang, atau malam, kalau ada yang mengurus akan dilayani. Jadi tak perlu khawatir untuk tak mendapatkan pelayanan prima," tambah kapolsek.

Sampai kemarin sore, lebih seratus CPNS mendatangi Mapolsek Kaidipang. Bahkan sampai pukul 17.30 wita, masih banyak yang berdatangan. "Semua akan dilayani," tambah kapolsek lagi.

sumber: www.mdopost.com

Ribuan Pelamar Masih Berpeluang Masuk Formasi

Peluang ribuan pelamar yang gagal tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2009 masih terbuka. Semua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se Sulut sepakat akan melobi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPan) dan Reformasi Birokrasi guna mengganti kursi formasi yang kosong.

Di 15 kabupaten/kota dan Pemprov Sulut diperkirakan hampir 500 formasi yang tidak terisi. Dari rapat antara panitia seleksi CPNS se Sulut, masing-masing akan membawa langsung usulan ini ke Jakarta. ‘’Kemungkinan dalam waktu dekat atau dua hari dari sekarang akan dibawa,’’ aku Plh Kepala BKD Sulut Flora Krisen di ruang kerjanya, kemarin.

Di Pemprov Sulut, kursi kosong sebanyak 49 formasi. Beberapa formasi yang kosong antara lain olahragawan/pelatih, dokter jiwa, pengembang teknologi pembelajaran, penerjemah. “Yang paling banyak di formasi olahragawan,” ungkap Flora.

Namun, upaya BKD se Sulut mengusulkan pengisian formasi CPNS yang kosong berpotensi membuka peluang bisnis CPNS. Pasalnya masyarakat tidak akan tahu kalau Kementerian PAN menyetujui penggantian formasi kosong dengan formasi banyak pelamar. ‘’Bisa saja beberapa daerah diam-diam mengisi formasi kosong dengan pelamar yang tidak sesuai,’’ ujar mahasiswa pascasarjana Unsrat Nahrawi Jalal kemarin malam.

Namun, BKD Sulut membantah soal peluang KKN. Panitia tak akan sembarangan mengisi formasi kosong itu. Pemerintah pun masih akan meminta mekanismenya kepada Menpan. “Kan pengisiannya tidak boleh sembarangan. Jangan sampai terjadi kesalahan,” pungkasnya. Ia juga belum bisa memastikan siapa saja yang akan mengisi formasi tersebut.

Keberangkatan BKD ke MenPan akan dikawal Komisi A DPR Sulut. Ini lantaran Komisi A yang menyaksikan tahapan seleksi hingga ke pengumuman.

Sementara, Gubernur SH Sarundajang meminta masyarakat untuk melapor kecurangan saat tahapan seleksi. “Kalau ada data-datanya segera lapor,” tegasnya. Sepengetahuannya, seleksi yang dilakukan di Pemprov sangat ketat. “Bahkan kalau boleh saya bilang, anak gubernur pun sulit lulus,” tambahnya. Ia pun tak segan memecat PNS yang terlibat kecurangan.

Di kabupaten/kota lain membenarkan hal yang sama. Talaud ada 45 kursi tak terisi. Pemkab Talaud saat ini lagi melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk pengisian formasi CPNS kosong.

Kepala BKDD Talaud Ir Moddy Gumansalangi ME mengatakan, selain memperjuangkan pengisian 33 formasi CPNS yang tak ada pelamar, BKDD Talaud juga berjuang untuk pengisian 12 formasi yang sebelumnya terjadi kesalahan teknis saat pemeriksaan hasil ujian. “Perjuangan meloloskan 45 kursi CPNS itu dilakukan bersama BKDD Sulut dan Kabupaten/Kota ke MenPan,” jelas Gumansalangi.

Di Sitaro jumlah formasi CPNS yang tak terisi pelamar cukup besar mencapai 149 dan di Sangihe 21. “Permohonan pengisian dan pergeseran formasi yang tak ada pelamar akan dibawah ke MenPan untuk diminta restunya. Penyerahannya tinggal menunggu waktu MenPan EE Mangindaan,” ujar Bupati Sangihe Drs Winsu. “Surat permohonan pengisian dan pergeseran yang tengah disusn saat ini akan dibawah ke BKDD Sulut. Selanjutnya BKD Sulut dan kabupaten/kota mengajukan ke MenPan,” jelas Palar dan Lalamentik.
Di Manado ada 46 formasi CPNSD Pemkot Manado yang tidak terisi sulit diperjuangkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Manado, Drs Joppy Suwu. Dasarnya Keputusan Badan

Kepegawaian Nasional (BKN) 30/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan CPNS. “Sesuai aturan, kalau tidak terisi, dinyatakan hangus,” tegasnya kepada wartawan, saat dikonfirmasi.

Hanya saja, Pemkot masih berupaya untuk memperjuangkan pengisian formasi CPNS yang tak terisi tersebut ke BKN. “Kami menyurat ke BKN. Siapa tahu bisa disetujui untuk diisi,” ujar Kabid Pengadaan dan Mutasi, BKDD Manado, Paul Sualang.

Sementara itu, gaji 426 CPNS yang lulus pada pengangkatan tahun ini sudah ditata dalam APBD 2010. ini dikatakan Asisten III Setkot, Harold Monareh SH MSi kepada Badan Panggar (Banggar) DPRD Manado, dalam rapat Banggar dengan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Pemkot, kemarin. “Sudah dialokasikan dalam RAPBD 2010,” katanya. Di Bitung hanya 4 kursi tidak terisi. Di Tomohon hanya 12, sedangkan di Minahasa induk hampir semuanya lulus.
sumber: www.mdopost.com

Friday, December 4, 2009

Panitia Akan Meneliti Kembali Berkas CPNS

Seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terus berlanjut. Kini, panitia penerimaan CPNS mulai meneliti kembali berkas-berkas CPNS yang diindikasi menggunakan ijasah palsu (Ipal). Sekretaris penerimaan CPNS yang juga Kepala BKDD Mitra Drs Robby Ngongoloy kepada wartawan mengatakan, jika ada laporan tertulis dari masyarakat dan LSM, dengan menyebutkan identitas CPNS, pihaknya akan memproses laporan tersebut. "Pasti kami proses,"ujarnya.

Selain itu, BKDD Mitra akan meneruskan dugaan Ipal itu ke Polres. Jika nanti terbukti, CPNS terkait bukan hanya dipecat. Namun akan menjalani pidana sesuai vonis pengadilan. Hanya saja, kata Ngongoloy, hingga kemarin belum ada laporan tertulis diterima BKDD. “Kami tidak kompromi dengan persoalan ini. Jika terbukti bersalah CPNS tersebut kami coret. Sebab perbuatan dia itu jelas-jelas melanggar hukum dan memalukan,” ujar mantan Inspektur Mitra ini.

Berkembang isu, sedikitnya enam CPNS di Mitra diduga menggunakan Ipal. Namun yang dilaporkan ke Polres Mitra baru dua kasus. Kabag Ops Polres Mitra AKP Mentas Sianturi saat dikonfirmasi baru-baru ini dengan tegas membenarkan adanya laporan tersebut. “Benar, dua kasus Ipal CPNS Mitra sudah dilaporkan ke polres Mitra,” ujar Sianturi yang meminta warga untuk tidak takut melapor di polres.

sumber: www.mdopost.com

Thursday, December 3, 2009

Diduga Lulus Tanpa Mengikut Tes

SELEKSI Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Minahasa Utara sepertinya tercemar. Ada pelamar NT alias Nov dinyatakan lulus di formasi guru Biologi SMP namun diduga tidak mengikuti ujian. Sebab, pelamar tersebut kabarnya mengikuti ujian di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). “Ada informasi dari masyarakat dia ujian di Bolmut tapi lulus di Minut tanpa ikut tes. Ini perlu diusut dan dicari kebenarannya,” ujar anggota DPRD Lucky Kiolol dan Henry Walukow.

Di ruangan komisi C, Walukow dan Kiolol mengatakan, kalau ini terjadi bisa saja ada pelanggaran. Tapi yang pasti kata Walukow, hal ini perlu dicek jangan sampai bersangkutan memang ikut ujian ataukah gunakan joki. “Kami siap kawal CPNS ini sampai penempatan,” kata Walukow.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Marthino Dengah SH mengatakan, dugaan tersebut tidak benar. Yang lulus tentunya yang ikut ujian.

CPNS Minahasa Tahun 2009 Terancam Tidak Digaji

Berita kurang mengenakkan bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang beberapa waktu lalu dinyatakan lulus tes di lingkup Pemkab Minahasa. Bagaimana tidak. Di APBD 2010, alokasi gaji untuk 120 CPNS sama sekali belum tertata.

Kadis Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (PKPAD) Warouw Karouwan membenarkan bahwa gaji 120 CPNS itu belum ditata di APBD 2010. Bendahara Persmin ini juga hanya tersenyum saat disinggung bagaimana nasib 120 abdi negara itu tahun depan.

“Nanti dilihat lagi bagaimana caranya. Salah satu jalan supaya 120 CPNS ini terima gaji adalah dengan menata anggaran di APBD Perubahan 2010,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua LSM Pemerhati Pembangunan Minahasa Jefferson Wantah berharap Pemkab harus secepatnya menganggarkan gaji para CPNS baru. “Saya rasa bila sudah dinyatakan lulus, berarti telah ada alokasi anggaran yang disiapkan. Ironis sekali kalau mereka sudah bekerja tapi tidak diberi gaji,” katanya sembari menyinggung cadangan anggaran Rp45 miliar pemkab yang didepositokan di Bank Sulut.
sumber: www.mdopost.com

Soal Ujian CPNS Dihargai 20 Juta

Usaha Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menggelar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang murni dan transparan, tercoreng dengan adanya pengakuan salah satu CPNS yang lulus. Ia bersedia menceritakan kecurangan asalkan wartawan tidak menulis namanya.

Dijelaskannya, sebelum seleksi berlangsung, pelamar tersebut mengaku membeli soal ujian tertulis seharga Rp20 juta. ‘’Yang saya beli itu soal asli buat tes CPNS 2009, bukan soal 2008 punya. Akhirnya dengan mudah saya bisa menyelesaikan seluruh soal yang diberikan,’’ ungkapnya.

Meski harus menghabiskan uang sebanyak itu, namun wanita itu rela. “Saat itu saya rela bayar 20 juta karena dijamin lulus PNS,” ungkapnya. Harapannya pun terwujud. Saat pengumuman 25 November lalu, ia dinyatakan lulus pada formasi yang banyak pelamarnya. Nilainya juga memuaskan.

Bukan itu saja, seorang warga di Kilu mengaku pernah didatangi oknum Badan Kepegawaian Daerah Sulut berinisial M. Pria tersebut menawarkan kursi PNS dengan nilai Rp20 juta. Karena tak membayar, warga Kilu itu pun tak lulus ujian.

BKD sendiri terkesan menghindar. Bila biasanya Plh Kepala BKD Flora Krisen sangat kooperatif, kemarin ia sulit dicari. Dicari ke ruang kerjanya, seorang staf mengatakan Flora menghadap Sekprov Robby Mamuaja. Upaya menunggu Flora di depan ruang Sekprov pun nihil. Petugas Polisi Pamong Praja mengaku Flora sudah meninggalkan ruang Sekprov.

Koran ini pun kembali mencari ke ruang kerjanya di BKD. Namun lagi-lagi, Flora tak berada di tempat. Akhirnya, Flora bisa juga dijumpai di Ruang Kepala Bagian Tata Usaha Pemerintahan. Ketika ditemui, Flora sedang berbincang bersama Kepala Badan Diklat Rosye Kalangi. Ketika dikonfirmasi soal ini dia membantah. “Oh, itu tidak benar,” katanya sembari tertawa.

Kandidit doktor di Universitas Merdeka ini mengatakan tak satu pun staf BKD yang berani macam-macam. “Sekprov sudah mewanti-wanti agar seleksi dijalankan murni,” tambahnya. Lagipula, menurutnya, soal yang dibuat tak satu pun diketahui panitia. “Pak Sekprov saja tak melihat soalnya,” katanya mengulang penjelasannya beberapa waktu lalu.

Flora pun kemudian menunjukkan Short Message Service (SMS) yang menanyakan apakah oknum bernama Novi Supit merupakan staf di BKD. “Saya langsung membalas kalau tidak ada staf BKD yang namanya Novi Supit,” tuturnya.

Sementara itu, Triana Pratiwi Babo yang lulus di Boltim dan Pemprov untuk jabatan yang sama masih dipertahankan. “Sampai sekarang dia masih sah,” kata Flora. Menurutnya, itu lantaran BKD memiliki seluruh dokumen bukti kehadiran Triana.

Namun, perilaku aneh panitia tampak saat mengabsen Triana dalam pertemuan CPNS Selasa (1/12) lalu. Panitia hanya membaca nama tengahnya saja yakni Pratiwi. Karena yang bersangkutan tak meresppon, panitia kemudian melanjutkan dengan membaca marganya yakni Babo. Triana pun berdiri dan mengangkat tangannya. Hanya Triana saja yang namanya tak dibaca lengkap.

Pemkab Boltim sendiri mengakui bila Triana tak terdaftar mengikuti ujian tertulis. Penjabat Bupati Kandoli Mokodongan menyatakan, nama Triana tak ada di daftar kehadiran. “Memang ternyata dia tak ikut ujian di Boltim,” ungkapnya.

Artinya, ada panitia yang main nakal. Namun, Kandoli mengaku masih menyelidiki hal itu. Bila terbukti, Kandoli akan segera memecat panitia tersebut. “Kewenangan saya hanya itu. Jangan paksakan untuk menggiring ke aparat,” ujarnya.

Keanehan lainnya juga terjadi saat pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) 24 November lalu. Usai memeriksa ternyata jumlah LJK dan peserta yang ikut ujian di pemprov tertulis berbeda. Ada kelebihan LJK sebanyak 12.

Dicurigai 12 LJK itu sudah dijawab oleh panitia dan tinggal mengisi nama-nama CPNS yang ingin diluluskan. Sesudah itu mereka menggabungkan LJK itu dengan LJK lainnya yang dijawab oleh CPNS lainnya. CPNS yang lulus itu dicurigai tidak mengikuti ujian dan hanya ongkang-ongkang kaki di rumah sambil menunggu pengumuman.

Soal ini, BKD menyatakan itu tidak mungkin dilakukan mereka. “Itu hanya karena ada kesalahan menyortir saja,” bantah Flora kala itu.

Ia menjamin seleksi tersebut murni dan tak ada kecurangan apa pun. Dalam ujian tertulis, ada beberapa anak pejabat yang lulus seperti Enricco Mamuaja, anak Sekprov Sulut Robby Mamuaja, Inggrid Kansil anak Kadis Diknas Sulut Djouhari Kansil, dan Ronald Gioh, menantu Asisten III Setprov Ferdinand Mewengkang.

BOLTIM-BOLSEL MASIH PROTES
Protes dugaan kejanggalan proses seleksi CPNS masih berlangsung. Di daerah pemekaran baru Bolmong Timur (Boltim) dan Bolmong Selatan (Bolsel) yang cukup kencang protesnya. Kerabat pejabat yang lulus jadi fokus utama protes.

Seperti di Boltim, sejumlah warga mencurigai kelulusan 40 orang, yang sebelum tes ‘mondok’ di rumah salah satu pejabat teras Pemkab Boltim. Sebagian besar juga merupakan kerabatnya. “Bisa saja kan soal sudah bocor duluan kepada saudara-saudara pejabat itu,” ujar sejumlah warga Boltim.

Soal kecurangan ini dibantah Kabag Humas Boltim Rizky Lamaluta. “Semua proses dijaga ketat. Soal ujian juga dikawal polisi, tidak mengkin bocor,” katanya.

Sedangkan tentang pelamar yang menginap di rumah pejabat malam sebelum tes tertulis, Rizky memberi jawaban diplomasi. Katanya, karena banyak pelamar berasal dari luar Boltim, maka pelamar menginap di rumah-rumah penduduk. “Hanya kebetulan saja ada yang bersaudara,” katanya. Lalu soal 40 orang itu? “Yah, itu rezeki mereka. Tidak ada campur tangan siapapun. Karena belajar, makanya mereka lulus,” tambahnya.

Sementara di Bolsel, ada informasi kerabat dekat Bupati Arudji Mongilong yang lulus. “Ada dua keponakan Ibu Bupati yang lulus,” ungkap beberapa warga Bolsel. Dipertanyakan juga bahwa yang diumumkan hanyalah nomor ujian dan nilai, tanpa nama.

Penjabat Bupati Bolsel Arudji Mongilong langsung membantah jika kelulusan mereka (kerabat, red) itu karena KKN. “Apa yang salah dengan mereka? Karena mereka mampu mengisi lembar jawaban makanya lulus. Bukan karena orang dekat pejabat,” tukas Mongilong.

Dia juga membantah ada kongkalikong dengan proses rekrutmen. “Wartawan dan anggota dewan sendiri
menyaksikan proses pemeriksaan LJK di Pemprov Sulut. Tidak mungkin kami curang,” ujar Mongilong, tadi malam. “Hasil pemeriksaan yang diberikan Pemprov juga hanya nomor ujian dan nilai. Jadi, itu yang kami umumkan,” timpal Asisten II Pemkab Bolsel Denny Mangala. “Tapi, kami secepatnya sudah menambah nama.”

sumber: www.mdopost.com